 |
| Kalbar Bergerak Maju Demi Pelayanan Publik Lebih Manusiawi dan Bebas Ribet. |
PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bareng Sekda Provinsi, dr. Harisson, baru aja hadirin pengarahan dari Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto.
Acara ini digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, dan jadi momen penting buat ngedorong pelayanan publik di Kalbar biar makin berkualitas dan relevan sama kebutuhan masyarakat.
Gubernur Norsan ngucapin selamat datang ke Wamen yang ternyata dulu pernah bertugas di Polda Kalbar, jadi nggak asing lagi sama Bumi Khatulistiwa.
Ia juga bilang kalau kedatangan Wamen ini bukti nyata perhatian pemerintah pusat buat mendorong perubahan nyata di daerah.
Dalam sambutannya, Norsan jelasin gimana tantangan besar yang dihadapi Kalbar. Bayangin aja, provinsi ini punya luas wilayah 147 ribu kilometer persegi lebih gede dari Pulau Jawa.
Di dalamnya ada 14 daerah administratif yang harus dikawal pembangunan dan pelayanan publiknya, buat nyentuh lebih dari 5,6 juta jiwa penduduk. Gede banget kan?
Kalbar juga punya karakteristik unik, dikenal sebagai Provinsi Seribu Sungai karena adanya Sungai Kapuas sungai terpanjang di Indonesia.
Selain itu, Kalbar berbatasan langsung sama Sarawak, Malaysia, dan punya lima pos lintas batas negara yang aktif dan strategis.
Ini bikin pelayanan publik di wilayah perbatasan makin penting untuk dimaksimalkan.
Nah, sampai pertengahan tahun 2025 ini, udah ada 11 kabupaten dan kota yang berhasil bangun Mal Pelayanan Publik (MPP).
Tempat ini jadi andalan warga buat ngurus berbagai dokumen dan kebutuhan administratif secara cepat dan nyaman.
Tapi masih ada tiga daerah yang belum punya MPP, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, dan Sambas. Gubernur janji bakal terus dorong biar ketiganya segera menyusul.
Sementara itu, WamenPAN-RB Purwadi Arianto mengingatkan pentingnya menjadikan Indeks Kinerja sebagai patokan buat evaluasi layanan. Kalau masih ada yang kurang? Ya harus cepat dibenahi.
Soalnya, masyarakat sekarang makin cerdas dan kritis, mereka pengin dilayani dengan cepat, tepat, dan tanpa ribet.
Wamen juga tekankan pentingnya sinergi antarunit layanan dan sentralisasi pelayanan di satu lokasi kayak MPP, supaya masyarakat nggak muter-muter.
Yang nggak kalah penting, kualitas layanan ditentukan sama petugas garis depan alias frontliner. Mereka harus ramah, responsif, bebas korupsi, dan siap bantu tanpa mikir dua kali.
Menurutnya, kalau pelayanan udah sesuai harapan cepat, tepat, dan akurat maka kepercayaan masyarakat ke pemerintah juga bakal naik.
Inilah yang jadi kunci buat wujudkan pemerintah daerah yang dipercaya rakyatnya.
Ngomongin hasil nyata, Kalbar bukannya tanpa prestasi. Tahun 2024, ada sederet pencapaian yang patut dibanggain:
-
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 87,59 (kategori baik)
-
Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,26 (kategori sangat baik)
-
Pelayanan Ramah Kelompok Rentan: 72,01 (kategori baik)
-
Kepatuhan Pelayanan Publik: Peringkat 7 nasional dengan skor 95,65
-
Reformasi Birokrasi: Nilai 86,79 (terbaik di Kalimantan)
-
WTP dari BPK: 6 tahun berturut-turut
-
Nilai SAKIP: 71,54 (kategori BB)
-
Indeks Pencegahan Korupsi: Peringkat 3 nasional dengan nilai 98
-
Indeks SPBE: 3,58 (kategori sangat baik)
Tapi emang masih ada PR juga. Beberapa kabupaten/kota punya skor IPP yang belum merata.
Ada delapan daerah dengan kategori sangat baik, dua kategori baik, tiga kategori baik dengan catatan, dan satu yang masih di kategori cukup. Ini jadi tantangan buat nyamain standar pelayanan di semua wilayah Kalbar.
Kalau dilihat dari penilaian kepatuhan, delapan daerah udah masuk zona hijau dengan kualitas pelayanan terbaik.
Tapi enam lainnya masih harus kerja keras buat naik level.
Intinya, semua pihak harus jalan bareng pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat biar pelayanan publik di Kalbar makin gampang, transparan, dan manusiawi.
Karena pelayanan publik bukan cuma soal administrasi, tapi juga tentang kepercayaan dan kepuasan rakyat.
LIHAT BERITA LAINNYA
Artikel ini pilihan Redaksi
