Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong optimalisasi pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan bina lingkungan perusahaan guna mendukung pembangunan daerah di tengah pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
"Kebijakan ini menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan CSR (Corporte Social Responsibility) Kalbar Tahun 2025," kata Sekda Kalbar Harisson di Pontianak, Rabu (10/12).
Ia mengatakan pengurangan dana transfer pusat akan kembali terjadi pada 2026 dengan nilai mencapai Rp522 miliar.
Kondisi ini dinilai memberi tekanan kepada kapasitas fiskal daerah, terutama untuk pembiayaan sektor prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Di satu sisi infrastruktur kita masih hancur, begitu juga dengan IPM, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kita masih membutuhkan banyak dukungan anggaran. Karena itu, efisiensi harus dilakukan. Namun efisiensi tentu berdampak pada perlambatan ekonomi. Di sinilah CSR perlu kita optimalkan," katanya.
Ia mengatakan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan itu harus direncanakan secara terarah dan sinkron dengan prioritas pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan Perda Kalbar Nomor 4 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 56 Tahun 2017.
Oleh karena itu, Pemprov Kalbar menyiapkan perencanaan berbasis musrenbang untuk memudahkan perusahaan melihat sektor prioritas yang dapat dibantu.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan seluruh perusahaan yang telah menjalankan program tersebut di Kalbar.
Ia berharap, kolaborasi tersebut semakin kuat, baik dalam aspek perencanaan, monitoring, pengawasan, maupun pelaporan.
"Mari kita terus sempurnakan CSR ini agar benar-benar membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Silakan berikan masukan bagaimana CSR bisa semakin efektif," kata dia.
Hasil rakor menetapkan fokus program CSR Tahun 2026 agar selaras dengan RPJMD Kalbar serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Sektor-sektor prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur dasar, serta pengembangan ekonomi masyarakat yang mendorong transformasi sosial dan ekonomi.
Pemerintah Provinsi Kalbar menilai program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai strategis bagi semua pihak.
Bagi pemerintah, katanya, program itu mampu memperkuat pencapaian target pembangunan dan memperluas dampak program prioritas, sedangkan bagi masyarakat meningkatkan akses terhadap layanan dasar, pendapatan, dan kualitas hidup.
Selain itu, katanya, bagi perusahaan memperkuat reputasi, mendukung keberlanjutan usaha, serta menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat dan pemerintah.
"Dengan penguatan sinergi ini, Pemprov Kalbar berharap kontribusi CSR dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat pembangunan daerah," kata dia.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
REKOMENDASI KAMI
- Memuat artikel...
