 |
| Rupiah melemah hingga Rp16.990 per dolar AS seiring konflik Iran-AS dan lonjakan harga minyak dunia. Ekonom menilai tekanan global masih berpotensi menahan penguatan rupiah. |
JAKARTA -- Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dinilai masih memberi tekanan besar terhadap nilai tukar rupiah. Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, memandang rupiah berpotensi bertahan di sekitar level terlemah saat ini dan bahkan masih berpeluang melemah apabila konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel belum mereda.
Josua menjelaskan, ketidakpastian justru meningkat setelah muncul dinamika pergantian kepemimpinan di Iran. Proses suksesi berlangsung di tengah perang, sementara elite politik di negara tersebut juga dilaporkan terbelah.
Dalam situasi tersebut, figur Mojtaba Khamenei disebut menjadi sosok yang menguat. Ia dikenal memiliki kedekatan dengan Garda Revolusi Iran dan dipandang memiliki sikap politik yang lebih keras.
“Dalam keadaan seperti ini, pasar cenderung mempertahankan permintaan dolar AS dan mengurangi penempatan dana di negara berkembang, sehingga rupiah sulit pulih cepat,” kata Josua saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Tekanan tersebut tercermin pada perdagangan awal pekan ini. Pada Senin, rupiah sempat menyentuh level Rp16.990 per dolar AS ketika harga minyak dunia menembus 100 dolar AS per barel.
Menurut Josua, langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia (BI) saat ini cukup penting untuk menjaga pasar tetap terkendali. Kebijakan tersebut dinilai mampu menahan gejolak agar pelemahan rupiah tidak bergerak secara tidak teratur.
Namun demikian, ia menilai kebijakan tersebut belum tentu cukup untuk membalikkan arah rupiah selama tekanan eksternal masih kuat. Faktor utama yang memengaruhi pergerakan kurs saat ini berasal dari konflik geopolitik, lonjakan harga minyak, dan arus modal global.
Sebagai informasi, pada Februari 2026 lalu Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen. Kebijakan itu difokuskan pada upaya memperkuat stabilisasi rupiah di tengah ketidakpastian global.
Selain itu, bank sentral juga memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik di pasar domestik maupun internasional. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memastikan likuiditas pasar tetap terjaga.
“Artinya, kebijakan Bank Indonesia saat ini lebih tepat dibaca sebagai upaya meredam kepanikan dan smoothing pergerakannya, bukan menjamin rupiah segera kembali menguat,” ujar Josua.
Dari sisi cadangan devisa, Josua menilai posisi Indonesia masih cukup kuat untuk menjadi bantalan stabilitas. Cadangan devisa pada akhir Februari 2026 tercatat sebesar 151,9 miliar dolar AS, setara dengan 6,1 bulan impor.
Kondisi tersebut memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan stabilisasi apabila pasar mengalami tekanan. Meski demikian, penggunaan cadangan devisa tetap perlu dilakukan secara terukur.
Menurutnya, fungsi cadangan devisa adalah untuk meredam gejolak dan menjaga kelancaran kebutuhan valuta asing, bukan mempertahankan satu tingkat kurs tertentu secara terus-menerus ketika tekanan eksternal masih tinggi.
“Cadangan devisa masih kuat, tetapi efektivitasnya akan jauh lebih besar bila tekanan geopolitik mulai mereda,” kata Josua.
Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kondisi ekonomi global. Selama gangguan pengiriman di Selat Hormuz dan serangan terhadap fasilitas energi masih terjadi, harga minyak diperkirakan tetap tinggi.
Josua menilai harga minyak sangat mungkin bertahan di atas 100 dolar AS per barel dan tetap bergejolak. Bahkan pasar sempat menguji kisaran 120 dolar AS per barel dalam beberapa waktu terakhir.
Ia mengingatkan bahwa dampak konflik tersebut bisa berlangsung cukup lama. Proses pemulihan pengiriman dan produksi energi tidak dapat dilakukan secara instan, sehingga ketidakpastian pasar dapat bertahan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
Bagi Indonesia, dampak terhadap inflasi dalam jangka pendek kemungkinan masih relatif tertahan. Pemerintah sebelumnya menyatakan akan menambah subsidi energi dan belum berencana menaikkan harga bahan bakar bersubsidi setidaknya hingga Lebaran.
Namun jika konflik berkepanjangan, tekanan ekonomi diperkirakan akan mulai merambat ke berbagai sektor. Biaya transportasi, logistik, pangan, hingga barang impor berpotensi meningkat.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta meningkatkan tekanan harga domestik. Risiko ini dinilai perlu diwaspadai, mengingat inflasi Indonesia pada Februari 2026 tercatat 4,76 persen.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Borneotribun.com
