Rumah Joglo Di Bengkayang Disiapkan Jadi Ikon Wisata Dan Edukasi Budaya

Saputra Berry    Sabtu, April 25, 2026    Comment   

Rumah Joglo Di Bengkayang Disiapkan Jadi Ikon Wisata Dan Edukasi Budaya

Pemkab Bengkayang membangun Rumah Adat Joglo di Taman SDR sebagai pusat budaya dan destinasi wisata baru yang mendukung pelestarian budaya Jawa.

BENGKAYANG - Pemerintah Kabupaten Bengkayang mulai membangun Rumah Adat Joglo di kawasan Taman SDR (Sekayo Damai Raya) sebagai bagian dari strategi memperkuat identitas budaya sekaligus membuka peluang baru di sektor pariwisata daerah.

Langkah ini tidak hanya menambah fasilitas fisik di ruang publik, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pusat aktivitas budaya yang dapat dimanfaatkan masyarakat lintas generasi.

Fokus Pada Ruang Interaksi Budaya

Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menegaskan bahwa pembangunan rumah adat tersebut memiliki makna lebih luas daripada sekadar pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, keberadaan Joglo di kawasan taman kota diharapkan menjadi tempat bertemunya berbagai unsur budaya di tengah masyarakat yang beragam.

Ia menyebut, rumah adat tersebut dirancang untuk menjadi ruang interaksi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seni, edukasi budaya, serta kegiatan sosial masyarakat.

Selain itu, pembangunan Joglo juga diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan di tengah keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Disiapkan Jadi Pusat Budaya Masyarakat Jawa

Rumah Adat Joglo nantinya akan difungsikan sebagai pusat kegiatan budaya masyarakat Jawa yang tinggal di Bengkayang.

Beragam kegiatan seperti pertunjukan seni tradisional, pelatihan budaya, hingga kegiatan komunitas direncanakan berlangsung di lokasi tersebut.

Pemerintah daerah menilai, fasilitas ini akan memperkaya ragam budaya lokal serta menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.

Dengan demikian, keberadaan Joglo diharapkan tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menjadikannya tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Potensi Baru Untuk Pariwisata Daerah

Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, menilai pembangunan Rumah Adat Joglo juga berpotensi meningkatkan daya tarik wisata di wilayah tersebut.

Menurutnya, pengembangan destinasi berbasis budaya memiliki peluang besar untuk menarik minat wisatawan, terutama yang tertarik dengan kekayaan tradisi lokal.

Selain memberi nilai tambah bagi sektor pariwisata, kegiatan budaya yang berlangsung di Joglo juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Misalnya melalui penyediaan jasa, penjualan produk kerajinan, hingga kegiatan ekonomi kreatif lainnya.

Bagian Dari Pembangunan Berbasis Keberagaman

Pembangunan Rumah Adat Joglo di Taman SDR menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendekatan berbasis keberagaman budaya dinilai penting untuk memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki ruang untuk mengekspresikan identitas budayanya.

Dengan adanya fasilitas ini, pemerintah berharap pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi dan sektor pariwisata di Kabupaten Bengkayang.

FAQ

1. Di mana lokasi pembangunan Rumah Adat Joglo di Bengkayang?
Rumah Adat Joglo dibangun di kawasan Taman SDR (Sekayo Damai Raya), Kabupaten Bengkayang.

2. Apa tujuan pembangunan Rumah Adat Joglo tersebut?
Tujuannya untuk melestarikan budaya Jawa, menyediakan ruang kegiatan budaya, serta mendukung pengembangan pariwisata daerah.

3. Siapa yang menggagas pembangunan Rumah Adat Joglo di Bengkayang?
Pembangunan ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dipimpin oleh Bupati Sebastianus Darwis.

4. Apa manfaat Rumah Adat Joglo bagi masyarakat?
Manfaatnya antara lain sebagai pusat kegiatan budaya, sarana edukasi, destinasi wisata, serta peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

5. Kapan pembangunan Rumah Adat Joglo dimulai?
Pembangunan dimulai dengan kegiatan peletakan batu pertama oleh pemerintah daerah pada hari Jumat.

Kubu Raya Cari Solusi Solar Bersubsidi Untuk Nelayan

Hermanto    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Kubu Raya Cari Solusi Solar Bersubsidi Untuk Nelayan

Foto: Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo

KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus mencari solusi atas polemik penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan yang tak kunjung tuntas. Regulasi yang ketat dinilai menjadi penyebab utama sulitnya nelayan mengakses BBM subsidi tersebut.

Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, menegaskan persoalan ini sudah berlangsung lama dan membutuhkan langkah konkret serta terobosan kebijakan. Pemkab tidak tinggal diam dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Ini persoalan serius yang harus kita atensi bersama. Kita sudah mengundang nelayan, dinas terkait, DPRD, TNI AL, hingga KKP untuk duduk bersama mencari jalan keluar,” ujar Sujiwo, Kamis (23/4/2026).

Sujiwo menjelaskan, secara prinsip solar bersubsidi merupakan hak nelayan. Namun dalam praktiknya, aturan dari pemerintah pusat cukup ketat. Regulasi BPH Migas dan Perpres membatasi penerima subsidi, terutama bagi nelayan yang masih menggunakan alat tangkap pukat trawl.

“Kalau tidak sesuai aturan, tentu kita juga berhadapan dengan hukum. Ini yang menjadi dilema,” katanya.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkab Kubu Raya mendorong nelayan beralih dari pukat trawl ke jaring hela dasar agar memenuhi syarat mendapat rekomendasi BBM subsidi. Hanya saja, perubahan alat tangkap itu memerlukan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Selain itu, Pemkab berencana menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat agar regulasi ditinjau ulang, khususnya bagi nelayan kecil.

“Jangan sampai aturan justru memberatkan nelayan kecil. Kita akan terus perjuangkan ini,” tegas Sujiwo. (Jm)

Ringankan Beban Jemaah, Pemprov Kalbar Beri Bantuan Stimulus Haji Rp1,09 Miliar

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Ringankan Beban Jemaah, Pemprov Kalbar Beri Bantuan Stimulus Haji Rp1,09 Miliar

Ilustrasi Jemaah Haji. Foto: Sony Herdiana/Shutterstock

Pontianak - Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan stimulus biaya lokal haji sebesar Rp1,09 miliar pada musim haji tahun ini. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya meringankan beban para jemaah, terutama untuk kebutuhan transportasi darat, akomodasi, hingga konsumsi selama proses keberangkatan dan pemulangan.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1.090.850.000. Dana itu difokuskan untuk membantu berbagai kebutuhan jemaah sejak sebelum berangkat ke tanah suci hingga setelah kembali ke daerah asal.

Pada tahun ini, jumlah jemaah haji asal Kalimantan Barat tercatat sebanyak 1.858 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 2.519 orang. Berkurangnya jumlah jemaah berdampak pada meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung masing-masing peserta.

Melihat kondisi itu, Pemprov Kalbar mengambil langkah dengan memberikan stimulus pembiayaan lokal sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.

Rincian bantuan yang diberikan meliputi transportasi darat dari asrama haji menuju bandara di Pontianak maupun Batam sebesar Rp784 juta. Selain itu, biaya akomodasi asrama haji sebesar Rp137,51 juta dan konsumsi jemaah di Asrama Haji Pontianak serta Batam senilai Rp169,34 juta.

Sementara itu, biaya transportasi udara rute Pontianak–Batam pulang pergi masih menjadi tanggungan jemaah. Hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan APBD di tengah meningkatnya biaya layanan penerbangan akibat kenaikan harga avtur.

Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan akan terus mengoptimalkan dukungan pada komponen biaya yang masih memungkinkan untuk dibiayai melalui APBD, khususnya layanan darat, konsumsi, dan fasilitas asrama haji.

Langkah ini sejalan dengan amanat regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan transportasi serta layanan lokal jemaah sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lebih nyaman, aman, dan terfasilitasi dengan baik bagi seluruh jemaah asal Kalimantan Barat.

Lomba Masak Pansoh Meriahkan Naik Dango Ke-3

Hermanto    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Lomba Masak Pansoh Meriahkan Naik Dango Ke-3

Foto: Memasak dalam bambu atau biasa disebut Pansoh wujud pelestarian tradisi kuliner khas

PONTIANAK - Tradisi masak pansoh kembali hadir dalam perayaan Naik Dango Ke-3 yang digelar Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Kamis (23/4/2026). Memasak dengan bambu ini bukan sekadar menyajikan kuliner khas, tetapi juga membawa pesan tentang hubungan harmonis manusia dengan alam.

Dalam lomba tersebut, peserta memulai proses dengan mengambil bahan langsung dari lingkungan sekitar. Ikan segar diperoleh dari sungai, sedangkan bumbu alami diracik dari hasil hutan. Seluruh bahan dibersihkan, dicampur, lalu dimasukkan ke dalam batang bambu sebagai wadah memasak.

Proses pemasakan dilakukan secara tradisional menggunakan bara api. Teknik warisan leluhur ini dulu biasa dipakai saat berladang atau berburu di hutan. Selain praktis, metode ini tidak membutuhkan peralatan modern karena semua kebutuhan tersedia dari alam.

Setelah dimasak sekitar satu jam, hidangan pansoh disajikan beralaskan daun simpur. Selain keaslian bumbu dan cita rasa, penataan hidangan juga menjadi salah satu aspek penilaian juri.

Juri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Noberta, mengatakan kegiatan ini bertujuan mengenalkan kembali tradisi kepada generasi muda.

“Melalui lomba ini kami mengajak generasi muda memahami cara hidup leluhur yang memanfaatkan alam secara bijak sekaligus menjaga kelestariannya,” ujar Noberta.

Ia menambahkan, masak pansoh mencerminkan keterkaitan hutan dan sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Bumbu berasal dari hutan, sedangkan ikan diperoleh dari sungai yang masih terjaga.

Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat perkotaan yang jarang bersentuhan dengan tradisi adat. Dengan praktik langsung, peserta dapat mengenal cara memasak alami yang bebas bahan kimia.

Masak pansoh dalam rangkaian Naik Dango tidak hanya melestarikan kuliner tradisional, tetapi juga memperkuat nilai pelestarian lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun. (Jm)

Harita Group Dorong Ekonomi Kayong Utara Tumbuh Pesat

Ria Sartika    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Harita Group Dorong Ekonomi Kayong Utara Tumbuh Pesat

Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.

KAYONG UTARA - Di tepian Kalimantan Barat, denyut ekonomi Kabupaten Kayong Utara bergerak naik. Angka 5,89 persen hadir sebagai penanda fase baru. Di balik lonjakan ini, Harita Group muncul sebagai motor utama penggerak perubahan.

Melalui PT Dharma Inti Bersama (PT DIB), Harita Group mengelola Kawasan Industri Pulau Penebang. Harita Group membangun kawasan ini sebagai pusat hilirisasi bauksit. 

Harita Group tidak berhenti pada eksploitasi bahan mentah. Harita Group mendorong transformasi menuju industri bernilai tambah.

Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.

Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menegaskan capaian tersebut. Ia menyampaikan, “Pertumbuhan ekonomi Kayong Utara mengalami kenaikan signifikan… mencapai 5,89 persen.” 

Pernyataan ini mempertegas dampak investasi Harita Group terhadap ekonomi daerah.

Dalam lanskap pembangunan, Harita Group menjadi simpul penting. Harita Group menghubungkan investasi, teknologi, serta pasar global. Harita Group menciptakan ekosistem industri baru di wilayah pesisir.

Hilirisasi Nilai Tambah

Kawasan industri Pulau Penebang menjadi bukti strategi Harita Group. Harita Group mengolah bauksit menjadi alumina. Harita Group membangun rantai produksi dari hulu ke hilir.

Langkah Harita Group meningkatkan nilai tambah secara signifikan. Harita Group membuka peluang produksi aluminium terintegrasi. Harita Group menempatkan Kayong Utara dalam peta industri global.

Bupati Romi menegaskan, “Keberadaan Proyek Strategis Nasional di Pulau Penebang berkontribusi pada pencapaian angka pertumbuhan ini.” Pernyataan ini menguatkan posisi Harita Group sebagai katalis ekonomi.

Dalam perspektif bisnis, Harita Group selaras dengan arah hilirisasi nasional. Harita Group membangun nilai jangka panjang, bukan sekadar profit sesaat.

Dampak kehadiran Harita Group terlihat pada penurunan angka kemiskinan. Dari 9,56 persen pada 2020 menjadi 8,75 persen pada 2025. Harita Group mulai menghadirkan efek nyata bagi masyarakat.

Serap Tenaga Kerja Lokal

Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 62,66 poin menjadi 67,60 poin. Kenaikan ini tidak lepas dari aktivitas ekonomi yang digerakkan Harita Group. Sebanyak 1.800 tenaga kerja lokal terserap dalam proyek. 

Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.

Ketua Pansus DPRD Kayong Utara, Ishak ST,  menyampaikan, “DPRD berterima kasih kepada PT DIB karena sudah mempekerjakan tenaga kerja lokal.” 

Kontribusi ini mempertegas peran Harita Group dalam membuka lapangan kerja.

Namun, Harita Group menghadapi tantangan peningkatan kualitas SDM. 

Harita Group membutuhkan tenaga kerja kompeten. Transfer pengetahuan menjadi kunci.

Sementara itu, anggota DPRD Kayong Utara Abdul Rani menyampaikan, “Belum produksi tapi sudah memberikan kontribusi berupa lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan masyarakat.” Pernyataan ini menunjukkan efek awal dari aktivitas Harita Group.

Ekosistem Ekonomi Riil

Harita Group tidak berdiri sendiri. Harita Group mendorong keterhubungan sektor pertanian, perikanan, serta UMKM.

Aktivitas Harita Group menciptakan efek berganda. Permintaan bahan baku meningkat. Distribusi berkembang. Peluang usaha muncul. 

Desa Pelapis merasakan langsung dampak kehadiran Harita Group. Perputaran ekonomi meningkat. Usaha kecil tumbuh. Aktivitas ekonomi menjadi lebih hidup.

Harita Group membuka akses pasar baru bagi produk lokal. Harita Group menciptakan rantai ekonomi yang lebih luas.

Pertumbuhan ekonomi yang didorong Harita Group sepenuhnya tercermin pada pendapatan daerah. Ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi.

Harita Group membuka peluang peningkatan PAD. Aktivitas industri Harita Group berpotensi menjadi sumber pajak baru.

Namun, kebijakan fiskal harus adaptif. Tanpa strategi tepat, manfaat ekonomi dari Harita Group tidak optimal.

Strategi Bisnis Berkelanjutan

Dalam perspektif global, Harita Group menunjukkan arah bisnis berkelanjutan. Harita Group mengintegrasikan hilirisasi, investasi, serta tanggung jawab sosial.

Program CSR menjadi bukti komitmen Harita Group terhadap masyarakat. Bantuan sosial, dukungan energi, serta pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari kontribusi nyata.

Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.

Harita Group memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Harita Group menjaga keberlanjutan operasional melalui pendekatan sosial.

KIPP memiliki luas 2.205,1 hektare. Pengembangan inti mencapai 1.893 hektare. Skala ini mencerminkan ambisi Harita Group.

Harita Group menargetkan kawasan ini sebagai pusat industri smelter. Harita Group berpotensi menjadikan Kayong Utara sebagai simpul industri baru.

Bupati Romi menegaskan, “Target-target pembangunan dapat dicapai bila kita saling bergandeng tangan.” Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan Harita Group.

Peran Harita Group sebagai katalis ekonomi tidak terbantahkan. Harita Group mendorong pertumbuhan cepat.

Namun, pertumbuhan harus inklusif. Harita Group perlu memastikan manfaat tersebar merata. Peningkatan SDM menjadi prioritas utama.

Harita Group perlu mendorong integrasi UMKM. Harita Group harus memperkuat keterhubungan ekonomi lokal.

Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan fiskal. Momentum pertumbuhan dari Harita Group harus dimanfaatkan secara optimal.

Pulau Penebang kini menjadi simbol perubahan. Di sana, Harita Group membuka jalan transformasi ekonomi.

Harita Group menghadirkan peluang. Harita Group membawa tantangan. Masa depan bergantung pada kolaborasi.

“Target-target pembangunan dapat dicapai bila kita saling bergandeng tangan.” Kalimat itu menjadi penegas arah. Masuk rantai industri Harita Group. Tingkatkan kompetensi. Dorong ekonomi lokal naik kelas.

Bupati Sujiwo: Tangani Stunting Butuh Keikhlasan Kader, Bukan Sekadar Insentif

Hermanto    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Bupati Sujiwo: Tangani Stunting Butuh Keikhlasan Kader, Bukan Sekadar Insentif

Foto: Bupati Kubu Raya H. Sujiwo Pada Kegiatan Pembekalan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi balita dan ibu hamil yang digelar di Nordu Caffe, Kamis (23/4/2026)

KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya H. Sujiwo menekankan pentingnya keikhlasan dan ketulusan para kader dalam menjalankan tugas membantu masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting di daerah.

Hal itu disampaikannya saat kegiatan pembekalan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi balita dan ibu hamil yang digelar di Nordu Caffe, Kamis (23/4/2026).

Sujiwo mengungkapkan, peran kader tidak bisa diukur hanya dari insentif yang diterima. Menurutnya, meskipun insentif yang diberikan relatif kecil, nilai pengabdian dan keikhlasan jauh lebih besar.

“Kalau dilihat secara materi mungkin kecil, tetapi menjadi besar ketika kita memiliki keikhlasan untuk membantu generasi anak bangsa,” ujarnya.

Ia mengaku memahami beratnya tugas yang dijalankan para kader di lapangan. Namun demikian, ia berharap semangat pengabdian tetap dijaga demi masa depan anak-anak di Kubu Raya.

Sujiwo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam menurunkan angka stunting, mengingat persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. (Jm)

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta

Redaksi    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta.

Pontianak - Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperluas cakupan program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP) hingga ke sekolah swasta. Kebijakan ini dilakukan untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh pelajar di Kalbar.

Sepanjang 2025, lebih dari 113 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB telah menerima manfaat program tersebut, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, sekitar 106 ribu siswa berasal dari sekolah negeri, 7.372 siswa SMA swasta, dan 586 siswa SLB swasta.

Perluasan penerima PBP menjadi salah satu kebijakan menonjol pada masa kepemimpinan Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan. Jika sebelumnya bantuan hanya difokuskan untuk sekolah negeri, kini sekolah swasta juga ikut menerima manfaatnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, mengatakan ketika gubernur mulai menjabat pada awal 2025, program pendidikan pada dasarnya sudah berjalan sesuai APBD. Namun, perluasan sasaran penerima bantuan menjadi terobosan baru.

“Secara program tidak banyak berubah karena saat Gubernur mulai menjabat, APBD dan kegiatan sudah berjalan. Namun yang membedakan adalah jangkauan program yang diperluas. Jika sebelumnya hanya menjangkau sekolah negeri, kini diperluas hingga sekolah swasta,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini membawa dampak besar dalam menekan angka putus sekolah sekaligus membantu kebutuhan operasional sekolah.

“Dana BOS sering kali belum mencukupi, terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa terbatas. Dengan adanya PBP, sekolah dapat memenuhi kebutuhan penting seperti akses internet untuk asesmen, transportasi kegiatan siswa, hingga mendukung kegiatan ekstrakurikuler,” katanya.

Perluasan PBP ini menjadi bukti komitmen Pemprov Kalbar dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Sengketa Lahan, PT Prakarsa Tani Sejati Pilih Jalur Hukum: Data Siap Dibuka di Pengadilan

Hermanto    Rabu, April 22, 2026    Comment   

Sengketa Lahan, PT Prakarsa Tani Sejati Pilih Jalur Hukum: Data Siap Dibuka di Pengadilan

Foto: Direktur Umum & Teknis PT Prakarsa Tani Sejati Ir. Berlino Mahendra

KETAPANG - PT Prakarsa Tani Sejati menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan lahan perkebunan kelapa sawit melalui mekanisme hukum yang berlaku. Perusahaan memastikan seluruh data dan dokumen legalitas siap dibuka secara transparan apabila perkara berlanjut ke persidangan.

Hal itu disampaikan Direktur Umum & Teknis PT Prakarsa Tani Sejati Ir. Berlino Mahendra (Hendra) dalam wawancara, Rabu (22/4/2026).

“Kita tunggu saja bagaimana nanti proses hukum. Kalau memang ada hal yang tidak pas, silakan dilawan melalui jalur hukum. Kita tidak mungkin berhadapan dengan masyarakat dengan cara bertengkar, itu tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Hendra menegaskan, perusahaan memilih penyelesaian lewat jalur hukum karena Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki mekanisme jelas dalam menyelesaikan sengketa.

“Kita tidak mau penyelesaian di luar mekanisme. Lebih baik melalui proses hukum, supaya semuanya jelas dan tuntas,” katanya.

Menurutnya, keberadaan perusahaan di wilayah tersebut bertujuan untuk tumbuh bersama masyarakat. Dari total sekitar 4.400 hektare lahan, terdapat kurang lebih 2.200 petani plasma yang terlibat.

“Artinya banyak masyarakat yang sudah merasakan manfaat. Ini bukan persoalan kecil, dan data-data itu ada di instansi pemerintah, baik di perkebunan maupun kepolisian,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila perkara ini masuk ke pengadilan, seluruh data akan terbuka secara terang.

“Nanti di persidangan akan terbuka sejelas-jelasnya. Kita siap, karena kita bekerja berdasarkan hukum,” tegasnya.

Hendra juga menyoroti bahwa perusahaan telah beroperasi sejak 1992 atau sekitar 34 tahun, tanpa permasalahan besar terkait lahan.

“Tanaman di lapangan sudah berumur sekitar 14 tahun. Kalau dari awal bermasalah, tidak mungkin bisa berjalan sampai sekarang. Kenapa baru dipersoalkan sekarang?” ungkapnya.

Ia memastikan seluruh dokumen perusahaan bersifat asli dan dapat diverifikasi oleh pihak berwenang.

“Data-data ini original dan bisa dicek. Semua terbuka,” pungkasnya.

Sebelumnya, berdasarkan dokumen kronologi perusahaan, PT Prakarsa Tani Sejati telah mengantongi berbagai perizinan resmi, mulai dari akta pendirian, Hak Guna Usaha (HGU), izin penanaman modal, hingga izin usaha perkebunan.

Perusahaan juga mengklaim telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menjalankan program plasma dan CSR bagi warga setempat.

Perusahaan berharap penyelesaian persoalan dapat berjalan sesuai koridor hukum tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Bupati Sujiwo Tekankan Disiplin ASN, Paparkan Capaian Kinerja Kubu Raya 2025

Hermanto    Rabu, April 22, 2026    Comment   

Bupati Sujiwo Tekankan Disiplin ASN, Paparkan Capaian Kinerja Kubu Raya 2025

Foto: Bupati Kubu Raya, Sujiwo Usai Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Rabu (22/4/2026)

KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya Sujiwo menekankan pentingnya peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN) melalui penegakan aturan yang konsisten, pembinaan berkelanjutan, serta sistem pengawasan yang efektif. Hal itu disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Rabu (22/4/2026).

Menurut Sujiwo, kedisiplinan ASN harus menjadi kebiasaan kerja, bukan sekadar karena adanya pengawasan. Dengan demikian, kinerja aparatur dapat semakin profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembacaan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kubu Raya terkait rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, hingga pimpinan BUMD.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah membahas LKPJ sejak 31 Maret hingga 22 April 2026. Ia menegaskan bahwa dokumen LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.

Sujiwo juga memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2025. Dari sisi makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,05 persen, didominasi sektor industri pengolahan. Tingkat kemiskinan berada di angka 3,99 persen, terendah di Kalimantan Barat, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,01 atau masuk kategori tinggi.

Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) tercatat Rp81 miliar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih 11 kali berturut-turut. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan PAD hingga di atas Rp350 miliar melalui optimalisasi potensi daerah, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) untuk menggali sumber pendapatan baru.

Di sektor infrastruktur, pembangunan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah. Sepanjang 2025, pemerintah telah merekonstruksi 34 kilometer jalan poros, merehabilitasi 12,8 kilometer jalan, mengganti 11 jembatan, serta menormalisasi sungai dan saluran irigasi sepanjang lebih dari 200 kilometer.

Pembangunan juga didukung kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta kerja sama dengan TNI melalui program Karya Bakti.

Penataan ruang publik terus digencarkan, seperti pembangunan taman dan kawasan terbuka yang dinilai mampu mendorong aktivitas UMKM sekaligus menjadi ruang interaksi masyarakat.

Bupati juga menyoroti pengembangan layanan air bersih melalui kerja sama dengan Perumdam Tirta Raya dan pihak swasta, serta pengoperasian transportasi penyeberangan yang masih perlu dioptimalkan.

Ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan jalan poros ekonomi sepanjang 359,58 kilometer hingga 2030, serta pembangunan sejumlah infrastruktur strategis lainnya, termasuk gedung DPRD dan stadion daerah.

“Dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, kami optimistis seluruh target pembangunan dapat tercapai demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kubu Raya,” ujar Sujiwo. (Jm)

Warga Minta Jalan Nasional Depan Kantor Bupati Landak Segera di Perbaiki Sebelum Ambruk Total

Tino    Rabu, April 22, 2026    Comment   

Warga Minta Jalan Nasional Depan Kantor Bupati Landak Segera di Perbaiki Sebelum Ambruk Total

Foto kerusakan jalan depan kantor Bupati Landak terlihat bandan jalan sudah
turun dan adanya keretakan di tengah

LANDAK - Kondisi ruas jalan nasional yang berada di depan kantor Bupati Landak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat kini menjadi sorotan serius oleh masyarakat. Kerusakan jalan tersebut, dinilai semakin hari semakin parah bahkan disebut akan membahayakan keselamatan penguna jalan. Selasa, 21 April 2026.

Melki (28) salah satu warga pengguna jalan mengatakan, kerusakan jalan di depan kantor Bupati Landak tersebut harus segara di perbaiki, karena merupakan akses vital yang setiap hari di lalui berbagi jenis kendaraan.

"Saya takutnya bukan hanya di samping ini yang ambruk, sebab di tengah ini sudah ada keretakan dan untuk bandan jalan juga terlihat sudah turun pondasinya. Sewaktu waktu mobil muatan besar lewat atau mobil dump truck bawa sawit lewat saya yakin lama lama ambruk jalan ini," ungkapnya kepada Borneotribun.com. Selasa, 21 April 2026.

Melki juga mengingatkan, jika tidak segera ditangani, retakan berpotensi membesar dan memicu kerusakan lebih serius, terutama saat curah hujan tinggi yang dapat meningkatkan risiko longsor di sekitar badan jalan dan dapat membuat jalan tersebut ambruk.

"Tolonglah kepada Dinas PUPR Kabupaten, Provinsi maupun Pusat untuk memperhatikan jalan yang menjadi akses vital ini. Karna jalur ini ramai setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas, kalau nasib tidak baik ada yang lewat lalu ambruk kan jadi cerita nantinya," ujar Melki.

(RED)

Wali Kota Pontianak Buka Naik Dango III, Dihadiri Wagub Kalbar dan Tokoh Lintas Lembaga

Hermanto    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Wali Kota Pontianak Buka Naik Dango III, Dihadiri Wagub Kalbar dan Tokoh Lintas Lembaga

Foto: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus membuka perayaan adat Naik Dango ke-III Kota Pontianak di Rumah Radakng, Selasa (21/4/2026)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara resmi membuka perayaan adat Naik Dango ke-III Kota Pontianak di Rumah Radakng, Selasa (21/4/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan semarak sebagai simbol pelestarian tradisi Dayak sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.

Acara turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus, serta unsur pejabat dan lembaga, di antaranya Polda Kalbar, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Disporapar Kubu Raya, serta Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT).

Hadir pula tokoh masyarakat dan mitra seperti Arsen Rikson, Romo Greg, perwakilan PTPN IV, Hotel Harris, BCA, Bulog, Bank Kalbar, Pancur Kasih, serta unsur swasta lainnya. Dari unsur legislatif, tampak anggota DPRD Kota Pontianak Yandi dan anggota DPRD Provinsi Kalbar Dian Eka Muchairi.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Naik Dango merupakan warisan budaya yang harus dijaga sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan penghormatan kepada leluhur. Ia menekankan pentingnya menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi. (Jm)

Jalan Mantap Kalbar Naik Jadi 65,06 Persen, Pemprov Kejar Target 80 Persen di Era Ria Norsan

Redaksi    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Jalan Mantap Kalbar Naik Jadi 65,06 Persen, Pemprov Kejar Target 80 Persen di Era Ria Norsan

Jalan Mantap Kalbar Naik Jadi 65,06 Persen, Pemprov Kejar Target 80 Persen di Era Ria Norsan.

Pontianak – Kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Barat terus menunjukkan peningkatan. Pemerintah Provinsi Kalbar mencatat persentase jalan mantap naik dari 64,01 persen pada 2024 menjadi 65,06 persen pada 2025, pada masa kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.

Peningkatan tersebut menjadi bagian dari target besar Pemprov Kalbar untuk mendorong kondisi jalan mantap hingga mencapai 80 persen dalam empat tahun ke depan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan pembangunan jalan dan jembatan dilakukan berdasarkan hasil survei rutin kondisi ruas jalan di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerusakan tinggi dan akses terbatas.

Menurutnya, sektor infrastruktur, khususnya jalan, menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam menunjang konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Target gubernur jelas, yakni meningkatkan jalan mantap hingga 80 persen selama masa kepemimpinan. Karena itu, pembangunan jalan menjadi fokus utama Dinas PUPR Kalbar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran akan diprioritaskan pada daerah yang tingkat kemantapan jalannya masih rendah. Sementara wilayah yang kondisi jalannya sudah relatif baik akan mendapat porsi anggaran lebih kecil.

“Pemerataan bukan berarti semua daerah mendapat anggaran sama besar, tetapi bagaimana seluruh wilayah memperoleh akses jalan yang layak dan fungsional,” katanya.

Salah satu proyek yang kini dipercepat adalah ruas jalan Sukadana–Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara. Jalan tersebut dipersiapkan sebagai akses utama menuju pelaksanaan MTQ 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.

Pemprov Kalbar menargetkan ruas jalan itu sudah fungsional dan layak dilalui sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga mobilitas masyarakat maupun peserta acara dapat berjalan lancar.

Pemprov Kalbar Siapkan Dukungan Kejuaraan Karate INKANAS 2026

Ria Sartika    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Siapkan Dukungan Kejuaraan Karate INKANAS 2026

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan dukung Kejuaraan Karate INKANAS Kalbar Open 2026 di Pontianak sebagai ajang pembinaan atlet muda dan sportivitas.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam pengembangan olahraga daerah melalui dukungan terhadap Kejuaraan Karate INKANAS Dikbud Kalbar Open Tournament 2026.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., saat menerima audiensi panitia pelaksana di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju turnamen yang akan mempertemukan atlet karate dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dan sekitarnya.

Sekretaris Panitia, Yuskamanto, menjelaskan bahwa ajang ini akan menjadi salah satu kompetisi bergengsi dengan memperebutkan Piala Bergilir Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Ia menambahkan bahwa audiensi tersebut juga bertujuan untuk meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

“Panitia menyampaikan rencana kegiatan sekaligus meminta dukungan. Event akan digelar pada 26 hingga 28 Juni 2026 di GOR Terpadu A. Yani Pontianak,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen tersebut.

Menurutnya, ajang olahraga seperti ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana pembentukan karakter generasi muda.

“Pemprov Kalbar siap mendukung penuh. Olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga membentuk disiplin, karakter, dan semangat juang,” tegasnya.

Krisantus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan karate, dan dunia pendidikan dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kalbar untuk turut aktif dalam persiapan teknis serta pembinaan atlet.

Selain kompetisi, Wagub Kalbar berharap turnamen ini dapat menjadi ruang silaturahmi antar perguruan karate di Kalimantan Barat.

Ia juga mengingatkan panitia agar menjunjung tinggi sportivitas selama penyelenggaraan berlangsung.

Pertemuan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk dukungan resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap Kejuaraan Karate INKANAS Dikbud Kalbar Open Tournament 2026.

FAQ

1. Kapan Kejuaraan Karate INKANAS Kalbar 2026 digelar?
Turnamen akan dilaksanakan pada 26–28 Juni 2026.

2. Di mana lokasi pertandingan berlangsung?
Kegiatan akan digelar di GOR Terpadu A. Yani Pontianak.

3. Siapa yang menjadi tuan rumah turnamen ini?
INKANAS Dikbud Kalbar dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

4. Apa yang diperebutkan dalam kejuaraan ini?
Para peserta akan memperebutkan Piala Bergilir Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

5. Apa tujuan utama dari turnamen ini?
Selain kompetisi, kegiatan ini bertujuan membina atlet muda dan memperkuat karakter generasi penerus.

Tindak Lanjuti Video Viral, Polres Sekadau Cek Dugaan PETI di Sungai Sekadau: Nihil Aktivitas

Hermanto    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Tindak Lanjuti Video Viral, Polres Sekadau Cek Dugaan PETI di Sungai Sekadau: Nihil Aktivitas

Foto: Aparat Kepolisian Cek Dugaan Aktivitas PETI Aliran Sungai Sekadau, Selasa (21/4/2026)

SEKADAU - Menindaklanjuti video viral di media sosial terkait dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di aliran Sungai Sekadau, Jalan Tanjung Penanjung, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Polres Sekadau melakukan pengecekan lapangan, Selasa (21/4/2026).

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasi Humas AKP Triyono menjelaskan, pengecekan dilakukan personel Satreskrim Polres Sekadau. Tim berangkat dari Mapolres Sekadau menggunakan kendaraan roda dua menuju lokasi yang diduga menjadi titik aktivitas dalam video yang beredar.

“Setelah menempuh perjalanan sekitar sepuluh menit, tim melakukan penelusuran untuk memastikan titik lokasi. Berdasarkan ciri lingkungan seperti susunan pepohonan serta pemandangan di seberang sungai, lokasi yang diduga sesuai dengan video tersebut berhasil ditemukan,” ujar AKP Triyono.

Namun, saat pengecekan, tidak ditemukan aktivitas penambangan maupun keberadaan lanting atau mesin dompeng seperti yang terlihat dalam video viral. Aliran Sungai Sekadau tampak normal dan tidak terdengar suara mesin dari aktivitas pertambangan.

Selain pengecekan fisik, personel Satreskrim juga berkoordinasi dengan warga sekitar untuk menggali informasi terkait video yang beredar.

AKP Triyono menyebut, salah seorang warga menyampaikan sebelumnya sempat terlihat satu lanting berada di tengah sungai. Namun, aktivitas pastinya tidak diketahui jelas karena di sekitar lokasi juga ada masyarakat yang bekerja menyedot pasir menggunakan mesin dompeng.

“Meski telah memperoleh keterangan dari warga, tim tetap melakukan dokumentasi serta penelusuran lanjutan sebagai langkah verifikasi di lapangan. Berdasarkan hasil pengecekan langsung, per hari ini tidak ditemukan aktivitas apa pun di lokasi sebagaimana yang ada dalam video viral tersebut,” lanjutnya.

AKP Triyono mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan tanpa izin maupun kegiatan ilegal lain yang dapat merusak lingkungan dan melanggar hukum.

“Jajaran Polres Sekadau terus melakukan sosialisasi dan pemantauan, termasuk hingga ke wilayah pedalaman dan tingkat polsek, guna mencegah praktik pertambangan ilegal,” pungkasnya.

Karolin pastikan tak akan pecat PPPK terkait belanja Pegawai 30 persen tahun 2027 mendatang

Tino    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Karolin pastikan tak akan pecat PPPK terkait belanja Pegawai 30 persen tahun 2027 mendatang

Dok : Bupati Kabupaten Landak
dr. Karolin Margaret Natasa, MH.

LANDAK - Bupati Landak Karolin Margret Natasa meminta Kementerian Dalam Negeri mempertimbangkan kondisi riil daerah dalam menyikapi porsi belanja kepegawaian Kabupaten Landak yang hingga kini masih berada pada angka belum aman.

Permintaan itu disampaikan Karolin usai mengikuti rapat daring melalui Zoom yang membahas evaluasi anggaran, khususnya terkait porsi belanja kepegawaian pada Rabu 15 April 2026.

“Kita zoom meeting mengenai evaluasi anggaran berkaitan dengan porsi belanja kepegawaian. Memang masih menjadi kesulitan tersendiri. Kami mohon arahan dan juga mohon kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri, karena memang belanja pegawai kita masih berada di angka yang belum aman,” kata Karolin saat diwawancara, Jumat (17/04/2026).

Karolin mengatakan, dalam rapat tersebut kondisi anggaran Kabupaten Landak dibahas satu per satu. Menurut dia, tingginya belanja pegawai bukan karena pemborosan, melainkan situasi yang dihadapi daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

“Kita sudah dibedah satu per satu bahwa tidak ada pemborosan di situ. Kami juga sudah menjalankan semua arahan dari pemerintah pusat berkaitan dengan efisiensi,” ujarnya.

Ia menuturkan, sejumlah simulasi juga telah dihitung. Namun, bahkan dengan skenario yang berat, porsi belanja pegawai Landak disebut belum juga bisa turun ke angka 30 persen.

“Kalau kita buat simulasi, semua pegawai tidak terima TPP, semua P3K kita pecat, masih belum juga bisa tiga puluh persen,” ucap Karolin.

Karolin mengatakan, pemerintah daerah justru masih menghadapi kekurangan tenaga aparatur, terutama di sektor pendidikan. Saat ini, kata dia, Kabupaten Landak masih kekurangan 1.100 guru.

Kondisi itu, lanjut dia, membuat opsi merumahkan pegawai bukan perkara sederhana. Sebab, aparatur yang ada saat ini tetap dibutuhkan untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat.

“Sementara dengan posisi hari ini, belanja pegawai kita seperti itu, kita masih kekurangan 1.100 guru. Bayangkan bagaimana kita bisa menjalankan pelayanan publik kalau aparatur kita tidak memenuhi standar yang ada,” kata dia.

Karolin menegaskan, pemerintah daerah berharap penanganan persoalan belanja pegawai tidak berujung pada pemecatan pegawai, termasuk PPPK. Ia mengatakan, keputusan semacam itu perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena menyangkut pelayanan publik dan kehidupan keluarga para pegawai.

“Saya berharap tidak perlu ada pemecatan, karena para pegawai kita juga memiliki keluarga yang perlu kita pikirkan, dan jangan sampai menambah angka pengangguran,” ujar Karolin.

Sebagai jalan keluar, Pemkab Landak, kata dia, siap melakukan penyesuaian pada komponen belanja yang masih bisa dirasionalisasi. Karolin menyebut tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan honorarium menjadi bagian yang dapat disesuaikan jika diperlukan.

“Kalau perlu rasionalisasi berkaitan dengan TPP, honorarium dan sebagainya kami siap melakukan. Tapi kalau merumahkan, kami akan kesulitan, karena ini aparatur yang melayani masyarakat kita, guru, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya tentu perlu pertimbangan yang hati-hati dan bijaksana,” tuturnya.

Karolin berharap pemerintah pusat dapat melihat persoalan itu secara utuh. Bagi Pemkab Landak, penyesuaian anggaran bisa ditempuh, tetapi pelayanan publik tetap harus dijaga dan pegawai yang bekerja di garis depan tidak sampai kehilangan pekerjaan.

(RED)

Pemprov Kalbar Siapkan Pengembangan Situs Raja Mawikng, Fokus Pelestarian Budaya Dayak

Robert Starling    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Siapkan Pengembangan Situs Raja Mawikng, Fokus Pelestarian Budaya Dayak

Pemprov Kalbar menyiapkan pengembangan Situs Raja Mawikng di Landak pada 2027 sebagai cagar budaya, dengan fokus pelestarian budaya Dayak dan perbaikan infrastruktur.

Landak, Kalbar - Kunjungan kerja Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, ke situs keramat Raja Mawikng di Desa Saham, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya Dayak sekaligus kelestarian hutan adat.

Dalam agenda tersebut, pemerintah menyoroti pentingnya perlindungan situs budaya sebagai bagian dari identitas masyarakat lokal. Kawasan Raja Mawikng dinilai memiliki nilai historis dan spiritual yang kuat bagi komunitas Dayak, sehingga perlu dirawat bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurut Krisantus, situs keramat bukan sekadar lokasi ritual adat, melainkan simbol hubungan harmonis antara manusia dan alam. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Ia menegaskan bahwa pelestarian situs budaya merupakan langkah strategis untuk mempertahankan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Terlebih, kawasan hutan adat di sekitar situs juga memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem Kalimantan Barat.

Rencana Anggaran Pengembangan Tahun 2027

Sebagai bentuk komitmen konkret, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merencanakan alokasi anggaran pada tahun 2027 untuk pengembangan kawasan situs Raja Mawikng menjadi cagar budaya.

Pengembangan tersebut meliputi penyediaan fasilitas pendukung bagi kegiatan keagamaan dan adat, seperti area khusus untuk berdoa dan pelaksanaan ritual tradisional. Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki akses menuju lokasi melalui pembangunan jalan dan jembatan yang lebih layak.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat yang berkunjung, tanpa mengurangi nilai keaslian lingkungan sekitar.

Pemerintah memastikan bahwa setiap pembangunan tetap mempertahankan karakter alami kawasan hutan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari nilai budaya situs tersebut.

Peran Generasi Muda Dalam Menjaga Warisan Leluhur

Dalam kesempatan itu, Krisantus juga mengajak generasi muda Dayak untuk aktif menjaga warisan leluhur, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan modernisasi.

Menurutnya, kemajuan teknologi seharusnya menjadi sarana pendukung pelestarian budaya, bukan justru menggerus nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Ia menilai bahwa hilangnya situs budaya dan tradisi adat berpotensi melemahkan identitas masyarakat lokal. Karena itu, keterlibatan generasi muda sangat penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi dan lingkungan.

Dorong Kesadaran Pelestarian Lingkungan

Pemerintah daerah berharap rencana penetapan situs Raja Mawikng sebagai cagar budaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap tradisi lokal.

Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga nilai budaya, tetapi juga mendukung keberlanjutan kawasan hutan adat yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan generasi muda, pelestarian situs budaya diharapkan dapat berjalan berkelanjutan serta memberi manfaat bagi generasi mendatang.

FAQ

1. Apa itu situs Raja Mawikng?
Situs Raja Mawikng merupakan kawasan keramat yang memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi bagi masyarakat Dayak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

2. Mengapa situs Raja Mawikng penting dilestarikan?
Karena situs ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Dayak serta memiliki fungsi spiritual dan ekologis.

3. Kapan pengembangan situs Raja Mawikng direncanakan?
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan pengembangan kawasan dimulai pada tahun 2027.

4. Apa saja rencana pengembangan kawasan tersebut?
Pengembangan meliputi fasilitas ritual adat, area berdoa, serta perbaikan jalan dan jembatan menuju lokasi.

5. Apa tujuan penetapan situs sebagai cagar budaya?
Untuk melindungi nilai sejarah, budaya, dan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian tradisi.

Pemkab Kubu Raya Kejar Pembangunan Pasar Induk, Tahap Verifikasi Teknis Dimulai

Robert Starling    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Pemkab Kubu Raya Kejar Pembangunan Pasar Induk, Tahap Verifikasi Teknis Dimulai

Pasar Induk Kubu Raya senilai Rp30 miliar mulai diverifikasi. Pemkab dan Kemendag meninjau lokasi pembangunan yang ditargetkan dimulai pada 2027.

Kubu Raya, Kalbar - Rencana pembangunan Pasar Induk di Kabupaten Kubu Raya mulai memasuki tahap verifikasi teknis di lapangan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melakukan peninjauan langsung guna memastikan kesiapan pembangunan fasilitas perdagangan tersebut.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mendampingi Wakil Ketua Tim Bidang Pengembangan Sarana Perdagangan Kementerian Perdagangan RI, Andre Prasetyo, saat melakukan identifikasi lokasi rencana pembangunan Pasar Induk di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya. Proyek tersebut dirancang dengan estimasi anggaran sekitar Rp30 miliar.

Menurut Andre, kunjungan lapangan ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi usulan pembangunan pasar induk yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Identifikasi teknis dilakukan untuk memastikan lokasi memenuhi syarat kelayakan sebelum proyek dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Ia menjelaskan, hasil peninjauan lapangan akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyelaraskan kebutuhan pembangunan. Jika seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk melanjutkan proses pembangunan.

Kebutuhan Pasar Baru Dinilai Mendesak

Bupati Sujiwo menilai pembangunan pasar induk baru menjadi kebutuhan mendesak, terutama karena kondisi pasar lama yang sudah beroperasi selama puluhan tahun. Pasar Melati, yang menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan saat ini, telah berusia sekitar 35 tahun dan dinilai membutuhkan pembaruan infrastruktur.

Ia menyebut sebagian besar dokumen pendukung proyek telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Saat ini, hanya tersisa dua dokumen penting yang masih dalam proses penyelesaian, yakni Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sujiwo juga menekankan bahwa potensi suplai dan permintaan komoditas di wilayah Kubu Raya cukup besar. Lebih dari separuh pasokan barang dagangan di Pasar Flamboyan diketahui berasal dari wilayah Kubu Raya, sehingga pembangunan pasar induk dinilai strategis untuk memperkuat rantai distribusi.

Konsep Pasar Modern dan Terintegrasi

Pasar induk yang direncanakan tidak hanya difungsikan sebagai pasar tradisional, tetapi akan mengusung konsep modern yang lebih tertata dan ramah pengunjung. Rencana desain mencakup berbagai fasilitas tambahan seperti ruang terbuka hijau, jalur jogging, area bermain anak, serta kawasan waterfront yang mendukung aktivitas masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kubu Raya, Norasari Arani, menyampaikan bahwa target pembangunan fisik direncanakan dimulai pada tahun 2027. Hal tersebut bergantung pada rampungnya seluruh dokumen pendukung yang ditargetkan selesai pada 2026.

Ia menambahkan bahwa tingkat kesiapan dokumen saat ini telah mencapai sekitar 95 persen. Pemerintah daerah optimistis seluruh persyaratan dapat dipenuhi sesuai jadwal.

Prioritas Bagi Pedagang Lama dan Peluang Ekonomi Baru

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memastikan pedagang yang selama ini beraktivitas di pasar lama akan mendapatkan prioritas untuk menempati kios di pasar baru. Selain itu, peluang juga akan dibuka bagi pedagang dari sembilan kecamatan di wilayah tersebut.

Upaya penataan pasar juga terus dilakukan melalui program Bersinar (Bersama Membersihkan Pasar). Program ini mencakup penataan ulang pedagang serta relokasi ke area yang lebih tertib dan layak, sebagai bagian dari persiapan menuju pasar modern.

Dengan adanya Pasar Induk Kubu Raya, pemerintah berharap terbentuk pusat distribusi perdagangan yang terintegrasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

FAQ

1. Kapan Pasar Induk Kubu Raya mulai dibangun?
Pembangunan ditargetkan mulai pada tahun 2027, setelah seluruh dokumen pendukung selesai pada 2026.

2. Berapa anggaran pembangunan Pasar Induk Kubu Raya?
Nilai anggaran yang direncanakan mencapai sekitar Rp30 miliar.

3. Di mana lokasi Pasar Induk Kubu Raya akan dibangun?
Pasar akan dibangun di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

4. Apakah pedagang lama akan dipindahkan ke pasar baru?
Ya, pedagang dari pasar lama akan diprioritaskan untuk menempati kios di pasar induk yang baru.

5. Apa konsep yang digunakan dalam pembangunan pasar ini?
Pasar dirancang dengan konsep modern dan terintegrasi, dilengkapi ruang terbuka hijau, area bermain anak, jalur jogging, dan waterfront.

Mahasiswa Asal Singkawang Ditangkap Di Bandara Supadio Bawa 600 Gram Sabu

Robert Starling    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Mahasiswa Asal Singkawang Ditangkap Di Bandara Supadio Bawa 600 Gram Sabu

Mahasiswa asal Singkawang ditangkap di Bandara Supadio saat hendak membawa 600 gram sabu ke Jakarta. Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan narkoba.

Kubu Raya, Kalbar - Upaya penyelundupan narkotika melalui jalur udara berhasil digagalkan aparat kepolisian di wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Seorang mahasiswa berinisial F (25) ditangkap saat hendak melakukan perjalanan menuju Jakarta melalui Bandara Supadio.

Kasus ini menjadi perhatian aparat karena diduga berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

Kepala Urusan Operasional Satresnarkoba Polres Kubu Raya, Raimundus Nonnatus Gawe, menjelaskan bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat terkait rencana pengiriman narkotika jenis sabu menggunakan jalur penerbangan.

Menurut dia, informasi tersebut menyebutkan adanya seseorang yang diduga membawa sabu dari wilayah Singkawang menuju Jakarta.

Penyelidikan Berujung Penangkapan Di Area Bandara

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan mengidentifikasi ciri-ciri terduga pelaku.

Polisi kemudian berkoordinasi dengan petugas keamanan penerbangan atau Aviation Security (Avsec) di Bandara Supadio guna melakukan pengawasan ketat di area keberangkatan.

Saat pelaku hendak memasuki ruang tunggu keberangkatan, petugas langsung melakukan pengamanan dan membawa yang bersangkutan ke ruang pemeriksaan.

Dalam proses penggeledahan yang disaksikan petugas keamanan bandara, polisi menemukan enam paket plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga sabu.

Barang tersebut disembunyikan di dalam pakaian dalam pelaku, sebagai upaya untuk mengelabui pemeriksaan keamanan.

Polisi Sita Lebih Dari Setengah Kilogram Sabu

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, pelaku mengakui bahwa barang yang dibawanya merupakan narkotika miliknya.

Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti sabu dengan berat netto mencapai 600,66 gram.

Jumlah tersebut tergolong signifikan dan berpotensi diedarkan ke berbagai wilayah tujuan.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Markas Polres Kubu Raya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Pengembangan Kasus Untuk Ungkap Jaringan Lebih Besar

Penyidik masih terus melakukan pendalaman guna menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.

Polisi menduga pelaku tidak bekerja sendiri dan berpotensi menjadi bagian dari jaringan distribusi narkotika antarwilayah.

"Kasus ini masih kami kembangkan untuk mengungkap jaringan di atasnya," ujar Raimundus.

Ancaman Hukuman Berat Menanti Tersangka

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam aturan tersebut, pelaku terancam hukuman pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa jalur transportasi udara tetap menjadi salah satu jalur rawan penyelundupan narkotika, sehingga pengawasan akan terus diperketat.

FAQ

Berapa berat sabu yang disita polisi?

Polisi menyita narkotika jenis sabu dengan berat netto mencapai 600,66 gram.

Di mana pelaku ditangkap?

Pelaku ditangkap di Bandara Supadio saat hendak memasuki ruang tunggu keberangkatan menuju Jakarta.

Siapa pelaku dalam kasus ini?

Pelaku adalah seorang mahasiswa berinisial F (25) yang berasal dari Singkawang.

Bagaimana sabu disembunyikan?

Sabu disembunyikan dalam enam paket plastik klip transparan yang ditempatkan di dalam pakaian dalam pelaku.

Apa ancaman hukuman bagi pelaku?

Pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Flobamora NTT Ikut Ramaikan Naik Dango III, Perkuat Persaudaraan

Hermanto    Senin, April 20, 2026    Comment   

Flobamora NTT Ikut Ramaikan Naik Dango III, Perkuat Persaudaraan

Foto: Pemuda Flobamora NTT Ikut Ramaikan Naik Dango III 

PONTIANAK - Perhelatan Display Budaya Naik Dango ke-3 yang digelar oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak berlangsung meriah dan penuh warna, Senin (20/4/2026). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menempuh rute sepanjang 7 kilometer dengan titik start di Rumah Betang Sutoyo dan finis di Rumah Radakng Pontianak.

Ribuan peserta dari DAD 6 Kecamatan se Kota Pontianak turut ambil bagian dalam pawai budaya tersebut. Mereka menampilkan ragam seni tradisional, busana adat, hingga pertunjukan tarian daerah dan kendaraan hias yang memperkaya khazanah budaya Kota Pontianak.

Salah satu peserta yang ikut memeriahkan kegiatan ini adalah Pemuda Flobamora NTT Kota Pontianak. Kehadiran mereka menjadi simbol kuatnya semangat persatuan lintas etnis dalam momentum budaya tahunan tersebut.

Pembina Flobamora NTT Kalimantan Barat, Yohanes Bana, menilai kegiatan Display Budaya Naik Dango memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Ia menyebut, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memelihara toleransi antar suku di Kota Pontianak.

“Untuk itulah pemuda Flobamora ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan Naik Dango ke-3 tahun 2026, semoga acara berjalan sukses dan lancar,” ujarnya.

Pembina Flobamora NTT Kalimantan Barat, Yohanes Bana bersama Ketua Pemuda Flobamora Pontianak, David Fetrio Naekefi 

Sementara itu, Ketua Pemuda Flobamora Pontianak, David Fetrio Naekefi, mengungkapkan rasa bangga atas keterlibatan komunitasnya dalam ajang budaya tersebut.

“Saya mewakili teman-teman Pemuda Flobamora Pontianak sangat senang dan bangga karena tahun ini bisa menjadi bagian dari pelaksanaan display budaya Naik Dango yang ketiga,” katanya.

Ia menjelaskan, kontribusi yang diberikan berupa penampilan tarian serta penggunaan busana adat khas Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, partisipasi tersebut menjadi bentuk nyata dalam memperkaya keberagaman budaya di Kota Pontianak.

“Harapan kami, penampilan budaya seperti ini bisa terus dilakukan, bahkan ke depan bisa lebih besar lagi. Ini menjadi ruang untuk mengeratkan dan mempersatukan persaudaraan lintas budaya. Kami juga berharap kehadiran kami dapat memberikan warna yang menguatkan nilai-nilai keberagaman di Kota Pontianak,” tambahnya.

Kegiatan Display Budaya Naik Dango ke-3 ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Dayak, tetapi juga menjadi wadah kebersamaan lintas etnis yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman di Kota Pontianak.

Bidpropam Polda Kalbar Sidak Polsek Ngabang, Judi Online dan Narkoba Jadi Sorotan

Hermanto    Senin, April 20, 2026    Comment   

Bidpropam Polda Kalbar Sidak Polsek Ngabang, Judi Online dan Narkoba Jadi Sorotan

Foto: Gaktibplin di Polsek Ngabang, Senin (20/4/2026)

LANDAK - Bidpropam Polda Kalbar menggelar Gaktibplin di Polsek Ngabang, Senin (20/4/2026). Kegiatan dipimpin Kaurbinplin Subbidprovos AKP Suryadi, S.H., M.A.P.

Dalam arahannya, Suryadi menekankan larangan keras narkoba dan judi online. “Kalau ditemukan main judol, akan saya tindak,” tegasnya.

Selain itu, personel diingatkan soal kerapian rambut, seragam, kebersihan senpi, dan kelengkapan data diri sesuai Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Gaktibplin mencakup pemeriksaan absensi, Gampol, sikap tampang, senpi, hingga ponsel. Personel yang belum lengkap didata dan diberi waktu melengkapi.

Kapolsek Ngabang AKP Zuanda, S.H. menambahkan, “Tertibkan dulu diri sendiri, baru bisa menertibkan masyarakat. Polri harus jadi teladan.”

Gaktibplin merupakan program rutin Bidpropam untuk mencegah perilaku menyimpang anggota.