MBG Jadi Penggerak Ekonomi Desa, Sektor Pangan Dari Hulu Ke Hilir Terdorong

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

MBG Jadi Penggerak Ekonomi Desa, Sektor Pangan Dari Hulu Ke Hilir Terdorong

Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut program MBG mampu menggerakkan ekonomi desa hingga ratusan triliun rupiah, terutama sektor hortikultura dan peternakan.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi desa, terutama di sektor pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan menciptakan dampak ekonomi berantai dari hulu hingga hilir.

Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, yang menyoroti dampak nyata program MBG terhadap pelaku usaha di pedesaan.

"MBG jangan lihat berdiri sendiri. MBG ini penggerak ekonomi di desa. Jadi, menggerakkan ekonomi hortikultura sayur-sayuran, penjual ayam, telur, ini bergerak semua dari hulu sampai hilir," ujar Amran.

Permintaan Sayur Dan Produk Peternakan Meningkat

Program MBG dinilai mampu meningkatkan permintaan berbagai komoditas pangan, terutama dari sektor hortikultura seperti sayuran, serta produk peternakan seperti ayam dan telur.

Peningkatan permintaan tersebut memberikan dampak langsung bagi petani hortikultura. Produksi sayur-sayuran menjadi lebih bergairah karena adanya pasar yang stabil dan berkelanjutan.

Hal yang sama juga dirasakan oleh para peternak. Aktivitas peternakan unggas dan produksi telur mengalami peningkatan karena kebutuhan bahan pangan untuk mendukung program MBG terus bertambah.

Menurut Amran, dampak ini dirasakan oleh jutaan pelaku usaha di sektor peternakan, mulai dari unggas, sapi, hingga kambing.

"Berapa juta peternak kita? Ada 3,8 juta. Ini bergerak semua, dari unggas, sapi, kambing dan seterusnya," katanya.

Efek Berantai Hidupkan Ekonomi Desa

Tidak hanya petani dan peternak, sektor distribusi dan perdagangan hasil pangan juga ikut terdorong. Rantai pasok yang lebih aktif menciptakan ekosistem ekonomi desa yang saling terhubung.

Program MBG dinilai menciptakan efek berantai yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah di pedesaan. Mulai dari petani, pedagang, distributor, hingga pengolah pangan merasakan manfaatnya.

Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut, desa tidak lagi hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga menjadi pusat perputaran ekonomi yang aktif.

Potensi Perputaran Ekonomi Capai Rp300 Triliun

Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa potensi perputaran ekonomi dari program MBG dapat mencapai sekitar Rp300 triliun yang sebagian besar beredar di wilayah pedesaan Indonesia.

Nilai tersebut dinilai sangat besar dan mampu memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Jika perputaran ekonomi ini terus berlangsung, program MBG diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi desa sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi berbasis desa juga dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Strategi Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dengan melibatkan berbagai sektor usaha dari hulu hingga hilir, program ini dinilai mampu menciptakan sistem pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Amran optimistis program MBG akan terus memberikan manfaat luas, khususnya dalam mendorong ekonomi desa yang inklusif dan berdaya saing tinggi di masa depan.

FAQ

Apa itu Program MBG?

Program MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di desa.

Bagaimana MBG mempengaruhi ekonomi desa?

Program ini meningkatkan permintaan bahan pangan seperti sayuran, ayam, dan telur sehingga petani dan peternak mendapatkan pasar yang lebih stabil.

Berapa potensi perputaran ekonomi dari program MBG?

Menurut Menteri Pertanian, potensi perputaran ekonomi dari program MBG dapat mencapai sekitar Rp300 triliun.

Siapa saja yang merasakan manfaat program MBG?

Petani hortikultura, peternak ayam dan telur, distributor pangan, pedagang, serta pelaku UMKM di pedesaan.

Apa dampak jangka panjang dari program MBG?

Program ini berpotensi memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Amran Murka Harga Minyak Goreng Naik di Negeri Raja Sawit

Wenny Lidia    Minggu, Februari 22, 2026    Comment   

Amran Murka Harga Minyak Goreng Naik di Negeri Raja Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menindak kenaikan harga MinyaKita di atas HET saat sidak Pasar Kebayoran, menelusuri distributor guna menjaga stabilitas minyak goreng nasional.

JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan harga minyak goreng tidak boleh mahal atau langka di Indonesia. Penegasan itu disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Kebayoran, Jakarta, Sabtu, setelah ditemukan produk MinyaKita dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam sidak tersebut, minyak goreng rakyat MinyaKita yang seharusnya dijual Rp15.700 per liter justru dipasarkan hingga Rp19.000 per liter. Temuan ini langsung mendapat respons tegas. Amran meminta aparat penegak hukum menelusuri rantai distribusi hingga ke tingkat distributor besar dan produsen.

Ia bahkan membeli dua kemasan MinyaKita sebagai barang bukti untuk mempercepat proses penyelidikan. Menurutnya, penindakan tidak boleh menyasar pedagang kecil atau pengecer, melainkan harus mengungkap sumber persoalan di level distribusi dan perusahaan.

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kontribusi produksi nasional mencapai sekitar 58 persen dari total produksi global dan 56 persen ekspor dunia. Dengan dominasi tersebut, Amran menilai tidak ada alasan logis harga minyak goreng di dalam negeri mengalami kenaikan.

Secara global, mekanisme supply and demand untuk crude palm oil berjalan normal. Namun, munculnya anomali harga di pasar domestik dinilai merugikan masyarakat, terlebih menjelang dan selama bulan Ramadhan ketika kebutuhan bahan pokok meningkat.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor crude palm oil dan turunannya sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 24,42 miliar dolar AS, naik 21,83 persen dibanding periode sebelumnya sebesar 20,05 miliar dolar AS. Angka ini mempertegas posisi strategis sawit sebagai tulang punggung ekspor nasional.

Amran menegaskan pemerintah tidak berniat menghambat pelaku usaha. Namun, kepatuhan terhadap regulasi harga dan distribusi pangan menjadi kewajiban. Apalagi di bulan suci Ramadhan, praktik yang memanfaatkan momentum untuk meraup keuntungan berlebihan dinilai tidak bisa ditoleransi.

Melalui pengawasan distribusi yang diperketat, operasi pasar berkelanjutan, serta penegakan hukum tegas, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga minyak goreng dan melindungi daya beli masyarakat.

Bagi masyarakat, langkah ini menjadi sinyal bahwa negara hadir mengawal harga pangan tetap terjangkau. Dengan produksi sawit yang melimpah, seharusnya manfaatnya dirasakan langsung oleh konsumen di dalam negeri, bukan justru terbebani kenaikan harga.

FAQ Seputar Harga Minyak Goreng dan MinyaKita

1. Berapa HET MinyaKita saat ini?
Harga Eceran Tertinggi MinyaKita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

2. Mengapa harga bisa melebihi HET?
Diduga terjadi anomali distribusi atau permainan harga di tingkat distributor, bukan pada pedagang kecil.

3. Apakah pengecer akan dikenai sanksi?
Pemerintah menegaskan fokus penelusuran pada distributor dan produsen, bukan pedagang kecil.

4. Bagaimana peran Indonesia di pasar sawit dunia?
Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 58 persen produksi global.

5. Apa langkah pemerintah menjaga harga?
Pengawasan distribusi, operasi pasar, serta penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran harga.

Government Boosts Agricultural Downstreaming to Increase Added Value and Farmers’ Welfare

Redaksi    Jumat, Oktober 10, 2025    Comment   

Government Boosts Agricultural Downstreaming to Increase Added Value and Farmers’ Welfare

Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman explains the agricultural downstreaming program at the Merdeka Palace in Jakarta.

The Indonesian government continues to strengthen its agricultural downstreaming agenda as a strategic step to boost product added value, create new jobs, and accelerate equitable welfare distribution. This commitment was conveyed by Minister of Agriculture Andi Amran Sulaiman after attending a limited meeting led by President Prabowo Subianto at the Merdeka Palace, Jakarta, on Thursday, October 9, 2025.

Amran explained that the main goal of downstreaming is to ensure that all added value from agricultural products stays within Indonesia. “The added value must remain in Indonesia. If we keep doing this consistently, it will create more jobs, reduce poverty, improve welfare, and cut unemployment,” Amran said in his statement.

According to him, the economic potential from coconut downstreaming is enormous. The government is now pushing to process coconut-based products such as coconut milk and Virgin Coconut Oil (VCO) domestically. “If processed into VCO, the price can increase by up to 100 times. If we take an average estimate, it could generate IDR 2,400 trillion. Even if we only take half of that, say fifty times, it still gives IDR 1,200 trillion in foreign exchange. And that’s just from coconuts,” Amran explained.

In addition to coconuts, the government is also preparing downstream programs for gambier, a commodity in which Indonesia supplies about 80 percent of the global demand. Its derivative products can be used for election ink and household materials. By processing gambier domestically, Indonesia is expected to significantly raise its market value.

A similar effort is being applied to palm oil, one of Indonesia’s major export commodities. Amran said that fresh fruit bunches (FFB) from oil palm will be processed into products such as biofuel, cooking oil, margarine, and butter. “We are now accelerating the downstreaming of cocoa, cashew, coconut, pepper, and other commodities. Especially for coconuts, this is quite interesting. You can see the data: 33 million tons this year compared to only 29 million tons last year,” he added.

Apart from boosting downstreaming efforts, the government is also optimizing a budget of IDR 9.95 trillion to support plantation and horticultural development programs. The funding will be directed toward strengthening agricultural supply chains, from seed distribution to post-harvest processing.

“We will provide seeds and seedlings to all farmers across Indonesia. Cocoa, coffee, coconut, cashew, and nutmeg — around 800 thousand hectares nationwide — and all for free. This program will open up 1.6 million new jobs within the next two years,” Amran concluded.

Through this downstreaming initiative, the government hopes the agricultural sector will not only serve as a raw material supplier but also become a key driver of the national economy. By adding value to agricultural products within the country, Indonesia can reduce its dependence on raw exports while expanding employment opportunities in the processing sector.

If implemented consistently, agricultural downstreaming could become a major milestone in Indonesia’s economic transformation. Farmers will no longer rely solely on selling raw crops but will also benefit from processed products. As a result, rural welfare is expected to improve, supporting a more equitable economy across the nation.

President Prabowo Reaffirms Commitment to Achieve National Food Self-Sufficiency

Redaksi    Jumat, Oktober 10, 2025    Comment   

President Prabowo Reaffirms Commitment to Achieve National Food Self-Sufficiency

President Prabowo Reaffirms Commitment to Achieve National Food Self-Sufficiency.

President Prabowo Subianto reaffirmed the government’s commitment to achieving national food self-sufficiency, particularly in rice production. The statement was delivered during a limited cabinet meeting with several members of the Red and White Cabinet at the Merdeka Palace, Jakarta, on Thursday, October 9, 2025.

During the meeting, President Prabowo emphasized the importance of food independence as a cornerstone of national resilience. The government continues to ensure that domestic rice production is sufficient to meet national demand without relying on imports.

Minister of Agriculture Andi Amran Sulaiman expressed confidence that the target of food self-sufficiency will soon be achieved. He believes Indonesia will no longer need to import rice in the near future.

“Alhamdulillah, hopefully there will be no major obstacles. In about two to three months, God willing, Indonesia will no longer import rice, as long as we don’t experience extreme weather,” Amran told reporters after the meeting.

According to Amran, this optimism is backed by impressive growth in national rice production. Based on data from Statistics Indonesia (BPS), rice production reached 33.1 million tons as of November 2025 and is projected to rise to 34 million tons by the end of the year. This figure represents an increase of around 4 million tons compared to the previous year.

“This is remarkable. According to the FAO, our production growth ranks second in the world, just behind Brazil. This is a great achievement,” Amran added.

Aside from focusing on production, President Prabowo also highlighted the importance of improving farmers’ welfare. The government has recorded positive progress in agricultural welfare indicators.

Amran reported that the Farmers’ Exchange Rate (NTP) has now reached 124.36, surpassing the government’s target of 110. Meanwhile, rice prices recorded a deflation of 0.13 percent in September 2025—the first in the past five years.

This positive performance serves as a strong foundation for the government to continue strengthening the agricultural sector. After achieving significant progress in rice production, the next step is to replicate similar success across other key commodities.

“This is our big dream in the agricultural sector. Once food production is secured—God willing, this year is stable—we will move on to plantations and horticulture, and later to livestock. We will tackle them one by one,” Amran explained.

With these achievements, the government is optimistic that Indonesia will achieve full food self-sufficiency. These efforts are not only aimed at ensuring national food security but also at improving the welfare of farmers across the country.

Pemerintah Genjot Hilirisasi Pertanian untuk Dongkrak Nilai Tambah dan Kesejahteraan Petani

Redaksi    Jumat, Oktober 10, 2025    Comment   

Pemerintah Genjot Hilirisasi Pertanian untuk Dongkrak Nilai Tambah dan Kesejahteraan Petani

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan program hilirisasi pertanian di Istana Merdeka Jakarta.

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sektor pertanian sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat. Langkah ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Amran menjelaskan bahwa tujuan utama hilirisasi adalah memastikan seluruh nilai tambah dari produk pertanian dapat dinikmati di dalam negeri. “Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,” ujar Amran dalam keterangannya.

Menurutnya, potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa sangat besar. Saat ini, pemerintah tengah mendorong agar produk turunan kelapa, seperti santan dan minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil/VCO), dapat diolah langsung di Indonesia. “Kalau diolah jadi VCO, harganya bisa naik 100 kali lipat. Kalau kita hitung rata-rata saja, itu bisa menghasilkan 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, kali lima puluh, itu menghasilkan 1.200 triliun devisa. Itu baru dari kelapa,” jelas Amran.

Selain kelapa, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi untuk komoditas gambir. Indonesia selama ini menjadi pemasok sekitar 80 persen kebutuhan gambir dunia. Produk turunan dari gambir dapat digunakan untuk bahan tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga. Dengan pengolahan di dalam negeri, diharapkan nilai jual gambir dapat meningkat signifikan.

Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas sawit yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia. Amran menyebut bahwa tandan buah segar (TBS) sawit akan diolah menjadi berbagai produk seperti biofuel, minyak goreng, margarin, hingga mentega. “Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,” tambahnya.

Selain mempercepat hilirisasi, pemerintah juga tengah mengoptimalkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk mendukung program pengembangan perkebunan dan hortikultura. Dana tersebut difokuskan untuk memperkuat rantai pasok pertanian, mulai dari penyediaan benih hingga pengolahan produk pascapanen.

“Kita akan berikan benih, bibit, pada seluruh petani Indonesia. Kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia, dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,” pungkas Amran.

Melalui program hilirisasi ini, pemerintah berharap sektor pertanian tidak hanya menjadi sumber bahan mentah, tetapi juga mampu menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Dengan menambah nilai produk di dalam negeri, Indonesia berpotensi mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah sekaligus memperluas lapangan kerja di sektor pengolahan.

Jika dijalankan secara konsisten, hilirisasi pertanian bisa menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi Indonesia. Petani tidak hanya menjual hasil panen, tetapi juga menikmati keuntungan lebih dari produk olahan. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat pedesaan akan meningkat, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah tanah air.

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Capai Swasembada Pangan Nasional

Redaksi    Jumat, Oktober 10, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Capai Swasembada Pangan Nasional

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan program hilirisasi pertanian di Istana Merdeka Jakarta

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan target swasembada pangan nasional, khususnya beras. Arahan ini disampaikan langsung oleh Kepala Negara dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kemandirian pangan bagi ketahanan nasional. Pemerintah disebut terus berupaya memastikan produksi beras nasional mencukupi kebutuhan dalam negeri tanpa harus bergantung pada impor.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa target swasembada pangan sudah di depan mata. Ia optimistis Indonesia tidak akan melakukan impor beras lagi dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak ada arah melintang. Dua bulan ke depan, kurang lebih tiga bulan, insyaallah Indonesia tidak impor lagi. Tapi mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrem,” ujar Amran kepada awak media usai pertemuan.

Menurut Amran, keyakinan itu didukung oleh peningkatan signifikan dalam produksi beras nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras hingga November 2025 mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan naik menjadi 34 juta ton di akhir tahun. Angka ini meningkat sekitar 4 juta ton dibanding tahun sebelumnya.

“Ini menarik, karena menurut FAO, kenaikan produksi kita menempati urutan nomor dua terbesar di dunia setelah Brasil. Ini capaian luar biasa,” tambah Amran.

Selain fokus pada peningkatan produksi, Presiden Prabowo juga memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan petani. Pemerintah mencatat adanya perbaikan indikator ekonomi di sektor pertanian.

Amran menjelaskan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) saat ini berada di angka 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110. Sementara itu, harga beras mengalami deflasi sebesar 0,13 persen pada September 2025, yang merupakan pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

Kinerja positif tersebut menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk terus memperkuat sektor pertanian. Setelah produksi beras menunjukkan peningkatan signifikan, langkah selanjutnya adalah memperluas keberhasilan serupa ke komoditas strategis lainnya.

“Inilah mimpi besar kita di sektor pertanian. Setelah pangan kita amankan, insyaallah tahun ini aman, kemudian kita bergerak ke perkebunan dan hortikultura, lalu terakhir ke peternakan. Semua akan kita selesaikan satu per satu,” ujar Amran.

Dengan capaian ini, pemerintah optimistis Indonesia bisa mencapai swasembada pangan secara menyeluruh. Upaya ini tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Indonesia.