Berita BorneoTribun: Apbn 2026 hari ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner
Tampilkan postingan dengan label Apbn 2026. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Apbn 2026. Tampilkan semua postingan

Senin, 09 Maret 2026

Harga Minyak Tembus 100 Dolar, IHSG Berpotensi Melemah Pada Perdagangan Senin

IHSG diproyeksi melemah pada perdagangan Senin seiring lonjakan harga minyak global akibat konflik Timur Tengah yang memicu kekhawatiran pasar energi dunia. (Gambar ilustrasi AI)
IHSG diproyeksi melemah pada perdagangan Senin seiring lonjakan harga minyak global akibat konflik Timur Tengah yang memicu kekhawatiran pasar energi dunia. (Gambar ilustrasi AI)

JAKARTA -- Analis pasar memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melemah pada perdagangan Senin (9/3). Sentimen utama yang mempengaruhi pergerakan pasar berasal dari lonjakan harga minyak global yang telah menembus level 100 dolar Amerika Serikat per barel.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus atau Nico, menilai tekanan eksternal masih cukup kuat mempengaruhi pergerakan IHSG dalam jangka pendek.

"Berdasarkan analisis teknikal, kami melihat IHSG berpotensi melemah terbatas dengan level support dan resistance di kisaran 7.460–7.860," ujar Nico dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Kenaikan harga minyak dunia dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pasukan Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menargetkan sejumlah fasilitas militer serta infrastruktur energi Iran, termasuk depot penyimpanan minyak di sekitar Teheran dan provinsi Alborz.

Serangan tersebut memicu kebakaran besar di beberapa fasilitas energi strategis. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal balistik dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta sejumlah aset militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Eskalasi konflik tersebut memicu kekhawatiran pasar global terhadap stabilitas distribusi energi, khususnya di jalur pelayaran Selat Hormuz. Jalur tersebut diketahui menyalurkan sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.

Pada pukul 07.50 WIB, harga minyak mentah dunia menunjukkan lonjakan signifikan. Crude Oil WTI tercatat menyentuh 109,82 dolar AS per barel, sementara Brent Oil berada di level 109,53 dolar AS per barel.

Menurut Nico, peningkatan serangan terhadap fasilitas energi Iran berpotensi semakin mendorong kenaikan harga minyak global. Risiko gangguan pasokan dinilai meningkat apabila konflik turut mempengaruhi aktivitas pelayaran di Selat Hormuz.

Dari dalam negeri, pemerintah juga tengah mempertimbangkan opsi penyesuaian anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi jika lonjakan harga minyak dunia menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Tanpa penyesuaian kebijakan, defisit APBN diperkirakan berpotensi melebar hingga 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah dapat menempuh langkah efisiensi belanja dan menunda sejumlah proyek infrastruktur untuk menjaga disiplin fiskal. Namun kebijakan tersebut berpotensi memperlambat realisasi pembangunan serta aktivitas ekonomi di sektor konstruksi.

Nico menambahkan, jika pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi, dampaknya dapat memicu kenaikan inflasi serta meningkatkan biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.

Sementara itu, tekanan juga datang dari bursa global. Pada perdagangan Jumat (6/3), indeks saham utama di Wall Street ditutup melemah.

Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,95 persen ke level 47.501,55. Indeks S&P 500 terkoreksi 1,33 persen ke posisi 6.740,02, sedangkan Nasdaq Composite turun 1,59 persen ke level 22.387,68.

Di dalam negeri, IHSG pada penutupan perdagangan Jumat (6/3) juga tercatat melemah 124,85 poin atau 1,62 persen ke posisi 7.585,68. Sementara indeks LQ45 turun 11,77 poin atau 1,49 persen ke posisi 776,04.

Dengan berbagai sentimen eksternal dan domestik tersebut, pelaku pasar diperkirakan akan mencermati perkembangan konflik geopolitik dan pergerakan harga minyak global yang dapat mempengaruhi arah IHSG dalam waktu dekat.

Kamis, 25 September 2025

DPR Disorot JPPI Usai Sahkan RAPBN 2026, Anggaran Pendidikan Dipangkas untuk Program Makan Bergizi Gratis

DPR Disorot JPPI Usai Sahkan RAPBN 2026, Anggaran Pendidikan Dipangkas untuk Program Makan Bergizi Gratis
DPR Disorot JPPI Usai Sahkan RAPBN 2026, Anggaran Pendidikan Dipangkas untuk Program Makan Bergizi Gratis. (Gambar Ilustrasi)

JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melontarkan kritik tajam terhadap DPR RI yang baru saja mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. 

Dalam pengesahan tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai salah satu prioritas terbesar dengan anggaran mencapai Rp 335 triliun. Ironisnya, Rp 223 triliun diambil dari pos pendidikan. 

Keputusan ini dinilai JPPI sebagai bentuk “pengkhianatan” terhadap amanat UUD 1945 karena porsi anggaran pendidikan hanya tersisa 14 persen dari total APBN, jauh dari kewajiban 20 persen.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut langkah DPR memuluskan usulan pemerintah ini bukan sekadar kebijakan keliru. 

Menurutnya, pemangkasan anggaran pendidikan hingga Rp 233 triliun justru mengancam kualitas pendidikan nasional. 

“Ini jelas melanggar konstitusi. Anggaran pendidikan harus minimal 20 persen, tapi sekarang dipangkas demi program yang secara substansi masih bisa diperdebatkan,” ujar Ubaid dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).

Ubaid juga menyinggung pernyataan pemerintah yang menyebut anggaran pendidikan tahun depan naik menjadi Rp 757,8 triliun. 

Ia menilai kenaikan itu semu karena dana ratusan triliun tersedot untuk MBG. JPPI, kata dia, tidak menolak pentingnya pemenuhan gizi anak. 

Namun, masalah fundamental pendidikan menurutnya masih jauh dari selesai. 

Data JPPI mencatat, lebih dari 60 persen bangunan SD di Indonesia dalam kondisi rusak, jumlah sekolah menengah masih terbatas, fasilitas penunjang belajar minim, hingga jutaan guru yang belum tersertifikasi maupun belum sejahtera.

“Kalau gizi memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan hal mendasar di pendidikan. Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik kalau gedungnya roboh, fasilitasnya tidak memadai, dan gurunya tidak terjamin kesejahteraannya?” tegas Ubaid.

Dampak keputusan DPR ini berpotensi memicu polemik lebih lanjut antara pemerintah, lembaga legislatif, dan kelompok masyarakat sipil. 

Pengamat menilai, jika anggaran pendidikan terus dipangkas, target peningkatan kualitas SDM nasional dalam jangka panjang bisa terhambat. 

JPPI sendiri menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini dan mendorong publik agar lebih kritis terhadap alokasi anggaran negara.