Ratusan Calhaj Barito Utara Ikuti Tes Fisik Untuk Persiapan Haji 2026

Ria Sartika    Senin, April 13, 2026    Comment   

Ratusan Calhaj Barito Utara Ikuti Tes Fisik Untuk Persiapan Haji 2026

113 calon haji Barito Utara mengikuti tes kebugaran untuk memastikan kesiapan fisik jelang ibadah haji 2026 dan memenuhi syarat kesehatan istithaah. (Ilustrasi AI)

Barito Utara -- Sebanyak 113 calon haji (Calhaj) tahun 2026 asal Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti kegiatan pengukuran kebugaran jasmani sebagai bagian dari persiapan fisik sebelum menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

Kegiatan yang digelar di Muara Teweh ini menjadi langkah penting untuk memastikan para jamaah tidak hanya siap secara spiritual dan finansial, tetapi juga memiliki kondisi fisik yang memadai.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Barito Utara, Inayastika, mengatakan tes kebugaran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesiapan calon jamaah haji.

“Tes kebugaran ini menjadi indikator penting untuk memastikan calon haji tidak hanya siap secara finansial dan spiritual, tetapi juga memiliki kesiapan fisik yang baik, khususnya dari aspek kardiovaskular atau jantung dan paru,” ujar Inayastika di Muara Teweh, Minggu.

Metode Tes Disesuaikan dengan Kondisi Jamaah

Dalam pelaksanaannya, metode tes kebugaran disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan usia peserta.

Untuk jamaah berusia di bawah 60 tahun, digunakan metode Rockport, yaitu berjalan cepat atau jogging sejauh 1,6 kilometer.

Sementara itu, untuk jamaah lanjut usia atau yang memiliki faktor risiko kesehatan tertentu, digunakan metode jalan selama enam menit dengan pengawasan tim medis.

Melalui metode tersebut, tim kesehatan dapat mengelompokkan tingkat kebugaran jamaah dalam kategori:

• Kurang

• Cukup

• Baik

• Sangat Baik

Hasil pengukuran ini nantinya menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi latihan fisik lanjutan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

“Melalui tes ini, kita dapat mengetahui tingkat kebugaran jamaah dan memberikan rekomendasi latihan fisik lanjutan yang sesuai,” tambah Inayastika.

Diawali Pemeriksaan Kesehatan Dasar

Sebelum mengikuti tes kebugaran, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan awal.

Pemeriksaan tersebut meliputi:

• Pengukuran tekanan darah

• Penimbangan berat badan

• Pengukuran lingkar perut

Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan peserta selama menjalani tes kebugaran.

Menurut Inayastika, kesiapan fisik yang optimal akan sangat membantu jamaah menjalankan rangkaian ibadah haji yang cukup menguras tenaga.

Ia berharap seluruh calon jamaah haji dapat mempersiapkan diri secara maksimal agar mampu menjalankan ibadah dengan lancar.

“Kami berharap jamaah calon haji dapat menjaga dan meningkatkan kebugaran fisiknya, sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan nyaman, mandiri, dan memperoleh haji yang mabrur,” ujarnya.

Ibadah Haji Butuh Stamina yang Prima

Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara, Pariadi AR, menegaskan bahwa ibadah haji bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga membutuhkan kesiapan fisik yang optimal.

Menurutnya, sejumlah rangkaian ibadah haji seperti tawaf, sa’i, dan wukuf memerlukan stamina yang kuat. “Ibadah haji bukan hanya ibadah hati, tetapi juga ibadah fisik. Oleh karena itu, kemampuan kesehatan atau istithaah menjadi syarat utama agar jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman, lancar dan mandiri,” kata Pariadi.

Ia menjelaskan bahwa pengukuran kebugaran ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik jamaah sejak dini serta memberikan rekomendasi latihan yang sesuai.

Calon Jamaah Diminta Terapkan Pola Hidup Sehat

Pariadi juga mengingatkan bahwa kondisi kesehatan bersifat dinamis dan perlu dijaga secara berkelanjutan hingga mendekati waktu keberangkatan.

Para calon jamaah diimbau mulai menerapkan pola hidup sehat, seperti:

• Mengonsumsi makanan bergizi

• Rutin berolahraga minimal tiga kali seminggu

• Menjaga berat badan ideal

• Tidak memaksakan diri saat latihan

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para calon jamaah dapat memahami kondisi tubuhnya dan mulai menerapkan pola hidup sehat,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan peserta agar mengikuti tes kebugaran dengan jujur sesuai kemampuan masing-masing.

“Jangan memaksakan diri. Jadikan hasil tes ini sebagai acuan untuk meningkatkan kebugaran secara bertahap di rumah,” tegasnya.

Bagian dari Pembinaan Kesehatan Haji

Kegiatan pengukuran kebugaran ini merupakan bagian dari pembinaan kesehatan haji yang dilaksanakan oleh tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.

Ratusan calon jamaah mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias sebagai langkah awal dalam mempersiapkan diri menuju Tanah Suci.

Pariadi berharap seluruh calon jamaah diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menjalankan ibadah hingga kembali ke Tanah Air.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Pengukuran Kebugaran Calon Jamaah Haji Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucap Pariadi.

FAQ

Apa tujuan tes kebugaran calon haji?

Tes kebugaran bertujuan memastikan calon jamaah memiliki kesiapan fisik yang cukup untuk menjalankan rangkaian ibadah haji yang membutuhkan stamina tinggi.

Apa metode tes kebugaran yang digunakan?

Metode Rockport (1,6 km) untuk usia di bawah 60 tahun, dan metode jalan 6 menit untuk lansia atau peserta dengan risiko kesehatan.

Mengapa kesiapan fisik penting bagi calon haji?

Karena rangkaian ibadah haji seperti tawaf, sa’i, dan wukuf membutuhkan kondisi fisik yang kuat dan stamina yang baik.

Berapa jumlah calon haji Barito Utara yang mengikuti tes?

Sebanyak 113 calon jamaah haji tahun 2026 mengikuti kegiatan pengukuran kebugaran ini.

Apa yang harus dilakukan calon haji setelah tes kebugaran?

Calon jamaah disarankan rutin berolahraga, menjaga pola makan sehat, dan mengikuti rekomendasi latihan dari tim kesehatan.

Pemkab Barito Utara Dukung Jembatan Garuda Buka Akses Desa Liang Buah

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Pemkab Barito Utara Dukung Jembatan Garuda Buka Akses Desa Liang Buah

Pemkab Barito Utara mendukung pembangunan Jembatan Garuda di Desa Liang Buah untuk membuka akses layanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan wilayah.

BARITO UTARA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pemerataan pembangunan melalui dukungan terhadap pembangunan Jembatan Gantung Garuda di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru.

Pembangunan jembatan ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi, terutama untuk menjangkau layanan publik dan pusat ekonomi.

Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y Tingan mengatakan, pembangunan Jembatan Garuda merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang memiliki peran strategis sebagai penghubung antarwilayah.

“Jembatan Garuda yang dibangun sebagai bagian dari program pemerintah pusat ini diharapkan menjadi penghubung vital antarwilayah, khususnya bagi masyarakat di daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses transportasi,” kata Felix saat kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Desa Liang Buah, Senin.

Simbol Komitmen Pemerataan Pembangunan

Menurut Felix, pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan wilayah. Hal ini ditandai dengan dimulainya pembangunan Jembatan Garuda yang melintasi Sungai Teweh, anak Sungai Barito.

Ia menegaskan, kegiatan peletakan batu pertama bukan sekadar seremoni simbolis, melainkan bentuk nyata komitmen bersama dalam meningkatkan konektivitas wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Dengan hadirnya Jembatan Garuda ini, kami berharap dapat mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan proyek tersebut.

Felix juga mengingatkan para pelaksana proyek untuk menjaga kualitas pekerjaan serta mengutamakan keselamatan kerja, agar pembangunan dapat selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Peran Penting Bagi Pendidikan Hingga Kesehatan

Komandan Kodim 1013 Muara Teweh, Letkol Inf Nurwahid, menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Garuda memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat desa.

Menurutnya, keberadaan jembatan ini akan meningkatkan aksesibilitas warga dalam berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan ekonomi.

“Dengan adanya jembatan ini, masyarakat akan lebih mudah menjangkau fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan pusat layanan kesehatan,” katanya.

Ia berharap, pembangunan Jembatan Garuda dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Liang Buah dan wilayah sekitarnya, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Dorong Ekonomi Lokal Dan Kurangi Wilayah Terisolasi

Pembangunan Jembatan Garuda diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam mengurangi keterisolasian wilayah di Barito Utara.

Selain mempercepat mobilitas warga, jembatan ini juga diprediksi akan membuka peluang usaha baru, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan aktivitas perdagangan antarwilayah.

“Dengan dimulainya pembangunan Jembatan Garuda ini, diharapkan tidak ada lagi wilayah yang terisolasi, serta seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata,” kata Nurwahid.

Langkah pembangunan infrastruktur seperti ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

FAQ

1. Apa fungsi utama Jembatan Garuda di Desa Liang Buah?
Jembatan Garuda berfungsi sebagai penghubung antarwilayah untuk mempermudah akses transportasi, layanan publik, serta distribusi barang dan jasa.

2. Di mana lokasi pembangunan Jembatan Garuda?
Jembatan ini dibangun di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, melintasi Sungai Teweh.

3. Siapa yang mendukung pembangunan Jembatan Garuda?
Pembangunan didukung Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama pemerintah pusat serta unsur TNI dan pihak terkait lainnya.

4. Apa manfaat jembatan bagi masyarakat?
Manfaatnya meliputi kemudahan akses pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta peningkatan peluang ekonomi masyarakat.

5. Mengapa pembangunan jembatan ini penting?
Karena masih ada wilayah yang terisolasi dan sulit dijangkau, sehingga jembatan menjadi solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Dua Korban Kapal Mitra Jaya V Ditemukan Meninggal Di Sungai Barito Muara Teweh

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Dua Korban Kapal Mitra Jaya V Ditemukan Meninggal Di Sungai Barito Muara Teweh

Tim SAR gabungan menemukan dua korban kecelakaan Kapal Mitra Jaya V di Sungai Barito Muara Teweh setelah dua hari pencarian. Operasi SAR resmi dihentikan.

Muara Teweh - Setelah dilakukan pencarian intensif selama dua hari, Tim SAR gabungan akhirnya menemukan dua korban kecelakaan kapal di Sungai Barito, tepatnya di sekitar Dermaga PT Multipersada Gatra Megah (MPG), Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Kepala Kantor SAR Palangka Raya, AA Ketut Alit Supartana, memastikan bahwa seluruh korban telah ditemukan dan operasi pencarian resmi dihentikan.

“Kedua korban telah ditemukan dan operasi SAR dinyatakan selesai,” ujar Alit dalam keterangannya di Muara Teweh, Senin.

Kronologi Kecelakaan Kapal Mitra Jaya V

Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada Sabtu malam, 4 April 2026 sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu, Kapal Mitra Jaya V dilaporkan sedang melakukan proses sandar di pelabuhan PT MPG.

Diduga terjadi benturan saat proses sandar kapal berlangsung. Akibat insiden tersebut, seorang anggota Polri dan satu Anak Buah Kapal (ABK) terjatuh ke Sungai Barito.

Situasi malam hari serta arus sungai yang cukup kuat menjadi tantangan utama dalam proses pencarian korban.

Korban Pertama Ditemukan Dua Kilometer Dari Lokasi

Korban pertama diketahui bernama Bripda Vikma Setiawan, warga Jalan Veteran Gang Margo Rukun RT 005 RW 002 Desa Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya.

Ia ditemukan pada pukul 08.31 WIB sekitar dua kilometer dari titik awal kejadian.

Menurut Kepala Kantor SAR Palangka Raya, korban ditemukan dalam kondisi mengapung di permukaan sungai.

“Korban pertama ditemukan mengapung dan langsung dievakuasi untuk diserahkan kepada pihak keluarga,” jelas Alit.

Korban Kedua Ditemukan Tak Jauh Dari Lokasi Kejadian

Selang beberapa waktu setelah penemuan korban pertama, tim SAR kembali menemukan korban kedua atas nama Aleksandro Brianonggasa (25).

Korban diketahui merupakan seorang ABK yang berasal dari Desa Rokirole RT 005 RW 002, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Korban kedua ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi kejadian.

Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi menuju rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

“Korban kedua ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian dan langsung dievakuasi ke rumah sakit,” ujarnya.

Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah pencarian intensif dilakukan selama dua hari.

Operasi SAR Melibatkan Banyak Unsur Gabungan

Operasi pencarian korban melibatkan berbagai unsur SAR gabungan yang bekerja secara terpadu di lapangan.

Beberapa pihak yang terlibat antara lain:

• Kantor SAR Palangka Raya

• Kepolisian

• BPBD Barito Utara

• Masyarakat setempat

Kerja sama lintas instansi ini dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencarian korban.

Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan seluruh personel yang terlibat ditarik dari lokasi kejadian.

“Kami mengapresiasi seluruh unsur SAR yang telah bekerja keras di lapangan hingga korban berhasil ditemukan,” kata AA Ketut Alit Supartana.

Upaya Evaluasi Keselamatan Pelayaran Perlu Ditingkatkan

Insiden ini menjadi pengingat pentingnya standar keselamatan dalam aktivitas pelayaran, terutama saat proses sandar kapal di pelabuhan.

Pengawasan ketat, prosedur keselamatan yang disiplin, serta kesiapan kru menjadi faktor utama dalam mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Selain itu, faktor cuaca, arus sungai, dan kondisi penerangan di area pelabuhan juga perlu menjadi perhatian khusus.

FAQ

1. Di mana lokasi kecelakaan kapal terjadi?
Kecelakaan terjadi di Sungai Barito, sekitar Dermaga PT Multipersada Gatra Megah (MPG), Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

2. Kapan kejadian kapal Mitra Jaya V terjadi?
Insiden terjadi pada Sabtu malam, 4 April 2026 sekitar pukul 21.00 WIB.

3. Siapa saja korban dalam kecelakaan kapal ini?
Korban adalah Bripda Vikma Setiawan dan Aleksandro Brianonggasa (25), seorang ABK kapal.

4. Berapa lama proses pencarian korban dilakukan?
Pencarian berlangsung selama dua hari sebelum seluruh korban berhasil ditemukan.

5. Apakah operasi SAR masih berlangsung?
Tidak. Operasi SAR resmi dihentikan setelah kedua korban ditemukan.

Korban Tenggelam Di Sungai Barito Ditemukan, Satu ABK Masih Dicari

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Korban Tenggelam Di Sungai Barito Ditemukan, Satu ABK Masih Dicari

Bripda Vikma Setiawan ditemukan meninggal setelah tenggelam di Sungai Barito, Muara Teweh. Satu korban lainnya masih dalam pencarian tim gabungan.

Muara Teweh — Tim gabungan akhirnya menemukan satu dari dua korban yang tenggelam di Sungai Barito, sekitar Dermaga PT Multipersada Gatra Megah (MPG), Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Korban yang ditemukan adalah Bripda Vikma Setiawan (22), anggota Polri yang sebelumnya dilaporkan hilang saat menjalankan tugas pengawasan di area dermaga.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Barito Utara, Rizali Hadi, menyampaikan bahwa korban ditemukan pada Senin pagi sekitar pukul 08.31 WIB.

“Korban atas nama Vikma Setiawan telah ditemukan pagi ini sekitar pukul 08.31 WIB dengan jarak kurang lebih dua kilometer dari titik kejadian. Saat ini korban sudah dievakuasi tim gabungan,” ujar Rizali di Muara Teweh.

Kronologi Kejadian Tenggelam Di Sungai Barito

Peristiwa tragis ini bermula saat Bripda Vikma Setiawan melakukan pengawasan terhadap kapal tongkang yang hendak bersandar di dermaga milik PT MPG.

Kapal tersebut diketahui akan melakukan pengisian minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Saat menjalankan tugas tersebut, korban dilaporkan terjatuh dan tenggelam di Sungai Barito.

Korban diketahui berdomisili di Jalan Veteran Gang Margo RT 005 RW 002, Desa Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya.

Insiden ini terjadi pada Sabtu malam (4/4) dan langsung memicu operasi pencarian oleh tim gabungan dari berbagai instansi.

Satu Korban ABK Masih Dalam Pencarian

Selain Bripda Vikma Setiawan, satu korban lainnya masih belum ditemukan hingga saat ini.

Korban tersebut diketahui bernama Aleksandro Brianonggasa (25), seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang berasal dari Desa Rokirole RT 005 RW 002, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Rizali Hadi, proses pencarian terhadap korban kedua masih terus dilakukan dengan memperluas area penyisiran di sekitar lokasi kejadian.

“Pencarian terhadap korban lainnya akan terus dilanjutkan dengan memperluas area penyisiran di sekitar lokasi kejadian,” katanya.

Tim Gabungan Terus Lakukan Penyisiran

Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, kepolisian perairan (Polairud), pemadam kebakaran (Damkar), hingga relawan setempat.

Tim menyisir area Sungai Barito menggunakan perahu karet serta peralatan pencarian air, dengan harapan korban kedua dapat segera ditemukan.

Kondisi arus sungai yang cukup deras menjadi salah satu tantangan dalam proses pencarian.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya keselamatan kerja, khususnya bagi petugas dan pekerja yang beraktivitas di sekitar sungai atau dermaga.

Penggunaan alat pelindung diri seperti jaket pelampung serta penerapan prosedur keselamatan dinilai sangat penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan serupa.

---

FAQ

Siapa korban yang ditemukan di Sungai Barito?

Korban yang ditemukan adalah Bripda Vikma Setiawan (22), anggota Polri yang sebelumnya dilaporkan tenggelam saat bertugas.

Kapan korban ditemukan?

Korban ditemukan pada Senin pagi sekitar pukul 08.31 WIB.

Di mana lokasi kejadian tenggelam?

Kejadian terjadi di Sungai Barito, sekitar Dermaga PT Multipersada Gatra Megah (MPG), Muara Teweh, Barito Utara.

Apakah masih ada korban lain yang hilang?

Ya, satu korban lain bernama Aleksandro Brianonggasa (25), seorang ABK, masih dalam pencarian.

Siapa saja yang terlibat dalam proses pencarian?

Pencarian dilakukan oleh BPBD, Polairud, Damkar, serta relawan setempat.

Tiga Destinasi Favorit Barito Utara Dijaga Saat Libur Lebaran

Ria Sartika    Senin, Maret 23, 2026    Comment   

Tiga Destinasi Favorit Barito Utara Dijaga Saat Libur Lebaran

BPBD Barito Utara bersama tim gabungan mengamankan objek wisata selama libur Lebaran 2026 demi kenyamanan dan keselamatan pengunjung.

Muara Teweh – Momen libur Lebaran 2026 emang jadi waktu yang paling ditunggu buat jalan-jalan bareng keluarga. Nah, biar liburan tetap aman dan nyaman, BPBD Barito Utara langsung turun tangan buat ngamanin sejumlah objek wisata favorit.

Kepala Bidang Darurat dan Logistik (Darlog) BPBD Barito Utara, Rizali Hadi, bilang kalau pengamanan ini dilakukan khusus selama masa libur Idul Fitri 1447 Hijriah, apalagi pas jumlah pengunjung lagi naik drastis.

“Pengamanan ini kita lakukan selama libur Lebaran, terutama saat kunjungan wisatawan lagi tinggi di tiga destinasi unggulan,” ujarnya.

Ada tiga lokasi yang jadi fokus utama, yaitu DAM Trinsing dan Bumi Perkemahan (Buper) Panglima Batur di Kecamatan Teweh Selatan, plus Air Terjun Jantur Doyam yang ada di Kilometer 18 jalur Muara Teweh–Puruk Cahu, Kecamatan Lahei Barat.

Nggak sendirian, BPBD juga kerja bareng TNI, Polri, aparat desa, sampai Dinas Budaya, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora). Tujuannya jelas: biar semua pengunjung bisa liburan dengan rasa aman.

Menariknya, petugas yang berjaga bukan cuma fokus ke keamanan aja, tapi juga aktif ngasih imbauan ke pengunjung.

“Pengunjung diharapkan tetap hati-hati, jaga ketertiban, dan ikuti arahan petugas di lapangan,” tambah Rizali.

Nggak heran sih kalau tiga tempat ini jadi pusat keramaian. Soalnya memang termasuk destinasi favorit di Barito Utara, apalagi pas momen Lebaran.

Di sisi lain, Kepala Disbudparpora Barito Utara, Annisa Cahyawati, juga ngasih update kalau sejak hari pertama dan kedua Lebaran, tempat wisata udah dipadati pengunjung.

“Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, aman, dan tetap tertib,” katanya.

Pengunjung yang datang pun nggak cuma dari Muara Teweh, tapi juga dari daerah sekitar bahkan kabupaten tetangga. Jadi suasananya makin ramai, tapi tetap terkendali.

Buat menunjang kenyamanan, Disbudparpora juga sudah menyiapkan berbagai fasilitas tambahan, termasuk pos pelayanan di beberapa titik wisata. Selain itu, imbauan keselamatan juga disampaikan lewat baliho dan pamflet yang tersebar di area wisata.

Dengan kerja sama lintas instansi ini, diharapkan libur Lebaran tahun ini bisa dinikmati masyarakat dengan aman, nyaman, dan tanpa rasa khawatir.

FAQ (Yang Sering Ditanyain Netizen)

1. Wisata mana aja yang dijaga BPBD saat Lebaran?
DAM Trinsing, Buper Panglima Batur, dan Air Terjun Jantur Doyam.

2. Siapa aja yang ikut pengamanan?
BPBD, TNI, Polri, aparat desa, dan Disbudparpora.

3. Kenapa pengamanan ditingkatkan saat Lebaran?
Karena jumlah wisatawan naik drastis saat libur panjang.

4. Aman nggak sih liburan ke sana?
Aman! Semua aktivitas wisata dilaporkan berjalan lancar dan tertib.

5. Ada imbauan khusus buat pengunjung?
Ada, pengunjung diminta tetap hati-hati, jaga ketertiban, dan patuhi arahan petugas.

Menanggapi Kasus Money Politik dan Kontradiksi Keputusan Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu

Redaksi    Rabu, April 02, 2025    Comment   

Menanggapi Kasus Money Politik dan Kontradiksi Keputusan Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu

LSM dan tokoh masyarakat untuk berkunjung ke kantor Ikatan Wartawan Online (IWO) Barito Utara.

MUARA TEWEH - Suasana halal bihalal Idul Fitri di hari kedua menjadi momen bagi beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat untuk berkunjung ke kantor Ikatan Wartawan Online (IWO) Barito Utara. 

Dalam pertemuan ini, mereka membahas dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Barito Utara yang penuh kontroversi.

Kontroversi Keputusan Bawaslu Provinsi

Pemilihan yang berlangsung pada 27 Desember 2024 dan kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) menghasilkan keputusan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 22 Maret 2025. 

Namun, dalam prosesnya, terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan money politik oleh Gakkumdu. 

Sayangnya, meski ditemukan bukti kuat, keputusan akhir justru diambil oleh Bawaslu Provinsi yang menyatakan kasus tersebut tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.

Hal ini bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan hasil temuan Gakkumdu yang bahkan telah menetapkan tersangka di Polres Barito Utara.

Reaksi LSM dan Tokoh Masyarakat

Dalam diskusi tersebut, Ajidinor, SH, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Bawaslu Provinsi yang dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. 

Menurutnya, Undang-Undang Pemilu No. 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 73 Ayat 1 dan 2, sudah jelas mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran money politik. 

"Kasus ini sudah menjadi perbincangan luas, baik di media nasional maupun internasional. Jika keputusan ini tidak rasional, maka kita wajib mempertanyakannya," ujarnya.

Tokoh masyarakat, Salapan Ungking, juga menyampaikan keresahan masyarakat terkait ketidakjelasan proses hukum dalam Pilkada ini. 

Ia menyoroti bagaimana hukum seakan dibuat abu-abu sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu bisa semakin menurun. 

"Jangan sampai ada mafia hukum yang bermain di sini," tegasnya.

Ola Dewi, Humas Dewan Adat Dayak Barito Utara, menambahkan bahwa sengketa Pilkada yang berlarut-larut telah banyak menguras tenaga dan energi masyarakat. 

Ia berharap Presiden RI turun tangan untuk melihat situasi di Barito Utara dan mempertimbangkan pergantian Pj Bupati melalui keputusan Menteri Dalam Negeri.

Tuntutan Masyarakat dan Langkah Selanjutnya

Ketua LSM, Yudan Baya, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada titik terang dan keadilan bagi masyarakat Barito Utara. 

Bahkan, ia menegaskan kesiapan untuk membawa kasus ini ke tingkat nasional hingga ke Istana Negara.

"Kami yakin Presiden RI akan mendengar dan menindaklanjuti permasalahan ini demi masa depan demokrasi yang lebih bersih dan transparan," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua IWO Barito Utara, Hison, menegaskan bahwa praktik money politik sangat merusak tatanan demokrasi yang jujur dan adil.

Ia menutup diskusi dengan harapan bahwa ke depannya tidak ada lagi transaksi jual beli suara dalam setiap pemilu.

"Selain bersilaturahmi, hari ini kita juga membahas hal yang sangat penting bagi masa depan demokrasi di negeri ini," pungkasnya.

Reporter: Henryanus Achiang

Sebait Kata Haji Gogo Purmanjaya: Demi Barito Utara dan Titipan Pesan untuk Presiden Prabowo Subianto

Redaksi    Minggu, Maret 30, 2025    Comment   

Sebait Kata Haji Gogo Purmanjaya: Demi Barito Utara dan Titipan Pesan untuk Presiden Prabowo Subianto

Sebait Kata Haji Gogo Purmanjaya: Demi Barito Utara dan Titipan Pesan untuk Presiden Prabowo Subianto.

BARITO UTARA – Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS Barito Utara telah menyedot perhatian publik. Pasangan calon Agi Saja berhasil memenangkan PSU, namun di saat yang sama, bendahara tim pemenangan mereka ditetapkan sebagai tersangka dugaan politik uang. Situasi ini terus menjadi perbincangan hangat, apalagi setelah laporan masyarakat ke Bawaslu Provinsi Kalteng mengenai politik uang ditolak dengan alasan pasangan calon tidak terbukti melakukannya secara langsung.

“Ya mustahil lah Paslonnya langsung membagikan uang dengan tangannya sendiri. Kenapa tidak dikaji dahulu dengan melibatkan KPK dan PPATK, tentang kemungkinan pelaku pasif,” ungkap seorang warga yang merasa kecewa.

Suara Hati Haji Gogo Purmanjaya

Media Info Polri dan Kalimantan Live berkesempatan mewawancarai Haji Gogo Purmanjaya di kediamannya di Kelurahan Jingah, Muara Teweh, Barito Utara. Duduk di sebuah kursi sederhana, ia menyampaikan pandangannya tentang kondisi demokrasi di daerahnya.

“Kita melihat demokrasi di Barito Utara, satu-satunya yang seperti ini di Indonesia. Kita hanya berharap pihak yang berwenang lebih membuka mata,” ujar Gogo dengan nada tenang.

Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap keputusan-keputusan yang dianggap belum berpihak pada keadilan. Menanggapi berbagai cobaan, termasuk pembatalan kemenangannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta dugaan politik uang dalam PSU, ia hanya bisa bertawakal.

“Menghadapinya kita hanya tawakal, menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Yang Kuasa tidak pernah tidur,” kata Gogo penuh keyakinan.

Gogo juga menegaskan bahwa hati nurani manusia akan selalu mampu membedakan mana yang benar dan salah.

“Masyarakat bisa menilai, para tokoh bisa menilai, media menilai, publik menilai. Silakan menilai apa yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Harapan untuk Presiden Prabowo Subianto

Di sela wawancara, Haji Gogo Purmanjaya menitipkan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto serta para pemimpin negara lainnya agar dapat melihat realitas politik yang terjadi di Barito Utara.

“Mudah-mudahan Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara bisa menilai keadaan ini. Demikian juga dengan Kapolri, lebih-lebih Mahkamah Konstitusi, inilah kondisi Barito Utara,” katanya dengan penuh harapan.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Gogo tetap tenang, apalagi menjelang Idul Fitri. Baginya, hari raya harus disambut dengan kegembiraan dan kebersamaan.

“Mekanisme proses tetap berjalan, kita serahkan kepada kuasa hukum. Tapi saat ini menjelang Idul Fitri, kita harus tenang, berkumpul dengan keluarga, dan bersilaturahmi,” pesannya.

Sebagai putra asli Desa Tumpung Laung, Barito Utara, Haji Gogo Purmanjaya menutup wawancara dengan ucapan selamat Idul Fitri untuk seluruh masyarakat Barito Utara.

“Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap optimis, kebenaran akan selalu dimenangkan oleh Yang Maha Kuasa,” ucapnya mengakhiri perbincangan.

Puluhan Ormas dan LSM Demo Desak Keadilan di Pilkada 2024 di Depan Kantor Bawaslu Barito Utara

Redaksi    Kamis, Maret 27, 2025    Comment   

Puluhan Ormas dan LSM Demo Desak Keadilan di Pilkada 2024 di Depan Kantor Bawaslu Barito Utara

Puluhan Ormas dan LSM Demo Desak Keadilan di Pilkada 2024 di Depan Kantor Bawaslu Barito Utara.

Barito Utara, Kalteng – Puluhan gabungan organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi damai di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Barito Utara. Mereka menuntut penegakan hukum terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi dalam periode pemilihan kepala daerah 2024–2030.

Aksi ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, termasuk pemuka adat, anggota Ormas, serta perwakilan dari Pemuda Pancasila. Salah satu tokoh yang hadir adalah Ketua Gerbang Pemuda Dayak, Putes Lekas, yang menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon.

"Kami hadir di sini bukan untuk membela paslon 01 atau 02. Kami hanya ingin memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan adil tanpa menimbulkan perpecahan di masyarakat," ujarnya.

Seruan Perdamaian dari Tokoh Masyarakat

Mantan Ketua Dewan Adat Kabupaten, Jenio Soeharto, juga menyampaikan aspirasi dengan penuh ketulusan. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan, terutama di tengah suasana bulan Ramadan.

"Kami datang ke Bawaslu dengan hati yang bersih (Atei Puti Lepusu Lio), tanpa kebencian, tanpa kepentingan politik. Jangan sampai pesta demokrasi ini memecah belah kita," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan LSM, Ahmad Yudan Baya, yang menyatakan dukungannya terhadap upaya Bawaslu dan Gakkumdu dalam menegakkan aturan demokrasi.

Aspirasi yang Diterima Bawaslu

Ketua Bawaslu Barito Utara, Adam Parawangsa, memastikan bahwa pihaknya telah menerima seluruh aspirasi dari aliansi ini. Ia menjelaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran pemilu sedang berlangsung di tingkat provinsi.

"Kami sudah menerima laporan ini dan telah menerangkannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Proses hukum terhadap pelanggaran administrasi TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) saat ini sedang ditangani Bawaslu Provinsi Kalteng," ungkapnya.

Dalam aksi damai ini, aliansi menyampaikan tiga poin utama tuntutan mereka:

1. Dugaan money politics yang mempengaruhi hasil pemilu.

2. Isu penangguhan tiga tersangka dalam kasus OTT.

3. Dugaan pelanggaran administrasi TSM yang saat ini ditangani Bawaslu Provinsi.

Aksi ini menjadi bukti bahwa masyarakat Barito Utara peduli terhadap demokrasi yang bersih dan adil. Para tokoh berharap agar kasus ini ditangani dengan serius sehingga pesta demokrasi tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. 

Reporter: Henryanus Achiang

Buka Bareng Medco Energi Bangkanai, IWO, dan AWPI di Barito Utara: Momen Silaturahmi dan Sinergi

Redaksi    Rabu, Maret 19, 2025    Comment   

Buka Bareng Medco Energi Bangkanai, IWO, dan AWPI di Barito Utara: Momen Silaturahmi dan Sinergi

Buka Bareng Medco Energi Bangkanai, IWO, dan AWPI di Barito Utara Momen Silaturahmi dan Sinergi.

Barito Utara, Kalteng – Dalam suasana penuh kebersamaan di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, PT Medco Energi Bangkanai menggelar acara buka puasa bersama dengan para insan media di Barito Utara. 

Acara ini berlangsung di Café Talla, Muara Teweh, pada 18 Maret 2025 dan dihadiri oleh perwakilan dari Ikatan Wartawan Online (IWO) serta Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI).

Di sela-sela acara, Manager Field Relation dan Security PT Medco Energi Bangkanai, Rifian Pragita Oktara, mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada para insan media yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. 

Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Roadshow Kelembagaan - Safari Ramadan 2025, yang rutin diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk kerja sama dan sinergi antara perusahaan dan media.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan teman-teman wartawan yang telah memberitakan kegiatan kami selama ini. Semoga kebersamaan ini terus terjalin dan membawa manfaat bagi semua pihak,” ujar Rifian dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Rifian juga menyampaikan harapannya agar PT Medco Energi Bangkanai dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Barito Utara. 

“Kami berharap adanya dukungan dan doa dari semua pihak agar operasional perusahaan berjalan lancar, semakin maju, dan berkualitas,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua IWO Barito Utara, Hison, turut memberikan apresiasi terhadap kepedulian PT Medco Energi Bangkanai terhadap insan media dan masyarakat sekitar. 

Menurutnya, perusahaan ini selalu menunjukkan komitmen sosialnya melalui berbagai kegiatan berbagi, terutama di bulan Ramadan.

“Atas nama teman-teman media di Barito Utara, kami mengucapkan terima kasih kepada PT Medco Energi Bangkanai atas apresiasi dan sinergi yang telah terjalin selama ini. Hubungan yang baik antara perusahaan dan media sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah,” ujar Hison.

Ia juga menambahkan bahwa momen buka puasa bersama ini bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi juga ajang untuk membangun komunikasi yang lebih erat antara media dan perusahaan. 

“Dari acara seperti ini, kita bisa melihat betapa pentingnya relasi, dukungan, dan gagasan yang disampaikan oleh PT Medco Energi Bangkanai. Mereka juga sangat terbuka dan transparan dalam komunikasi dengan media,” tambahnya.

Hison menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara media, perusahaan, dan pemerintah demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Barito Utara. 

“Mari kita terus mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjaga sinergi ini agar pembangunan daerah bisa berjalan lancar tanpa kendala,” pungkasnya.

Acara buka puasa bersama ini menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antara perusahaan dan media dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek pemberitaan tetapi juga dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung demi kemajuan daerah.

Reporter: Henryanus achiang

9 Orang Diamankan Polisi Diduga Lakukan Money Politik Jelang PSU di Barito Utara

Redaksi    Minggu, Maret 16, 2025    Comment   

9 Orang Diamankan Polisi Diduga Lakukan Money Politik Jelang PSU di Barito Utara

9 Orang Diamankan Polisi Diduga Lakukan Money Politik Jelang PSU di Barito Utara.

Barito Utara - Menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, suasana politik semakin memanas. Baru-baru ini, pihak kepolisian mengamankan sembilan orang diduga dari Paslon 02 yang diduga juga terlibat dalam praktik money politik di jalan pramuka ll. 

Meski begitu, pihak Bawaslu dan aparat penegak hukum masih belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini.

Menurut pernyataan dari pihak kepolisian, mereka hanya melakukan pengamanan sementara terhadap sembilan orang tersebut, bukan melakukan penangkapan. 

"Kami dari pihak kepolisian hanya melakukan pengamanan saja, dan bukan penangkapan. Ini adalah ranahnya Bawaslu yang melakukan pemeriksaan. Polisi hanya melakukan pengamanan sementara," ujar AKBP Singgih Febrianto kepada awak media.

Kapolres Barito Utara pun berharap agar pihak Bawaslu segera melakukan pemeriksaan terhadap sembilan orang yang diamankan di Mapolres Barito Utara.

Berdasarkan hasil penggerebekan yang dilakukan oleh warga bersama aparat kepolisian, ditemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan praktik money politik ini, di antaranya:

• Uang tunai sebesar Rp 250 juta dalam kantong plastik berwarna ungu.
• Daftar nama penerima uang.
• Nomor NIK, KK, dan nomor HP para penerima.
• Atribut pasangan calon (paslon).
• Satu unit mobil.
• Tujuh unit sepeda motor.

Dari hasil bocoran yang beredar, sembilan orang yang diamankan diduga merupakan bagian dari tim pendukung pasangan calon nomor 02. 

Salah satu nama yang mencuat adalah Muhammad Al Gazali alias Deden, yang disebut sebagai bendahara tim paslon 02.

Berikut daftar nama lengkap mereka yang diamankan:

1. Widiana Tribwibowo
2. Radi Irawan
3. Tajali Rahman
4. Purnama Wati
5. Anggun Novita
6. Gilang Ramadhan
7. Lala Mariska
8. Alisha Berliana Sayupi
9. Muhammad Gazali Rahman

Hingga saat ini, pihak Bawaslu belum memberikan pernyataan resmi terkait siapa saja yang terdaftar dalam daftar penerima uang tersebut. 

Reporter: Henry

Dewan Adat Dayak Beri Waktu 4 Hari, PT. BDA Wajib Bayar Denda Adat di Barito Utara

Redaksi    Kamis, Maret 06, 2025    Comment   

Dewan Adat Dayak Beri Waktu 4 Hari, PT. BDA Wajib Bayar Denda Adat di Barito Utara

Dewan Adat Dayak Beri Waktu 4 Hari, PT. BDA Wajib Bayar Denda Adat di Barito Utara.

Barito Utara – Setelah melalui proses mediasi yang panjang, akhirnya PT. Batubara Duaribu Abadi (BDA) diwajibkan untuk membayar tali asih dan denda adat dalam waktu 4 hari. 

Keputusan ini diambil dalam rapat mediasi yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Teweh Baru, Barito Utara, Kalimantan Tengah, pada Kamis, 6 Maret 2025.

Rapat tersebut difasilitasi oleh Camat Teweh Baru, H. Jhoni, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Mantir Adat, Damang Adat Teweh Baru, serta Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Utara dan Kecamatan Teweh Baru.

Kasus ini bermula dari keluhan tiga warga Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, yaitu Bapak Salapan Ungking, Tri Esa Mahendra, dan Minal Abidin. 

Mereka menyatakan bahwa kegiatan operasional PT. BDA telah merusak lahan dan kebun mereka, yang menjadi sumber penghidupan utama.

Setelah serangkaian mediasi, disepakati bahwa PT. BDA harus membayar:

• Denda adat: Rp 222 juta
• Tali asih/ganti rugi lahan: Sekitar Rp 200 juta

Keputusan ini diambil berdasarkan kearifan lokal yang diakui oleh negara dan berlandaskan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak.

Hison, selaku Ketua II Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara, menegaskan bahwa perusahaan harus lebih menghormati keputusan lembaga adat. 

Menurutnya, Damang dan Mantir Adat memiliki otoritas dalam penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat Dayak.

“Mereka itulah yang berhak menetapkan keputusan, karena sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak,” ujar Hison dengan tegas.

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan komitmen PT. BDA yang kerap mengalami permasalahan dengan masyarakat di wilayah operasionalnya.

Sementara itu, Mula Dewi, Humas Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Utara, mengungkapkan bahwa mediasi telah dilakukan beberapa kali. Bahkan, sebagai bentuk toleransi, nilai denda adat sudah dikurangi secara signifikan.

“Bukan lagi diturunkan sepinggang, tapi selutut sudah diturunkan ini,” ungkap Mula Dewi, menggambarkan betapa besar toleransi yang telah diberikan kepada PT. BDA.

Dalam mediasi ini, pihak PT. BDA terlihat kooperatif, namun perwakilannya menyatakan bahwa keputusan akhir harus melalui persetujuan manajemen pusat.

“Nanti akan kami teruskan ke pimpinan lagi,” kata perwakilan PT. BDA dalam mediasi tersebut.

Namun, jawaban seperti ini dinilai hanya sebagai strategi untuk mengulur waktu. Banyak peserta mediasi yang menilai bahwa ini bukan pertama kalinya PT. BDA menggunakan cara tersebut.

Camat Teweh Baru, H. Jhoni, mengaku berada dalam posisi yang sulit dalam menangani permasalahan ini.

“Satu sisi harus mendukung investor, namun di sisi lain harus melindungi warga,” ujarnya.

Namun, dengan adanya keputusan ini, PT. BDA diberikan batas waktu selama 4 hari untuk menyelesaikan pembayaran denda adat dan tali asih kepada warga yang terdampak.

PT. NPR Dituding Ciptakan Manajemen Konflik, Klaim Bebaskan Lahan 140 Hektar Tanpa Bukti

Redaksi    Minggu, Maret 02, 2025    Comment   

PT. NPR Dituding Ciptakan Manajemen Konflik, Klaim Bebaskan Lahan 140 Hektar Tanpa Bukti

PT. NPR Dituding Ciptakan Manajemen Konflik, Klaim Bebaskan Lahan 140 Hektar Tanpa Bukti.

Barito Utara – Polemik terkait tambang batu bara yang dioperasikan oleh PT. Nusa Persada Recsues (NPR) di Km. 90, Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, terus memanas. Meskipun hasil tambang akan dikirim melalui jalur PT. MBL ke Kalimantan Timur, konflik antara masyarakat dan perusahaan terus terjadi, terutama terkait pembebasan lahan.

Selama beberapa bulan terakhir, ketidakjelasan mengenai lahan yang diklaim telah dibebaskan oleh PT. NPR telah memicu perselisihan di antara warga. Beberapa kelompok masyarakat mengaku memiliki hak kelola atas lahan yang diklaim telah dibebaskan, sementara pihak lain diduga mengantongi surat kepemilikan yang tidak valid. Hal ini menyebabkan ketegangan di antara warga Desa Karendan dan Desa Muara Pari.

Pada tanggal 28 Februari 2025, Polres Barito Utara menggelar mediasi di aula kantor mereka untuk menyelesaikan konflik ini. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa PT. NPR mengklaim telah membebaskan lahan seluas 140 hektar, sementara masih ada 190 hektar lainnya yang belum dibebaskan dan akan dibahas lebih lanjut di Polsek Lahei.

Mediasi Berujung Debat Kusir

Awalnya, mediasi berlangsung kondusif. Namun, memasuki jam kedua, situasi mulai memanas ketika pihak yang mengaku telah membebaskan lahan menolak permintaan verifikasi ulang terhadap patok batas dan titik koordinat lahan yang telah mereka bebaskan.

Hison, salah satu pengelola lahan, menyuarakan kekecewaannya usai mediasi. Ia merasa dirugikan karena PT. NPR tetap beroperasi di lahan yang mereka kelola tanpa menunjukkan bukti sah mengenai pembebasan lahan tersebut.

“Saya merasa tidak adil jika PT. NPR tetap beroperasi tanpa menunjukkan dokumen resmi, titik koordinat, dan batas lahan yang telah mereka bebaskan. Kami kehilangan ribuan tanaman karet dan kebun singkong akibat penggusuran ini,” ujar Hison dengan nada kesal.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kelompok pengelola lahan telah memiliki izin dari pemerintah dan lembaga adat setempat sejak awal. Namun, PT. NPR diduga sengaja menciptakan konflik dengan mengklaim telah membebaskan lahan yang sebenarnya masih dalam pengelolaan masyarakat.

“Kalau memang sudah membebaskan lahan, tunjukkan batas yang jelas! Jangan malah membiarkan konflik terjadi di antara warga,” tegasnya.

Kepala Desa Juga Meragukan Klaim PT. NPR

Dalam mediasi, Kepala Desa Karendan, Ricy, juga mempertanyakan klaim PT. NPR terkait pembebasan lahan tersebut.

“Kalau memang sudah ada pembebasan lahan, mana buktinya? Saya selaku kepala desa harus mengetahui segala pengurusan lahan di wilayah kami. Jangan hanya bicara tanpa data,” tuntut Ricy.

Senada dengan itu, Prianto Samsuri, salah satu tokoh masyarakat, menegaskan bahwa jika PT. NPR benar telah membebaskan lahan 140 hektar, maka mereka harus menunjukkan dokumen resmi serta titik koordinatnya di lapangan.

“Saya sudah sejak tahun 2019 mengoordinasikan lahan di sini. Saya tahu siapa pemilik dan pengelola aslinya. Kalau memang benar sudah ada pembebasan, ayo kita cek bersama di lapangan,” katanya.

PT. NPR Diminta Transparan

Dengan berbagai tuntutan dari masyarakat, PT. NPR kini dihadapkan pada kewajiban untuk menunjukkan bukti nyata terkait klaim pembebasan lahan. Jika tidak segera diselesaikan dengan transparansi, konflik ini berpotensi terus berlanjut dan memperkeruh hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat.

Hingga mediasi berakhir, pihak PT. NPR belum juga menunjukkan data yang diminta. Masyarakat pun berharap ada langkah lebih lanjut dari pihak berwenang untuk memastikan kejelasan status lahan dan menghindari konflik berkepanjangan.

Debat Kusir dalam Mediasi PT. NPR Tak Berujung Kesepakatan

Redaksi    Sabtu, Maret 01, 2025    Comment   

Debat Kusir dalam Mediasi PT. NPR Tak Berujung Kesepakatan

Debat Kusir dalam Mediasi PT. NPR Tak Berujung Kesepakatan.

Barito Utara – Mediasi antara PT. Nusa Persada Resources (NPR) dengan warga pengelola lahan di Barito Utara yang digelar di Polres Barito Utara berakhir tanpa kesepakatan. 

Alih-alih menemukan solusi, mediasi ini justru berubah menjadi perdebatan sengit antara warga yang sudah menerima kompensasi dan mereka yang merasa hak kelola lahannya belum diganti rugi.

Mediasi ini diadakan berdasarkan Undangan Polres Barito Utara Nomor: B/Und-15/II/IPP.21.13/2025, sebagai tindak lanjut dari surat PT. NPR Nomor: 157/L/MH/KTT/NPR/XII/2024 tertanggal 17 Desember 2024 mengenai permohonan mediasi. 

Sayangnya, pertemuan ini tidak menghasilkan keputusan final karena perbedaan pendapat yang tajam antara para pihak yang terlibat.

Mediasi Berlangsung Panas

Mediasi yang dimulai pukul 09.00 WIB dipimpin oleh Kasat Intelkam Erik Endersen, S.T.K., S.I.K., M.J., didampingi oleh Kasat Reskrim Rikci Hermawan, S.Tr.K., S.I.K. 

Awalnya, mediasi berjalan tertib dengan mendengarkan aspirasi warga yang mengelola lahan serta pihak yang sudah menerima kompensasi dari PT. NPR. 

Namun, ketika pembahasan mengarah pada pembebasan lahan seluas 140 hektare yang direkomendasikan oleh Tim Tripika, suasana mulai memanas.

Prianto Samsuri, salah satu perwakilan warga, menegaskan bahwa harus ada pengecekan ulang terhadap lahan yang sudah dibebaskan. 

“Kami hanya ingin kejelasan. PT. NPR harus menunjukkan titik koordinat lahan yang sudah dibebaskan. Kami yakin ada hak milik kami yang masuk dalam 140 hektare tersebut,” ujar Prianto.

Hison, warga lain yang juga merasa dirugikan, menyampaikan tuntutan yang sama. 

“Kami hanya ingin tahu batas lahan yang sudah dibebaskan. Sebelum ada kejelasan, sebaiknya PT. NPR tidak beraktivitas di lahan tersebut agar tidak menambah kerugian kami,” kata Hison.

Selain itu, warga menuding bahwa pembebasan lahan yang dilakukan PT. NPR tidak melibatkan kepala desa setempat. Kepala Desa Karendan, Ricy, membenarkan hal ini. 

“Kami dari pemerintah desa tidak pernah diberitahu soal pembebasan lahan ini. Kalau memang ada, tunjukkan datanya agar kami bisa memastikan keabsahannya,” ujar Ricy.

Mediasi Berlanjut ke Sesi Kedua, Tetap Tanpa Hasil

Setelah istirahat siang, mediasi kembali dilanjutkan pukul 13.30 WIB, kali ini dipimpin oleh Kanit II Intelkam Polres Barito Utara, IPDA Muhadi, didampingi Kapolsek Lahei, D.A. Pasaribu, S.E. Kali ini, pihak yang sudah menerima kompensasi diberikan kesempatan berbicara.

Minarsih, salah satu anggota DPRD dari Kabupaten Barong Tongko (Kubar), mengungkapkan bahwa masalah ini muncul karena banyak pihak luar yang ikut mengelola lahan. 

“Kalau dulu hanya warga setempat yang mengelola, mungkin tidak akan ribut seperti ini,” katanya.

Di sisi lain, Jhon Kenedi, yang mengaku sudah menerima kompensasi dari PT. NPR, menolak usulan pengecekan ulang lahan. 

“Kami tidak setuju ada cek lapangan,” tegasnya. Pernyataan ini langsung disambut protes dari beberapa perwakilan warga, termasuk Putes Lakas dan Yudan Baya, yang semakin memanaskan suasana.

Setelah perdebatan panjang, mediasi akhirnya berakhir tanpa keputusan. Hison, salah satu perwakilan warga, mengungkapkan kekecewaannya saat ditemui awak media. 

“Mediasi hari ini belum ada kesimpulan. Kami pun tidak menandatangani berita acara karena belum ada kesepakatan,” ujarnya.

Dengan tidak adanya kesepakatan, nasib lahan yang dipermasalahkan masih menggantung. Warga berharap ada langkah lanjutan dari pihak terkait untuk menyelesaikan konflik ini secara adil dan transparan.

Reporter: HENRYANUS ACHIANG

Rapat DPRD Barito Utara Bahas Masalah LPG 3 Kg: Harga Tinggi dan Solusi Distribusi

Redaksi    Jumat, Januari 31, 2025    Comment   

Rapat DPRD Barito Utara Bahas Masalah LPG 3 Kg: Harga Tinggi dan Solusi Distribusi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait distribusi dan harga gas LPG 3 kg.

BARITO UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait distribusi dan harga gas LPG 3 kg. 

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III, DR. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H., serta dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara, H. Gazali Montallatua, S. Sos., M.A.P., yang mewakili Pj. Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis.  

Rapat ini juga dihadiri oleh 13 anggota DPRD Barito Utara dan 33 orang eksekutif yang membahas permasalahan harga LPG 3 kg yang melambung tinggi di masyarakat, bahkan mencapai Rp65.000 per tabung.  

DPRD Barito Utara Usulkan Satgas dan Insentif Pengawasan

Dalam rapat ini, DPRD Barito Utara menyarankan agar Keputusan Bupati terkait pembentukan Satgas Pengawasan Distribusi LPG 3 kg mencantumkan insentif atau honorarium bagi anggota Satgas. Saat ini, dalam SK Bupati hanya dicantumkan jabatan tanpa adanya fleksibilitas untuk memberikan kompensasi yang layak.  

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya penyelidikan terhadap seluruh rantai distribusi LPG 3 kg oleh Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Dandim 1013, Kajari, dan Kapolres Barito Utara. 

Langkah-langkah yang Direkomendasikan DPRD

Untuk mengatasi kelangkaan dan harga LPG 3 kg yang mahal, DPRD Barito Utara mengusulkan beberapa solusi, di antaranya:  

1. Penambahan jumlah agen dan kuota LPG 3 kg guna memastikan ketersediaan yang cukup untuk masyarakat kurang mampu.

2. Pengecekan titik koordinat dan alamat pangkalan di seluruh desa, kecamatan, dan kelurahan untuk memastikan distribusi yang merata. Saat ini, terdapat 146 pangkalan LPG 3 kg yang akan dicek keberadaannya oleh dinas terkait.

3. Pembuatan grup WhatsApp oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang melibatkan agen dan pangkalan LPG untuk memantau pendistribusian secara real-time.

4. Mendorong percepatan program Jargas (Jaringan Gas) ke Kementerian ESDM Jakarta, sebagai solusi jangka panjang agar masyarakat memiliki alternatif selain LPG 3 kg. 

5. Perusda Batara Membangun mengusulkan peningkatan jumlah pangkalan LPG sebesar 10%, dari 10 pangkalan menjadi 15 pangkalan untuk memperluas akses masyarakat.

6. Pemerintah daerah didorong untuk memfasilitasi BUMDes agar dapat menjadi pangkalan LPG sehingga distribusi bisa lebih merata hingga ke pelosok desa.  

Rapat Akan Berlanjut dengan Mengundang Aparat Penegak Hukum

DPRD Barito Utara menegaskan bahwa persoalan ini sangat mendesak dan harus segera ditangani. Oleh karena itu, rapat RDP akan dijadwalkan kembali dengan menghadirkan Aparat Penegak Hukum (Dandim 1013, Kajari, dan Kapolres Barito Utara) untuk menindaklanjuti temuan terkait distribusi LPG 3 kg.  

Dengan berbagai langkah ini, DPRD berharap harga LPG 3 kg bisa lebih terkendali dan tidak lagi membebani masyarakat. "Masa anggota DPRD tidak bisa memberikan solusi? Ini menjadi beban bagi kami," ujar salah satu anggota dewan yang menyoroti tingginya harga gas subsidi ini. 

Reporter: Henryanus Achiang

Sengketa Lahan PT BEK Memanas, Wakil Ketua DPRD Barito Utara Angkat Bicara

Redaksi    Rabu, Januari 29, 2025    Comment   

Sengketa Lahan PT BEK Memanas, Wakil Ketua DPRD Barito Utara Angkat Bicara

Sengketa Lahan PT BEK Memanas, Wakil Ketua DPRD Barito Utara Angkat Bicara. (Gambar ilustrasi)

BARITO UTARA – Sengketa lahan antara PT Bharinto Ekatama (BEK) dan seorang warga desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur, bernama Noralini, kembali menjadi sorotan publik. Kasus ini viral di media massa dan YouTube setelah beberapa kali dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Barito Utara. Kini, perhatian tertuju pada langkah tegas Wakil Ketua DPRD Barito Utara, Heny Rosgiaty Rusli, yang mendesak perusahaan agar memberikan solusi yang adil kepada warga.  

Lahan Kebun Dikuasai Perusahaan

 

Noralini, seorang wanita tua, mengaku telah menggarap lahan kebunnya sejak tahun 2012. Kebun yang ditanaminya dengan berbagai jenis buah, seperti cempedak, durian, dan rambutan, menjadi sumber utama penghidupan keluarganya. Namun, sejak tahun 2017, PT BEK mengambil alih lahan tersebut dengan alasan bahwa tanah itu bukan miliknya.  

Ironisnya, perusahaan hanya memberikan ganti rugi sebesar Rp40 juta, yang menurut Noralini hanya untuk bangunan pondok kecil di tengah kebun, bukan untuk keseluruhan lahan. "Saya tidak minta banyak, hanya keadilan. Kami sudah lama berkebun di situ, sebelum ada PT BEK. Berilah kami keadilan supaya kami bisa menikmati hasil jerih payah kami," ungkap Noralini dengan suara penuh pilu.  

Wakil Ketua DPRD: "Jangan Intimidasi Rakyat Kecil!

Merespons permasalahan ini, Wakil Ketua DPRD Barito Utara, Heny Rosgiaty Rusli, angkat bicara dan menegaskan agar perusahaan tidak mengintimidasi rakyat kecil. Ia mengkritik langkah PT BEK yang terus membawa kasus ini ke jalur hukum, karena hal itu hanya menambah penderitaan masyarakat.  

"Rakyat kecil seperti ini tidak punya kekuatan untuk melawan perusahaan besar seperti PT BEK. Kami sebagai wakil rakyat memohon, jangan selalu mempolisikan rakyat kecil yang tidak mampu," tegas Heny dengan penuh harap.  

Pernyataan PT BEK Memicu Amarah Publik

Sementara itu, perwakilan PT BEK, Suryadi dari bagian eksternal, membantah tuduhan bahwa pihaknya ingin mempolisikan masyarakat. Ia berdalih bahwa perusahaan hanya berupaya memfasilitasi penyelesaian masalah. "Masalah ini sudah selesai secara resmi, pasti ada pihak lain yang menghasut dan memprovokasi Ibu Noralini," ujar Suryadi.  

Namun, pernyataan tersebut justru memicu reaksi negatif dari berbagai pihak. Pendamping Noralini dari Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI), H. Asrat S.A.G, mempertanyakan keadilan dalam kasus ini. "Kalau perusahaan peduli, kenapa hanya membayar Rp40 juta untuk pondok? Kenapa lahan puluhan hektare yang digarap habis dengan kebun buah-buahan tidak ikut dihitung dan dibayar?" katanya.  

DPRD Akan Turun ke Lokasi Sengketa

Sebagai tindak lanjut, DPRD Barito Utara berencana turun langsung ke lokasi sengketa untuk memastikan fakta di lapangan. Langkah ini diharapkan bisa menunjukkan komitmen wakil rakyat dalam membela masyarakat kecil yang tidak berdaya.  

Masyarakat Menunggu Kepastian

Kasus ini menjadi pengingat bahwa konflik antara perusahaan besar dan masyarakat kecil masih sering terjadi. Publik berharap PT BEK segera memberikan ganti rugi yang layak kepada Noralini, bukan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan warga, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial.  

"Masyarakat kecil seperti Ibu Noralini yang hanya mengandalkan hasil kebun untuk hidup, seharusnya dibantu, bukan diintimidasi atau dipolisikan," ujar H. Asrat.  

Kini, masyarakat menunggu kepastian penyelesaian sengketa ini, agar keadilan benar-benar ditegakkan. (Hen)

Raker & Bimtek Karang Taruna Barito Utara, Muhlis Ungkap Mengapa Pengangguran Putra Daerah Tetap Besar

Redaksi    Minggu, Agustus 25, 2024    Comment   

Raker & Bimtek Karang Taruna Barito Utara, Muhlis Ungkap Mengapa Pengangguran Putra Daerah Tetap Besar

Raker & Bimtek Karang Taruna Barito Utara. Muhlis Ungkap Mengapa Pengangguran Putra Daerah Tetap Besar.

BARITO UTARA – Pj. Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, mengungkap sebuah fakta penyebab masih banyaknya putra putri daerah yang menganggur di Kabupaten Barito Utara.

Fakta tersebut terungkap pada saat Muhlis memberikan sambutan di hadapan ratusan pemuda dan tamu undangan, saat membuka secara resmi Raker (Rapat Kerja) dan Bimtek (Bimbingan Teknik) Karang Taruna se-Kabupaten Barito Utara di Gedung Balai Antang Muara Teweh. Pada Sabtu, 24 Agustus 2024 pagi.

Acara Karang Taruna tersebut, sebagaimana dilaporkan Ketua Karang Taruna Barito Utara Roby Cahyadi dalam Laporannya. Berdasar daftar hadir diikuti oleh lebih dari 300 peserta.

Dalam sambutannya Muhlis mengungkap sebuah problem pembangunan manusia Barito Utara, dalam hal ini pemuda pemudi lokal Barito Utara yang masih banyak menjadi penganggur, kendati usaha Pemerintah Daerah sudah cukup dan telah maksimal dilakukan.

Sebelum itu, Muhlis terlebih dahulu menyampaikan tujuan organisasi Karang Taruna, yaitu memfasilitasi dan mengembangkan potensi  pemuda dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi dimasyarakat.

"Karang Taruna berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan," jelas Muhlis.

Tentang lapangan kerja yang menjadi bahasannya, Muhlis menyampaikan, bahwa lapangan kerja saat ini semakin terbatas, dan berharap para pemuda daerah tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Muhlis menjelaskan, bahwa di Barito Utara perhatian dan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan sebenarnya sudah cukup dan sudah intens dilakukan. Sampai pada bekerjasama dengan dunia usaha.

"Hanya angka pengangguran kita masih berlanjut, masih agak tinggi, karena di atas 3 %," terang Muhlis.

Diungkapkan oleh Muhlis, penyebab semua itu dikarenakan pekerjaan yang tersedia bukan hanya menjadi harapan pencari kerja lokal, akan tetapi juga menjadi harapan dari luar daerah.

"Karena lapangan kerja kita itu tersedia banyak, peminatnya banyak  bukan hanya kita yang berminat, orang-orang dari luar juga banyak," ungkap Muhlis.

Pj Bupati Barito Utara itu bahkan mengibaratkan Barito Utara seperti "gula" yang manis. Menjadi rebutan "semut-semut" demikian Muhlis menganalogikan.

"Kalau yang datang itu bagus-bagus, maka tentu kita akan tertekan agak tertinggal," ujarnya.

Karena itu Muhlis berharap, agar pemuda-pemuda Barito Utara bilamana Pemerintah Daerah melakukan program-program pelatihan agar diikuti dengan seksama.

Kepada H. Nadalsyah (Koyem) Mantan Bupati Barito Utara yang turut hadir dikegiatan itu, Muhlis menyampaikan secara terus terang rasa hormatnya atas torehan yang pernah dibuat pendahulunya tersebut untuk Barito Utara. Juga rasa bangganya atas posisi level nasional yang telah didapatkan H. Nadalsyah saat ini, yakni diangkat menjadi Ketua Asosiasi Sepak Bola Wanita Nasional. Menunjukan kiprah Koyem sudah mendapat kepercayaan ditingkat nasional.

"Pembangunan di Barito Utara ini menunjukan hasil yang signifikan. Dan itu tentu peran dari H. Nadalsyah, Koyem, yang selama ini sudah betul-betul fokus dan sudah betul-betul intens membangun Barito Utara," ujar Muhlis disambut tepuk tangan hadirin.

Acara ini dihadiri pula oleh pejabat penting Barito Utara, Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Barito Utara, Akhmad Gunadi Nadalsyah, Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Barito Utara, Sastra Jaya, Ketua KONI Barito Utara, Dedy Suryana, Para Camat, tokoh masyarakat dan figur-figur terkemuka Barito Utara.

(M. Gazali Noor)

Rakerwil Persekutuan Gereja - Gereja Pantekosta Indonesia Barito Utara Dibuka Resmi Muhlis

Redaksi    Rabu, Agustus 21, 2024    Comment   

Rakerwil Persekutuan Gereja - Gereja Pantekosta Indonesia Barito Utara Dibuka Resmi Muhlis

Rakerwil Persekutuan Gereja - Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Barito Utara Dibuka Resmi Muhlis.

MUARA TEWEH – Pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Kabupaten Barito Utara dibuka resmi Pj. Bupati Barito Utara, H. Drs. Muhlis. Bertempat di Aula Kantor Bapedda Muara Teweh. Pada Selasa, 20 Agustus 2024 pagi.

Kegiatan ini mengangkat tema ayat Al Kitab Perjanjian Baru, yaitu Surat Paulus Kepada Jemaat di Galatia yang memuat tentang kemerdekaan.

"Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan" (Galatia 5 : 1). Tulis di baliho kegiatan.

Pj. Bupati Barito Utara yang dahulunya pernah bertempat tinggal dilingkungan warga gereja Pantekosta Muara Teweh, yaitu dekat stadion Swakarya, mengaku sudah merasa jadi bagian dari keluarga gereja Pantekosta. Sehingga meskipun jadwal padat pada hari itu, dirinya merasa berkewajiban untuk hadir di acara ini.

Muhlis dalam sambutan pembukaan acara Rakerwil ini juga memohon, agar para tokoh agama, para Pendeta maupun jemaat untuk terus bersatu bergandengan tangan mendukung Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

"Untuk menciptakan suasana yang aman, damai, sejuk dalam kehidupan sehari-hari. Serta saling menghindari perselisihan diantara kita. Terlebih lagi menjelang Pemilihan Umum serentak pada 27 November mendatang," harap Muhlis.

Menurut Muhlis, peran Pendeta sangat penting dalam menangkal berita isu sara yang dapat memecah belah persatuan. Semuanya mesti dapat hidup bersama dalam Falsafah Huma Betang harapnya.

Acara tersebut juga dihadiri Ketua PGPI Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Drs. Lantas Sinaga, M.A, M.Th. Dalam sambutannya dia meluruskan anggapan, bahwa atapnya gereja-gereja di Indonesia hanya PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia).

Kemudian dia juga menjelaskan tentang makna untuk apa kita bersatu. Menurut PGPI, kata Lantas Sinaga, adalah untuk mendoakan negeri kita. Seraya menyampaikan juga pesan dari Yeremia 29 ayat 7.

"Bersatu dan berdoa dan bekerjasama dengan para pemimpin. PGPI berkewajiban untuk berdoa bagi pemimpin-pemimpin setempat. Bukan hanya berdoa tapi juga bekerjasama," kata Lantas.

Kepala Kantor Kementrian Agama yang mewakilkan sambutannya kepada Serimawarti, S. PAK mengatakan, "PGPI merupakan bagian dari organisasi keagamaan umat Kristen yang memiliki kekuatan besar. Jika bergerak bersama melakukan Tri Panggilan Gereja, yaitu Koinonia (bersekutu), Marturia (bersaksi) dan Diakonia (melayani)".

Disampaikan juga tentang moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama, maupun umat beragama dengan pemerintah yang tetap harus dijaga dengan baik katanya.

Acara pembukaan Rakerwil ini dihadiri oleh para Pendeta, unsur dari pemerintah daerah, Sastra Jaya (Tokoh Masyarakat), para jemaat dan insan pers (M. Gazali Noor)

Pertama Kali Berpolitik, Tokoh NU Barito Utara Ini Jadi Pendatang Baru Di DPRD Barut

Redaksi    Selasa, Agustus 20, 2024    Comment   

Pertama Kali Berpolitik, Tokoh NU Barito Utara Ini Jadi Pendatang Baru Di DPRD Barut

Pertama Kali Berpolitik, Tokoh NU Barito Utara Ini Jadi Pendatang Baru Di DPRD Barut.

MUARA TEWEH — Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada Senin, 19 Agustus 2024. 

Pengambilan sumpah/janji tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Barito Utara. 

Dengan ini, ke-25 wakil rakyat tersebut dinyatakan sah menduduki kursi DPRD Barito Utara, sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah yang segera disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

Di antara anggota dewan yang terpilih, ada yang sudah berkali-kali bertarung dalam Pemilu Legislatif dan tetap bertahan di DPRD Barito Utara. 

Namun, menariknya, ada juga wajah baru yang baru pertama kali mencicipi dunia politik, salah satunya adalah H. Al Hadi, S.Pd.I.

H. Al Hadi, yang lahir di Muara Lahei pada 4 Oktober 1962, adalah seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Barito Utara. 

Meski baru pertama kali terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri, Al Hadi langsung berhasil memenangkan hati rakyat di daerah pemilihannya. 

Berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Al Hadi berhasil mengamankan kursi di DPRD Barito Utara, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi.

Latar belakang Al Hadi sebagai seorang santri dan pensiunan ASN Kementerian Agama, di mana ia pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), memberikan warna tersendiri dalam kiprah politiknya. 

Dukungan kuat dari sang istri, Dra Hj Siti Dahsri Yusni, yang juga merupakan Ketua Muslimat NU Barito Utara, turut berkontribusi dalam keberhasilan Al Hadi meraih suara signifikan pada Pemilu Legislatif yang lalu.

Sebagai seorang legislator, Al Hadi memiliki sejumlah rencana program kerja yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. 

Ia berkomitmen untuk menampung, memperjuangkan, dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam berbagai bidang kelembagaan.

Selain itu, program pembangunan infrastruktur pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi alternatif ke desa-desa juga menjadi prioritasnya.

Al Hadi, yang tumbuh besar di Kalimantan dengan hutan-hutannya yang masih hijau, sangat peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Ia juga berencana untuk lebih mengaktifkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di wilayahnya.

Saat ditanya mengenai motivasinya dalam memperjuangkan program-program tersebut, Al Hadi menjawab dengan singkat namun penuh makna, "Ingin berkontribusi memberikan yang terbaik untuk masyarakat Barito Utara."

Kini, dengan kesederhanaannya dan kemampuannya untuk mudah membaur dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, H. Al Hadi resmi menjadi salah satu dari 25 Wakil Rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi warga Barito Utara selama lima tahun ke depan.

Penulis: M. Gazali Noor

Peringatan HUT RI ke-79 di Muara Teweh Diwarnai Live Streaming Upacara dari IKN: Apa Kata Media dan Pakar Internasional?

Redaksi    Minggu, Agustus 18, 2024    Comment   

Peringatan HUT RI ke-79 di Muara Teweh Diwarnai Live Streaming Upacara dari IKN: Apa Kata Media dan Pakar Internasional?

Peringatan HUT RI ke-79 di Muara Teweh Diwarnai Live Streaming Upacara dari IKN: Apa Kata Media dan Pakar Internasional?

MUARA TEWEH - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79 di Muara Teweh, Barito Utara, berlangsung meriah dengan rangkaian acara yang istimewa. 

Setelah upacara bendera di Arena Terbuka Tiara Batara, para pejabat teras Barito Utara melanjutkan kegiatan dengan menonton siaran langsung upacara kemerdekaan yang diselenggarakan di Ibu Kota Negara (IKN) melalui layar vidiotron yang dipasang di Gedung Balai Antang, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting yang dengan seksama menyaksikan setiap rangkaian upacara di IKN yang ditayangkan secara langsung. 

Suasana di dalam gedung tersebut terasa khidmat namun santai, dengan meja-meja tamu yang dipenuhi aneka hidangan untuk dinikmati selama acara berlangsung. 

Di deretan kursi paling belakang, tampak Pasukan Paskibraka yang telah bertugas menaikkan bendera sebelumnya, turut hadir menyaksikan acara ini.

Tidak hanya menarik perhatian di dalam negeri, upacara di IKN juga mendapat sorotan dari berbagai media internasional. 

Salah satu yang memberikan perhatian khusus adalah Reuters, sebuah media terkemuka asal Inggris. Dalam laporannya, Reuters menyoroti upacara di IKN dengan tajuk yang cukup menggugah, "Indonesia Holds Curtailed Independence Day Event in Troubled New Capital". 

Judul ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh IKN, termasuk masalah penundaan pembangunan dan kekurangan pendanaan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Mengutip dari CNBC Indonesia, disebutkan bahwa upacara di IKN dilakukan dalam skala kecil karena kota baru tersebut masih dalam tahap pembangunan. 

Laporan tersebut juga menyinggung tentang pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yang menambah beban tantangan bagi proyek ambisius ini.

Selain itu, pandangan kritis juga datang dari pakar politik dan keamanan internasional Universitas Murdoch Australia, Ian Wilson. 

Dalam komentarnya yang dimuat oleh Al Jazeera dan dikutip oleh CNN Indonesia, Wilson mengkritisi ketergantungan proyek IKN pada investasi asing. 

Menurutnya, ketergantungan ini bertentangan dengan retorika nasionalis yang diusung oleh proyek tersebut. 

"Ketergantungan besar pada investasi asing untuk membangun IKN, yang dijual dengan syarat-syarat dan pengecualian dengan janji manis, tidak hanya gagal, tetapi juga sangat bertentangan dengan retorika nasionalis yang mendasari proyek ini: ibu kota negara yang dibangun dengan uang asing," ungkap Wilson.

Acara di Muara Teweh yang memadukan peringatan hari kemerdekaan dengan tayangan langsung dari IKN ini menandai bagaimana dinamika pembangunan ibu kota baru masih terus menjadi topik hangat, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

(M. Gazali Noor)

Upacara HUT RI Ke 79 Barito Utara, Gubernur Kalteng : Harapan Besar Orang Kalimantan IKN Tidak Jawasentris

Redaksi    Minggu, Agustus 18, 2024    Comment   

Upacara HUT RI Ke 79 Barito Utara, Gubernur Kalteng : Harapan Besar Orang Kalimantan IKN Tidak Jawasentris

Barito Utara menggelar upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 di Arena Terbuka Tiara Batara, Muara Teweh.

MUARA TEWEH – Barito Utara menggelar upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 di Arena Terbuka Tiara Batara, Muara Teweh pada Sabtu, (17/8/2024) Pagi.

Drs, Muhlis selaku Penjabat Bupati Barito Utara bertindak sebagai Inspektur Upacara di Hari Kemerdekaan ini.

Di kursi kehormatan, tampak hadir Pj. Sekda Barito Utara, Ketua DPRD, Anggota DPRD, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Dandim 1013 Muara Teweh, Kapolres, para Kepala Dinas, tokoh agama dan tokoh adat Barito Utara.

Sementara itu di tempat duduk penonton, dipenuhi para pelajar dari semua tingkatan, dari SD hingga SMA sederajat. Hadir pula mahasiswa, para PNS/ASN dan masyarakat yang tidak mau ketinggalan menyaksikan momen penting negara tersebut.

Teks Proklamasi Kemerdekaan dalam upacara ini dibacakan oleh Hj. Mery Rukaini, Ketua DPRD Barito Utara.

Untuk Pembacaan Amanat Pembina Upacara dilakukan Drs. Muhlis, dengan membacakan teks pidato Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, yang memuat berbagai harapan dan motivasi untuk seluruh masyarakat Kalteng, termasuk tentang IKN (Ibu Kota Nusantara).

"Peringatan ke 79 RI kali ini terasa semakin istimewa karena untuk pertama kalinya upacara HUT RI Tingkat Nasional digelar dipulau Kalimantan, yakni di IKN,"  kata Sugianto.

Sugianto Sabran melalui Muhlis, menyinggung pula tentang IKN yang disebutnya sebagai "harapan besar" orang Kalimantan yang menginginkan percepatan pembangunan di seluruh Indonesia, tidak lagi "jawasentris".

"Ibu kota Nusantara sendiri merupakan simbol harapan besar, khususnya kita masyarakat Kalimantan Tengah yang ingin percepatan dan pemerataan pembangunan seluruh wilayah tanah air tidak lagi jawasentris," kata Sugianto.

Upacara Penurunan Bendera Merah Putih berlangsung ditempat yang sama pada sore harinya.

Menjadi Inspektur Upacara adalah Pj. Bupati Barito Utara Drs Muhlis kembali.

Selaku Komandan Upacara, IPDA Michael Bethrand Simanjuntak. Komandan Pasukan Pengawal, Briptu, M. Zulfi Yudistira. Keduanya dari Polres Barito Utara.

Pembawa Bendera, Frisca Almagfira Ramadhani dari SMA 1 Muara Teweh. Komandan Kelompok, Fajar Mulya dari SMA 4 Muara Teweh, Penggerek Bendera, Indra Lesmana dari MAN Muara Teweh dan Perentang Bendera, Fikri Hidayat dari SMA 1 Muara Teweh.

(M. Gazali Noor)