Basuki Ungkap 50 Staf Wapres Mulai Ngantor Di IKN, Persiapan Pemerintahan Digeber

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Basuki Ungkap 50 Staf Wapres Mulai Ngantor Di IKN, Persiapan Pemerintahan Digeber

Basuki Hadimuljono menyebut 50 staf Wapres sudah mulai berkantor di IKN. Persiapan Istana Wapres dan pembangunan kawasan pemerintahan terus dipercepat.

NUSANTARA - Persiapan operasional pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) makin terasa nyata. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan sekitar 50 staf Wakil Presiden Republik Indonesia sudah mulai bertugas di IKN.

Langkah ini jadi sinyal kuat bahwa fasilitas pemerintahan tingkat tinggi di kawasan tersebut semakin siap digunakan.

"Sudah dipersiapkan, bahkan sekitar 50 staf beliau juga sudah ditugaskan ke sini untuk mempersiapkan perkantoran Istana Wapres," ujar Basuki saat bersilaturahmi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, Senin.

Fasilitas Kantor Dipastikan Siap Digunakan

Basuki memastikan bahwa fasilitas perkantoran untuk pimpinan negara di IKN sudah dalam kondisi siap. Artinya, ketika dibutuhkan sewaktu-waktu, aktivitas pemerintahan bisa langsung berjalan tanpa kendala berarti.

Kesiapan ini menjadi bagian penting dari tahap awal pemindahan aktivitas pemerintahan ke ibu kota baru, yang dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan modern dan terintegrasi.

Silaturahmi Sekaligus Bahas Progres Pembangunan

Kunjungan Basuki bersama istrinya ke Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tidak hanya sekadar agenda resmi. Momen tersebut juga diisi dengan silaturahmi halal bihalal yang berlangsung dalam suasana santai.

Dalam kesempatan itu, Basuki sempat melontarkan candaan kepada awak media terkait penampilannya yang mengenakan batik.

"Halal bihalal. Makanya dengan istri saya. Anda pernah lihat saya pakai batik? Tidak pernah kan. Jadi saya menyempatkan silaturahim sebagai warganya Pak Gubernur Rudy Mas'ud," ujarnya sambil tersenyum.

Di balik suasana santai tersebut, pembahasan serius tetap berlangsung, terutama terkait perkembangan terbaru pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pembangunan DPR Dan Lembaga Peradilan Terus Berjalan

OIKN menegaskan bahwa fokus pembangunan di IKN tidak hanya pada kawasan eksekutif saja. Saat ini, pembangunan juga sudah merambah ke kompleks legislatif dan yudikatif.

Basuki menjelaskan bahwa pekerjaan fisik untuk gedung DPR dan lembaga peradilan sudah berjalan sesuai peta jalan yang dimulai sejak 2022.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan fungsi pemerintahan di IKN, sehingga nantinya seluruh unsur pemerintahan dapat beroperasi dalam satu kawasan terpadu.

Hunian ASN Jadi Prioritas Berikutnya

Selain kantor pemerintahan, penyediaan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi perhatian utama.

OIKN saat ini tengah mengejar penyelesaian blok hunian bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Namun, proses tersebut masih menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Hunian ini dirancang agar mendukung kenyamanan ASN sekaligus memastikan kelancaran operasional pemerintahan di ibu kota baru.

Target Lengkapi Fungsi Kota Pemerintahan

Seluruh fasilitas di kawasan legislatif dan yudikatif ditargetkan rampung sesuai rencana, guna melengkapi fungsi tata kota pemerintahan di IKN.

Dengan semakin banyaknya staf pemerintah yang mulai bertugas di IKN, proses transisi menuju ibu kota baru terlihat semakin matang.

Langkah-langkah ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada fisik bangunan, tetapi juga kesiapan operasional pemerintahan secara menyeluruh.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Berapa jumlah staf Wapres yang sudah bertugas di IKN?
Sekitar 50 staf Wakil Presiden telah mulai berkantor di IKN untuk mempersiapkan operasional Istana Wapres.

2. Apa saja yang sedang dibangun di IKN saat ini?
Selain kawasan eksekutif, pembangunan juga mencakup kompleks legislatif seperti DPR dan lembaga yudikatif.

3. Apakah kantor pimpinan negara di IKN sudah siap?
Ya, OIKN memastikan fasilitas perkantoran pimpinan negara sudah siap digunakan saat diperlukan.

4. Apakah hunian ASN sudah tersedia di IKN?
Sebagian hunian sedang dalam proses penyelesaian dan masih menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Apa tujuan utama percepatan pembangunan di IKN?
Untuk memastikan seluruh fungsi pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dapat berjalan terintegrasi di ibu kota baru.

IKN 2026 Masuk Fase Krusial, Fokus Pada Kawasan Pemerintahan Inti

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

IKN 2026 Masuk Fase Krusial, Fokus Pada Kawasan Pemerintahan Inti

IKN 2026 fokus pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Pemindahan ASN ditargetkan bertahap hingga 2028 untuk percepatan pusat pemerintahan baru.

Samarinda - Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi fokus utama pada 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif beserta infrastruktur pendukung menjadi prioritas utama tahun ini.

“Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif salah satu prioritas pada tahun ini,” ujarnya saat ditemui di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara.

Fokus Infrastruktur Dan Ekosistem Pemerintahan

Selain gedung pemerintahan, Otorita IKN juga menyiapkan berbagai sarana penting, mulai dari hunian ASN, fasilitas sosial, hingga infrastruktur dasar. Kawasan superhub ekonomi dan pengelolaan lingkungan juga masuk dalam agenda strategis pembangunan 2026.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan IKN tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga kawasan yang hidup dan berkelanjutan.

Pemindahan ASN Dilakukan Bertahap Hingga 2028

Proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, tercatat sekitar 2.000 ASN sudah bertugas di kawasan tersebut.

Rinciannya:

• 1.100 ASN Otorita IKN

• 900 ASN dari Kementerian PUPR, Kesehatan, dan Perhubungan

Pemerintah menargetkan jumlah ASN yang dipindahkan akan terus bertambah hingga mencapai sekitar 4.000 orang pada 2028.

“Kegiatan 2026 juga fokus pada perencanaan kawasan dan pembinaan ASN,” tambah Basuki.

Strategi Percepatan Fungsi IKN

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi langkah krusial agar fungsi pemerintahan dapat berjalan penuh di IKN. Dengan hadirnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di satu wilayah, diharapkan efisiensi pemerintahan meningkat.

IKN sendiri dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai solusi jangka panjang menggantikan Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Apa fokus utama pembangunan IKN tahun 2026?
Fokus utama adalah pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, termasuk infrastruktur pendukung.

2. Berapa jumlah ASN yang sudah pindah ke IKN?
Saat ini sekitar 2.000 ASN sudah bertugas di IKN.

3. Kapan target pemindahan ASN selesai?
Pemindahan dilakukan bertahap hingga 2028.

4. Apa itu superhub ekonomi di IKN?
Kawasan strategis yang dirancang untuk mendukung aktivitas ekonomi dan investasi.

5. Di mana lokasi IKN?
Di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi Kucurkan Dana Rp650 Miliar untuk Infrastruktur Kalbar

Redaksi    Senin, September 04, 2023    Comment   

Presiden Jokowi Kucurkan Dana Rp650 Miliar untuk Infrastruktur Kalbar

Presiden Jokowi Kucurkan Dana Rp650 Miliar untuk Infrastruktur Kalbar.

KAPUAS HULU - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat akan menerima suntikan dana sebesar Rp650 miliar dari Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang selama ini terhambat akibat keterbatasan anggaran di daerah tersebut.

"Kebijakan Presiden bertujuan untuk mengatasi kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Kapuas Hulu yang seringkali kekurangan dana," ungkap Basuki Hadimuljono dalam kunjungan kerjanya di Kapuas Hulu Kalimantan Barat pada Minggu (3/9).

Menurut Basuki, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan Indonesia dari daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Inpres sebagai upaya untuk memperbaiki jalan dan jembatan di provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia, dengan total anggaran mencapai Rp14,6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.

Basuki juga menegaskan bahwa pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Kementerian PUPR guna memastikan tercapainya pembangunan infrastruktur yang berkualitas di daerah-daerah tersebut.

Selain dana Inpres, Kementerian PUPR juga telah menganggarkan sekitar Rp1,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat pada tahun 2023, termasuk proyek-proyek peningkatan jalan paralel perbatasan dan jalan paralel Kalimantan.

Beberapa proyek yang saat ini sedang dikerjakan di Kabupaten Kapuas Hulu meliputi peningkatan akses jalan Nanga Erak Kapuas Hulu Kalbar-Batas Kaltim dan pembangunan jalan paralel perbatasan yang akan menghubungkan berbagai wilayah Kalimantan Barat seperti Aruk, Entikong, Nanga Badau, dan semua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat.

"Presiden telah memerintahkan agar semua proyek ini selesai pada tahun 2024," tambah Basuki.

Basuki juga menjelaskan bahwa program Kementerian PUPR tidak hanya berfokus pada proyek infrastruktur besar, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas berbasis masyarakat, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan gedung sekolah, penyediaan sanitasi dan air bersih, serta renovasi rumah betang dan perkuatan tebing-tebing sungai.

"Kabupaten Kapuas Hulu menerima alokasi anggaran APBN yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur, dan dengan adanya dukungan Inpres, ini juga merupakan hasil dari usulan Anggaran DPR RI, khususnya dari Komisi V," pungkas Basuki.

(Tim Liputan)

Menteri PUPR Resmikan Jembatan Gantung Megah di Perbatasan Kalbar-Kaltim

Redaksi    Senin, September 04, 2023    Comment   

Menteri PUPR Resmikan Jembatan Gantung Megah di Perbatasan Kalbar-Kaltim

Menteri PUPR Resmikan Jembatan Gantung Megah di Perbatasan Kalbar-Kaltim.

KAPUAS HULU - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono secara resmi meresmikan sebuah jembatan gantung di Sepan Desa Kereho, Kecamatan Putussibau Selatan, yang terletak di daerah perbatasan antara Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

"Mudah-mudahan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan jembatan gantung ini dalam kehidupan sehari-hari mereka dan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Desa Kereho, Putussibau Selatan, Kapuas Hulu, pada hari Minggu.

Beliau menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah salah satu program Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk membangun seluruh wilayah, termasuk wilayah terpencil, dengan fokus pada fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti jembatan gantung yang baru saja diresmikan di Desa Kereho, Kabupaten Kapuas Hulu.

Jembatan gantung ini memiliki panjang sekitar 120 meter dan lebar 1,80 meter, dengan biaya pembangunan sekitar Rp13 miliar yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.

Menteri PUPR berharap bahwa masyarakat akan dapat memanfaatkan jembatan gantung ini dengan baik untuk membuka akses ke wilayah pedalaman.

"Jembatan ini merupakan usulan dari Ketua Komisi V DPR untuk membantu masyarakat di Desa Kereho yang merupakan salah satu wilayah pedalaman di Kalimantan Barat," ucap Menteri Basuki.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan bahwa pembangunan jembatan gantung di Desa Kereho adalah bukti nyata dari perhatian pemerintah dalam upaya memajukan infrastruktur di wilayah pedalaman.

"Jembatan gantung Sepan Kereho berada di salah satu wilayah pedalaman paling terpencil di Kalimantan Barat, dan kita harus bersyukur serta berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat," kata Lasarus.

Ia melanjutkan bahwa perhatian dari Kementerian PUPR sangat membantu dalam pembangunan di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan anggaran.

Lasarus juga menekankan bahwa di Kapuas Hulu, terdapat beberapa jembatan lain yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, termasuk jembatan gantung di Desa Nanga Nyabau.

"Kami berharap pembangunan akan terus berkelanjutan, dan kami juga mengusulkan pembangunan jembatan gantung di Nanga Nyabau," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat yang telah disalurkan melalui Kementerian PUPR.

Dia menjelaskan bahwa sebelum adanya jalan dan jembatan, satu-satunya sarana transportasi adalah melalui sungai dengan biaya yang cukup tinggi. Dengan adanya akses jalan yang telah dibangun, ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam situasi darurat ketika ada warga yang sakit, dan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kami, atas nama masyarakat, ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama kepada Menteri PUPR dan Ketua Komisi V DPR RI," ungkap Fransiskus.

(Tim Liputan)