Israel dan Lebanon Sepakat Gencatan Senjata 10 Hari, Dunia Taruh Harapan Baru

Ria Sartika    Jumat, April 17, 2026    Comment   

Israel dan Lebanon Sepakat Gencatan Senjata 10 Hari, Dunia Taruh Harapan Baru

Israel dan Lebanon sepakat gencatan senjata 10 hari sebagai langkah awal menuju perdamaian dan meredakan konflik yang telah berlangsung beberapa pekan terakhir.

Ketegangan antara Israel dan Lebanon akhirnya menunjukkan tanda mereda setelah kedua pihak sepakat untuk memulai gencatan senjata sementara selama 10 hari. Kesepakatan ini menjadi sorotan dunia karena diharapkan bisa membuka jalan menuju perdamaian yang lebih permanen di kawasan Timur Tengah.

Kabar mengenai gencatan senjata ini diumumkan pada Kamis, (16/4/2026), setelah adanya komunikasi intensif antara para pemimpin dari kedua negara. Kesepakatan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Kamis malam waktu setempat dan akan berlangsung selama 10 hari ke depan.

Langkah ini dinilai sebagai upaya penting untuk menghentikan eskalasi konflik yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Dalam periode tersebut, serangan lintas perbatasan terus terjadi dan menyebabkan kerusakan besar di sejumlah wilayah, serta menimbulkan kekhawatiran internasional.

Gencatan senjata sementara ini juga diharapkan memberikan ruang bagi kedua pihak untuk melakukan pembicaraan lanjutan. Banyak pihak menilai bahwa jeda selama 10 hari ini bisa menjadi kesempatan strategis untuk meredakan ketegangan dan membangun komunikasi yang lebih konstruktif.

Selain itu, kesepakatan ini turut membuka peluang bagi pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak konflik. Selama beberapa minggu terakhir, banyak warga sipil di wilayah perbatasan mengalami kesulitan akibat serangan dan kerusakan infrastruktur.

Dalam pernyataan yang disampaikan setelah kesepakatan dicapai, disebutkan bahwa kedua pihak berkomitmen untuk menahan diri dari serangan selama masa gencatan berlangsung. Meski begitu, sejumlah pihak tetap mengingatkan bahwa situasi di lapangan masih sangat sensitif dan membutuhkan pengawasan ketat.

Tidak hanya itu, gencatan senjata ini juga disebut dapat diperpanjang jika kedua pihak sepakat dan melihat adanya perkembangan positif selama periode awal. Banyak pengamat menilai bahwa kelanjutan kesepakatan akan sangat bergantung pada kepatuhan masing-masing pihak terhadap aturan yang telah disepakati.

Di sisi lain, dunia internasional menyambut baik langkah ini. Banyak negara berharap kesepakatan ini bisa menjadi titik awal menuju stabilitas kawasan yang selama ini kerap dilanda konflik.

Beberapa analis menilai bahwa keberhasilan gencatan senjata ini tidak hanya penting bagi Israel dan Lebanon, tetapi juga bagi keamanan regional secara keseluruhan. Stabilitas di kawasan Timur Tengah dianggap memiliki dampak besar terhadap kondisi geopolitik global, termasuk sektor energi dan perdagangan internasional.

Meski demikian, tantangan ke depan masih cukup besar. Proses menuju perdamaian permanen biasanya memerlukan waktu panjang, negosiasi berulang, serta komitmen yang kuat dari semua pihak terlibat.

Untuk saat ini, perhatian dunia tertuju pada pelaksanaan gencatan senjata tersebut. Apabila berjalan lancar tanpa pelanggaran besar, peluang menuju kesepakatan damai jangka panjang akan semakin terbuka.

Gencatan senjata 10 hari ini pun menjadi secercah harapan baru di tengah situasi konflik yang selama ini memanas. Banyak pihak berharap momentum ini tidak terbuang dan benar-benar dimanfaatkan untuk menciptakan stabilitas yang lebih baik di kawasan tersebut.

Netanyahu dan Drama Dukungan untuk Demonstran Iran, Benarkah Bela Rakyat atau Ada Agenda Politik?

Ria Sartika    Senin, Januari 19, 2026    Comment   

Netanyahu dan Drama Dukungan untuk Demonstran Iran, Benarkah Bela Rakyat atau Ada Agenda Politik?

Reza Pahlavi (kedua dari kiri), putra sulung Mohammad Reza Pahlavi, Shah terakhir Iran, bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kanan), istrinya Sara Netanyahu (kedua dari kanan) dan Menteri Intelijen Israel Gila Gamliel (kiri), April 2023. [GETTY]

JAKARTA - Isu demonstrasi di Iran kembali menjadi sorotan dunia. Ribuan orang turun ke jalan, bentrokan terjadi, korban jiwa berjatuhan. Di tengah situasi panas itu, muncul dukungan terbuka dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sejumlah politisi Amerika Serikat, hingga tokoh-tokoh pro-Israel di Washington. 

Tapi pertanyaannya, apakah dukungan itu benar-benar demi rakyat Iran, atau justru sarat kepentingan politik tersembunyi?

Di media sosial, Netanyahu dan para pendukungnya ramai-ramai memuji para demonstran Iran. Kata-kata indah seperti kebebasan, keberanian, dan demokrasi terus digaungkan. Seolah-olah rakyat Iran membutuhkan validasi dari mereka. 

Beberapa anggota Kongres AS bahkan menulis pernyataan dukungan terbuka, mengklaim berdiri bersama rakyat Iran dalam perjuangan demokrasi.

Namun, banyak pengamat menilai narasi ini terdengar klise dan penuh kepura-puraan. Kalimat seperti “kami berdiri bersama rakyat Iran” sering kali dibaca sebagai kode halus untuk satu tujuan besar: perubahan rezim yang sejalan dengan kepentingan Israel dan Amerika Serikat.

Faktanya, bagi Netanyahu, gerakan protes di Iran bukan soal demokrasi. Itu lebih mirip alat politik. Iran yang benar-benar demokratis justru bisa menjadi ancaman serius bagi Israel. 

Negara yang bersatu, dipimpin oleh pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyatnya, kemungkinan besar akan bersikap tegas dan kritis terhadap kebijakan Israel.

Alih-alih mendukung demokrasi sejati, Israel justru dinilai lebih nyaman dengan negara-negara Timur Tengah yang dipimpin penguasa kuat dan otoriter. Pemimpin semacam ini dianggap lebih mudah ditekan, ditakuti, atau diajak bertransaksi politik. 

Negara demokratis? Itu cerita lain. Pemimpinnya tak bisa seenaknya tunduk pada tekanan asing.

Dalam konteks Iran, muncul pula dukungan terhadap kembalinya monarki melalui sosok Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang digulingkan pada 1979. 

Namun banyak orang Iran yang masih ingat betul bagaimana rezim Shah berkuasa dengan tangan besi, penuh korupsi dan kekerasan. 

Mengganti satu rezim represif dengan rezim lama yang sama brutalnya jelas bukan solusi demokrasi. Itu hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Ironisnya, baik jatuh atau bertahannya pemerintahan Iran saat ini, Israel tetap diuntungkan. Jika sistem ulama runtuh, Israel menang. 

Jika tetap berdiri, Iran akan keluar dalam kondisi lemah dan terpecah. Dalam skenario ini, korban jiwa rakyat Iran seakan tak lebih dari catatan statistik dalam permainan geopolitik.

Beberapa demonstran muda bahkan terdengar meneriakkan nama Pahlavi. Banyak yang menilai mereka terlalu muda untuk mengingat sejarah kelam monarki Iran. 

Bagi generasi yang hidup sebelum 1979, kembali ke sistem kerajaan sama saja kembali ke jalan buntu.

Di sisi lain, ketegangan makin rumit ketika mantan Presiden AS Donald Trump ikut angkat bicara. 

Ia melontarkan ancaman keras terhadap Iran, bahkan membuka kemungkinan serangan militer jika penindasan terhadap demonstran berlanjut. 

Meski ada suara di internal AS yang mengingatkan risiko serangan militer justru bisa menyatukan rakyat Iran di belakang pemerintah, ancaman itu tetap menciptakan ketakutan baru.

Sejarah menunjukkan, intervensi militer asing jarang membawa hasil sesuai harapan. Alih-alih mempercepat perubahan, langkah itu sering memicu nasionalisme dan memperkuat rezim yang sedang ditekan. Begitu konflik bersenjata dimulai, dampaknya sulit dikendalikan.

Sementara itu, pemerintah Iran sempat membuka peluang dialog dengan Amerika Serikat. Trump awalnya memberi sinyal positif, namun sikap itu cepat berubah. 

Jalur diplomasi kembali buntu, membuka risiko eskalasi yang lebih berbahaya.

Di luar Iran, tanda-tanda perpecahan juga terlihat. Sebuah insiden di Los Angeles memperlihatkan bentrokan antar kelompok oposisi Iran di pengasingan, dipicu simbol-simbol politik dan bendera Israel. 

Peristiwa ini memperkuat kekhawatiran bahwa konflik Iran tidak hanya soal pemerintah versus rakyat, tetapi juga soal perpecahan internal yang bisa dimanfaatkan pihak luar.

Beberapa analis menyebut strategi ini mirip dengan apa yang terjadi di Suriah: negara dipecah menjadi kelompok-kelompok etnis dan politik yang saling bermusuhan. 

Semakin terpecah, semakin lemah. Dan negara yang lemah akan lebih mudah dikendalikan.

Sayangnya, suara skeptis terhadap narasi besar ini masih jarang terdengar. Padahal, risiko terburuk justru bisa terjadi jika konflik Iran dibiarkan dikendalikan oleh agenda Netanyahu, Trump, dan tokoh-tokoh monarki lama.

Dunia memang terenyuh melihat penderitaan rakyat Iran. Namun di balik emosi itu, penting untuk melihat gambaran besar. Situasi bisa jauh lebih buruk jika kepentingan geopolitik menang atas kepentingan rakyat. 

Dan dalam permainan ini, yang paling sering menjadi korban adalah mereka yang suaranya paling jarang didengar: rakyat biasa.

Netanyahu Tolak Seruan Biden untuk Redakan Ketegangan di Gaza

Redaksi    Kamis, Mei 20, 2021    Comment   

Netanyahu Tolak Seruan Biden untuk Redakan Ketegangan di Gaza

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pengarahan kepada para duta besar untuk Israel, di pangkalan militer Hakirya, di Tel Aviv, Israel, Rabu,19 Mei 2021. (Foto: Sebastian Scheiner/Pool/AP)

BorneoTribun Internasional -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Rabu (19/5), menolak seruan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk “menurunkan secara signifikan” pengeboman terhadap militan Hamas di Jalur Gaza dan mengarah pada gencatan senjata bagi bentrokan yang telah berlangsung selama sepuluh hari.

Sebaliknya, Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia “bertekad untuk melanjutkan operasi ini sampai tujuannya tercapai.”

Netanyahu mengatakan dia “sangat menghargai dukungan dari presiden Amerika,” tetapi Israel akan terus maju “untuk mengembalikan ketenangan dan keamanan kepada warga Israel.”

Menurut pejabat kesehatan setempat, pada Rabu (19/5) malam, jumlah korban tewas mencapai 227 di Gaza, termasuk 64 anak-anak. Dua belas orang tewas di Israel.

Israel dan militan Hamas di Jalur Gaza baku serang pada Rabu (19/5), meskipun banyak upaya oleh pihak-pihak regional dan internasional untuk melakukan gencatan senjata, termasuk upaya Biden dalam percakapan keempatnya dengan Netanyahu sejak permusuhan pecah pekan lalu.

Gedung Putih menyatakan bahwa Biden mengatakan kepada pemimpin Israel “dia mengharapkan penurunan yang signifikan hari ini dan menuju gencatan senjata.”

Gedung Putih tidak bersedia mengatakan apa yang akan terjadi jika Israel melanjutkan serangan pembomannya terhadap Gaza.

“Pendekatan kami adalah memastikan bahwa kami melakukan ini secara diam-diam, intensif, dengan cara diplomatik,” kata Gedung Putih.

Pada Rabu (19/5), Pentagon melaporkan bahwa Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berbicara dengan mitranya dari Israel, Menteri Pertahanan Benny Gantz, untuk hari kedua berturut-turut.

Austin, sambil menegaskan hak Israel untuk membela diri, juga “mengungkapkan kembali keprihatinan yang mendalam atas hilangnya nyawa yang tidak berdosa,” menurut juru bicara Pentagon, John Kirby.

Sementara itu, kepada para diplomat asing, Netanyahu mengatakan, “kami saat ini sedang melakukan tindakan pencegahan sekuat mungkin.”

Pemimpin Israel itu menolak kritik terhadap kampanye udara Israel, dengan mengatakan pasukannya melakukan yang terbaik untuk menghindari korban sipil. Dia mengatakan pasukan Israel berusaha menggunakan “presisi yang tinggi” untuk menanggapi serangan, tetapi mereka tidak dapat mencegah semua kerusakan sebagai akibat samping.

Hamas mulai menembakkan serentetan roket ke Israel pada 10 Mei karena apa yang dikatakannya sebagai pelanggaran hak oleh Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem. Warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel dan 21 persen minoritas Arab di Israel melancarkan mogok umum pada hari Selasa sebagai aksi solidaritas dengan Hamas. [lt/em]

Oleh: VOA