Program MBG Kalbar Terus Dipacu
 |
| Pemprov Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura mempercepat Program Makan Bergizi Gratis melalui pembangunan dapur MBG atau SPPG, namun ketersediaan lahan berlegalitas masih menjadi tantangan. |
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kodam XII/Tanjungpura memperkuat sinergi untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama kerja sama ini adalah pembangunan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung distribusi makanan bergizi bagi anak-anak penerima manfaat.
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson mengatakan percepatan program masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan yang memiliki legalitas jelas. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura, Yusub Dody Sandra, di Pontianak, Rabu.
Menurut Harisson, dapur MBG merupakan infrastruktur penting untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar. Oleh karena itu, kesiapan lahan dengan status hukum yang jelas menjadi syarat utama agar pembangunan fasilitas dapat segera diproses.
Ia menjelaskan lahan yang dibutuhkan harus memiliki legalitas kuat, baik berupa sertifikat maupun hak milik. Jika lahan telah siap, pemerintah daerah dapat langsung mengusulkannya ke pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas SPPG sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis.
Namun demikian, pemerintah daerah mengakui ketersediaan lahan milik pemerintah di kawasan perkotaan Kalimantan Barat masih terbatas. Tidak semua lahan yang tersedia memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk pembangunan dapur umum program MBG.
Harisson menambahkan, pemerintah daerah kini aktif mendukung pelaksanaan program setelah sebelumnya belum terlibat penuh pada tahap awal implementasi. Koordinasi dengan gubernur dilakukan agar pemerintah daerah dapat berperan lebih maksimal dalam mendukung program tersebut.
Sementara itu, Kapendam XII/Tanjungpura Yusub Dody Sandra mengatakan TNI saat ini tengah melakukan pendataan serta kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Evaluasi tersebut mencakup proses produksi makanan, kesiapan dapur umum, hingga sistem pendukung operasional program. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menilai progres pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan.
Harisson juga menyampaikan bahwa implementasi program MBG di wilayah perkotaan relatif berjalan lancar. Namun di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, pengelolaan SPPG umumnya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pengawasan tenaga kesehatan.
Di daerah terpencil, pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dapur umum, sementara kualitas gizi makanan diawasi oleh tenaga kesehatan dan ahli gizi dari puskesmas setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan mutu makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap terjaga.
Selain meningkatkan pemenuhan gizi anak, Program Makan Bergizi Gratis juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Program ini membuka peluang kerja baru sekaligus memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan dapur umum.
Harisson menilai keterlibatan TNI melalui Kodam XII/Tanjungpura sangat penting, terutama dalam pendampingan lapangan. Kedisiplinan serta pengawasan teknis dari TNI dinilai mampu menjaga standar keamanan pangan sekaligus mencegah risiko seperti keracunan makanan.
Kata kunci utama: Program Makan Bergizi Gratis, Dapur MBG, SPPG.
