APPMBGI mengolah limbah dapur MBG menjadi bioavtur dan kompos untuk mendukung ekonomi sirkular, ketahanan pangan, dan energi nasional.

Jakarta — Upaya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diarahkan ke pengelolaan limbah yang lebih bernilai. Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia menegaskan komitmen membangun sistem dapur berbasis zero waste dengan mengolah sisa produksi menjadi kompos dan bioavtur.

Ketua Umum Abdul Rivai Ras menyampaikan bahwa pendekatan ini menjadi bagian penting dari keberlanjutan program nasional tersebut. Fokus tidak hanya pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memastikan limbah dapur tidak menjadi beban lingkungan maupun anggaran negara.

Abdul Rivai Ras menilai Program MBG sebagai investasi jangka panjang untuk generasi masa depan. Karena itu, setiap dapur MBG diarahkan menjadi unit produktif yang mampu menghasilkan nilai tambah dari sisa produksi.

Dengan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah, potensi limbah yang dihasilkan dinilai cukup besar. Dua jenis limbah utama yang menjadi perhatian adalah minyak jelantah dan sampah organik dari bahan makanan.

Minyak jelantah akan dikumpulkan secara terstruktur untuk kemudian diolah menjadi bioavtur, bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, sisa bahan makanan akan dimanfaatkan sebagai kompos yang dapat mendukung sektor pertanian.

Langkah ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular dinilai mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi beban pengelolaan sampah, serta memberdayakan pelaku UMKM di sekitar dapur MBG.

Dalam implementasinya, APPMBGI menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan PT Pertamina (Persero), guna memastikan proses pengolahan limbah memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kelestarian lingkungan.

Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa pengelolaan limbah bukan program sementara, melainkan bagian dari ekosistem jangka panjang MBG. Model ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus ketahanan energi nasional.

Transformasi limbah dapur menjadi energi dan pupuk disebut sebagai langkah strategis yang menghubungkan sektor pangan, lingkungan, dan energi dalam satu sistem terpadu.

FAQ

1. Apa itu Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk masyarakat, khususnya pelajar, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Apa peran APPMBGI dalam program ini?
APPMBGI bertanggung jawab dalam pengelolaan dapur MBG, termasuk inovasi pengolahan limbah agar lebih berkelanjutan.

3. Limbah apa saja yang diolah dalam program ini?
Minyak jelantah diolah menjadi bioavtur, sedangkan sampah organik dijadikan kompos.

4. Apa manfaat pengolahan limbah ini?
Mengurangi pencemaran lingkungan, menciptakan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mendukung energi alternatif.

5. Siapa saja yang terlibat dalam kolaborasi ini?
Selain APPMBGI, terdapat kementerian terkait dan PT Pertamina (Persero) dalam pengembangan teknologi dan standar pengolahan.

Lapas Narkotika Samarinda membangun dapur khusus program MBG dan melibatkan warga binaan dalam pelatihan pangan serta pengembangan peternakan dan pertanian.

SAMARINDA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Samarinda, Kalimantan Timur, mulai mengembangkan fasilitas dapur khusus sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembangunan fasilitas ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan peran warga binaan dalam kegiatan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Samarinda, Puang Dirham, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program prioritas pemerintah melalui penyediaan sarana produksi makanan bergizi.

Menurutnya, pembangunan dapur tersebut dirancang untuk membantu kebutuhan distribusi makanan bagi kelompok sasaran program MBG di wilayah sekitar Samarinda. Selain itu, warga binaan juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar mampu memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Dalam pelaksanaannya, warga binaan pemasyarakatan (WBP) akan dilatih sebagai penjamah makanan dengan standar kesehatan yang ketat. Pelatihan ini dilakukan secara intensif dan melibatkan pendampingan dari instansi kesehatan setempat.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan kualitas makanan yang dihasilkan tetap memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

Selain pelatihan teknis, pihak lapas juga tengah mempelajari skema kerja sama dengan sejumlah pihak eksternal guna memperkuat pelaksanaan program ini.

Pemetaan Penerima MBG Masih Dievaluasi

Untuk memastikan distribusi makanan tepat sasaran, pihak lapas saat ini masih melakukan evaluasi terhadap titik-titik penerima manfaat program MBG.

Evaluasi ini dilakukan agar alokasi bantuan gizi dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di wilayah sekitar lapas.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pengelolaan ekosistem pangan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kembangkan Peternakan Dan Budidaya Pangan

Tidak hanya membangun dapur, pihak lapas juga merancang pengembangan sektor produksi bahan pangan di lingkungan internal.

Beberapa rencana yang sedang dipersiapkan antara lain pembangunan peternakan ayam petelur, pengembangan tanaman pangan, serta budidaya ikan air tawar.

Langkah ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan bahan baku makanan secara mandiri, sekaligus meningkatkan keterampilan warga binaan.

Selain itu, fasilitas rumah kaca atau green house yang telah tersedia juga dioptimalkan untuk mendukung produksi bahan pangan harian.

Pembinaan Berbasis Produktivitas Sosial

Program pengembangan dapur MBG di lingkungan lapas tidak hanya berorientasi pada keamanan lembaga, tetapi juga menitikberatkan pada kontribusi sosial kepada masyarakat.

Melalui kegiatan produksi pangan, warga binaan diharapkan memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara positif dan memperoleh keterampilan yang bermanfaat setelah menjalani masa pembinaan.

Pihak lapas menyebutkan bahwa seluruh jajaran petugas telah menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, termasuk melalui berbagai inovasi pembinaan berbasis kemandirian.

FAQ

1. Apa tujuan pembangunan dapur MBG di Lapas Samarinda?
Tujuannya untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis sekaligus memberikan pelatihan keterampilan bagi warga binaan.

2. Siapa yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG?
Warga binaan pemasyarakatan dilibatkan sebagai tenaga pengolah makanan setelah mengikuti pelatihan khusus.

3. Apakah warga binaan mendapatkan pelatihan khusus?
Ya, mereka akan mengikuti pelatihan penanganan makanan sesuai standar kesehatan yang didampingi tenaga kesehatan.

4. Selain dapur, program apa lagi yang dikembangkan?
Lapas juga merencanakan peternakan ayam petelur, budidaya ikan air tawar, serta penanaman tanaman pangan.

5. Siapa sasaran penerima makanan dari dapur MBG ini?
Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program MBG di wilayah sekitar Samarinda.

Dapur MBG Polres Penajam Paser Utara kini gunakan IPAL standar BGN untuk memastikan pengolahan limbah lebih bersih, aman, dan ramah lingkungan sesuai aturan terbaru.

Penajam Paser Utara – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kini menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang telah disesuaikan dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN). Sistem tersebut mulai diterapkan sebagai upaya memperketat pengelolaan limbah sekaligus menjaga kualitas lingkungan.

Wakil Kepala Polres Penajam Paser Utara, Komisaris Polisi Awan Kurnianto, mengatakan IPAL yang digunakan merupakan sistem lengkap yang didatangkan dari Jakarta dan dirancang khusus sesuai ketentuan BGN.

“IPAL ini sudah menggunakan teknologi lengkap sesuai standar Badan Gizi Nasional,” kata Awan, Minggu.

Dilengkapi Aerator dan Zat Pengurai Limbah

Sistem IPAL tersebut dilengkapi mesin aerator yang berfungsi menghasilkan gelembung udara untuk mempercepat proses penguraian limbah. Selain itu, digunakan pula zat khusus yang membantu memecah kandungan limbah agar air yang dihasilkan lebih bersih.

Sebagai indikator sederhana, dilakukan uji biologis dengan menempatkan ikan pada bak penampungan akhir. Jika ikan dapat bertahan hidup, maka air hasil olahan dinilai telah aman bagi lingkungan.

Sampel Diuji Labkesda Kaltim

Untuk memastikan standar terpenuhi, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kalimantan Timur telah mengambil sampel air dari instalasi tersebut. Hasil pengujian akan menjadi dasar evaluasi, termasuk dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Hasil tersebut juga akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari proses supervisi sebelum operasional dapur kembali berjalan normal.

Sempat Dihentikan Karena Standar IPAL

Sebelumnya, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Penajam sempat dihentikan sementara. Penghentian dilakukan karena sistem IPAL yang digunakan belum memenuhi standar terbaru yang kini diperketat oleh BGN.

Setelah dilakukan penyesuaian dan evaluasi, dapur MBG kini kembali mengarah pada pemenuhan standar yang ditetapkan.

Layani Ribuan Pelajar

Dapur MBG Polres Penajam Paser Utara saat ini melayani sedikitnya 1.189 peserta didik di wilayah Kecamatan Penajam. Para penerima manfaat berasal dari SD Negeri 008, SMP Negeri 21, dan SMA Negeri 8.

Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk memastikan program pemenuhan gizi tersebut tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga aman bagi lingkungan sekitar.

“Kami berupaya agar pengelolaan limbah di dapur MBG benar-benar bersih dan tidak mencemari lingkungan,” ujar Awan.

Pemprov Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura mempercepat Program Makan Bergizi Gratis melalui pembangunan dapur MBG atau SPPG, namun ketersediaan lahan berlegalitas masih menjadi tantangan.

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kodam XII/Tanjungpura memperkuat sinergi untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama kerja sama ini adalah pembangunan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung distribusi makanan bergizi bagi anak-anak penerima manfaat.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson mengatakan percepatan program masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan yang memiliki legalitas jelas. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura, Yusub Dody Sandra, di Pontianak, Rabu.

Menurut Harisson, dapur MBG merupakan infrastruktur penting untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar. Oleh karena itu, kesiapan lahan dengan status hukum yang jelas menjadi syarat utama agar pembangunan fasilitas dapat segera diproses.

Ia menjelaskan lahan yang dibutuhkan harus memiliki legalitas kuat, baik berupa sertifikat maupun hak milik. Jika lahan telah siap, pemerintah daerah dapat langsung mengusulkannya ke pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas SPPG sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis.

Namun demikian, pemerintah daerah mengakui ketersediaan lahan milik pemerintah di kawasan perkotaan Kalimantan Barat masih terbatas. Tidak semua lahan yang tersedia memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk pembangunan dapur umum program MBG.

Harisson menambahkan, pemerintah daerah kini aktif mendukung pelaksanaan program setelah sebelumnya belum terlibat penuh pada tahap awal implementasi. Koordinasi dengan gubernur dilakukan agar pemerintah daerah dapat berperan lebih maksimal dalam mendukung program tersebut.

Sementara itu, Kapendam XII/Tanjungpura Yusub Dody Sandra mengatakan TNI saat ini tengah melakukan pendataan serta kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

Evaluasi tersebut mencakup proses produksi makanan, kesiapan dapur umum, hingga sistem pendukung operasional program. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menilai progres pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan.

Harisson juga menyampaikan bahwa implementasi program MBG di wilayah perkotaan relatif berjalan lancar. Namun di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, pengelolaan SPPG umumnya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pengawasan tenaga kesehatan.

Di daerah terpencil, pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dapur umum, sementara kualitas gizi makanan diawasi oleh tenaga kesehatan dan ahli gizi dari puskesmas setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan mutu makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap terjaga.

Selain meningkatkan pemenuhan gizi anak, Program Makan Bergizi Gratis juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Program ini membuka peluang kerja baru sekaligus memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan dapur umum.

Harisson menilai keterlibatan TNI melalui Kodam XII/Tanjungpura sangat penting, terutama dalam pendampingan lapangan. Kedisiplinan serta pengawasan teknis dari TNI dinilai mampu menjaga standar keamanan pangan sekaligus mencegah risiko seperti keracunan makanan.

Kata kunci utama: Program Makan Bergizi Gratis, Dapur MBG, SPPG.

KAYONG UTARA -- Tiga sekolah dasar di Desa Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, sempat menolak menu Makan Bergizi Gratis yang dikirim dari dapur MBG Blue Ransel di Sukamaju pada Rabu 25 Februari 2026. Penolakan terjadi karena menu dinilai tidak sesuai jumlah hari dan nilai anggaran, serta memicu polemik setelah salah satu isinya berupa sepotong buah naga.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sejatinya dirancang untuk membantu pemenuhan gizi siswa sekolah dasar. Namun di Teluk Batang, menu yang diterima siswa justru menjadi sorotan orang tua dan pihak sekolah. Dalam unggahan media sosial yang viral, disebutkan paket makanan untuk dua hari hanya berisi sepotong buah naga, roti, tiga kurma, dan telur dengan total nilai Rp12.400. Padahal, informasi yang beredar sebelumnya menyebut alokasi anggaran mencapai Rp10.000 per anak per hari.

Menu tersebut berasal dari dapur MBG bernama Blue Ransel yang berlokasi di Sukamaju, Desa Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan keterangan sejumlah guru, tiga sekolah yang sempat mengembalikan paket makanan adalah SDN 05 Teluk Batang, SDN 11 Teluk Batang, dan SDN 12 Teluk Batang.

Salah seorang guru berinisial AP mengungkapkan bahwa paket yang diklaim untuk tiga hari, Senin hingga Rabu, dianggap tidak layak dan tidak proporsional. Untuk dua hari awal, siswa menerima satu bungkus susu, satu bungkus kacang polong, dua butir telur, dan roti tawar. Sementara pada hari berikutnya, menu berisi sepotong buah naga, dua telur, tiga butir kurma, serta roti.

Menurut pihak sekolah, persoalan utama bukan pada jenis buah naga itu sendiri, melainkan pada ketidaksesuaian porsi dan transparansi anggaran. Buah naga dinilai bukan konsumsi umum sebagian besar siswa di wilayah tersebut, dan penyajiannya hanya dalam bentuk sepotong kecil menimbulkan pertanyaan tentang standar gizi serta perhitungan biaya.

Kritik juga datang dari orang tua siswa yang menilai program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar mengutamakan kualitas dan kecukupan nutrisi. Mereka berharap pemerintah daerah dan pengelola dapur MBG melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak ada lagi menu yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan anak sekolah.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa program bantuan pangan untuk siswa memerlukan pengawasan ketat, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan, hingga distribusi. Transparansi anggaran dan keterlibatan sekolah dalam evaluasi dinilai penting agar tujuan peningkatan gizi anak benar-benar tercapai.

Polemik di Teluk Batang kini menjadi perhatian publik, terutama terkait standar menu MBG di daerah. Masyarakat berharap perbaikan segera dilakukan demi kepentingan siswa yang menjadi penerima manfaat utama program tersebut.

Tiga SD di Teluk Batang Kayong Utara menolak menu Makan Bergizi Gratis dari dapur MBG Sukamaju karena dinilai tidak sesuai porsi dan anggaran. Polemik buah naga viral di media sosial.

FAQ

Apa itu program Makan Bergizi Gratis MBG
Program bantuan makanan untuk siswa sekolah guna mendukung pemenuhan gizi harian anak.

Mengapa menu MBG di Teluk Batang ditolak
Karena dinilai tidak sesuai dengan jumlah hari distribusi, porsi dianggap kurang, dan ada ketidaksesuaian dengan informasi anggaran per hari.

Sekolah mana saja yang menolak menu tersebut
SDN 05 Teluk Batang, SDN 11 Teluk Batang, dan SDN 12 Teluk Batang.

Apa isi menu yang dipermasalahkan
Sepotong buah naga, telur, kurma, susu, kacang polong, dan roti untuk pembagian dua hingga tiga hari.

Apa harapan orang tua dan sekolah
Adanya evaluasi, transparansi anggaran, serta peningkatan kualitas dan kecukupan gizi dalam program MBG.

Foto banyaknya korban keracunan menu MBG sampai dirawat di halaman Puskesmas Marau Ketapang. (Borneotribun/Muzahidin)

Ketapang (Borneo Tribun) - Sampai hari Jumat sore ini (06/02/2026), jumlah murid, guru bahkan pengelola dapur yang alami dugaan keracunan imbas mengkonsumsi menu Makan Bergisi Gratis (MBG) di kecamatan Marau sudah sebanyak 370 orang. 

Keracunan massal yang terjadi pada Kamis semalam itu berujung tindakan pemecatan dan pemberhentian sementara operasional dapur MBG yang dikelola yayasan Surya Gizi Lestari (SGL). 

Kepala Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Ketapang, Boby Nur Haliandi menyatakan, hal ini sebgai konsekuensi serta atensi khusus penegakan disiplin.

"Kejadian ini menjadi peringatan serius agar pengawasan diperketat dan kualitas tetap terjaga," kata Boby, Jumat sore (06/02/2026) kepada Wartawan di Ketapang. 

Ia menegaskan, dalam pengelolaan dapur MBG, tiga komponen penting memegang peran krusial dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan, yakni kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan dapur.

SPPI menekankan pentingnya peningkatan kualitas secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan. Selain itu, sarana prasarana dapur serta sistem manajemen. 

"Ketiganya dinilai memegang peran krusial dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan. Bahan baku pangan harus benar-benar diperhatikan dan diawasi ketat sejak awal," katanya.

Ia mengatakan, terhitung sejak Jumat ini (06/02/2026), operasional dapur tersebut juga ditutup sementara waktu hingga proses evaluasi dan perbaikan selesai dilakukan.

Ke depan, SPPI menekankan pentingnya peningkatan kualitas secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BGN Region Kalimantan Barat, Agus Kurniawi mengkonfirmasi penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG tersebut. 

"SPPG tersebut kami hentikan sementara operasionalnya hingga hasil pemeriksaan laboratorium dan uji sampel makanan keluar," katanya, Kamis (05/02/2026).

Dapur MBG ini berlokasi di desa Riam Batu Gading kecamatan Marau kabupaten Ketapang telah beroperasi sejak 29 September 2025 dan melayani sebanyak 1.859 penerima manfaat dikelola dibawah yayasan Surya Gizi Lestari (SGL). 

Penulis: Muzahidin.