Rencana Demo, HAMAS Tuntut Manajer PLTU Ketapang Dicopot. (Gambar ilustrasi)

Ketapang (Borneo Tribun) - Kasus seringnya kecelakaan kerja yang menimpa beberapa orang karyawan kontraktor PLTU Sukabangun Ketapang berbuntut rencana demo.

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Aksi Mahasiswa  (HAMAS) Indonesia berencana melakukan demonstrasi ke PLTU Sukabangun untuk menuntut keadilan atas kecelakaan kerja tragis dalam 2 tahun ini berulang.

Dalam siaran pers tertanggal 23 Januari 2026, HAMAS Indonesia menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas insiden jatuhnya empat pekerja dari cerobong pembuangan setinggi sekitar 50 meter. 

"Kami memandang kejadian ini perlu diusut secara menyeluruh, transparan, dan independen untuk memastikan ada tidaknya unsur kelalaian dalam penerapan K3," kata Ryansah, dalam pernyataan resminya yang diterima Borneo Tribun, Senin (26/01/2025).

Koordinator aksi tersebut menilai insiden tersebut patut didalami lebih lanjut karena diduga berkaitan dengan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja PLTU Ketapang.

Organisasi tersebut juga menyoroti belum adanya penjelasan terbuka dari pihak manajemen PT PLN Nusantara Power Services maupun pengelola PLTU Ketapang kepada publik dan keluarga korban.

Menurut HAMAS Indonesia, PT PLN (Persero) sebagai induk usaha diminta turut bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di anak perusahaannya.

"Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama, terlebih di lingkungan Badan Usaha Milik Negara," lanjut pernyataan itu.

Sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik, HAMAS Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa pada selasa 27 Januari 2026 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Mabes Polri dan PT PLN Nusantara Power Services.

Ryansyah mengatakan aksi tersebut bertujuan mendorong penegakan hukum dan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen perusahaan.

"Kami menuntut adanya investigasi independen serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang dinilai lalai dalam menjamin keselamatan kerja," kata Ryansyah dalam keterangannya.

Dalam pernyataan sikapnya, HAMAS Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain pembentukan tim khusus independen oleh Mabes Polri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian ESDM untuk mengusut tuntas kecelakaan kerja di PLTU Ketapang.

HAMAS Indonesia juga mendesak pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT PLN Nusantara Power Services dan Manajer PLTU Ketapang, serta evaluasi total terhadap kinerja jajaran direksi dan manajemen setempat.

Selain itu, mereka meminta pencopotan Direktur Utama PT PLN Nusantara Power Services Jakfar Sadiq dan Manajer PLTU Ketapang Zais Ariyono, serta penghentian sementara seluruh aktivitas operasional PLTU Ketapang hingga terdapat kepastian hukum dan hasil investigasi yang terbuka kepada publik.

HAMAS Indonesia juga menuntut pertanggungjawaban korporasi PT PLN (Persero) sebagai induk usaha atas dugaan kelalaian sistemik yang terjadi di lingkungan anak perusahaannya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT PLN Nusantara Power Services dan manajemen PLTU Ketapang belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan rencana aksi tersebut.

Penulis: Muzahidin.

Para pengunjuk rasa berpartisipasi dalam demonstrasi untuk mendukung protes massal nasional di Iran terhadap pemerintah, di Berlin, Jerman, Minggu, 18 Januari 2026 [Ebrahim Noroozi/AP Photo]

Tehran, Iran - Situasi Iran masih dibayangi ketegangan serius. Ribuan nyawa melayang sejak gelombang protes besar-besaran meledak di berbagai kota. Namun hingga kini, satu pertanyaan besar masih menggantung: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian ribuan warga tersebut?

Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai aktor utama di balik kerusuhan. Di sisi lain, kelompok oposisi dan pemantau HAM justru menuduh aparat negara sebagai pelaku utama kekerasan. Narasi yang saling bertabrakan ini membuat publik dunia kebingungan.

Awal Mula Protes yang Berujung Tragedi

Aksi protes bermula pada 28 Desember, diawali oleh keluhan ekonomi para pedagang di pusat bisnis Teheran. Kenaikan harga dan tekanan ekonomi menjadi pemicu awal. Namun, dalam hitungan hari, protes berkembang menjadi luapan kemarahan nasional terhadap elite politik Iran.

Gelombang demonstrasi menyebar cepat, dari kota besar hingga wilayah kecil. Puncak kekerasan terjadi pada malam 8 dan 9 Januari, yang disebut sebagai periode paling mematikan selama rangkaian protes berlangsung.

Pengakuan Langka dari Pemimpin Tertinggi Iran

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, secara terbuka mengakui bahwa “beberapa ribu” warga Iran telah tewas sejak protes pecah. Pernyataan ini tergolong langka, mengingat Khamenei biasanya menghindari pembahasan angka korban dalam insiden serupa di masa lalu.

Menurut otoritas medis Iran, banyak korban tewas akibat tembakan di kepala dan dada dari jarak dekat, bahkan ada yang ditembak dari atap bangunan. Sebagian lainnya dilaporkan tewas akibat senjata tajam. Mayoritas korban disebut berusia muda, banyak di antaranya masih di kisaran usia 20-an tahun.

Pemadaman Internet dan Isolasi Informasi

Pada malam paling berdarah tersebut, pemerintah Iran memutus total akses internet dan jaringan komunikasi seluler. Warga bahkan tidak bisa menghubungi layanan darurat saat situasi genting.

Pemadaman internet berlangsung hampir dua pekan, membuat sekitar 90 juta penduduk Iran hidup dalam ketidakpastian. Hingga kini, sebagian layanan komunikasi seperti telepon lokal, SMS, dan panggilan internasional perlahan dipulihkan, meski akses internet masih terbatas melalui jaringan intranet lokal.

Akibat pemblokiran digital ini, dokumentasi video protes sangat minim. Hanya segelintir warga yang berhasil membagikan informasi ke luar negeri, baik melalui akses satelit maupun dengan meninggalkan Iran.

Versi Pemerintah Iran

Pemerintah Iran dengan tegas menyatakan bahwa kematian ribuan orang bukan disebabkan aparat negara. Mereka menuding kelompok bersenjata yang disebut sebagai teroris bayaran Amerika Serikat dan Israel sebagai pelaku utama.

Khamenei bahkan menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai penjahat karena secara terbuka ikut campur dalam situasi Iran. Aparat hukum Iran juga memperingatkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam kerusuhan akan dihukum cepat dan tanpa ampun.

Mahkamah Agung dan kejaksaan Iran membentuk tim khusus untuk mempercepat proses hukum terhadap para demonstran yang dituduh terlibat dalam aksi kekerasan.

Klaim dari Pemantau HAM dan Oposisi

Kelompok pemantau HAM di luar negeri justru menyampaikan angka korban yang jauh lebih besar. Lembaga Human Rights Activists News Agency yang berbasis di Amerika Serikat mencatat lebih dari 3.300 kematian terkonfirmasi, dengan ribuan lainnya masih dalam proses verifikasi.

Selain itu, lebih dari 2.000 orang dilaporkan mengalami luka serius, dan sekitar 24.000 warga ditangkap. Sumber lain menyebut jumlah korban tewas bisa mencapai 5.000 orang, termasuk ratusan aparat keamanan.

Wilayah barat laut Iran yang didominasi etnis Kurdi disebut sebagai daerah dengan korban terbanyak. Namun, angka-angka ini belum bisa diverifikasi secara independen.

Tuduhan Kontroversial soal Pemakaman Korban

Media asing juga melaporkan tuduhan bahwa keluarga korban dipaksa membayar “uang peluru” agar jenazah bisa dimakamkan, atau diminta menandatangani dokumen yang menyatakan korban adalah anggota milisi Basij, bukan demonstran. Pemerintah Iran membantah keras semua tuduhan tersebut.

Sikap Amerika Serikat dan Israel

Presiden AS Donald Trump secara terbuka mendorong rakyat Iran untuk terus turun ke jalan, bahkan menyebut bantuan sedang dalam perjalanan. Ia juga menyerukan diakhirinya kekuasaan Khamenei yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Pernyataan Trump dibalas tajam oleh jaksa Iran yang menyebut komentar tersebut sebagai omong kosong dan berjanji akan memberikan respons cepat dan tegas.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memilih diam. Namun laporan media Israel menyebut pemerintahnya sempat melarang pejabat memberikan komentar, setelah muncul klaim bahwa agen Israel aktif di Iran selama konflik berlangsung.

Masa Depan Iran Masih Penuh Tanda Tanya

Kini, protes di jalanan memang mereda, namun ketegangan belum sepenuhnya hilang. Aparat keamanan bersenjata lengkap masih berjaga di titik-titik strategis, termasuk pusat perdagangan Teheran.

Dengan narasi yang saling bertolak belakang, dunia internasional masih mencari kebenaran di balik tragedi ini. Yang pasti, luka sosial dan politik di Iran masih jauh dari sembuh, dan masa depan negara itu tetap diliputi ketidakpastian.

Tangisan seorang ibu pecah saat menjemput putranya di Markas Polda Jawa Tengah usai kericuhan demo pada Senin (1/9/2025). Dalam video yang beredar, sang ibu sempat memukul anaknya karena kesal ikut aksi rusuh, sebelum akhirnya memeluknya erat sambil bercucuran air mata. Momen haru ini langsung viral di media sosial dan menuai beragam komentar netizen.

Menurut keterangan kepolisian, sejumlah mahasiswa dan pemuda diamankan karena diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Semarang. "Kami amankan sementara untuk dimintai keterangan dan memastikan siapa yang memang terlibat, siapa yang tidak," ujar Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Satake Bayu, kepada wartawan. Ia menegaskan, proses hukum akan disesuaikan dengan tingkat keterlibatan masing-masing.

Video pertemuan ibu dan anak di halaman Polda Jateng sontak menyita perhatian publik. Beberapa akun media sosial menuliskan tanggapan menohok soal aksi nekat para remaja itu. Seorang pengguna TikTok dengan nama lunalulabye menulis, "Orang tua banting tulang cari duit malah tawuran. Kalo nganggur itu orang tua bantuin." Sementara akun codenotes2 menilai tindakan polisi berlebihan, "Jangan dimarahi bu anaknya. Itu bapak-bapak yang baju coklat itu saja bu pantes dimarahi. Ngapain ditangkap segala, kan bukan maling/koruptor."

Seorang ibu menangis sambil memeluk anaknya di halaman Polda Jateng usai demo rusuh.

Komentar serupa datang dari akun christalmurray5 yang mengkritik orang tua. "Saya suka heran segitu banyak anak-anak yang ikut demo kenapa orang tua nya gak larang... anak saya aja meski sudah kerja tetap saya pantau terus. Kalau perlu off kalau keadaan gak kondusif," tulisnya. Netizen lain bernama bagusrespati82 menambahkan, "Parah kamu bikin ibu menangis. Senakal-nakalnya kamu jangan sampai membuat ibu mu menangis. Kalau sampai nangis, neraka tempatmu."

Ada pula yang menilai fenomena ini wajar karena usia remaja memang rawan ikut-ikutan. Akun lambe_kw1 menuliskan, "Biasanya anak-anak yang ikut kaya gini diajak temannya. Usia segini memang jiwa mudanya masih bergejolak. Bahkan ada yang ikut demo buat lucu-lucuan tanpa mikirin resikonya." Sedangkan sovanaa_shirl mengingatkan, "Beruntung kalian lahir di Indonesia. Kalau di negara lain macam Jerman, anak usia 14 tahun sudah bisa diadili sebagai orang dewasa, bahkan orang tua wajib bayar kerusakan."

Polda Jateng memastikan akan mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani para pemuda yang terlibat. Beberapa yang masih di bawah umur akan dipulangkan setelah diberi pembinaan dan peringatan keras. Sementara mereka yang terbukti melakukan tindakan anarkis bakal menjalani proses hukum lebih lanjut.

Momen air mata seorang ibu di Polda Jateng itu menjadi pengingat betapa mahalnya rasa tenang bagi orang tua. Polisi mengimbau masyarakat, terutama kalangan muda, untuk menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan tidak mudah terprovokasi. Perkembangan kasus demo rusuh di Semarang masih terus dipantau, dan pihak kepolisian menjanjikan keterbukaan informasi kepada publik.

Warga Geruduk Rumah Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Jakut, Mobil Hancur dan Patung Ironman Dibawa.

JAKARTA - Sejumlah warga menggeruduk rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu (30/8/2025). Dalam video yang viral di media sosial, warga tampak membawa patung Ironman, memasuki rumah Sahroni, dan bahkan menghancurkan mobil yang terparkir di halaman. Keramaian warga membuat situasi di sekitar rumah menjadi padat dan ramai.

Lurah Kebon Bawang, Suratno Widodo, membenarkan insiden tersebut. “Saya di lokasi, benar (warga menggeruduk rumah Sahroni). Ini saya lagi crowded,” ujar Suratno. Video yang beredar memperlihatkan warga berteriak-teriak dan bergerak di sepanjang jalanan rumah Sahroni, menimbulkan kerusakan di beberapa bagian rumah dan kendaraan.

Kejadian ini dipicu sorotan publik terhadap tunjangan DPR RI yang belakangan menuai kritik. Ahmad Sahroni, yang juga Sekretaris Fraksi Partai NasDem, menyatakan dukungannya terhadap evaluasi total tunjangan anggota DPR. “Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni. Ia menegaskan bahwa seluruh gaji dan tunjangan yang diterimanya selalu dikembalikan kepada masyarakat. “Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat, itu wajib. Meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat,” tambahnya.

Hingga Sabtu sore, situasi di sekitar rumah Sahroni masih ramai. Warga terlihat memenuhi area jalanan, sementara aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait langkah pengamanan. Kejadian ini menjadi perhatian publik karena menyoroti tuntutan transparansi tunjangan anggota DPR serta respons masyarakat terhadap isu tersebut.

View this post on Instagram

A post shared by BorneoTribun Terkini (@borneotribun)

Petugas Polresta Pontianak memulangkan pendemo yang diamankan usai aksi anarkis di depan DPRD Kalbar. (Dok. Foto Humas Polresta Pontianak)

PONTIANAK - Polresta Pontianak memulangkan 15 orang pendemo yang sebelumnya diamankan usai aksi unjuk rasa elemen mahasiswa berujung anarkis di depan Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Rabu sore (27/8/2025). Massa diamankan lantaran melakukan perusakan fasilitas umum, melempar batu, hingga melawan aparat saat pembubaran. Dari jumlah tersebut, sebagian besar di antaranya ternyata masih berstatus pelajar SMA/SMK.

Sebelum dipulangkan, seluruh pendemo terlebih dahulu didata identitasnya, diberikan makan, serta diwajibkan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi aksi serupa. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Suyono, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan langkah ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan, terutama bagi pelajar yang ikut dalam kericuhan.

“Kami tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi, namun harus dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan. Jangan sampai merusak fasilitas umum ataupun melawan aparat. Dari 15 orang yang kami amankan, sebagian masih pelajar. Maka sebelum dipulangkan, mereka kami data, diberi makan, dan membuat surat pernyataan. Harapannya ini jadi pelajaran agar tidak terulang lagi,” ujar Kapolresta Pontianak.

Pihak kepolisian menegaskan tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani unjuk rasa. Namun, bila aksi demonstrasi berubah menjadi tindak pidana dan merugikan masyarakat, polisi akan bertindak tegas. Polresta Pontianak juga mengingatkan bahwa unjuk rasa adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan tanpa mengganggu ketertiban umum.

Dengan pemulangan para pendemo ini, situasi di sekitar DPRD Kalbar kembali kondusif. Aparat terus melakukan patroli dan pengamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan susulan. Sejumlah pihak berharap peristiwa ini bisa menjadi pengingat bagi pelajar dan mahasiswa agar lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi tanpa mengarah ke tindakan anarkis.

Api membakar gedung DPRD Makassar saat aksi massa ricuh pada malam hari.

MAKASSAR - Gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terbakar saat aksi massa pecah pada Jumat (29/8/2025) malam. Peristiwa itu bikin panik karena di dalam gedung sedang berlangsung rapat paripurna yang dihadiri anggota dewan, Wali Kota Makassar Munafri “Appi” Arifuddin, wakil wali kota, hingga sekda.

Wakil Ketua II DPRD Makassar, Anwar Faruq, membenarkan kejadian mencekam itu. Menurutnya, massa awalnya masuk menduduki kantor DPRD, lalu membakar bagian gedung dan sejumlah kendaraan di halaman. “Massa menduduki kantor DPRD Kota Makassar malam ini, saat kami sedang rapat paripurna,” kata Anwar dalam keterangannya, dikutip dari detikSulsel.

Karena situasi makin panas, evakuasi pun dilakukan. Appi dan sejumlah pejabat Pemkot Makassar dilarikan keluar lewat pintu belakang menggunakan sepeda motor. “Pak Wali dan Bu Wali, Pak Sekda, dievakuasi lewat belakang dengan motor,” ucap Anwar. Ia memastikan semua berhasil diselamatkan. “Alhamdulillah kami semua selamat,” tambahnya.

Hingga kini belum jelas apa yang memicu massa nekat membakar gedung wakil rakyat tersebut. Polisi bersama TNI sudah turun tangan mengamankan lokasi. Area sekitar Jalan AP Pettarani kini dipasangi barikade dan dijaga ketat aparat. Belum ada keterangan soal jumlah kerugian maupun korban akibat peristiwa ini, namun situasi disebut mulai bisa dikendalikan.

PATI - Bupati Pati, Sudewo, menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri meski menghadapi gelombang protes besar dari masyarakat.

Pernyataan ini ia sampaikan setelah aksi unjuk rasa di Alun-Alun Pati, Rabu, 13 Agustus 2025, yang berakhir ricuh dan dibubarkan polisi.

Aksi tersebut diikuti ribuan warga, menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 250 persen. Sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 7 polisi.

Meski Didesak Ribuan Warga, Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur dan 34 Orang Terluka. (Gambar CNN)

Meski kebijakan itu sudah di batalkan dan Sudewo meminta maaf, warga tetap mendesak agar dirinya mundur dari jabatan.

Sudewo mengaku paham kemarahan warga dan menyebut kejadian ini jadi pelajaran untuk perbaikan ke depan. 

Ia menegaskan, dirinya terpilih secara sah, sehingga pemberhentian bupati harus sesuai prosedur resmi.

Sementara itu, DPRD Pati sudah membentuk pansus pemakzulan lewat hak angket.

Meski Didesak Ribuan Warga, Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur dan 34 Orang Terluka. (Gambar CNN)

Bupati pun mengajak masyarakat menjaga situasi kondusif dan menghindari provokasi, agar pemerintahan tetap berjalan lancar.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Suyono, S.I.K., S.H., M.H. (Sumber foto: Polresta Pontianak)

PONTIANAK — Suasana Kota Pontianak pagi ini terasa berbeda. Sekitar 300 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalbar Menggugat berkumpul di Rumah Betang Adat Dayak, Jalan Sutoyo pada Selasa (22/7/2025). 

Mereka bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan transmigrasi yang dinilai tidak adil bagi masyarakat lokal Kalimantan Barat.

Dengan penuh semangat, massa melakukan long march menuju tiga lokasi strategis: Kantor Gubernur Kalbar, Kantor DPRD Kalbar, dan Mapolda Kalbar, sambil membawa spanduk dan menyuarakan aspirasi secara damai.

Kenapa Transmigrasi Ditolak?

Menurut para peserta aksi, kebijakan transmigrasi saat ini tidak berpihak kepada masyarakat lokal. Banyak yang merasa tanah adat dan hak-hak masyarakat asli Kalbar makin terpinggirkan. Selain itu, muncul kekhawatiran akan konflik sosial serta dampak budaya yang dapat memecah keharmonisan lokal.

“Aksi ini bukan soal benci pendatang, tapi soal keberpihakan kebijakan. Kami ingin tanah dan budaya kami dihormati,” ungkap salah satu peserta aksi.

480 Personel Dikerahkan, Aksi Tetap Aman dan Damai

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Suyono, S.I.K., S.H., M.H. turun langsung memimpin pengamanan. (Foto Humas Polresta Pontianak)

Untuk memastikan aksi berjalan tertib, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Suyono, S.I.K., S.H., M.H. turun langsung memimpin pengamanan. Sebanyak 480 personel gabungan dari berbagai satuan dan instansi dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi ini.

“Kami pastikan pengamanan dilakukan secara maksimal dan humanis. Tapi kami juga tidak akan mentolerir tindakan anarkis atau pelanggaran hukum,” tegas Kapolresta.

Meski aksi melibatkan ratusan peserta dan melewati jalan utama, lalu lintas tetap terkendali. Personel dari satuan lalu lintas sigap mengatur arus kendaraan dan menghindari kemacetan. Masyarakat yang sedang beraktivitas pun tetap bisa melintas dengan aman.

Aksi damai berlangsung dengan tertib tanpa insiden. Koordinator aksi, Rendro Ronianus, menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat yang telah menjaga keamanan tanpa tindakan represif.

“Kami sangat berterima kasih karena aspirasi kami bisa tersampaikan dengan damai. Semua berjalan baik berkat dukungan dari aparat dan peserta aksi yang tertib,” katanya.

Ombudsman Selidiki Dugaan Intimidasi Polisi terhadap Demonstran di Belanda.

JAKARTA -- Ombudsman Nasional Belanda, Reinier van Zutphen, mengumumkan akan menyelidiki kasus kunjungan polisi ke rumah para demonstran. Van Zutphen ingin berdiskusi langsung dengan Kepala Kepolisian terkait hal ini. Menurutnya, kunjungan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. "Saya belum pernah melihat polisi datang ke rumah seseorang hanya untuk bertanya soal demonstrasi," ujarnya.

Polisi Datangi Rumah Demonstran di Amersfoort

Kasus ini mencuat setelah seorang wanita di Amersfoort didatangi dua polisi akhir pekan lalu. Wanita tersebut merekam percakapan dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam rekaman, salah satu polisi berkata, "Kami melihat bahwa Anda sering hadir dalam demonstrasi, dan kami ingin bertanya sedikit soal itu jika Anda tidak keberatan."

Wanita itu mengaku merasa terintimidasi, terutama ketika polisi membahas rencana kepindahannya ke rumah baru. "Itu memberi kesan bahwa saya diawasi melalui media sosial oleh polisi," katanya kepada media lokal, AD.

Ombudsman: "Apakah Ini Benar-benar Terjadi?"

Van Zutphen mengaku terkejut dengan kejadian ini. "Yang pertama kali terlintas di benak saya adalah: apakah ini benar-benar terjadi?" katanya. Sebagai mantan hakim pidana, ia merasa situasi ini seperti seorang tersangka yang sedang diinterogasi. "Kalau seseorang diberitahu bahwa mereka tidak harus menjawab pertanyaan, itu seperti ada dugaan kesalahan yang sedang diselidiki."

Menurutnya, kasus ini bisa berdampak buruk bagi kebebasan berpendapat dan berkumpul. "Jika seseorang mengalami hal seperti ini, bisa saja mereka takut untuk ikut demonstrasi lagi di kemudian hari. Ini disebut efek mencegah atau chilling effect," jelasnya.

Polisi Minta Maaf

Setelah mendapat kritik dari berbagai pihak, kepolisian Belanda akhirnya meminta maaf kepada wanita tersebut. Kepala Polisi Nasional, Janny Knol, menyatakan, "Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Kami tidak seharusnya menanyai seseorang tentang partisipasi mereka dalam demonstrasi atau pandangan politik mereka. Kami bukan polisi pemikiran."

Namun, pihak kepolisian tidak menjelaskan alasan di balik kunjungan tersebut dengan alasan privasi. "Apapun alasannya, cara ini tidak boleh digunakan untuk mendekati seseorang," tambah Knol.

Amnesty International dan XR Soroti Privasi Demonstran

Kelompok aktivis lingkungan, Extinction Rebellion (XR), menyebut bahwa polisi sering melakukan kunjungan serupa kepada para demonstran. XR bahkan telah mengajukan gugatan hukum terhadap kepolisian, menuntut agar praktik ini segera dihentikan.

Organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, juga telah lama mengkhawatirkan isu ini. Dalam laporan mereka tahun 2022, disebutkan bahwa beberapa orang melaporkan menerima kunjungan polisi setelah identitas mereka diperiksa saat demonstrasi.

Penyelidikan Ombudsman

Van Zutphen sebenarnya sudah menyoroti tekanan terhadap hak berdemonstrasi sejak tahun 2018. Ia menemukan bahwa dalam kasus demonstrasi bertema kontroversial, seperti protes terhadap pembangunan pusat pengungsi, polisi dan pemerintah daerah sering kali gagal melindungi hak demonstran.

Awal tahun ini, Ombudsman kembali melakukan penyelidikan lanjutan, dan kasus kunjungan polisi ke rumah demonstran akan menjadi bagian dari investigasi tersebut. "Kami ingin mengetahui dengan jelas mengapa hal ini terjadi dan apakah ada pelanggaran hak-hak dasar warga negara," tegasnya.

Kasus ini memicu perdebatan luas di Belanda tentang batasan wewenang kepolisian dan perlindungan hak-hak warga negara dalam berdemokrasi. Masyarakat kini menunggu hasil penyelidikan Ombudsman untuk melihat apakah ada tindakan lebih lanjut terhadap praktik kontroversial ini.

Demonstran pro-Palestina mengibarkan bendera Palestina di depan gerbang masuk Columbia University saat para aktivis pro-Palestina menggelar aksi perkemahan di dalam kampus tersebut di New York pada 22 April 2024. (Foto: AFP/Charly Triballeau)

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan akan melancarkan tindakan tegas terhadap pengunjuk rasa pro-Palestina di sejumlah kampus Amerika. 

Langkah ini dimulai dengan penangkapan Mahmoud Khalil, salah satu pemimpin demonstrasi di Columbia University, New York, yang Trump sebut sebagai “penangkapan pertama dari banyak yang akan datang.”

Khalil Ditangkap oleh Pejabat Imigrasi

Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa asal Suriah yang baru saja menyelesaikan gelar masternya di Columbia University, ditangkap oleh pejabat imigrasi AS pada akhir pekan lalu. 

Menurut catatan resmi, Khalil memegang kartu hijau AS dan menikah dengan seorang warga negara Amerika yang tengah hamil delapan bulan. 

Meski belum didakwa atas tindak pidana, pihak berwenang menyatakan bahwa penahanannya adalah bagian dari kebijakan Trump untuk melarang antisemitisme dan mencegah apa yang ia sebut sebagai "aktivitas pro-teroris" di universitas-universitas AS.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan bahwa tindakan ini diambil untuk menegakkan perintah Trump yang melarang segala bentuk antisemitisme di kampus, dengan koordinasi langsung dari Departemen Luar Negeri.

Trump: “Tidak Ada Tempat bagi Pendukung Terorisme”

Melalui unggahannya di Truth Social, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi mahasiswa yang ia anggap sebagai pendukung aksi terorisme.

"Jika Anda mendukung terorisme, termasuk pembantaian pria, perempuan, dan anak-anak yang tidak bersalah, Anda tidak diterima di sini," tulisnya.

Ia juga memperingatkan bahwa lebih banyak mahasiswa di Columbia dan universitas lain yang akan menghadapi konsekuensi serupa jika mereka terus terlibat dalam aksi protes yang ia sebut anti-Amerika dan anti-Semit.

Demonstrasi Pro-Palestina di Kampus AS

Setahun yang lalu, kampus-kampus di AS menjadi pusat demonstrasi besar-besaran terkait perang Israel-Hamas. 

Protes ini dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan penculikan 250 sandera di Israel selatan. 

Sebagai respons, Israel melancarkan serangan ke Gaza, yang menurut otoritas kesehatan di wilayah tersebut telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Demonstrasi pro-Palestina ini memicu kontroversi di kampus-kampus AS, dengan sebagian pihak menuduh para pengunjuk rasa menyebarkan antisemitisme. 

Beberapa protes bahkan berujung pada kekerasan dan bentrokan dengan kelompok pro-Israel. 

Meski begitu, sebagian besar demonstrasi mulai mereda saat tahun ajaran baru dimulai pada musim gugur lalu.

Kritik terhadap Kebijakan Trump

Keputusan Trump untuk menindak keras para demonstran pro-Palestina menuai kritik dari berbagai pihak. 

Maya Berry, Direktur Eksekutif Arab American Institute, menyatakan bahwa kebijakan ini berisiko membungkam kebebasan berbicara di AS.

"Menghubungkan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme adalah langkah berbahaya yang dapat merusak hak-hak sipil mahasiswa di Amerika," ujarnya ( Trump Sebut AS akan Deportasi Mahasiswa Pengunjuk Rasa Pro-Jihadis).

Selain itu, kelompok hak asasi manusia juga khawatir bahwa deportasi mahasiswa asing yang terlibat dalam aksi protes bisa menjadi preseden berbahaya bagi kebijakan imigrasi di masa depan.

Langkah Donald Trump untuk menindak keras mahasiswa yang terlibat dalam aksi pro-Palestina menunjukkan pendekatan keras pemerintahannya terhadap gerakan protes di kampus. 

Dengan penangkapan Mahmoud Khalil sebagai contoh pertama, banyak pihak kini menunggu apakah tindakan ini akan meluas ke kampus-kampus lain dan bagaimana dampaknya terhadap kebebasan akademik serta hak-hak mahasiswa di AS.

Oleh: VOA Indonesia | Editor: Yakop

Amanda (kiri) dan Aryo, pendemo yang mengaku rela ambil cuti demi ikut berunjuk rasa dalam aksi massa #IndonesiaGelap di Patung Kuda, pada Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Hafizh Sahadeva/VOA)

Mensesneg Janji Akan Pelajari Tuntutan

Kebijakan Efisiensi yang Menuai Kritik

Aksi Kreatif, Sindiran Pedas

Apa Selanjutnya?

Perwakilan pengunjuk rasa berorasi di depan ribuan massa dalam aksi massa bertagar #Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2025, untuk memprotes sejumlah kebijakan pemerintah. (Foto: Hafizh Sahadeva/VOA)

Protes di Surabaya: Kritik terhadap Kabinet

Gelombang Protes Masih Berlanjut

Mahasiswa dan aktivis berdemo dalam aksi massa Indonesia Gelap, untuk menolak kebijakan pemotongan anggaran di depan gedung DPRD Jawa Timur di Surabaya, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Juni Kriswanto/AFP)

Latar Belakang Aksi #IndonesiaGelap

Tuntutan dan Isu yang Diangkat

Demo di Berbagai Kota, Berlangsung Damai

Tak Ada Pejabat yang Temui Demonstran

Protes Kreatif, Poster-Poster Menggelitik

Pengamat: Pemerintah Harus Merespons dengan Baik

Aksi Serupa Terjadi di Amerika Serikat

Seorang pria membawa plakat saat unjuk rasa pro-Palestina, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Jakarta, 9 Juni 2024. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Pernyataan Tegas dari Ketua Pelaksana Aksi

Dukungan dan Kecaman dari Wakil Ketua MPR

Desakan kepada Pemerintah Indonesia

Demonstrasi Global: Paris, Baghdad, dan Sanaa

Pernyataan dari PM Israel

Analisis dari Pengamat Hubungan Internasional

Para pemuda terlibat dalam aksi duduk di depan gedung Universitas Sciences Po di Paris pada 26 April 2024, sebagai bentuk dukungan untuk warga Palestina di Gaza selama konflik antara Israel dan Hamas. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)