Berita BorneoTribun: Dinkes Kaltim hari ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner
Tampilkan postingan dengan label Dinkes Kaltim. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Dinkes Kaltim. Tampilkan semua postingan

Kamis, 16 April 2026

161 Ribu Warga Kaltim Manfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas

Sebanyak 161.511 warga Kaltim memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis di 188 puskesmas dengan tingkat kehadiran mencapai 92,28 persen.
Sebanyak 161.511 warga Kaltim memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis di 188 puskesmas dengan tingkat kehadiran mencapai 92,28 persen.

SAMARINDA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas pemerintah terus mendapat respons positif dari masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hingga saat ini, sebanyak 161.511 warga telah memanfaatkan layanan kesehatan tersebut yang tersebar di berbagai wilayah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menyampaikan bahwa layanan CKG kini sudah menjangkau seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya 188 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di 10 kabupaten/kota.

“Masyarakat Kaltim kini sudah menjangkau CKG pada semua pelayanan kesehatan, terutama 188 Puskesmas yang tersebar di 10 kabupaten/kota,” ujar Jaya di Samarinda, Kamis.

Tingkat Kehadiran Tinggi, Program Dinilai Efektif

Berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Kaltim, jumlah warga yang melakukan registrasi dalam program tersebut mencapai 175.025 orang. Dari jumlah itu, tingkat kehadiran peserta tercatat 92,28 persen.

Menurut Jaya, angka partisipasi yang tinggi ini menjadi indikator bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis berjalan efektif dan tepat sasaran.

Antusiasme masyarakat juga terlihat dari dominasi kelompok usia produktif yang memanfaatkan layanan ini.

Kelompok Usia 40–59 Tahun Jadi Peserta Terbanyak

Kelompok usia dewasa senior, yakni 40 hingga 59 tahun, menjadi partisipan tertinggi dalam program ini dengan jumlah 39.449 orang.

Sementara itu, kelompok usia dewasa muda 18–29 tahun juga menunjukkan minat besar dengan jumlah peserta mencapai 25.781 orang.

Pada kategori anak-anak, kelompok usia sekolah 7–12 tahun menjadi yang paling dominan dengan jumlah peserta 24.020 anak.

Tak kalah penting, kelompok lanjut usia atau lansia berumur di atas 60 tahun juga menunjukkan kesadaran kesehatan yang baik dengan total kunjungan mencapai 18.356 orang.

“Secara keseluruhan, kelompok anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun menyumbang sekitar 35 persen dari total kehadiran program tersebut,” terang Jaya.

Skrining Bayi Jadi Fokus Deteksi Dini

Selain melayani masyarakat umum, program CKG juga memberikan perhatian khusus pada kesehatan bayi baru lahir.

Tercatat sebanyak 3.471 bayi telah mendapatkan layanan deteksi dini melalui laboratorium kesehatan provinsi, khususnya melalui pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).

Jaya menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan pengiriman sampel pemeriksaan bayi.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan penyakit kongenital sejak dini sehingga langkah pencegahan medis dapat segera dilakukan.

“Pemeriksaan khusus bagi bayi tersebut bertujuan untuk menganalisis adanya penyakit kongenital sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan secara medis,” jelasnya.

Hasil Pemeriksaan Bisa Diakses Melalui Laboratorium Daerah

Untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses informasi kesehatan, hasil pemeriksaan dalam program CKG dapat diakses melalui Laboratorium Kesehatan Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, sekaligus memperkuat sistem deteksi dini penyakit di tingkat daerah.

Dengan capaian partisipasi yang tinggi, pemerintah daerah optimistis program ini akan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat di masa mendatang.

FAQ

Apa Itu Program Cek Kesehatan Gratis (CKG)?

Program CKG adalah layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah melalui puskesmas dan fasilitas kesehatan untuk mendeteksi penyakit sejak dini.

Berapa Jumlah Warga Kaltim Yang Mengikuti Program CKG?

Sebanyak 161.511 warga telah memanfaatkan layanan Program Cek Kesehatan Gratis di Kalimantan Timur.

Di Mana Program CKG Dilaksanakan?

Program ini dilaksanakan di 188 Puskesmas yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Apa Manfaat Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)?

SHK bertujuan mendeteksi gangguan hormon tiroid pada bayi sejak dini agar dapat segera ditangani secara medis.

Bagaimana Cara Mengakses Hasil Pemeriksaan?

Hasil pemeriksaan kesehatan dapat diakses melalui Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Minggu, 05 April 2026

Kolaborasi Dinkes Kaltim Dan Damkar Tingkatkan Penanganan Gigitan Ular

Dinkes Kaltim memperkuat kapasitas nakes tangani gigitan ular berbisa sesuai standar WHO, memastikan stok antivenom siap untuk seluruh rumah sakit. (Ilustrasi)
Dinkes Kaltim memperkuat kapasitas nakes tangani gigitan ular berbisa sesuai standar WHO, memastikan stok antivenom siap untuk seluruh rumah sakit. (Ilustrasi)

Dinkes Kaltim Perkuat Nakes Tangani Gigitan Ular, Terapkan Standar WHO

Samarinda — Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat kapasitas tenaga kesehatan (nakes) dan relawan dalam menangani kondisi darurat akibat gigitan ular berbisa. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi standar penatalaksanaan dari World Health Organization (WHO) agar penanganan pasien lebih cepat dan tepat.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, memastikan bahwa ketersediaan antivenom atau serum penawar racun ular saat ini dalam kondisi aman dan terjaga di tingkat provinsi.

“Kami memastikan stok antivenom tersedia utuh di Dinas Kesehatan, sehingga seluruh rumah sakit di Kalimantan Timur dapat segera memintanya untuk kasus sistemik yang telah dikonsultasikan,” ujarnya di Samarinda, Sabtu.

Kolaborasi Lintas Instansi dan Pakar Nasional

Penguatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda secara hybrid. Kegiatan tersebut juga menghadirkan pakar toksinologi klinis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yakni Tri Maharani.

Dalam kegiatan tersebut, turut dibahas studi kasus nyata dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie. Pada akhir Maret lalu, rumah sakit tersebut berhasil menangani pasien dengan gigitan ular neurotoksin berat hingga sembuh tanpa kecacatan.

Menurut Jaya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan standar medis yang tepat, mulai dari imobilisasi, menjaga jalan napas, hingga pemberian antivenom.

“Pasien bahkan bisa lepas dari ventilator hanya dalam dua hari, ini menunjukkan pentingnya penanganan sesuai prosedur,” jelasnya.

Jenis Antivenom dan Dukungan Pemerintah

Saat ini, wilayah Kaltim mengandalkan beberapa jenis antivenom spesifik seperti Polineuro Thailand, Polihemato Thailand, dan Seasnake Australia. Seluruh stok tersebut merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Ketersediaan ini menjadi bagian penting dalam sistem rujukan, sehingga pasien dengan kondisi serius bisa segera mendapatkan penanganan optimal tanpa keterlambatan.

Edukasi Masyarakat: Jangan Panik, Hindari Mitos

Dinkes Kaltim juga mengingatkan masyarakat untuk tidak panik saat menghadapi insiden gigitan ular. Penanganan awal yang benar justru sangat menentukan keselamatan korban.

Tri Maharani menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi pergerakan atau imobilisasi, karena racun menyebar melalui kelenjar getah bening, bukan melalui darah.

“Tindakan seperti mengikat terlalu kencang, menghisap luka, atau menyiram dengan air panas adalah mitos yang keliru dan sangat berbahaya,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera menuju fasilitas kesehatan terdekat, terutama jika muncul gejala seperti kelopak mata terasa berat, kesulitan menelan, hingga perdarahan pada gusi.

FAQ

1. Apa yang harus dilakukan saat digigit ular?
Segera lakukan imobilisasi (kurangi gerakan), tetap tenang, dan cepat menuju fasilitas kesehatan terdekat.

2. Apakah racun ular menyebar lewat darah?
Tidak. Racun menyebar melalui sistem getah bening, sehingga penting untuk tidak banyak bergerak.

3. Bolehkah luka gigitan dihisap atau diikat?
Tidak boleh. Itu adalah mitos berbahaya dan bisa memperparah kondisi korban.

4. Apakah antivenom tersedia di Kaltim?
Ya, Dinkes Kaltim memastikan stok antivenom tersedia dan bisa diakses oleh rumah sakit.

5. Kapan harus ke rumah sakit setelah digigit ular?
Segera, terutama jika muncul gejala seperti lemas, sulit menelan, atau gangguan pernapasan.

Kamis, 02 April 2026

Dinkes Kaltim Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Tekan Penyebaran Campak

Dinkes Kaltim tingkatkan koordinasi lintas sektor dan edukasi masyarakat untuk menekan penyebaran campak di tengah capaian imunisasi yang masih 60 persen. (Gambar ilustrasi)
Dinkes Kaltim tingkatkan koordinasi lintas sektor dan edukasi masyarakat untuk menekan penyebaran campak di tengah capaian imunisasi yang masih 60 persen. (Gambar ilustrasi)

Samarinda – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur terus mengintensifkan koordinasi lintas sektor guna menekan penyebaran penyakit campak yang masih menjadi ancaman serius, khususnya bagi anak-anak.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kaltim, Fit Nawati, menegaskan bahwa mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko penularan.

“Campak adalah penyakit yang sangat menular dan berbahaya, terutama bagi anak-anak. Saat ini kita menghadapi tantangan untuk menekan penyebaran penyakit tersebut,” ujarnya dalam pertemuan Koordinasi Kewaspadaan Campak yang digelar secara daring, Rabu.

Menurut Fit, langkah koordinasi lintas sektor ini merupakan strategi penting untuk memperkuat kewaspadaan sekaligus meningkatkan edukasi masyarakat. Tidak hanya melibatkan instansi pemerintah, upaya ini juga menggandeng kader posyandu dan tokoh masyarakat sebagai ujung tombak di lapangan.

Cakupan Imunisasi Masih Rendah

Salah satu perhatian utama Dinkes Kaltim adalah rendahnya capaian imunisasi. Saat ini, cakupan imunisasi baru mencapai sekitar 60 persen, masih jauh dari target ideal sebesar 90 persen.

“Kami membutuhkan dukungan semua pihak untuk menyosialisasikan pentingnya imunisasi dan mendorong orang tua membawa bayi serta balita ke fasilitas kesehatan terdekat,” tegasnya.

Rendahnya angka imunisasi ini dinilai menjadi faktor utama meningkatnya potensi penyebaran campak di sejumlah wilayah.

Peran Masyarakat Jadi Kunci

Dinkes menilai bahwa penguatan sinergi lintas sektor dan program menjadi langkah krusial untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan melalui imunisasi.

Selain itu, evaluasi dan pemetaan wilayah kerja juga terus dilakukan untuk mendeteksi potensi munculnya kasus baru, terutama di daerah dengan cakupan vaksinasi rendah.

Mobilisasi sosial yang melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat disebut sebagai strategi efektif untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

“Kami berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi forum formal, tetapi menghasilkan kolaborasi nyata yang berdampak langsung pada pencegahan penyebaran penyakit,” tambah Fit.

Ajak Masyarakat Lebih Aktif

Dinkes Kaltim juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan lingkungan sekitar. Peran aktif masyarakat dinilai sangat penting dalam mendeteksi dini serta mencegah penyebaran penyakit.

Upaya percepatan penanggulangan campak ini diharapkan bisa berjalan optimal melalui kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

FAQ

1. Apa itu penyakit campak?
Campak adalah penyakit infeksi virus yang sangat menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak.

2. Mengapa imunisasi penting untuk mencegah campak?
Imunisasi membantu tubuh membentuk kekebalan terhadap virus campak sehingga dapat mencegah penularan dan komplikasi.

3. Berapa target ideal imunisasi di suatu wilayah?
Target ideal cakupan imunisasi adalah minimal 90 persen untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity).

4. Apa yang harus dilakukan orang tua?
Orang tua diimbau membawa bayi dan balita ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan imunisasi lengkap.

5. Siapa saja yang terlibat dalam pencegahan campak?
Pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.

Minggu, 29 Maret 2026

Cegah Penumpukan Pasien, Dinkes Kaltim Evaluasi Sistem Rujukan

Dinkes Kalimantan Timur evaluasi sistem rujukan korban laka lantas untuk cegah penumpukan pasien saat arus balik Lebaran dan tingkatkan layanan darurat.
Dinkes Kalimantan Timur evaluasi sistem rujukan korban laka lantas untuk cegah penumpukan pasien saat arus balik Lebaran dan tingkatkan layanan darurat.

Samarinda – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai memperketat evaluasi sistem rujukan korban kecelakaan lalu lintas (laka lantas), terutama menjelang puncak arus balik Lebaran yang dikenal rawan lonjakan insiden.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan pentingnya koordinasi cepat antar rumah sakit agar tidak terjadi penumpukan pasien di satu fasilitas medis.

“Kalau ada rumah sakit yang menerima pasien pertama, harus langsung komunikasi dengan rumah sakit lain supaya korban bisa dialihkan ke fasilitas terdekat yang masih mampu menangani,” ujarnya di Samarinda, Sabtu.

Evaluasi Sistem Rujukan untuk Antisipasi Lonjakan Pasien

Langkah evaluasi ini dilakukan bersama manajemen rumah sakit di seluruh wilayah Kaltim. Tujuannya jelas: menjaga kualitas layanan gawat darurat tetap optimal, terutama saat terjadi kecelakaan massal.

Menurut Jaya, penumpukan pasien di satu rumah sakit bisa berdampak serius terhadap efektivitas penanganan medis, bahkan berisiko menurunkan peluang keselamatan korban.

“Kalau pelayanan tidak maksimal, bisa memicu persepsi negatif di masyarakat. Ini yang ingin kita hindari,” tegasnya.

Sinergi Antar Rumah Sakit Jadi Kunci

Dinas Kesehatan Kaltim menekankan bahwa komunikasi antar fasilitas kesehatan harus berjalan cepat, akurat, dan berkelanjutan.

Setiap unit layanan kesehatan tingkat pertama diwajibkan memastikan kapasitas mereka sebelum menerima limpahan pasien dalam jumlah besar. Sistem ini dirancang agar distribusi pasien merata dan penanganan bisa lebih cepat.

Kebijakan ini juga didasarkan pada evaluasi insiden kecelakaan sebelumnya di salah satu RSUD di Samarinda yang sempat mengalami miskomunikasi.

“Memang ada sedikit kendala koordinasi waktu itu, tapi semua korban berhasil ditangani dengan baik,” jelas Jaya.

Antisipasi Arus Balik Lebaran

Menghadapi arus balik Lebaran, Dinas Kesehatan memastikan seluruh fasilitas layanan—mulai dari puskesmas hingga unit gawat darurat—dalam kondisi siaga penuh.

Upaya ini juga melibatkan berbagai instansi, termasuk:

  • Kepolisian Daerah Kaltim

  • Dinas Perhubungan

  • Pengelola jalan tol

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pendirian posko kesehatan terpadu di titik-titik rawan kecelakaan.

“Semua pihak kita libatkan supaya respons di lapangan bisa cepat dan terkoordinasi,” tambahnya.

Fokus Utama: Keselamatan dan Respons Cepat

Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat saat Lebaran, potensi kecelakaan juga ikut naik. Karena itu, sistem rujukan yang efektif menjadi kunci utama dalam menyelamatkan korban.

Dinkes Kaltim berharap evaluasi ini bisa meminimalisir kendala di lapangan dan memastikan setiap korban mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat.

FAQ

1. Kenapa sistem rujukan rumah sakit perlu dievaluasi?
Karena saat terjadi kecelakaan massal, penumpukan pasien di satu rumah sakit bisa memperlambat penanganan dan meningkatkan risiko fatal.

2. Apa tujuan utama kebijakan ini?
Agar distribusi pasien merata ke rumah sakit yang masih memiliki kapasitas, sehingga pelayanan tetap optimal.

3. Siapa saja yang terlibat dalam antisipasi ini?
Dinas Kesehatan, Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta pengelola jalan tol.

4. Kapan risiko kecelakaan meningkat?
Biasanya saat arus mudik dan arus balik Lebaran karena tingginya mobilitas masyarakat.

5. Apa dampak miskomunikasi antar rumah sakit?
Bisa menyebabkan keterlambatan penanganan korban dan menurunkan kualitas layanan darurat.