Sensus Ekonomi 2026 di Pontianak dimulai 15 Juni–31 Agustus. BPS mendata aktivitas ekonomi warga hingga sektor digital untuk perencanaan pembangunan.

PONTIANAK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 

Kegiatan pendataan ini dilakukan langsung ke lapangan, termasuk mendata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang menerima petugas di rumahnya pada Senin (22/6/2026) pagi.

Pelaksanaan sensus dilakukan dengan mendatangi rumah warga serta pelaku usaha untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat. 

Pendataan mencakup jumlah anggota keluarga, pekerjaan, aktivitas usaha, hingga aset yang dimiliki.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang didampingi istrinya, Yanieta Arbiastutie, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. 

Ia menilai data tersebut penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

“Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Nantinya petugas BPS akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data terkait jumlah penghuni dalam kartu keluarga, pekerjaan, aktivitas ekonomi, hingga aset yang dimiliki,” ujar Edi.

Ia menambahkan, data hasil sensus akan menjadi acuan penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk dalam menarik minat investor.

“Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program dan kebijakan. Kondisi ekonomi suatu daerah akan menentukan minat investor,” katanya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kota Pontianak, Amad Badar, mengatakan pelaksanaan sensus berjalan sesuai rencana sejak dimulai pada 15 Juni 2026. 

Petugas telah diterjunkan untuk mendata rumah tangga hingga pelaku usaha di seluruh wilayah kota.

Ia menegaskan, pendataan tidak hanya menyasar usaha konvensional, tetapi juga sektor ekonomi digital yang berkembang pesat.

“Tidak hanya usaha yang tampak secara fisik. Aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah, seperti jual beli online maupun profesi digital seperti konten kreator dan influencer, juga menjadi bagian dari Sensus Ekonomi,” jelasnya.

BPS menilai data ekonomi kreatif dan digital memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perlu dihimpun secara akurat. 

Untuk menjaga kualitas data, verifikasi dilakukan dengan berbagai sumber pembanding dari tingkat nasional hingga daerah.

Amad juga mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dan memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya. 

Seluruh data dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Oleh: Slamet

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ajak warga berikan data jujur Sensus Ekonomi 2026 untuk mendukung pembangunan dan kebijakan ekonomi daerah.

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di kawasan Car Free Day Ayani Megamall Pontianak, Minggu (21/6/2026).

Ajakan itu disampaikan saat kegiatan zumba massal yang menjadi bagian dari pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. Menurut Edi, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan, sebagai kota perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data yang tepat untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi Kota Pontianak yang dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, data ekonomi yang akurat sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Edi juga menjelaskan, petugas sensus akan turun langsung ke lapangan secara door-to-door pada Juni hingga Agustus 2026 dengan identitas resmi BPS berupa rompi dan kartu tanda pengenal. Ia meminta masyarakat untuk menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi secara jujur dan lengkap.

“Sensus Ekonomi 2026 ini banyak manfaatnya untuk kita mendapatkan data yang paling akurat, untuk mendukung pembangunan,” kata Edi.

Ia juga menegaskan, seluruh data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya. “Perlu saya tegaskan bahwa seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Jadi masyarakat tidak perlu takut. Data ini hanya untuk kepentingan statistik,” ujarnya.

Edi menilai kualitas data akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan. Data yang tidak akurat berisiko membuat program tidak tepat sasaran, sementara data yang valid akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi secara menyeluruh.

Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat. Pemkot Pontianak juga menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan prioritas seperti trotoar, waterfront, drainase, ruang terbuka hijau, serta penguatan ruang usaha UMKM.

“Marilah bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi membangun kota ini,” ujarnya.

Oleh: Slamet Ardiansyah

Perumda Tirta Khatulistiwa diminta meningkatkan layanan air bersih di Pontianak saat HUT ke-51, termasuk menekan kebocoran air dan memperkuat layanan digital.

PONTIANAK - Memasuki usia ke-51 tahun, Perumda Tirta Khatulistiwa diminta terus meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Pontianak. Hal itu disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai memimpin apel peringatan HUT ke-51 Perumda Tirta Khatulistiwa, Senin (18/5/2026) di Pontianak.

Edi menegaskan pelayanan profesional dan kepuasan pelanggan harus menjadi prioritas utama perusahaan daerah tersebut. Menurutnya, meski kapasitas produksi air bersih telah mencapai 2.358 liter per detik dengan cakupan pelayanan 90,54 persen, peningkatan kualitas layanan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan.

“Saya menekankan di usia ke-51 ini agar PDAM terus bekerja meningkatkan kualitas pelayanan secara profesional, menjadikan pelanggan atau masyarakat sebagai model dalam memberikan kepuasan terhadap layanan air bersih,” ujarnya.

Ia menjelaskan tantangan penyediaan air bersih tidak hanya terkait infrastruktur, tetapi juga kondisi air baku. Salah satu ancaman yang dihadapi adalah intrusi air laut di Sungai Kapuas yang dapat memengaruhi kualitas air.

Menurut Edi, seluruh pegawai harus bekerja disiplin dan profesional dengan tetap menjaga transparansi serta integritas dalam pelayanan.

Selain kualitas layanan, Pemkot Pontianak juga menyoroti tingginya angka kebocoran air atau non revenue water (NRW). Saat ini tingkat kebocoran tercatat 28,77 persen dan ditargetkan turun hingga di bawah 28 persen.

“Kebocoran itu disebabkan jaringan distribusi yang sebagian sudah tua dan rusak. Itu harus diganti. Saya minta ditekan di bawah 28 persen,” tegasnya.

Edi juga meminta Perumda Tirta Khatulistiwa memperkuat inovasi layanan berbasis digital. Pengembangan itu meliputi pengelolaan data pelanggan, sistem pembayaran hingga layanan pengaduan masyarakat agar lebih cepat dan responsif.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Khatulistiwa Abdullah mengatakan pihaknya terus berupaya memenuhi target pelayanan yang telah ditetapkan.

Ia menyebut kapasitas produksi air meningkat setelah Instalasi Pengolahan Air Nipah Kuning berkapasitas 300 liter per detik mulai beroperasi.

“Dengan selesainya dan beroperasinya instalasi Nipah Kuning 300 liter per detik, sekarang total kapasitas kami menjadi 2.358 liter per detik,” katanya.

Selain itu, Perumda Tirta Khatulistiwa juga menargetkan penurunan tingkat kebocoran air menjadi 28,6 persen pada tahun ini.

Dalam rangka HUT ke-51, perusahaan daerah tersebut turut menghadirkan program diskon 51 persen bagi pelanggan pasif yang ingin mengaktifkan kembali sambungan air. Program itu berlaku untuk pelanggan yang sudah tidak aktif lebih dari empat bulan.

“Diskonnya 51 persen, sesuai HUT ke-51. Ini untuk pelanggan pasif yang membuka sambungan kembali, khususnya yang sudah empat bulan ke atas,” ungkap Abdullah.

Program diskon berlaku bagi golongan rumah tangga 2A1, 2A2, dan 2A3 mulai 18 Mei hingga 31 Juli 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat kembali menikmati layanan air bersih sekaligus meningkatkan jumlah pelanggan aktif di Kota Pontianak. (Slamet)

Perguruan tinggi di Pontianak dinilai berperan besar meningkatkan IPM dan ekonomi kota. Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya sinergi kampus dan pemerintah.

Pontianak — Keberadaan perguruan tinggi di Kota Pontianak dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peran tersebut semakin terlihat seiring meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota yang kini masuk kategori sangat tinggi.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa sektor pendidikan tinggi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan Gedung Leopold Mandic di Universitas Widya Dharma Pontianak, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Edi Rusdi Kamtono, posisi Pontianak sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pendidikan menjadi fondasi penting dalam mendukung capaian IPM yang saat ini mencapai angka 82,80.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas masyarakat, termasuk dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.

Edi Rusdi Kamtono menekankan bahwa pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada pendidikan formal, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, budaya, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Kehadiran kampus di berbagai wilayah kota diharapkan mampu melahirkan lulusan yang siap menghadapi tantangan pembangunan daerah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Selain berdampak pada sektor pendidikan, aktivitas mahasiswa juga memberikan efek ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Jumlah mahasiswa di Pontianak yang mencapai puluhan ribu orang, termasuk sekitar 43 ribu mahasiswa dari luar daerah, turut menghidupkan berbagai sektor ekonomi seperti hunian, kuliner, transportasi, hingga jasa lainnya.

Perputaran ekonomi dari kebutuhan mahasiswa dinilai membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kampus, sekaligus memperluas peluang usaha baru.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya memberikan manfaat akademik, tetapi juga berdampak langsung pada dinamika ekonomi kota.

Di tengah pertumbuhan kota, Pontianak juga menghadapi berbagai tantangan perkotaan, seperti pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan kepadatan lalu lintas.

Dengan jumlah penduduk yang mendekati 700 ribu jiwa, kebutuhan akan solusi inovatif dinilai semakin mendesak.

Edi Rusdi Kamtono menilai keterlibatan perguruan tinggi menjadi kunci dalam menciptakan inovasi yang mampu menjawab persoalan kota secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara akademisi dan pemerintah diharapkan menghasilkan penelitian serta teknologi yang dapat diterapkan langsung di masyarakat.

Ketua Yayasan Widya Dharma, Polycarpus Widjaja Tandra, menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh hanya fokus pada aktivitas akademik di dalam kampus.

Menurut Polycarpus Widjaja Tandra, institusi pendidikan tinggi harus aktif berkontribusi dalam kehidupan masyarakat serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Pontianak.

Kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan pendidikan, tetapi juga pada pengembangan inovasi, ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas lingkungan kota.

Dengan dukungan seluruh pihak, pembangunan sumber daya manusia di Pontianak diharapkan terus meningkat dan mampu memperkuat daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

FAQ

Apa peran perguruan tinggi terhadap IPM Pontianak?

Perguruan tinggi berperan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendukung peningkatan nilai IPM Pontianak.

Berapa nilai IPM Kota Pontianak saat ini?

IPM Kota Pontianak tercatat mencapai angka 82,80, yang masuk kategori sangat tinggi.

Bagaimana mahasiswa mempengaruhi ekonomi kota?

Mahasiswa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebutuhan hunian, makanan, transportasi, serta berbagai layanan jasa di sekitar kampus.

Apa tantangan utama Kota Pontianak saat ini?

Tantangan utama meliputi pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan pengaturan lalu lintas di tengah pertumbuhan penduduk.

Mengapa kolaborasi kampus dan pemerintah penting?

Kolaborasi memungkinkan lahirnya inovasi dan solusi berbasis riset untuk mengatasi berbagai persoalan perkotaan secara berkelanjutan.

Oleh: Slamet

Satpol PP Pontianak menertibkan PKL dan jemuran di kawasan Waterfront demi menjaga ketertiban, estetika, dan mendukung pengembangan wisata kota. (Ilustrasi)

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak mulai serius membenahi kawasan Waterfront sebagai salah satu ikon kota di tepian Sungai Kapuas. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) hingga aktivitas warga yang dinilai mengganggu estetika mulai dilakukan secara bertahap.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Ahmad Sudiyantoro, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penegakan aturan, tapi juga bagian dari upaya besar menata wajah kota agar lebih nyaman dan menarik.

“Penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan aktivitas warga di kawasan Waterfront menjadi langkah awal dalam mendukung penataan lanjutan kawasan tepian Sungai Kapuas sebagai ikon kota dan destinasi wisata,” ujarnya di Pontianak, Jumat.

Penegakan Perda Dan Program Jumat ASRI

Penertiban ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari program Jumat ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang digalakkan Pemerintah Kota Pontianak.

Menurut Ahmad, lapak PKL yang sebelumnya berada di sepanjang pagar Waterfront kini diarahkan untuk ditempatkan di luar area tersebut. Hal ini dilakukan demi menjaga kenyamanan pengunjung.

“Lapak PKL kami arahkan agar ditempatkan di luar kawasan pagar Waterfront karena mengganggu kenyamanan. Begitu juga jemuran warga, tidak lagi dipasang di pagar karena merusak keindahan kawasan,” jelasnya.

Pendekatan Persuasif Libatkan Warga

Menariknya, penertiban ini tidak dilakukan secara kaku. Satpol PP bersama aparat kecamatan dan kelurahan juga mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat.

Camat Pontianak Selatan, Wulanda Anjaswari, mengatakan bahwa upaya ini merupakan bagian dari penataan berkelanjutan agar kawasan Waterfront semakin nyaman digunakan oleh masyarakat.

“Kawasan ini bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga destinasi wisata. Jadi kebersihan, ketertiban, dan kerapian harus dijaga bersama,” ujarnya.

Waterfront Akan Dikembangkan Lebih Modern

Penertiban ini juga sejalan dengan rencana besar Pemerintah Kota Pontianak untuk melanjutkan pembangunan kawasan Waterfront pada tahun 2026 dengan skema multiyears selama tiga tahun.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut pengembangan akan difokuskan dari kawasan Gang Kamboja hingga Gang H Mursyid dengan konsep modern, ramah lingkungan, dan tetap mengangkat kearifan lokal.

“Penataan ini bertujuan memperkuat wajah kota sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata,” katanya.

Dorong Ekonomi Dan Daya Tarik Wisata

Dengan penataan yang lebih rapi dan tertib, kawasan Waterfront diharapkan tidak hanya menjadi ruang publik yang nyaman, tetapi juga mampu menarik lebih banyak wisatawan.

Selain itu, peluang ekonomi bagi masyarakat juga diprediksi akan meningkat, terutama bagi pelaku usaha yang nantinya ditempatkan di lokasi yang lebih tertata.

Pemerintah Kota Pontianak optimistis, langkah penertiban yang dilakukan secara bertahap ini akan membawa dampak positif jangka panjang bagi kota.

FAQ

1. Kenapa PKL ditertibkan di Waterfront Pontianak?
Karena keberadaan lapak di pagar Waterfront dinilai mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan keindahan kawasan publik.

2. Apakah PKL dilarang berjualan?
Tidak. PKL tetap diperbolehkan berjualan, namun diarahkan ke lokasi yang lebih tertata di luar area pagar Waterfront.

3. Apa itu program Jumat ASRI?
Program kebersihan dan penataan lingkungan dengan konsep Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

4. Kapan pembangunan Waterfront dilanjutkan?
Direncanakan mulai 2026 dengan sistem multiyears selama tiga tahun.

5. Apa tujuan utama penataan Waterfront?
Untuk meningkatkan estetika kota, kenyamanan publik, serta mendukung sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Wali Kota Pontianak: Investasi Waralaba Dukung Ekonomi Pontianak dan Serap Tenaga Kerja.

Menciptakan Cash flow

Wali Kota Pontianak: Investasi Waralaba Dukung Ekonomi Pontianak dan Serap Tenaga Kerja.