Bupati Sujiwo Titip Harapan Besar Untuk Bank Kalbar Di Usia Ke-62

Saputra Berry    Jumat, April 17, 2026    Comment   

Bupati Sujiwo Titip Harapan Besar Untuk Bank Kalbar Di Usia Ke-62

HUT ke-62 Bank Kalbar di Kubu Raya, Bupati Sujiwo berharap Bank Kalbar semakin profesional dan terus berkontribusi dalam mempercepat pembangunan serta ekonomi daerah.

KUBU RAYA – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Bank Kalbar menjadi ajang refleksi sekaligus harapan baru bagi penguatan sektor ekonomi daerah. Dalam perayaan syukuran yang digelar di Kantor Cabang Bank Kalbar Kubu Raya pada Rabu (15/4/2026), Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyampaikan harapannya agar Bank Kalbar semakin profesional dalam menjalankan perannya sebagai bank pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Sujiwo menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas perjalanan panjang Bank Kalbar yang telah berkontribusi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Saya bersama Pak Wabup, Pak Sekda, beserta jajaran pemerintah dan seluruh masyarakat Kubu Raya mengucapkan dirgahayu untuk Bank Kalbar. Di usia yang ke-62, Bank Kalbar harus sudah matang dan profesional,” ujar Sujiwo.

Bank Kalbar Diharapkan Semakin Siap Hadapi Tantangan

Menurut Sujiwo, setiap periode selalu menghadirkan tantangan baru, terutama di sektor ekonomi dan layanan keuangan. Karena itu, kesiapan menghadapi perubahan menjadi kunci agar Bank Kalbar tetap relevan dan dipercaya masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus memberikan dukungan nyata bagi keberlangsungan dan perkembangan Bank Kalbar.

“Setiap masa pasti ada tantangannya. Dalam setiap tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus hadir memberikan dukungan riil untuk Bank Kalbar,” imbuhnya.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Peran Strategis Bank Kalbar Dalam Pembangunan Daerah

Lebih lanjut, Sujiwo menekankan pentingnya peran Bank Kalbar sebagai motor penggerak ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor usaha dan pembangunan infrastruktur.

Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalbar dinilai memiliki posisi strategis dalam mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat serta membuka peluang usaha yang lebih luas.

“Semoga di usia ke-62 ini Bank Kalbar lebih sukses dan maju serta terus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan Pemerintah Kubu Raya dalam rangka mempercepat pembangunan serta pergerakan ekonomi,” tutupnya.

Momentum ulang tahun ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga profesionalitas, meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta memperkuat inovasi di tengah dinamika ekonomi modern.

Momentum Refleksi Dan Penguatan Kepercayaan Publik

Perayaan HUT ke-62 Bank Kalbar bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi momentum refleksi bagi institusi perbankan daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Dengan dukungan pemerintah daerah dan sinergi berbagai pihak, Bank Kalbar diharapkan mampu terus berkembang, menghadirkan layanan yang inovatif, serta memperluas kontribusi bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya dan Kalimantan Barat secara umum.

FAQ

1. Kapan HUT ke-62 Bank Kalbar diperingati di Kubu Raya?
Syukuran HUT ke-62 Bank Kalbar digelar pada Rabu, 15 April 2026 di Kantor Cabang Bank Kalbar Kubu Raya.

2. Apa harapan utama Bupati Sujiwo untuk Bank Kalbar?
Bupati Sujiwo berharap Bank Kalbar semakin profesional, matang, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

3. Apa peran Bank Kalbar bagi pembangunan daerah?
Bank Kalbar berperan sebagai bank pembangunan daerah yang mendukung percepatan pembangunan dan pergerakan ekonomi masyarakat.

4. Apakah pemerintah daerah mendukung Bank Kalbar?
Ya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan nyata bagi pengembangan Bank Kalbar.

5. Mengapa profesionalitas bank daerah penting?
Profesionalitas penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan layanan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Jumlah Investor Pasar Modal Kalteng Melonjak, Transaksi Tembus Rp701 Miliar

Saputra Berry    Selasa, April 14, 2026    Comment   

Jumlah Investor Pasar Modal Kalteng Melonjak, Transaksi Tembus Rp701 Miliar

OJK Kalteng mencatat jumlah investor saham mencapai 159.483 hingga akhir 2025, naik 49,5 persen yoy dengan nilai transaksi tembus Rp701 miliar.

PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat perkembangan positif di sektor pasar modal daerah. Hingga Desember 2025, jumlah investor saham di provinsi tersebut mengalami peningkatan signifikan, menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap investasi.

Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa jumlah investor saham di wilayahnya meningkat tajam secara tahunan atau year-on-year (yoy).

"Hal ini bisa kita lihat dari jumlah investor saham hingga Desember 2025 yang mengalami peningkatan sebanyak 52.802 investor atau 49,50 persen secara yoy, dari sebelumnya 106.681 investor menjadi 159.483 investor," ujar Primandanu di Palangka Raya, Senin.

Nilai Transaksi Saham Ikut Melonjak

Tak hanya jumlah investor yang meningkat, nilai transaksi saham di Kalimantan Tengah juga menunjukkan tren yang sama. Pada Desember 2025, nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp701,02 miliar, meningkat sebesar Rp352,44 miliar atau 101,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebelumnya, nilai transaksi saham di wilayah tersebut berada di angka Rp348,58 miliar, namun dalam satu tahun berhasil melonjak lebih dari dua kali lipat.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas pasar modal di Kalimantan Tengah tidak hanya ramai dari sisi jumlah investor, tetapi juga dari sisi transaksi yang semakin aktif.

Nasabah Reksa Dana Tumbuh Signifikan

Selain saham, sektor reksa dana juga mengalami pertumbuhan positif. Jumlah nasabah melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), baik perorangan maupun perusahaan, terus meningkat setiap tahun.

Sejalan dengan hal tersebut, nilai penjualan produk reksa dana juga mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Hingga Desember 2025, nilai penjualan tercatat sebesar Rp79,15 miliar, meningkat Rp67,21 miliar atau 562,67 persen yoy dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp11,94 miliar.

Menurut Primandanu, kondisi ini menjadi sinyal positif bagi pemulihan ekonomi daerah sekaligus menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk pasar modal.

"Kondisi ini menunjukkan sektor pasar modal di Kalimantan Tengah mengalami pemulihan ekonomi dan stabilitas pasar yang berpengaruh pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam produk," jelasnya.

Peran Sektor Jasa Keuangan Sangat Penting

Lebih lanjut, OJK menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan menjadi fondasi utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menurut Primandanu, penguatan ekosistem keuangan yang stabil, inklusif, dan terpercaya menjadi kunci penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

"Penguatan ekosistem keuangan yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tutupnya.

Sumber Informasi:
Data resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah.

Kredibilitas Narasumber:
Informasi disampaikan langsung oleh Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, sebagai otoritas resmi di sektor jasa keuangan daerah.

Validitas Data:
Seluruh angka pertumbuhan investor, nilai transaksi saham, dan penjualan reksa dana merujuk pada laporan resmi hingga Desember 2025.

FAQ

1. Berapa jumlah investor saham di Kalimantan Tengah pada 2025?

Jumlah investor saham di Kalimantan Tengah mencapai 159.483 investor hingga Desember 2025.

2. Seberapa besar kenaikan jumlah investor saham di Kalteng?

Jumlah investor meningkat sebanyak 52.802 investor atau 49,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Berapa nilai transaksi saham di Kalteng pada 2025?

Nilai transaksi saham mencapai Rp701,02 miliar, naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

4. Apa penyebab meningkatnya jumlah investor di Kalteng?

Peningkatan ini dipengaruhi oleh stabilitas sektor jasa keuangan, pemulihan ekonomi daerah, serta meningkatnya literasi keuangan masyarakat.

5. Apakah investasi reksa dana juga meningkat di Kalteng?

Ya, nilai penjualan reksa dana meningkat tajam menjadi Rp79,15 miliar, naik lebih dari 500 persen secara tahunan.

Rp23 Miliar Digelontorkan Pemprov Kalbar Untuk Perbaikan Jalan Vital Kayong Utara

Saputra Berry    Selasa, April 14, 2026    Comment   

Rp23 Miliar Digelontorkan Pemprov Kalbar Untuk Perbaikan Jalan Vital Kayong Utara

Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan Teluk Batang–Sukadana di Kayong Utara guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kayong Utara — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara (KKU). Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Anggaran Rp23 miliar ini kita fokuskan untuk percepatan perbaikan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Norsan saat kunjungan kerja di Kayong Utara, Senin.

Fokus Pada Jalan Strategis Teluk Batang–Sukadana

Anggaran yang dialokasikan tersebut diprioritaskan untuk penanganan ruas jalan strategis Teluk Batang–Sukadana, yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas warga serta distribusi barang dan jasa.

Menurut Norsan, ruas jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor perdagangan, transportasi, dan layanan publik.

Pemerintah menargetkan perbaikan jalan tersebut dapat rampung sebelum Agustus 2026, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk menunjang berbagai kegiatan berskala provinsi di wilayah tersebut.

Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas Daerah

Pemprov Kalbar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.

Perbaikan jalan dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan wilayah, sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap program harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Kayong Utara Sambut Dukungan Pemprov

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif dukungan anggaran dari Pemprov Kalbar tersebut. Ia menilai bantuan anggaran tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayahnya.

Menurut Romi, perbaikan jalan akan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

“Ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Romi.

Dampak Langsung Bagi Masyarakat dan Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kayong Utara diproyeksikan membawa sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat, di antaranya:

• Mempercepat mobilitas warga antarwilayah

• Memperlancar distribusi barang dan jasa

• Mengurangi biaya transportasi

• Meningkatkan akses layanan publik

• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp23 miliar, Pemprov Kalbar optimistis percepatan pembangunan infrastruktur di Kayong Utara dapat terealisasi maksimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

FAQ

1. Berapa anggaran yang dialokasikan Pemprov Kalbar untuk jalan Kayong Utara?
Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan di Kabupaten Kayong Utara.

2. Jalan mana yang menjadi prioritas perbaikan?
Prioritas perbaikan difokuskan pada ruas Teluk Batang–Sukadana, yang merupakan jalur strategis bagi mobilitas warga dan distribusi barang.

3. Kapan target perbaikan jalan selesai?
Perbaikan jalan ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026.

4. Apa manfaat perbaikan jalan bagi masyarakat?
Manfaatnya meliputi peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Mengapa infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah daerah?
Karena infrastruktur yang baik dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Strategi 4K BI Kaltim Sukses Tahan Inflasi Saat Ramadan Hingga Lebaran 2026

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

Strategi 4K BI Kaltim Sukses Tahan Inflasi Saat Ramadan Hingga Lebaran 2026

Strategi 4K BI Kaltim terbukti efektif menahan inflasi Maret 2026 meski ada Ramadan, Nyepi, dan Idul Fitri. Inflasi tercatat hanya 0,72 persen. (gambar ilustrasi)

Samarinda – Bank Indonesia Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan strategi pengendalian inflasi 4K terbukti efektif menahan laju kenaikan harga selama Maret 2026, meskipun bertepatan dengan tiga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Tiga momentum besar tersebut meliputi Ramadan, Nyepi, dan Idul Fitri yang biasanya identik dengan lonjakan permintaan masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim, Jajang Hermawan, menyampaikan bahwa inflasi bulanan Kaltim tetap terkendali di angka 0,72 persen (month to month).

“Langkah pengendalian inflasi melalui strategi 4K ini diperkuat dengan sinergi TPID Kaltim bersama kabupaten/kota,” ujarnya di Samarinda, Jumat.

Strategi 4K Jadi Kunci Utama

Strategi 4K yang diterapkan mencakup:

• Keterjangkauan harga

• Ketersediaan pasokan

• Kelancaran distribusi

• Komunikasi efektif

Dalam implementasinya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim aktif melakukan berbagai intervensi pasar.

Sepanjang Maret 2026, tercatat 83 kegiatan pengendalian harga, seperti:

• Gerakan pangan murah

• Operasi pasar

• Distribusi bahan pokok

Kegiatan tersebut tersebar di berbagai daerah, di antaranya:

• Samarinda: 33 kali

• Kutai Kartanegara: 16 kali

• Kutai Barat: 14 kali

• Bontang: 8 kali

• Mahakam Ulu: 6 kali

• Berau: 6 kali

Langkah ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga di tengah lonjakan permintaan.

Inflasi Tahunan Lebih Rendah dari Nasional

Secara keseluruhan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kaltim menunjukkan:

• Inflasi bulanan: 0,72% (mtm)

• Inflasi tahunan: 3,31% (yoy)

• Inflasi tahun berjalan: 1,37% (ytd)

Angka ini masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,48% (yoy).

Penyumbang Inflasi Terbesar

Kenaikan inflasi terutama dipicu oleh:

1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

• Inflasi: 1,74% (mtm)

• Andil: 0,52%

Lonjakan ini dipengaruhi meningkatnya konsumsi selama Ramadan hingga Idul Fitri.

2. Kelompok Transportasi

• Inflasi: 0,88% (mtm)

• Andil: 0,11%

Hal ini didorong tingginya mobilitas masyarakat, termasuk peningkatan permintaan tiket pesawat dan cepatnya penyerapan extra flight.

Koordinasi Jadi Faktor Penentu

Selain intervensi pasar, aspek komunikasi juga menjadi kunci.

TPID Kaltim rutin menggelar:

• Rapat koordinasi

• Rapat tingkat tinggi

• Evaluasi kebijakan harga

Langkah ini memastikan respons cepat terhadap potensi kenaikan harga selama periode rawan inflasi.

Komitmen Jaga Stabilitas Harga

Ke depan, BI Kaltim bersama TPID akan terus:

• Menjaga konsistensi strategi 4K

• Memperkuat mitigasi dini

• Menjaga daya beli masyarakat

“Stabilitas harga harus terus dijaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal,” tegas Jajang.

FAQ

1. Apa itu strategi 4K dalam pengendalian inflasi?
Strategi 4K adalah pendekatan BI yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

2. Berapa inflasi Kaltim Maret 2026?
Inflasi tercatat sebesar 0,72 persen secara bulanan.

3. Kenapa inflasi tetap terkendali saat Ramadan dan Lebaran?
Karena adanya intervensi pasar, operasi pangan murah, dan koordinasi intensif antar instansi.

4. Apa penyebab utama inflasi di Kaltim?
Terutama dari kelompok makanan dan transportasi akibat peningkatan permintaan.

5. Apakah inflasi Kaltim lebih tinggi dari nasional?
Tidak, inflasi Kaltim (3,31%) masih lebih rendah dibanding nasional (3,48%).

KUR Kalsel 2026 Tumbuh Positif, BRI Jadi Penyalur Terbesar

Ria Sartika    Selasa, Maret 31, 2026    Comment   

KUR Kalsel 2026 Tumbuh Positif, BRI Jadi Penyalur Terbesar

Realisasi KUR Kalsel 2026 capai Rp863,99 miliar. Sektor pertanian dominan, BRI jadi penyalur terbesar, dorong pertumbuhan UMKM daerah.

BANJARMASIN — Realisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif di awal 2026. Hingga periode terbaru, total penyaluran mencapai Rp863,99 miliar atau 16,76 persen dari target Rp5,15 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 12.546 pelaku UMKM.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menyebut capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah semakin terbuka.

“Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada awal tahun ini,” ujarnya di Banjarmasin.

Dominasi KUR Konvensional dan Sektor Pertanian

Dari total penyaluran, KUR konvensional masih mendominasi dengan nilai Rp836,63 miliar atau 96,83 persen. Sementara KUR syariah tercatat sebesar Rp27,35 miliar atau 3,17 persen.

Menariknya, sektor pertanian menjadi penyerap terbesar dengan nilai Rp307,28 miliar atau 35,57 persen, menjangkau 5.609 debitur. Ini menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Selain itu, skema mikro mendominasi dengan nilai Rp572,29 miliar atau 66,24 persen kepada 11.436 debitur, menandakan mayoritas pelaku usaha berada di level usaha kecil.

Sebaran Wilayah dan Penyalur KUR

Dari sisi wilayah, Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp151,27 miliar kepada 1.833 debitur.

Disusul:

• Kabupaten Tanah Bumbu: Rp117,28 miliar (1.180 debitur)

• Kabupaten Banjar: Rp91,87 miliar (1.469 debitur)

Untuk lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi yang terbesar dengan penyaluran Rp571,57 miliar kepada 10.844 debitur.

Kemudian diikuti:

• Bank Mandiri: Rp104,05 miliar

• Bank Negara Indonesia (BNI): Rp92,48 miliar

Secara nasional, Kalsel berada di peringkat ke-17 dalam penyaluran KUR dan posisi ke-5 di regional Kalimantan.

UMi Jadi Pelengkap Pembiayaan Ultra Mikro

Selain KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga terus berjalan. Hingga Februari 2026, total penyaluran mencapai Rp5,38 miliar kepada 997 debitur.

Skema syariah mendominasi sebesar Rp3,35 miliar (62,27 persen), sementara konvensional Rp2,03 miliar (37,73 persen).

Penyaluran ini dilakukan oleh beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai penyalur terbesar.

“Pembiayaan UMi menjadi pelengkap penting bagi pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau KUR,” kata Catur.

Wilayah dengan penyaluran UMi tertinggi kembali ditempati Banjarmasin sebesar Rp0,95 miliar, disusul Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Tengah.

Dari sisi sektor, perdagangan mendominasi hingga 94 persen, sementara skema kelompok menyumbang 93,34 persen.

Strategi Penguatan dan Outlook 2026

Untuk menjaga tren positif ini, DJPb Kalsel telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) bersama seluruh lembaga penyalur.

Catur menegaskan pihaknya akan terus memperkuat sinergi lintas sektor agar penyaluran lebih merata di seluruh kabupaten/kota.

“Harapannya, tren positif ini tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi merata dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tegasnya.

Langkah ini dinilai penting agar pembiayaan UMKM semakin optimal dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah secara berkelanjutan.

FAQ

1. Apa itu KUR?
KUR adalah program pembiayaan dari pemerintah untuk membantu UMKM mendapatkan akses modal dengan bunga ringan.

2. Berapa total KUR Kalsel 2026 saat ini?
Sebesar Rp863,99 miliar atau 16,76 persen dari target Rp5,15 triliun.

3. Sektor apa yang paling banyak menerima KUR?
Sektor pertanian dengan porsi 35,57 persen.

4. Bank apa yang paling banyak menyalurkan KUR?
BRI menjadi penyalur terbesar di Kalsel.

5. Apa itu pembiayaan UMi?
UMi adalah pembiayaan untuk usaha ultra mikro yang belum bisa mengakses KUR.

Jembatan Pulau Laut Resmi Dibangun 2026–2028, Ini Dampaknya Bagi Ekonomi Kalsel

Ria Sartika    Selasa, Maret 31, 2026    Comment   

Jembatan Pulau Laut Resmi Dibangun 2026–2028, Ini Dampaknya Bagi Ekonomi Kalsel

Pembangunan Jembatan Pulau Laut dimulai 2026–2028 dengan anggaran Rp2,25 triliun, dorong konektivitas dan ekonomi Tanah Bumbu–Kotabaru.

BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) resmi memulai pembangunan Jembatan Pulau Laut dengan skema multiyears 2026–2028. Proyek ambisius ini digadang-gadang jadi game changer untuk konektivitas wilayah, khususnya antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Langkah awal proyek ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, M Yasin Toyib, bersama pihak kontraktor. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Kalsel Muhidin di Banjarbaru, Senin.

Tidak Ada Toleransi Keterlambatan

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh molor dari jadwal yang telah ditentukan.

“Kontrak sudah diteken, artinya kontraktor harus siap bekerja dan tidak boleh ada keterlambatan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya profesionalitas kontraktor, mulai dari kesiapan alat berat, tenaga kerja, hingga sistem manajemen proyek. Semua itu dinilai krusial untuk memastikan proyek berjalan sesuai target.

Skema Anggaran Multiyears dan Dukungan Pusat

Pembangunan Jembatan Pulau Laut dirancang berlangsung selama tiga tahun, dengan total anggaran sekitar Rp2,25 triliun atau Rp750 miliar per tahun.

Rinciannya:

• Rp1,65 triliun berasal dari APBD Provinsi Kalsel

• Rp300 miliar kontribusi dari Pemkab Tanah Bumbu

• Rp300 miliar kontribusi dari Pemkab Kotabaru

Selain itu, proyek ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai sekitar Rp3 triliun hingga 2028.

Dengan kombinasi pendanaan tersebut, proyek ini masuk dalam kategori strategis karena melibatkan kolaborasi lintas pemerintah daerah dan pusat.

Dorong Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Jembatan Pulau Laut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang di Kalimantan Selatan.

Selama ini, akses antara Tanah Bumbu dan Kotabaru masih sangat bergantung pada transportasi laut yang memakan waktu dan biaya lebih tinggi.

Dengan hadirnya jembatan ini:

• Waktu tempuh diprediksi lebih efisien

• Biaya logistik bisa ditekan

• Aktivitas ekonomi meningkat

• Investasi daerah berpotensi naik

Gubernur Muhidin juga berharap penyerapan anggaran proyek bisa lebih optimal sejak awal tahun, mengingat pengalaman sebelumnya yang cenderung lambat di tahap awal.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai proyek bernilai triliunan rupiah, Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Pengawasan akan dilakukan secara ketat agar pembangunan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.

FAQ

1. Apa itu Jembatan Pulau Laut?
Jembatan ini adalah proyek infrastruktur yang menghubungkan Tanah Bumbu dan Kotabaru di Kalimantan Selatan.

2. Berapa total anggaran proyek ini?
Total anggaran daerah sekitar Rp2,25 triliun, ditambah dukungan pusat sekitar Rp3 triliun.

3. Kapan proyek ini selesai?
Direncanakan selesai dalam periode 2026 hingga 2028.

4. Apa manfaat utama pembangunan jembatan ini?
Mempercepat konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Siapa yang mengawasi proyek ini?
Pemprov Kalsel bersama instansi terkait serta pemerintah pusat.

Penguatan Ekonomi Daerah, Kalsel Fokus Kembangkan Koperasi Merah Putih

Ria Sartika    Rabu, Maret 18, 2026    Comment   

Penguatan Ekonomi Daerah, Kalsel Fokus Kembangkan Koperasi Merah Putih

Kalsel perkuat ekonomi daerah melalui koperasi Merah Putih. Lebih dari 2.000 koperasi telah terbentuk untuk dorong ekonomi syariah dan pemberdayaan desa.

BANJARBARU – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pembinaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan, Rahmaddin, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penyelarasan program prioritas nasional dengan visi pembangunan daerah yang diusung Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, yakni “Kalsel Bekerja” (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera).

Menurut Rahmaddin, koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

“Program nasional ini selaras dengan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah. Koperasi menjadi urat nadi pembangunan sekaligus penopang ekonomi masyarakat,” ujarnya di Banjarbaru, Selasa.

Ia menambahkan, keberadaan koperasi yang sehat dan berdaya saing akan memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang logistik di wilayah Kalimantan.

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan strategi kolaboratif yang mencakup pendampingan berkelanjutan bagi pengurus koperasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa dan kelurahan.

Rahmaddin juga menekankan bahwa capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi UKM Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Di tingkat daerah, kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2025.

Berdasarkan data terbaru, perkembangan koperasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang signifikan. Hingga saat ini, telah terbentuk sebanyak 2.013 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum.

Jumlah tersebut terdiri dari 1.869 Koperasi Desa Merah Putih dan 144 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Dengan masifnya pembentukan koperasi ini, pemerintah berharap masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, dapat merasakan langsung dampak positifnya, baik melalui kemudahan akses logistik maupun peningkatan pemberdayaan usaha lokal.

Operasi Pasar Murah di Landak Jelang Idul Fitri Tekan Inflasi Daerah

Redaksi    Rabu, Maret 18, 2026    Comment   

Operasi Pasar Murah di Landak Jelang Idul Fitri Tekan Inflasi Daerah

Pemkab Landak menggelar operasi pasar murah dan penyaluran LPG subsidi untuk menekan inflasi serta menjaga stabilitas harga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Landak – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak menggelar operasi pasar murah sekaligus penyaluran LPG bersubsidi 3 kilogram di halaman Masjid Agung Babul Ulum Ngabang, Selasa (17/3/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan inflasi daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari intervensi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok yang cenderung meningkat seiring naiknya permintaan masyarakat menjelang Lebaran.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengatakan bahwa tren peningkatan kebutuhan masyarakat setiap menjelang Idul Fitri berpotensi mendorong kenaikan harga di pasar.

“Menjelang Idul Fitri, keperluan dan pengeluaran masyarakat meningkat. Secara hukum ekonomi, permintaan tinggi sering diikuti kenaikan harga. Kehadiran pasar murah ini diharapkan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Landak menyediakan sekitar 700 paket sembako. Selain itu, sejumlah komoditas lain turut dijual, seperti telur ayam, bawang putih, bawang merah, mentega, tepung terigu, hingga susu kental manis.

Khusus untuk LPG 3 kilogram, pemerintah daerah bekerja sama dengan Pertamina guna memastikan ketersediaan stok, terutama bagi masyarakat di wilayah Ngabang.

Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat, Karolin menegaskan bahwa pengendalian harga tetap menjadi prioritas utama.

“Dengan segala keterbatasan, kami tetap berupaya maksimal menjaga stabilitas harga. Kami juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan,” katanya.

Ia menambahkan, momentum Idul Fitri tidak hanya dimaknai dari sisi konsumsi, tetapi juga sebagai waktu untuk memperkuat nilai ibadah dan kebersamaan keluarga.

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Ratusan warga tampak mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kilogram dengan menunjukkan KTP sebagai syarat pembelian agar penyaluran tepat sasaran.

Sementara itu, paket sembako dijual secara bebas selama persediaan masih tersedia. Untuk komoditas tertentu seperti telur ayam, pembelian dibatasi maksimal satu pak berisi 10 butir per orang guna menyesuaikan stok dari produsen.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag), Kepala Dinas Pertanian, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Landak.

Oleh: Tino

MBG Kalbar Diawasi Ketat BPKP

Reza Aditiya g    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

MBG Kalbar Diawasi Ketat BPKP

BPKP mengawal Program Makan Bergizi Gratis di Kalbar untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan terus mengawal akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Rabu, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar berkonversi menjadi asupan gizi yang diterima langsung oleh masyarakat.

Menurut Rudy, pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pemantauan, evaluasi, sekaligus mitigasi risiko pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin mutu makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam program tersebut.

Pengawasan yang dilakukan BPKP tidak hanya sebatas pemeriksaan administratif. Lembaga tersebut juga menguji efektivitas sistem pengendalian intern di dapur-dapur SPPG agar tidak terjadi celah penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Jika ditemukan ketidaksesuaian data maupun kualitas layanan, BPKP mendorong perbaikan dilakukan secara langsung oleh pihak terkait. Pendekatan ini dilakukan agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan akuntabel.

Selama bulan Ramadhan, pengawasan difokuskan pada penyesuaian mekanisme distribusi makanan yang mengalami perubahan pola penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.

Di Kabupaten Kubu Raya, sistem distribusi makanan disesuaikan menjadi paket bahan makanan kering. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai solusi menghadapi tantangan logistik sekaligus menjaga kualitas gizi dan higienitas pangan hingga waktu berbuka puasa.

Menurut Rudy, program tersebut harus adaptif terhadap kondisi sosial dan keagamaan masyarakat. Skema paket kering selama Ramadhan dinilai menjadi langkah tepat untuk menjaga kualitas nutrisi agar tidak menurun akibat jeda distribusi yang panjang.

Selain memastikan kualitas nutrisi, BPKP juga menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan.

Di Kabupaten Sambas, setiap unit SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 15 tenaga kerja lokal. Selain itu, sekitar 70 persen alokasi anggaran program turut menggerakkan perputaran ekonomi di sekitar wilayah operasional dapur layanan gizi tersebut.

Dengan rencana pengembangan puluhan unit SPPG di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, program ini dinilai tidak hanya sebagai intervensi pemenuhan pangan, tetapi juga instrumen baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BPKP menegaskan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilakukan agar pelaksanaannya tetap transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kata kunci: Program Makan Bergizi Gratis, BPKP Kalbar, Pengawasan Anggaran.

Krisantus Kurniawan Dorong Rute Baru Ketapang–Pangkalan Bun Di Bandara Rahadi Oesman

Saputra Berry    Minggu, Maret 08, 2026    Comment   

Krisantus Kurniawan Dorong Rute Baru Ketapang–Pangkalan Bun Di Bandara Rahadi Oesman

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mendukung penambahan rute penerbangan Bandara Rahadi Oesman Ketapang menuju Pangkalan Bun untuk memperkuat konektivitas dan ekonomi daerah.

KETAPANG -- Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan rute penerbangan di Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas transportasi udara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Krisantus, pembukaan rute baru menuju Pangkalan Bun akan membantu mengurai kepadatan penerbangan yang selama ini banyak terpusat di Pontianak. Dengan adanya alternatif rute, distribusi penumpang dan jadwal penerbangan di wilayah Kalimantan Barat diharapkan menjadi lebih seimbang.

Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan serta peningkatan fasilitas terminal baru Bandara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang, Sabtu.

Rencana Pembukaan Rute Ketapang–Pangkalan Bun

Krisantus menjelaskan bahwa rencana pembukaan rute menuju Pangkalan Bun akan memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat. Selama ini, sebagian besar penerbangan masih bertumpu di Pontianak sehingga menyebabkan kepadatan pada jalur tertentu.

Dengan hadirnya rute baru tersebut, arus penerbangan dapat tersebar ke beberapa titik tujuan. Hal ini tidak hanya mengurangi beban penerbangan di Pontianak, tetapi juga meningkatkan akses transportasi udara bagi masyarakat di wilayah lain.

Menurutnya, keberadaan jalur alternatif akan memudahkan masyarakat dalam memilih rute perjalanan yang paling efisien.

Mempercepat Akses Transportasi Udara

Penambahan rute penerbangan dinilai dapat mempercepat waktu tempuh perjalanan antarwilayah. Transportasi udara menjadi pilihan yang semakin efisien, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Krisantus menegaskan bahwa semakin banyaknya penerbangan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain memperpendek waktu perjalanan, ketersediaan rute yang beragam juga akan meningkatkan fleksibilitas dalam menentukan tujuan.

Ia mencontohkan, apabila penerbangan menuju Pontianak penuh, masyarakat dapat memilih jalur lain melalui Pangkalan Bun.

Alternatif Perjalanan Bagi Masyarakat

Kehadiran rute baru juga membuka lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan serta kemudahan akses transportasi di Kalimantan Barat.

Dengan semakin banyak alternatif rute, masyarakat tidak lagi bergantung pada satu jalur penerbangan. Sistem transportasi udara pun diharapkan menjadi lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan penumpang.

Kondisi ini sekaligus dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di kawasan Kalimantan Barat dan sekitarnya.

Pengembangan Bandara Dorong Ekonomi Daerah

Krisantus juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur bandara sebagai bagian dari strategi meningkatkan konektivitas wilayah. Pengembangan fasilitas di Bandara Rahadi Oesman dinilai sebagai langkah positif bagi daerah, khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat.

Ia mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan pertama kalinya dirinya menempuh perjalanan udara langsung ke Ketapang. Sebelumnya, perjalanan ke wilayah tersebut lebih sering dilakukan melalui jalur darat.

Menurutnya, pembangunan terminal baru di Bandara Ketapang menunjukkan adanya perkembangan infrastruktur yang signifikan.

Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan Bandara

Pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap upaya peningkatan fasilitas bandara yang saat ini terus dilakukan. Pengembangan tersebut diyakini akan meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di daerah.

Saat ini, Bandara Rahadi Oesman telah melayani sekitar tujuh penerbangan dari dan menuju Ketapang. Ke depan, pemerintah juga merencanakan penambahan sejumlah rute baru, termasuk penerbangan menuju Pangkalan Bun.

Dengan meningkatnya konektivitas udara, wilayah Ketapang diharapkan dapat berkembang lebih cepat serta menarik lebih banyak aktivitas ekonomi dan investasi.

Rencana penambahan rute penerbangan di Bandara Rahadi Oesman menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi udara di Kalimantan Barat. Selain mengurangi kepadatan penerbangan di Pontianak, kebijakan ini juga membuka peluang peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Singkawang Percepat KUR Perumahan Peluang Besar Hunian Terjangkau dan UMKM Naik Kelas

Saputra Berry    Kamis, Maret 05, 2026    Comment   

Singkawang Percepat KUR Perumahan Peluang Besar Hunian Terjangkau dan UMKM Naik Kelas

Pemkot Singkawang mempercepat administrasi KUR Perumahan untuk mendorong akses hunian terjangkau dan mendukung program tiga juta rumah. Sinergi pemerintah dan perbankan diharapkan menggerakkan ekonomi daerah.

KUR Perumahan Jadi Solusi Hunian Terjangkau bagi Warga Singkawang

SINGKAWANG -- Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses administrasi pembiayaan perumahan sekaligus mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di wilayah tersebut. Komitmen ini disampaikan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, saat menghadiri kegiatan sosialisasi KUR Perumahan dan akad pembiayaan perumahan bersama Bank Negara Indonesia atau BNI di Singkawang, Rabu.

Dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan program rumah subsidi serta inisiatif PNM–SMF Melawan Rentenir yang bertujuan memperkuat akses pembiayaan yang sehat bagi masyarakat dan pelaku usaha. Acara ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi berbagai program pembiayaan perumahan yang digagas pemerintah pusat.

Tjhai Chui Mie menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah pusat yang membawa berbagai program strategis pembiayaan perumahan dengan skema bunga maksimal enam persen. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan harapan baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor perumahan di Singkawang yang terus berkembang.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota siap memberikan dukungan penuh, terutama dalam mempercepat proses administrasi dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini dinilai penting agar program pembiayaan perumahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami di Pemerintah Kota Singkawang berkomitmen mempercepat layanan administrasi serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak agar program KUR Perumahan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Tjhai.

Melalui kemudahan akses pembiayaan tersebut, pemerintah daerah berharap pelaku usaha di sektor perumahan maupun sektor pendukung lainnya dapat berkembang lebih cepat dan naik kelas. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk memiliki hunian yang layak dengan harga terjangkau.

Pemkot Singkawang juga menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program nasional tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan perumahan masyarakat sekaligus memperkuat sistem pembiayaan yang inklusif.

Sebagai kota yang berkembang pesat di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata, Singkawang dinilai memiliki potensi besar dalam penyerapan KUR Perumahan. Dengan dukungan regulasi yang jelas serta percepatan layanan administrasi, pemerintah daerah optimistis program ini dapat direalisasikan secara maksimal.

Menurut Tjhai Chui Mie, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, serta pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan program pembiayaan perumahan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan program berjalan lancar, Pemkot Singkawang juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan pihak perbankan. Proses pengajuan, verifikasi hingga realisasi pembiayaan akan diupayakan berlangsung lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kota Singkawang, serta para pengusaha, kontraktor, pengembang, dan pelaku UMKM setempat.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang memahami manfaat KUR Perumahan serta memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat sektor perumahan di daerah.

FAQ

Apa itu KUR Perumahan?
KUR Perumahan adalah fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan dan kepemilikan rumah serta usaha di sektor perumahan.

Berapa bunga KUR Perumahan?
Program ini menawarkan bunga maksimal sekitar 6 persen sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Siapa yang bisa mengajukan KUR Perumahan?
Pelaku UMKM, pengembang perumahan, serta pihak yang terlibat dalam sektor perumahan dapat mengajukan pembiayaan ini melalui bank penyalur.

Apa tujuan program tiga juta rumah?
Program ini bertujuan meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat serta memperkuat sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri perumahan.

Presiden Prabowo Terbitkan PP 39/2025, Koperasi dan Ormas Kini Bisa Kelola Tambang Minerba

Redaksi    Kamis, Oktober 09, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Terbitkan PP 39/2025, Koperasi dan Ormas Kini Bisa Kelola Tambang Minerba

Ilustrasi tambang batu bara di Indonesia yang kini bisa dikelola koperasi dan ormas keagamaan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). 

Melalui aturan baru ini, pemerintah membuka peluang yang lebih luas bagi berbagai pihak untuk ikut mengelola tambang, termasuk koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha swasta.

Langkah ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia kini semakin inklusif. Tidak hanya korporasi besar yang berkesempatan, tetapi juga kelompok ekonomi kecil dan organisasi masyarakat bisa turut berperan dalam industri strategis ini.

Koperasi dan UKM Dapat Jatah Tambang Hingga 2.500 Hektare

Dalam PP 39/2025, pemerintah memberikan batasan yang jelas terkait luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang bisa dikelola oleh masing-masing pihak. Untuk koperasi dan UKM, WIUP untuk tambang mineral logam maupun batu bara maksimal seluas 2.500 hektare.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang memiliki potensi tambang, sekaligus memperkuat peran koperasi dan UKM dalam sektor energi dan sumber daya mineral. 

Pemerintah menilai, keterlibatan pelaku usaha kecil bisa memperluas pemerataan ekonomi serta mendorong lapangan kerja baru di sektor pertambangan rakyat.

Ormas Keagamaan Dapat Wilayah Tambang Lebih Luas

Menariknya, PP ini juga memberikan kesempatan bagi organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola tambang. Luas WIUP yang diberikan pun jauh lebih besar dibanding koperasi dan UKM. 

Untuk ormas keagamaan, izin tambang mineral logam dapat mencapai hingga 25.000 hektare, sedangkan untuk batu bara maksimal 15.000 hektare.

Kebijakan ini muncul sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang ingin mendorong kemandirian ekonomi ormas melalui pengelolaan aset strategis nasional. 

Pemerintah menilai ormas memiliki potensi besar untuk mengelola usaha secara profesional, terutama jika melibatkan lembaga pendidikan, pesantren, atau yayasan sosial yang memiliki kapasitas manajerial.

BUMN, BUMD, dan Swasta Tetap Jadi Pemain Utama

Selain itu, pemerintah juga menegaskan peran penting badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha swasta dalam mengelola sektor Minerba. 

Dalam PP tersebut, luas WIUP untuk BUMN dan BUMD yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dibatasi hingga 25.000 hektare untuk mineral logam dan 15.000 hektare untuk batu bara.

Ketentuan ini juga berlaku bagi BUMN yang melakukan kegiatan dalam rangka hilirisasi. Tujuannya adalah agar industri tambang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya mentah, tetapi juga pada pengolahan lebih lanjut yang memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri.

Dengan begitu, sektor Minerba diharapkan dapat menjadi penggerak utama industrialisasi nasional yang selama ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan baru.

Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Hilirisasi Tambang

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan agar potensi tambang tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. 

Dengan melibatkan koperasi, UKM, dan ormas keagamaan, diharapkan roda ekonomi daerah semakin berputar dan menciptakan peluang usaha baru di sektor pertambangan.

Sementara itu, dengan tetap mempertahankan peran BUMN dan BUMD, pemerintah ingin memastikan keberlanjutan dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam konteks hilirisasi.

Hilirisasi menjadi kata kunci penting dalam PP 39/2025, karena kebijakan ini menekankan pentingnya pengolahan mineral di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meski peluangnya besar, penerapan kebijakan ini tentu tidak mudah. Pemerintah harus memastikan koperasi, UKM, dan ormas keagamaan yang mendapat izin benar-benar memiliki kapasitas teknis, manajemen, dan tata kelola yang baik dalam mengelola tambang.

Selain itu, transparansi dalam pemberian WIUP juga harus dijaga agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan izin atau peralihan pengelolaan ke pihak ketiga yang tidak sesuai aturan. Pengawasan pemerintah daerah dan kementerian terkait akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini di lapangan.

Langkah Baru Menuju Kemandirian Energi Nasional

Secara keseluruhan, PP 39/2025 merupakan langkah strategis dalam memperluas partisipasi publik di sektor Minerba sekaligus memperkuat arah kebijakan hilirisasi yang menjadi prioritas nasional.

Keterlibatan koperasi, UKM, ormas, dan badan usaha lainnya diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian energi Indonesia di masa depan.

Dengan regulasi baru ini, pemerintah berupaya agar sumber daya alam Indonesia dikelola secara lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat banyak, bukan hanya kelompok besar semata.