PHK Tapin 2026 mencapai 249 pekerja akibat efisiensi perusahaan. Disnaker mencatat 11 perusahaan terdampak dan dua perusahaan tutup operasional.

BANJARMASIN - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan mencatat ratusan pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang 2026. Data terbaru menunjukkan sebanyak 249 tenaga kerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat langkah efisiensi yang ditempuh sejumlah perusahaan.

Kepala Disnaker Tapin, Sapuani, mengungkapkan bahwa PHK tersebut terjadi di 11 perusahaan yang melakukan penyesuaian operasional di tengah tekanan dinamika usaha.

“Sebanyak 11 perusahaan melakukan PHK dengan total 249 pekerja terdampak. Selain itu, terdapat dua perusahaan yang menghentikan operasional tahun ini,” kata Sapuani di Rantau, Kabupaten Tapin.

Situasi ini mencerminkan tantangan dunia usaha di tingkat daerah yang turut berdampak pada stabilitas ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Disnaker Tapin, terdapat 100 perusahaan yang terdaftar sepanjang 2026. Rinciannya meliputi:

• 36 perusahaan besar

• 14 perusahaan menengah

• 50 perusahaan kecil

Dari keseluruhan perusahaan tersebut, total tenaga kerja yang terserap mencapai 20.106 orang yang tersebar di berbagai sektor industri di wilayah Tapin.

Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi PHK, sektor usaha di Tapin masih memiliki daya serap tenaga kerja yang cukup signifikan.

Selain mencatat PHK, Disnaker Tapin juga menangani sejumlah konflik ketenagakerjaan. Sepanjang 2026, tercatat 10 kasus perselisihan hubungan industrial.

Sapuani menjelaskan perkembangan penanganannya sebagai berikut:

• 6 kasus selesai melalui mediasi

• 2 kasus masih dalam proses

• 2 kasus dilimpahkan ke tingkat provinsi

Sapuani menegaskan bahwa mediasi menjadi langkah utama untuk menjaga hubungan industrial tetap kondusif dan mengurangi dampak sosial yang lebih luas.

Dalam menghadapi kondisi ini, Disnaker Tapin terus mendorong penyelesaian konflik secara dialogis antara pekerja dan perusahaan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim kerja yang stabil sekaligus menjaga kepercayaan antara kedua pihak.

Langkah preventif dan responsif ini diharapkan mampu menekan potensi konflik lanjutan serta membantu pekerja yang terdampak agar tetap mendapatkan perlindungan.

FAQ

1. Berapa jumlah pekerja yang terkena PHK di Tapin pada 2026?
Sebanyak 249 pekerja terdampak PHK dari 11 perusahaan.

2. Apa penyebab utama PHK tersebut?
Langkah efisiensi dan penyesuaian operasional perusahaan di tengah dinamika usaha.

3. Berapa jumlah perusahaan di Tapin saat ini?
Tercatat 100 perusahaan, terdiri dari perusahaan besar, menengah, dan kecil.

4. Berapa total tenaga kerja yang terserap?
Sebanyak 20.106 pekerja di berbagai sektor usaha.

5. Bagaimana penanganan konflik ketenagakerjaan?
Sebagian besar diselesaikan melalui mediasi, sementara sisanya masih dalam proses atau dilimpahkan ke provinsi.

Dian Rahmat Trianto meraih Woman’s Inspiration Awards 2026 atas peran besar dalam pengembangan UMKM Tanah Laut hingga mampu bersaing di pasar nasional.

Pelaihari Jadi Sorotan, Kepemimpinan Dian Rahmat Trianto Dorong UMKM Tembus Pasar Nasional

Tanah Laut, Kalsel – Peran kepemimpinan perempuan dalam mendorong ekonomi daerah kembali mendapat pengakuan nasional. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tanah Laut, Dian Rahmat Trianto, meraih penghargaan Woman’s Inspiration Awards 2026 pada kategori Woman’s Business Leadership.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti, dalam acara yang berlangsung di Convention Hall iNews Tower. Apresiasi diberikan atas kontribusi nyata dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang kerajinan daerah.

Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan aktif yang dijalankan Dian Rahmat Trianto dalam membina pelaku UMKM di Tanah Laut. Berbagai program seperti pelatihan keterampilan, kurasi produk, hingga digitalisasi pemasaran menjadi strategi utama untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal.

Dian Rahmat Trianto menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif para perajin dan pelaku usaha di daerah.

“Penghargaan ini menjadi milik seluruh pelaku UMKM Tanah Laut. Upaya bersama akan terus diperkuat agar produk lokal semakin kompetitif di pasar nasional,” ujar Dian Rahmat Trianto di Pelaihari.

Dorongan terhadap UMKM tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga memperluas akses pasar. Transformasi digital menjadi salah satu kunci penting dalam menjangkau konsumen lebih luas sekaligus meningkatkan nilai jual produk kerajinan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, menyoroti pentingnya kontribusi perempuan dalam pembangunan nasional. Arifah Fauzi menekankan bahwa perubahan besar sering berawal dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.

“Perempuan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan. Kolaborasi menjadi kunci untuk menciptakan perubahan nyata di masa depan,” kata Arifah Fauzi.

Woman’s Inspiration Awards 2026 sendiri merupakan ajang penghargaan bagi perempuan Indonesia yang dinilai berhasil memberikan dampak signifikan di berbagai sektor, mulai dari bisnis, sosial, pemerintahan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berharap pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat aktif dalam pengembangan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

FAQ

1. Apa itu Woman’s Inspiration Awards 2026?
Ajang penghargaan nasional yang diberikan kepada perempuan Indonesia atas kontribusi di bidang bisnis, sosial, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengapa Dian Rahmat Trianto mendapat penghargaan?
Karena peran aktif dalam membina UMKM melalui pelatihan, kurasi produk, dan digitalisasi pemasaran.

3. Apa dampak program Dekranasda Tanah Laut?
Meningkatkan kualitas produk kerajinan dan memperluas akses pasar hingga tingkat nasional.

4. Mengapa UMKM penting bagi ekonomi daerah?
UMKM menjadi sektor utama penggerak ekonomi lokal dan penyerap tenaga kerja.

5. Apa harapan pemerintah daerah setelah penghargaan ini?
Mendorong lebih banyak perempuan berperan aktif dalam pengembangan ekonomi daerah.

Buah naga Palangka Raya ditetapkan sebagai fokus ekonomi daerah 2026 dengan dukungan pembiayaan Rp6,6 miliar dan kesiapan pasar dari sektor gizi dan perhotelan. (Ilustrasi)

Palangka Raya - Budidaya buah naga di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mulai diarahkan menjadi penggerak utama ekonomi daerah pada tahun 2026. Penetapan komoditas ini tidak hanya didasarkan pada potensi produksi, tetapi juga kesiapan rantai bisnis dari hulu hingga hilir.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa penguatan ekosistem terintegrasi menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan ekonomi daerah (PED).

Primandanu Febriyan Aziz menjelaskan, kepastian pasar menjadi fondasi awal yang harus dipenuhi agar produksi petani dapat terserap secara berkelanjutan. Penunjukan offtaker atau agregator yang memiliki kredibilitas dinilai mampu memberikan jaminan stabilitas permintaan terhadap hasil panen.

Sentra Buah Naga Kalampangan Jadi Andalan

Pengembangan komoditas ini bertumpu pada kawasan sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) buah naga di Desa Misik, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya.

Wilayah tersebut saat ini memiliki luas lahan tanam sekitar 150 hektare dengan potensi ekspansi hingga 300 hektare. Sebanyak 120 petani terlibat aktif dalam budidaya dengan tingkat produktivitas rata-rata mencapai 1.000 kilogram per hektare.

Kapasitas produksi tersebut dinilai cukup untuk mendukung peningkatan skala usaha sekaligus memperluas jaringan distribusi.

Penguatan sektor hulu juga ditopang oleh dukungan pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Hingga saat ini, nilai pembiayaan yang telah disalurkan kepada petani buah naga di wilayah tersebut mencapai Rp6,6 miliar.

Nilai tersebut dinilai masih berpotensi meningkat seiring dengan berkembangnya skala usaha dan meningkatnya kebutuhan modal untuk perluasan lahan serta penguatan teknologi budidaya.

Ketersediaan pembiayaan menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan keberlanjutan produksi dan memperluas daya saing komoditas lokal.

Pasar Mulai Terbentuk dari Sektor Hilir

Dari sisi hilir, peluang penyerapan hasil panen dinilai semakin terbuka. Badan Gizi Nasional Regional Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan untuk menyerap produksi buah naga lokal sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Selain itu, sektor perhotelan di wilayah Kalimantan Tengah juga menyatakan komitmen untuk meningkatkan penggunaan buah lokal dalam layanan konsumsi. Langkah tersebut selaras dengan kebijakan nasional yang mendorong pemanfaatan produk lokal dalam industri pariwisata.

Kesiapan sektor hilir tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan usaha petani.

Primandanu Febriyan Aziz menekankan bahwa keberhasilan pengembangan buah naga tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan sektor swasta dinilai mampu memperkuat jalur distribusi serta memperluas akses pasar melalui skema business-to-business (B2B).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Dalam forum tersebut, seluruh peserta sepakat menetapkan buah naga sebagai fokus utama pengembangan ekonomi daerah Kalimantan Tengah pada tahun 2026.

Kesepakatan ini juga mencakup komitmen bersama untuk membangun ekosistem usaha yang terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Pengembangan buah naga sebagai komoditas unggulan diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas lapangan kerja di wilayah Palangka Raya.

Dengan dukungan pembiayaan berkelanjutan serta kepastian pasar, komoditas buah naga dinilai berpotensi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah dalam jangka panjang.

FAQ

1. Mengapa buah naga dipilih sebagai fokus ekonomi daerah 2026?
Buah naga memiliki potensi lahan luas, produktivitas tinggi, serta dukungan pasar dari sektor gizi dan perhotelan.

2. Berapa luas lahan buah naga di Palangka Raya saat ini?
Sekitar 150 hektare dengan potensi perluasan hingga 300 hektare.

3. Berapa nilai pembiayaan yang telah disalurkan ke petani?
Total pembiayaan mencapai Rp6,6 miliar dari lembaga jasa keuangan.

4. Siapa yang akan menyerap hasil panen buah naga?
Badan Gizi Nasional Regional Kalimantan Tengah dan sektor perhotelan telah menyatakan kesiapan menyerap produksi.

5. Apa tujuan utama pengembangan ekonomi daerah berbasis buah naga?
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal.

Pemkab Tanah Bumbu memperketat pengawasan harga bahan pokok setelah kenaikan BBM non-subsidi, termasuk sidak gudang dan pasar murah di 49 titik wilayah.

Tanah Bumbu — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, memperkuat langkah pengendalian harga bahan pokok setelah kenaikan harga BBM non-subsidi mulai memicu tekanan pada biaya distribusi barang kebutuhan sehari-hari.

Langkah pengawasan dilakukan secara intensif untuk memastikan stabilitas harga di pasar rakyat tetap terjaga serta mencegah potensi kelangkaan bahan pokok di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Bersujud.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskumdagri) Tanah Bumbu, Eryanto Rais, menegaskan bahwa kenaikan BBM non-subsidi memiliki dampak langsung terhadap biaya logistik yang kemudian memengaruhi harga jual di tingkat pedagang.

Menurut Eryanto Rais, pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif melalui inspeksi mendadak (sidak) ke gudang dan distributor. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi praktik penimbunan barang yang dapat memperparah kenaikan harga.

Selain sidak, tim pemantau juga secara rutin memeriksa perkembangan harga di sejumlah pasar rakyat. Upaya ini bertujuan mendeteksi perubahan harga sejak dini dan menjaga kestabilan pasokan bahan pokok.

Sebagai bagian dari strategi menekan lonjakan harga, Diskumdagri Tanah Bumbu telah melaksanakan kegiatan pasar murah di berbagai wilayah.

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah daerah menggelar pasar murah di 49 titik lokasi. Program tersebut menjadi salah satu upaya langsung untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Selain itu, pengawasan distribusi bahan pokok dilakukan secara berkala guna memastikan kelancaran pasokan dari distributor hingga ke pedagang.

Eryanto Rais juga mengingatkan masyarakat untuk tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pembelian dalam jumlah besar tanpa kebutuhan yang jelas dinilai berpotensi memicu kepanikan pasar dan memperburuk ketersediaan barang.

Secara umum, pemerintah daerah menilai dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap harga bahan pokok di Tanah Bumbu masih tergolong terkendali.

Namun, berdasarkan pemantauan pada pekan terakhir April, sejumlah komoditas menunjukkan tren kenaikan harga.

Beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain:

• Gula pasir: dari Rp18.800 per kilogram menjadi Rp19.900 per kilogram

• Cabai merah besar: dari Rp70.300 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram

• Cabai rawit lokal: dari Rp75.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram

• Bawang merah: dari Rp44.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram

Kenaikan harga gula pasir tidak hanya dipicu oleh biaya distribusi, tetapi juga oleh meningkatnya harga bahan kemasan plastik serta tren harga gula di pasar internasional.

Sementara itu, kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari luar daerah yang biasanya menjadi sumber utama distribusi.

Pemerintah daerah menilai biaya distribusi logistik menjadi faktor dominan dalam menentukan harga bahan pokok setelah kenaikan BBM non-subsidi.

Pedagang di pasar menyesuaikan harga jual untuk menutup peningkatan biaya angkut, sehingga beban kenaikan harga pada akhirnya dirasakan oleh konsumen.

Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmen untuk terus menjaga stabilitas harga melalui kombinasi pengawasan, intervensi pasar, serta pemantauan distribusi barang secara berkelanjutan.

FAQ

1. Mengapa harga bahan pokok naik setelah BBM non-subsidi naik?
Kenaikan BBM meningkatkan biaya distribusi logistik sehingga pedagang menyesuaikan harga jual barang.

2. Apa langkah pemerintah daerah untuk menekan kenaikan harga?
Pemerintah melakukan sidak gudang, memantau harga pasar, serta menggelar pasar murah di berbagai titik.

3. Berapa jumlah lokasi pasar murah yang telah digelar?
Sebanyak 49 titik pasar murah telah dilaksanakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.

4. Komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga?
Gula pasir, cabai merah besar, cabai rawit lokal, dan bawang merah mengalami kenaikan harga.

5. Apakah masyarakat perlu membeli bahan pokok dalam jumlah besar?
Tidak. Pemerintah mengimbau masyarakat membeli sesuai kebutuhan agar tidak memicu panic buying.

Lapangan gas Karamba Undip di PPU siap beroperasi Mei 2026. Infrastruktur pipa rampung dan diproyeksikan menambah pendapatan daerah dari sektor migas. (Ilustrasi)

PPU, Kaltim - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mulai mempersiapkan diri menyambut operasional lapangan gas Karamba Undip yang berlokasi di Kelurahan Buluminung. Proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu sumber baru penerimaan daerah dari sektor minyak dan gas bumi (migas).

Fokus pemerintah daerah saat ini tidak hanya pada potensi produksi gas, tetapi juga kesiapan infrastruktur penyaluran yang telah terpasang hingga terhubung ke jaringan industri pengolahan migas.

Menurut Nicko Herlambang, selaku Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, pengembangan lapangan gas di wilayah Buluminung telah mencapai tahap penting dengan selesainya pemasangan jaringan pipa.

Ia menjelaskan, pipa dari sumur lapangan gas Karamba Undip telah tersambung ke jaringan milik PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur melalui jalur yang melintasi wilayah Kelurahan Nenang.

Selanjutnya, gas yang dihasilkan akan dialirkan menuju fasilitas pengolahan milik PT Kilang Pertamina Balikpapan dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). Infrastruktur ini dinilai menjadi kunci penting untuk memastikan kelancaran distribusi gas dari lapangan produksi ke kilang.

Produksi Dijadwalkan Mulai Mei 2026

Lapangan gas Karamba Undip I yang dikembangkan oleh PT Indosino Oil & Gas diperkirakan mulai beroperasi secara komersial pada Mei 2026.

Berdasarkan estimasi awal, lapangan gas tersebut memiliki potensi produksi sekitar 13 juta kaki kubik gas per hari atau sekitar 13 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD).

Produksi gas tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan energi industri sekaligus memperkuat pasokan energi di wilayah Kalimantan Timur.

Pemerintah daerah menilai proyek ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan dana bagi hasil (DBH) migas.

Selain itu, keberadaan lapangan gas dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan sektor pendukung lainnya.

Nicko menegaskan, dukungan masyarakat menjadi faktor penting agar proses pengembangan hingga operasional dapat berjalan tanpa hambatan.

“Keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar pengembangan lapangan gas ini berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi daerah,” ujarnya.

Dengan kesiapan infrastruktur yang hampir rampung dan jadwal produksi yang semakin dekat, proyek Karamba Undip dipandang sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat ekonomi daerah berbasis sumber daya energi.

FAQ

1. Di mana lokasi lapangan gas Karamba Undip?
Lapangan gas ini berada di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

2. Kapan lapangan gas Karamba Undip mulai beroperasi?
Produksi komersial direncanakan mulai pada Mei 2026.

3. Berapa kapasitas produksi gas lapangan Karamba Undip?
Diperkirakan mencapai sekitar 13 MMSCFD atau 13 juta kaki kubik gas per hari.

4. Ke mana gas dari lapangan ini akan disalurkan?
Gas akan dialirkan melalui jaringan pipa menuju kilang milik PT Kilang Pertamina Balikpapan.

5. Apa manfaat proyek ini bagi daerah?
Proyek ini berpotensi menambah pendapatan daerah melalui pajak dan dana bagi hasil sektor migas, serta meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.

Pasar Induk Kubu Raya senilai Rp30 miliar mulai diverifikasi. Pemkab dan Kemendag meninjau lokasi pembangunan yang ditargetkan dimulai pada 2027.

Kubu Raya, Kalbar - Rencana pembangunan Pasar Induk di Kabupaten Kubu Raya mulai memasuki tahap verifikasi teknis di lapangan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melakukan peninjauan langsung guna memastikan kesiapan pembangunan fasilitas perdagangan tersebut.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mendampingi Wakil Ketua Tim Bidang Pengembangan Sarana Perdagangan Kementerian Perdagangan RI, Andre Prasetyo, saat melakukan identifikasi lokasi rencana pembangunan Pasar Induk di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya. Proyek tersebut dirancang dengan estimasi anggaran sekitar Rp30 miliar.

Menurut Andre, kunjungan lapangan ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi usulan pembangunan pasar induk yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Identifikasi teknis dilakukan untuk memastikan lokasi memenuhi syarat kelayakan sebelum proyek dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Ia menjelaskan, hasil peninjauan lapangan akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyelaraskan kebutuhan pembangunan. Jika seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk melanjutkan proses pembangunan.

Kebutuhan Pasar Baru Dinilai Mendesak

Bupati Sujiwo menilai pembangunan pasar induk baru menjadi kebutuhan mendesak, terutama karena kondisi pasar lama yang sudah beroperasi selama puluhan tahun. Pasar Melati, yang menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan saat ini, telah berusia sekitar 35 tahun dan dinilai membutuhkan pembaruan infrastruktur.

Ia menyebut sebagian besar dokumen pendukung proyek telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Saat ini, hanya tersisa dua dokumen penting yang masih dalam proses penyelesaian, yakni Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sujiwo juga menekankan bahwa potensi suplai dan permintaan komoditas di wilayah Kubu Raya cukup besar. Lebih dari separuh pasokan barang dagangan di Pasar Flamboyan diketahui berasal dari wilayah Kubu Raya, sehingga pembangunan pasar induk dinilai strategis untuk memperkuat rantai distribusi.

Konsep Pasar Modern dan Terintegrasi

Pasar induk yang direncanakan tidak hanya difungsikan sebagai pasar tradisional, tetapi akan mengusung konsep modern yang lebih tertata dan ramah pengunjung. Rencana desain mencakup berbagai fasilitas tambahan seperti ruang terbuka hijau, jalur jogging, area bermain anak, serta kawasan waterfront yang mendukung aktivitas masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kubu Raya, Norasari Arani, menyampaikan bahwa target pembangunan fisik direncanakan dimulai pada tahun 2027. Hal tersebut bergantung pada rampungnya seluruh dokumen pendukung yang ditargetkan selesai pada 2026.

Ia menambahkan bahwa tingkat kesiapan dokumen saat ini telah mencapai sekitar 95 persen. Pemerintah daerah optimistis seluruh persyaratan dapat dipenuhi sesuai jadwal.

Prioritas Bagi Pedagang Lama dan Peluang Ekonomi Baru

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memastikan pedagang yang selama ini beraktivitas di pasar lama akan mendapatkan prioritas untuk menempati kios di pasar baru. Selain itu, peluang juga akan dibuka bagi pedagang dari sembilan kecamatan di wilayah tersebut.

Upaya penataan pasar juga terus dilakukan melalui program Bersinar (Bersama Membersihkan Pasar). Program ini mencakup penataan ulang pedagang serta relokasi ke area yang lebih tertib dan layak, sebagai bagian dari persiapan menuju pasar modern.

Dengan adanya Pasar Induk Kubu Raya, pemerintah berharap terbentuk pusat distribusi perdagangan yang terintegrasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

FAQ

1. Kapan Pasar Induk Kubu Raya mulai dibangun?
Pembangunan ditargetkan mulai pada tahun 2027, setelah seluruh dokumen pendukung selesai pada 2026.

2. Berapa anggaran pembangunan Pasar Induk Kubu Raya?
Nilai anggaran yang direncanakan mencapai sekitar Rp30 miliar.

3. Di mana lokasi Pasar Induk Kubu Raya akan dibangun?
Pasar akan dibangun di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

4. Apakah pedagang lama akan dipindahkan ke pasar baru?
Ya, pedagang dari pasar lama akan diprioritaskan untuk menempati kios di pasar induk yang baru.

5. Apa konsep yang digunakan dalam pembangunan pasar ini?
Pasar dirancang dengan konsep modern dan terintegrasi, dilengkapi ruang terbuka hijau, area bermain anak, jalur jogging, dan waterfront.

Pemkab Bulungan membuka gerai UMKM di Mal Sarinah Jakarta pada 30 April. Sebanyak 30 produk lokal siap dipasarkan secara nasional dan diresmikan Menteri UMKM.

Bulungan, Kaltara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Kalimantan Utara, bersiap membuka gerai khusus produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Mal Sarinah, Jakarta. Rencananya, gerai tersebut akan diresmikan pada Kamis, 30 April 2026 oleh Menteri UMKM, Maman Abdurahman.

Langkah ini menjadi tonggak penting bagi pelaku UMKM di Bulungan untuk memperluas pasar hingga tingkat nasional.

Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan optimisme bahwa proses pembukaan gerai berjalan sesuai rencana tanpa hambatan berarti.

“Mudah-mudahan, doakan tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Saya sudah komunikasi dengan Pak Menteri UMKM, insya Allah beliau secara resmi nanti tanggal 30 April meresmikan dan me-launching keberadaan produk-produk UMKM Kabupaten Bulungan di Mal Sarinah Jakarta,” ujar Syarwani di Tanjung Selor, Sabtu.

Menurut Syarwani, keberhasilan produk UMKM Bulungan masuk ke pusat perbelanjaan nasional seperti Sarinah bukan proses instan. Dibutuhkan kerja keras, koordinasi lintas instansi, serta pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha lokal.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa produk unggulan sudah mulai dipasarkan, bahkan mendapat respons positif dari konsumen.

Salah satu produk yang mencuri perhatian adalah cokelat hasil olahan kelompok tani dari Desa Antutan dan Desa Pejalin. Produk tersebut sudah tersedia di gerai Sarinah sebelum peresmian resmi.

Selain itu, berbagai camilan khas daerah yang diproduksi oleh pelaku UMKM, khususnya ibu-ibu dari Desa Mangkupadi, juga mulai terpajang dan telah dibeli oleh pengunjung.

“Alhamdulillah memang sudah ada konsumsi yang dilakukan dan bukan hanya dari kita masyarakat di Kabupaten Bulungan. Dengan kehadiran produk-produk UMKM di Mal Sarinah itu juga bisa dikenal luas oleh masyarakat lain yang ada di Indonesia,” jelasnya.

30 Produk UMKM Lolos Kurasi Ketat

Dari total 70 produk UMKM yang diajukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Bulungan, sebanyak 30 produk dinyatakan lolos proses kurasi.

Proses kurasi ini dilakukan untuk memastikan kualitas produk sesuai standar pasar nasional, baik dari sisi kemasan, kualitas bahan, hingga konsistensi produksi.

Syarwani menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan produksi agar pasokan produk tetap stabil.

“Yang pasti sudah disetujui ada 30 produk. Nah tinggal tugas kita hari ini di Kabupaten Bulungan untuk memastikan serta menjamin jangan sampai ada yang putus produk-produk ini. Jadi keberlanjutan produk itu yang penting,” tegasnya.

Pembukaan gerai UMKM di Mal Sarinah diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bulungan.

Selain membuka peluang pasar lebih luas, langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Syarwani berharap masyarakat turut mendoakan agar peluncuran gerai berjalan lancar dan membawa manfaat jangka panjang.

“Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita mengenalkan produk-produk UMKM Kabupaten Bulungan menasional dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bulungan,” harapnya.

FAQ

Kapan gerai UMKM Bulungan di Sarinah diresmikan?
Gerai direncanakan diresmikan pada Kamis, 30 April 2026.

Siapa yang akan meresmikan gerai UMKM Bulungan?
Peresmian dijadwalkan dilakukan oleh Menteri UMKM, Maman Abdurahman.

Berapa jumlah produk UMKM Bulungan yang lolos kurasi?
Sebanyak 30 produk UMKM dinyatakan lolos dari total 70 produk yang diajukan.

Produk apa saja yang dipasarkan di Sarinah?
Beberapa di antaranya cokelat dari Desa Antutan dan Pejalin serta berbagai camilan khas dari Desa Mangkupadi.

Apa tujuan utama pembukaan gerai UMKM di Sarinah?
Untuk memperkenalkan produk lokal Bulungan secara nasional dan meningkatkan perekonomian masyarakat daerah.

HUT ke-62 Bank Kalbar di Kubu Raya, Bupati Sujiwo berharap Bank Kalbar semakin profesional dan terus berkontribusi dalam mempercepat pembangunan serta ekonomi daerah.

KUBU RAYA – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Bank Kalbar menjadi ajang refleksi sekaligus harapan baru bagi penguatan sektor ekonomi daerah. Dalam perayaan syukuran yang digelar di Kantor Cabang Bank Kalbar Kubu Raya pada Rabu (15/4/2026), Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyampaikan harapannya agar Bank Kalbar semakin profesional dalam menjalankan perannya sebagai bank pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Sujiwo menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas perjalanan panjang Bank Kalbar yang telah berkontribusi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Saya bersama Pak Wabup, Pak Sekda, beserta jajaran pemerintah dan seluruh masyarakat Kubu Raya mengucapkan dirgahayu untuk Bank Kalbar. Di usia yang ke-62, Bank Kalbar harus sudah matang dan profesional,” ujar Sujiwo.

Bank Kalbar Diharapkan Semakin Siap Hadapi Tantangan

Menurut Sujiwo, setiap periode selalu menghadirkan tantangan baru, terutama di sektor ekonomi dan layanan keuangan. Karena itu, kesiapan menghadapi perubahan menjadi kunci agar Bank Kalbar tetap relevan dan dipercaya masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus memberikan dukungan nyata bagi keberlangsungan dan perkembangan Bank Kalbar.

“Setiap masa pasti ada tantangannya. Dalam setiap tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus hadir memberikan dukungan riil untuk Bank Kalbar,” imbuhnya.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Peran Strategis Bank Kalbar Dalam Pembangunan Daerah

Lebih lanjut, Sujiwo menekankan pentingnya peran Bank Kalbar sebagai motor penggerak ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor usaha dan pembangunan infrastruktur.

Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalbar dinilai memiliki posisi strategis dalam mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat serta membuka peluang usaha yang lebih luas.

“Semoga di usia ke-62 ini Bank Kalbar lebih sukses dan maju serta terus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan Pemerintah Kubu Raya dalam rangka mempercepat pembangunan serta pergerakan ekonomi,” tutupnya.

Momentum ulang tahun ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga profesionalitas, meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta memperkuat inovasi di tengah dinamika ekonomi modern.

Momentum Refleksi Dan Penguatan Kepercayaan Publik

Perayaan HUT ke-62 Bank Kalbar bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi momentum refleksi bagi institusi perbankan daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Dengan dukungan pemerintah daerah dan sinergi berbagai pihak, Bank Kalbar diharapkan mampu terus berkembang, menghadirkan layanan yang inovatif, serta memperluas kontribusi bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya dan Kalimantan Barat secara umum.

FAQ

1. Kapan HUT ke-62 Bank Kalbar diperingati di Kubu Raya?
Syukuran HUT ke-62 Bank Kalbar digelar pada Rabu, 15 April 2026 di Kantor Cabang Bank Kalbar Kubu Raya.

2. Apa harapan utama Bupati Sujiwo untuk Bank Kalbar?
Bupati Sujiwo berharap Bank Kalbar semakin profesional, matang, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

3. Apa peran Bank Kalbar bagi pembangunan daerah?
Bank Kalbar berperan sebagai bank pembangunan daerah yang mendukung percepatan pembangunan dan pergerakan ekonomi masyarakat.

4. Apakah pemerintah daerah mendukung Bank Kalbar?
Ya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan nyata bagi pengembangan Bank Kalbar.

5. Mengapa profesionalitas bank daerah penting?
Profesionalitas penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan layanan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

OJK Kalteng mencatat jumlah investor saham mencapai 159.483 hingga akhir 2025, naik 49,5 persen yoy dengan nilai transaksi tembus Rp701 miliar.

PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat perkembangan positif di sektor pasar modal daerah. Hingga Desember 2025, jumlah investor saham di provinsi tersebut mengalami peningkatan signifikan, menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap investasi.

Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa jumlah investor saham di wilayahnya meningkat tajam secara tahunan atau year-on-year (yoy).

"Hal ini bisa kita lihat dari jumlah investor saham hingga Desember 2025 yang mengalami peningkatan sebanyak 52.802 investor atau 49,50 persen secara yoy, dari sebelumnya 106.681 investor menjadi 159.483 investor," ujar Primandanu di Palangka Raya, Senin.

Nilai Transaksi Saham Ikut Melonjak

Tak hanya jumlah investor yang meningkat, nilai transaksi saham di Kalimantan Tengah juga menunjukkan tren yang sama. Pada Desember 2025, nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp701,02 miliar, meningkat sebesar Rp352,44 miliar atau 101,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebelumnya, nilai transaksi saham di wilayah tersebut berada di angka Rp348,58 miliar, namun dalam satu tahun berhasil melonjak lebih dari dua kali lipat.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas pasar modal di Kalimantan Tengah tidak hanya ramai dari sisi jumlah investor, tetapi juga dari sisi transaksi yang semakin aktif.

Nasabah Reksa Dana Tumbuh Signifikan

Selain saham, sektor reksa dana juga mengalami pertumbuhan positif. Jumlah nasabah melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), baik perorangan maupun perusahaan, terus meningkat setiap tahun.

Sejalan dengan hal tersebut, nilai penjualan produk reksa dana juga mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Hingga Desember 2025, nilai penjualan tercatat sebesar Rp79,15 miliar, meningkat Rp67,21 miliar atau 562,67 persen yoy dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp11,94 miliar.

Menurut Primandanu, kondisi ini menjadi sinyal positif bagi pemulihan ekonomi daerah sekaligus menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk pasar modal.

"Kondisi ini menunjukkan sektor pasar modal di Kalimantan Tengah mengalami pemulihan ekonomi dan stabilitas pasar yang berpengaruh pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam produk," jelasnya.

Peran Sektor Jasa Keuangan Sangat Penting

Lebih lanjut, OJK menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan menjadi fondasi utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menurut Primandanu, penguatan ekosistem keuangan yang stabil, inklusif, dan terpercaya menjadi kunci penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

"Penguatan ekosistem keuangan yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tutupnya.

Sumber Informasi:
Data resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah.

Kredibilitas Narasumber:
Informasi disampaikan langsung oleh Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, sebagai otoritas resmi di sektor jasa keuangan daerah.

Validitas Data:
Seluruh angka pertumbuhan investor, nilai transaksi saham, dan penjualan reksa dana merujuk pada laporan resmi hingga Desember 2025.

FAQ

1. Berapa jumlah investor saham di Kalimantan Tengah pada 2025?

Jumlah investor saham di Kalimantan Tengah mencapai 159.483 investor hingga Desember 2025.

2. Seberapa besar kenaikan jumlah investor saham di Kalteng?

Jumlah investor meningkat sebanyak 52.802 investor atau 49,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Berapa nilai transaksi saham di Kalteng pada 2025?

Nilai transaksi saham mencapai Rp701,02 miliar, naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

4. Apa penyebab meningkatnya jumlah investor di Kalteng?

Peningkatan ini dipengaruhi oleh stabilitas sektor jasa keuangan, pemulihan ekonomi daerah, serta meningkatnya literasi keuangan masyarakat.

5. Apakah investasi reksa dana juga meningkat di Kalteng?

Ya, nilai penjualan reksa dana meningkat tajam menjadi Rp79,15 miliar, naik lebih dari 500 persen secara tahunan.

Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan Teluk Batang–Sukadana di Kayong Utara guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kayong Utara — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara (KKU). Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Anggaran Rp23 miliar ini kita fokuskan untuk percepatan perbaikan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Norsan saat kunjungan kerja di Kayong Utara, Senin.

Fokus Pada Jalan Strategis Teluk Batang–Sukadana

Anggaran yang dialokasikan tersebut diprioritaskan untuk penanganan ruas jalan strategis Teluk Batang–Sukadana, yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas warga serta distribusi barang dan jasa.

Menurut Norsan, ruas jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor perdagangan, transportasi, dan layanan publik.

Pemerintah menargetkan perbaikan jalan tersebut dapat rampung sebelum Agustus 2026, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk menunjang berbagai kegiatan berskala provinsi di wilayah tersebut.

Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas Daerah

Pemprov Kalbar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.

Perbaikan jalan dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan wilayah, sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap program harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Kayong Utara Sambut Dukungan Pemprov

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif dukungan anggaran dari Pemprov Kalbar tersebut. Ia menilai bantuan anggaran tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayahnya.

Menurut Romi, perbaikan jalan akan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

“Ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Romi.

Dampak Langsung Bagi Masyarakat dan Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kayong Utara diproyeksikan membawa sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat, di antaranya:

• Mempercepat mobilitas warga antarwilayah

• Memperlancar distribusi barang dan jasa

• Mengurangi biaya transportasi

• Meningkatkan akses layanan publik

• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp23 miliar, Pemprov Kalbar optimistis percepatan pembangunan infrastruktur di Kayong Utara dapat terealisasi maksimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

FAQ

1. Berapa anggaran yang dialokasikan Pemprov Kalbar untuk jalan Kayong Utara?
Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan di Kabupaten Kayong Utara.

2. Jalan mana yang menjadi prioritas perbaikan?
Prioritas perbaikan difokuskan pada ruas Teluk Batang–Sukadana, yang merupakan jalur strategis bagi mobilitas warga dan distribusi barang.

3. Kapan target perbaikan jalan selesai?
Perbaikan jalan ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026.

4. Apa manfaat perbaikan jalan bagi masyarakat?
Manfaatnya meliputi peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Mengapa infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah daerah?
Karena infrastruktur yang baik dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Strategi 4K BI Kaltim terbukti efektif menahan inflasi Maret 2026 meski ada Ramadan, Nyepi, dan Idul Fitri. Inflasi tercatat hanya 0,72 persen. (gambar ilustrasi)

Samarinda – Bank Indonesia Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan strategi pengendalian inflasi 4K terbukti efektif menahan laju kenaikan harga selama Maret 2026, meskipun bertepatan dengan tiga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Tiga momentum besar tersebut meliputi Ramadan, Nyepi, dan Idul Fitri yang biasanya identik dengan lonjakan permintaan masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim, Jajang Hermawan, menyampaikan bahwa inflasi bulanan Kaltim tetap terkendali di angka 0,72 persen (month to month).

“Langkah pengendalian inflasi melalui strategi 4K ini diperkuat dengan sinergi TPID Kaltim bersama kabupaten/kota,” ujarnya di Samarinda, Jumat.

Strategi 4K Jadi Kunci Utama

Strategi 4K yang diterapkan mencakup:

• Keterjangkauan harga

• Ketersediaan pasokan

• Kelancaran distribusi

• Komunikasi efektif

Dalam implementasinya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim aktif melakukan berbagai intervensi pasar.

Sepanjang Maret 2026, tercatat 83 kegiatan pengendalian harga, seperti:

• Gerakan pangan murah

• Operasi pasar

• Distribusi bahan pokok

Kegiatan tersebut tersebar di berbagai daerah, di antaranya:

• Samarinda: 33 kali

• Kutai Kartanegara: 16 kali

• Kutai Barat: 14 kali

• Bontang: 8 kali

• Mahakam Ulu: 6 kali

• Berau: 6 kali

Langkah ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga di tengah lonjakan permintaan.

Inflasi Tahunan Lebih Rendah dari Nasional

Secara keseluruhan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kaltim menunjukkan:

• Inflasi bulanan: 0,72% (mtm)

• Inflasi tahunan: 3,31% (yoy)

• Inflasi tahun berjalan: 1,37% (ytd)

Angka ini masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,48% (yoy).

Penyumbang Inflasi Terbesar

Kenaikan inflasi terutama dipicu oleh:

1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

• Inflasi: 1,74% (mtm)

• Andil: 0,52%

Lonjakan ini dipengaruhi meningkatnya konsumsi selama Ramadan hingga Idul Fitri.

2. Kelompok Transportasi

• Inflasi: 0,88% (mtm)

• Andil: 0,11%

Hal ini didorong tingginya mobilitas masyarakat, termasuk peningkatan permintaan tiket pesawat dan cepatnya penyerapan extra flight.

Koordinasi Jadi Faktor Penentu

Selain intervensi pasar, aspek komunikasi juga menjadi kunci.

TPID Kaltim rutin menggelar:

• Rapat koordinasi

• Rapat tingkat tinggi

• Evaluasi kebijakan harga

Langkah ini memastikan respons cepat terhadap potensi kenaikan harga selama periode rawan inflasi.

Komitmen Jaga Stabilitas Harga

Ke depan, BI Kaltim bersama TPID akan terus:

• Menjaga konsistensi strategi 4K

• Memperkuat mitigasi dini

• Menjaga daya beli masyarakat

“Stabilitas harga harus terus dijaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal,” tegas Jajang.

FAQ

1. Apa itu strategi 4K dalam pengendalian inflasi?
Strategi 4K adalah pendekatan BI yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

2. Berapa inflasi Kaltim Maret 2026?
Inflasi tercatat sebesar 0,72 persen secara bulanan.

3. Kenapa inflasi tetap terkendali saat Ramadan dan Lebaran?
Karena adanya intervensi pasar, operasi pangan murah, dan koordinasi intensif antar instansi.

4. Apa penyebab utama inflasi di Kaltim?
Terutama dari kelompok makanan dan transportasi akibat peningkatan permintaan.

5. Apakah inflasi Kaltim lebih tinggi dari nasional?
Tidak, inflasi Kaltim (3,31%) masih lebih rendah dibanding nasional (3,48%).

Realisasi KUR Kalsel 2026 capai Rp863,99 miliar. Sektor pertanian dominan, BRI jadi penyalur terbesar, dorong pertumbuhan UMKM daerah.

BANJARMASIN — Realisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif di awal 2026. Hingga periode terbaru, total penyaluran mencapai Rp863,99 miliar atau 16,76 persen dari target Rp5,15 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 12.546 pelaku UMKM.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menyebut capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah semakin terbuka.

“Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada awal tahun ini,” ujarnya di Banjarmasin.

Dominasi KUR Konvensional dan Sektor Pertanian

Dari total penyaluran, KUR konvensional masih mendominasi dengan nilai Rp836,63 miliar atau 96,83 persen. Sementara KUR syariah tercatat sebesar Rp27,35 miliar atau 3,17 persen.

Menariknya, sektor pertanian menjadi penyerap terbesar dengan nilai Rp307,28 miliar atau 35,57 persen, menjangkau 5.609 debitur. Ini menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Selain itu, skema mikro mendominasi dengan nilai Rp572,29 miliar atau 66,24 persen kepada 11.436 debitur, menandakan mayoritas pelaku usaha berada di level usaha kecil.

Sebaran Wilayah dan Penyalur KUR

Dari sisi wilayah, Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp151,27 miliar kepada 1.833 debitur.

Disusul:

• Kabupaten Tanah Bumbu: Rp117,28 miliar (1.180 debitur)

• Kabupaten Banjar: Rp91,87 miliar (1.469 debitur)

Untuk lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi yang terbesar dengan penyaluran Rp571,57 miliar kepada 10.844 debitur.

Kemudian diikuti:

• Bank Mandiri: Rp104,05 miliar

• Bank Negara Indonesia (BNI): Rp92,48 miliar

Secara nasional, Kalsel berada di peringkat ke-17 dalam penyaluran KUR dan posisi ke-5 di regional Kalimantan.

UMi Jadi Pelengkap Pembiayaan Ultra Mikro

Selain KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga terus berjalan. Hingga Februari 2026, total penyaluran mencapai Rp5,38 miliar kepada 997 debitur.

Skema syariah mendominasi sebesar Rp3,35 miliar (62,27 persen), sementara konvensional Rp2,03 miliar (37,73 persen).

Penyaluran ini dilakukan oleh beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai penyalur terbesar.

“Pembiayaan UMi menjadi pelengkap penting bagi pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau KUR,” kata Catur.

Wilayah dengan penyaluran UMi tertinggi kembali ditempati Banjarmasin sebesar Rp0,95 miliar, disusul Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Tengah.

Dari sisi sektor, perdagangan mendominasi hingga 94 persen, sementara skema kelompok menyumbang 93,34 persen.

Strategi Penguatan dan Outlook 2026

Untuk menjaga tren positif ini, DJPb Kalsel telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) bersama seluruh lembaga penyalur.

Catur menegaskan pihaknya akan terus memperkuat sinergi lintas sektor agar penyaluran lebih merata di seluruh kabupaten/kota.

“Harapannya, tren positif ini tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi merata dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tegasnya.

Langkah ini dinilai penting agar pembiayaan UMKM semakin optimal dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah secara berkelanjutan.

FAQ

1. Apa itu KUR?
KUR adalah program pembiayaan dari pemerintah untuk membantu UMKM mendapatkan akses modal dengan bunga ringan.

2. Berapa total KUR Kalsel 2026 saat ini?
Sebesar Rp863,99 miliar atau 16,76 persen dari target Rp5,15 triliun.

3. Sektor apa yang paling banyak menerima KUR?
Sektor pertanian dengan porsi 35,57 persen.

4. Bank apa yang paling banyak menyalurkan KUR?
BRI menjadi penyalur terbesar di Kalsel.

5. Apa itu pembiayaan UMi?
UMi adalah pembiayaan untuk usaha ultra mikro yang belum bisa mengakses KUR.

Pembangunan Jembatan Pulau Laut dimulai 2026–2028 dengan anggaran Rp2,25 triliun, dorong konektivitas dan ekonomi Tanah Bumbu–Kotabaru.

BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) resmi memulai pembangunan Jembatan Pulau Laut dengan skema multiyears 2026–2028. Proyek ambisius ini digadang-gadang jadi game changer untuk konektivitas wilayah, khususnya antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Langkah awal proyek ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, M Yasin Toyib, bersama pihak kontraktor. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Kalsel Muhidin di Banjarbaru, Senin.

Tidak Ada Toleransi Keterlambatan

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh molor dari jadwal yang telah ditentukan.

“Kontrak sudah diteken, artinya kontraktor harus siap bekerja dan tidak boleh ada keterlambatan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya profesionalitas kontraktor, mulai dari kesiapan alat berat, tenaga kerja, hingga sistem manajemen proyek. Semua itu dinilai krusial untuk memastikan proyek berjalan sesuai target.

Skema Anggaran Multiyears dan Dukungan Pusat

Pembangunan Jembatan Pulau Laut dirancang berlangsung selama tiga tahun, dengan total anggaran sekitar Rp2,25 triliun atau Rp750 miliar per tahun.

Rinciannya:

• Rp1,65 triliun berasal dari APBD Provinsi Kalsel

• Rp300 miliar kontribusi dari Pemkab Tanah Bumbu

• Rp300 miliar kontribusi dari Pemkab Kotabaru

Selain itu, proyek ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai sekitar Rp3 triliun hingga 2028.

Dengan kombinasi pendanaan tersebut, proyek ini masuk dalam kategori strategis karena melibatkan kolaborasi lintas pemerintah daerah dan pusat.

Dorong Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Jembatan Pulau Laut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang di Kalimantan Selatan.

Selama ini, akses antara Tanah Bumbu dan Kotabaru masih sangat bergantung pada transportasi laut yang memakan waktu dan biaya lebih tinggi.

Dengan hadirnya jembatan ini:

• Waktu tempuh diprediksi lebih efisien

• Biaya logistik bisa ditekan

• Aktivitas ekonomi meningkat

• Investasi daerah berpotensi naik

Gubernur Muhidin juga berharap penyerapan anggaran proyek bisa lebih optimal sejak awal tahun, mengingat pengalaman sebelumnya yang cenderung lambat di tahap awal.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai proyek bernilai triliunan rupiah, Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Pengawasan akan dilakukan secara ketat agar pembangunan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.

FAQ

1. Apa itu Jembatan Pulau Laut?
Jembatan ini adalah proyek infrastruktur yang menghubungkan Tanah Bumbu dan Kotabaru di Kalimantan Selatan.

2. Berapa total anggaran proyek ini?
Total anggaran daerah sekitar Rp2,25 triliun, ditambah dukungan pusat sekitar Rp3 triliun.

3. Kapan proyek ini selesai?
Direncanakan selesai dalam periode 2026 hingga 2028.

4. Apa manfaat utama pembangunan jembatan ini?
Mempercepat konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Siapa yang mengawasi proyek ini?
Pemprov Kalsel bersama instansi terkait serta pemerintah pusat.

Kalsel perkuat ekonomi daerah melalui koperasi Merah Putih. Lebih dari 2.000 koperasi telah terbentuk untuk dorong ekonomi syariah dan pemberdayaan desa.

BANJARBARU – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pembinaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan, Rahmaddin, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penyelarasan program prioritas nasional dengan visi pembangunan daerah yang diusung Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, yakni “Kalsel Bekerja” (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera).

Menurut Rahmaddin, koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

“Program nasional ini selaras dengan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah. Koperasi menjadi urat nadi pembangunan sekaligus penopang ekonomi masyarakat,” ujarnya di Banjarbaru, Selasa.

Ia menambahkan, keberadaan koperasi yang sehat dan berdaya saing akan memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang logistik di wilayah Kalimantan.

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan strategi kolaboratif yang mencakup pendampingan berkelanjutan bagi pengurus koperasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa dan kelurahan.

Rahmaddin juga menekankan bahwa capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi UKM Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Di tingkat daerah, kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2025.

Berdasarkan data terbaru, perkembangan koperasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang signifikan. Hingga saat ini, telah terbentuk sebanyak 2.013 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum.

Jumlah tersebut terdiri dari 1.869 Koperasi Desa Merah Putih dan 144 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Dengan masifnya pembentukan koperasi ini, pemerintah berharap masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, dapat merasakan langsung dampak positifnya, baik melalui kemudahan akses logistik maupun peningkatan pemberdayaan usaha lokal.

Pemkab Landak menggelar operasi pasar murah dan penyaluran LPG subsidi untuk menekan inflasi serta menjaga stabilitas harga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Landak – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak menggelar operasi pasar murah sekaligus penyaluran LPG bersubsidi 3 kilogram di halaman Masjid Agung Babul Ulum Ngabang, Selasa (17/3/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan inflasi daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari intervensi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok yang cenderung meningkat seiring naiknya permintaan masyarakat menjelang Lebaran.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengatakan bahwa tren peningkatan kebutuhan masyarakat setiap menjelang Idul Fitri berpotensi mendorong kenaikan harga di pasar.

“Menjelang Idul Fitri, keperluan dan pengeluaran masyarakat meningkat. Secara hukum ekonomi, permintaan tinggi sering diikuti kenaikan harga. Kehadiran pasar murah ini diharapkan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Landak menyediakan sekitar 700 paket sembako. Selain itu, sejumlah komoditas lain turut dijual, seperti telur ayam, bawang putih, bawang merah, mentega, tepung terigu, hingga susu kental manis.

Khusus untuk LPG 3 kilogram, pemerintah daerah bekerja sama dengan Pertamina guna memastikan ketersediaan stok, terutama bagi masyarakat di wilayah Ngabang.

Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat, Karolin menegaskan bahwa pengendalian harga tetap menjadi prioritas utama.

“Dengan segala keterbatasan, kami tetap berupaya maksimal menjaga stabilitas harga. Kami juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan,” katanya.

Ia menambahkan, momentum Idul Fitri tidak hanya dimaknai dari sisi konsumsi, tetapi juga sebagai waktu untuk memperkuat nilai ibadah dan kebersamaan keluarga.

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Ratusan warga tampak mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kilogram dengan menunjukkan KTP sebagai syarat pembelian agar penyaluran tepat sasaran.

Sementara itu, paket sembako dijual secara bebas selama persediaan masih tersedia. Untuk komoditas tertentu seperti telur ayam, pembelian dibatasi maksimal satu pak berisi 10 butir per orang guna menyesuaikan stok dari produsen.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag), Kepala Dinas Pertanian, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Landak.

Oleh: Tino

BPKP mengawal Program Makan Bergizi Gratis di Kalbar untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan terus mengawal akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Rabu, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar berkonversi menjadi asupan gizi yang diterima langsung oleh masyarakat.

Menurut Rudy, pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pemantauan, evaluasi, sekaligus mitigasi risiko pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin mutu makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam program tersebut.

Pengawasan yang dilakukan BPKP tidak hanya sebatas pemeriksaan administratif. Lembaga tersebut juga menguji efektivitas sistem pengendalian intern di dapur-dapur SPPG agar tidak terjadi celah penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Jika ditemukan ketidaksesuaian data maupun kualitas layanan, BPKP mendorong perbaikan dilakukan secara langsung oleh pihak terkait. Pendekatan ini dilakukan agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan akuntabel.

Selama bulan Ramadhan, pengawasan difokuskan pada penyesuaian mekanisme distribusi makanan yang mengalami perubahan pola penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.

Di Kabupaten Kubu Raya, sistem distribusi makanan disesuaikan menjadi paket bahan makanan kering. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai solusi menghadapi tantangan logistik sekaligus menjaga kualitas gizi dan higienitas pangan hingga waktu berbuka puasa.

Menurut Rudy, program tersebut harus adaptif terhadap kondisi sosial dan keagamaan masyarakat. Skema paket kering selama Ramadhan dinilai menjadi langkah tepat untuk menjaga kualitas nutrisi agar tidak menurun akibat jeda distribusi yang panjang.

Selain memastikan kualitas nutrisi, BPKP juga menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan.

Di Kabupaten Sambas, setiap unit SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 15 tenaga kerja lokal. Selain itu, sekitar 70 persen alokasi anggaran program turut menggerakkan perputaran ekonomi di sekitar wilayah operasional dapur layanan gizi tersebut.

Dengan rencana pengembangan puluhan unit SPPG di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, program ini dinilai tidak hanya sebagai intervensi pemenuhan pangan, tetapi juga instrumen baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BPKP menegaskan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilakukan agar pelaksanaannya tetap transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kata kunci: Program Makan Bergizi Gratis, BPKP Kalbar, Pengawasan Anggaran.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mendukung penambahan rute penerbangan Bandara Rahadi Oesman Ketapang menuju Pangkalan Bun untuk memperkuat konektivitas dan ekonomi daerah.

KETAPANG -- Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan rute penerbangan di Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas transportasi udara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Krisantus, pembukaan rute baru menuju Pangkalan Bun akan membantu mengurai kepadatan penerbangan yang selama ini banyak terpusat di Pontianak. Dengan adanya alternatif rute, distribusi penumpang dan jadwal penerbangan di wilayah Kalimantan Barat diharapkan menjadi lebih seimbang.

Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan serta peningkatan fasilitas terminal baru Bandara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang, Sabtu.

Rencana Pembukaan Rute Ketapang–Pangkalan Bun

Krisantus menjelaskan bahwa rencana pembukaan rute menuju Pangkalan Bun akan memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat. Selama ini, sebagian besar penerbangan masih bertumpu di Pontianak sehingga menyebabkan kepadatan pada jalur tertentu.

Dengan hadirnya rute baru tersebut, arus penerbangan dapat tersebar ke beberapa titik tujuan. Hal ini tidak hanya mengurangi beban penerbangan di Pontianak, tetapi juga meningkatkan akses transportasi udara bagi masyarakat di wilayah lain.

Menurutnya, keberadaan jalur alternatif akan memudahkan masyarakat dalam memilih rute perjalanan yang paling efisien.

Mempercepat Akses Transportasi Udara

Penambahan rute penerbangan dinilai dapat mempercepat waktu tempuh perjalanan antarwilayah. Transportasi udara menjadi pilihan yang semakin efisien, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Krisantus menegaskan bahwa semakin banyaknya penerbangan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain memperpendek waktu perjalanan, ketersediaan rute yang beragam juga akan meningkatkan fleksibilitas dalam menentukan tujuan.

Ia mencontohkan, apabila penerbangan menuju Pontianak penuh, masyarakat dapat memilih jalur lain melalui Pangkalan Bun.

Alternatif Perjalanan Bagi Masyarakat

Kehadiran rute baru juga membuka lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan serta kemudahan akses transportasi di Kalimantan Barat.

Dengan semakin banyak alternatif rute, masyarakat tidak lagi bergantung pada satu jalur penerbangan. Sistem transportasi udara pun diharapkan menjadi lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan penumpang.

Kondisi ini sekaligus dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di kawasan Kalimantan Barat dan sekitarnya.

Pengembangan Bandara Dorong Ekonomi Daerah

Krisantus juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur bandara sebagai bagian dari strategi meningkatkan konektivitas wilayah. Pengembangan fasilitas di Bandara Rahadi Oesman dinilai sebagai langkah positif bagi daerah, khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat.

Ia mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan pertama kalinya dirinya menempuh perjalanan udara langsung ke Ketapang. Sebelumnya, perjalanan ke wilayah tersebut lebih sering dilakukan melalui jalur darat.

Menurutnya, pembangunan terminal baru di Bandara Ketapang menunjukkan adanya perkembangan infrastruktur yang signifikan.

Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan Bandara

Pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap upaya peningkatan fasilitas bandara yang saat ini terus dilakukan. Pengembangan tersebut diyakini akan meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di daerah.

Saat ini, Bandara Rahadi Oesman telah melayani sekitar tujuh penerbangan dari dan menuju Ketapang. Ke depan, pemerintah juga merencanakan penambahan sejumlah rute baru, termasuk penerbangan menuju Pangkalan Bun.

Dengan meningkatnya konektivitas udara, wilayah Ketapang diharapkan dapat berkembang lebih cepat serta menarik lebih banyak aktivitas ekonomi dan investasi.

Rencana penambahan rute penerbangan di Bandara Rahadi Oesman menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi udara di Kalimantan Barat. Selain mengurangi kepadatan penerbangan di Pontianak, kebijakan ini juga membuka peluang peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkot Singkawang mempercepat administrasi KUR Perumahan untuk mendorong akses hunian terjangkau dan mendukung program tiga juta rumah. Sinergi pemerintah dan perbankan diharapkan menggerakkan ekonomi daerah.

KUR Perumahan Jadi Solusi Hunian Terjangkau bagi Warga Singkawang

SINGKAWANG -- Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses administrasi pembiayaan perumahan sekaligus mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di wilayah tersebut. Komitmen ini disampaikan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, saat menghadiri kegiatan sosialisasi KUR Perumahan dan akad pembiayaan perumahan bersama Bank Negara Indonesia atau BNI di Singkawang, Rabu.

Dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan program rumah subsidi serta inisiatif PNM–SMF Melawan Rentenir yang bertujuan memperkuat akses pembiayaan yang sehat bagi masyarakat dan pelaku usaha. Acara ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi berbagai program pembiayaan perumahan yang digagas pemerintah pusat.

Tjhai Chui Mie menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah pusat yang membawa berbagai program strategis pembiayaan perumahan dengan skema bunga maksimal enam persen. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan harapan baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor perumahan di Singkawang yang terus berkembang.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota siap memberikan dukungan penuh, terutama dalam mempercepat proses administrasi dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini dinilai penting agar program pembiayaan perumahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami di Pemerintah Kota Singkawang berkomitmen mempercepat layanan administrasi serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak agar program KUR Perumahan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Tjhai.

Melalui kemudahan akses pembiayaan tersebut, pemerintah daerah berharap pelaku usaha di sektor perumahan maupun sektor pendukung lainnya dapat berkembang lebih cepat dan naik kelas. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk memiliki hunian yang layak dengan harga terjangkau.

Pemkot Singkawang juga menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program nasional tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan perumahan masyarakat sekaligus memperkuat sistem pembiayaan yang inklusif.

Sebagai kota yang berkembang pesat di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata, Singkawang dinilai memiliki potensi besar dalam penyerapan KUR Perumahan. Dengan dukungan regulasi yang jelas serta percepatan layanan administrasi, pemerintah daerah optimistis program ini dapat direalisasikan secara maksimal.

Menurut Tjhai Chui Mie, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, serta pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan program pembiayaan perumahan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan program berjalan lancar, Pemkot Singkawang juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan pihak perbankan. Proses pengajuan, verifikasi hingga realisasi pembiayaan akan diupayakan berlangsung lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kota Singkawang, serta para pengusaha, kontraktor, pengembang, dan pelaku UMKM setempat.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang memahami manfaat KUR Perumahan serta memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat sektor perumahan di daerah.

FAQ

Apa itu KUR Perumahan?
KUR Perumahan adalah fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan dan kepemilikan rumah serta usaha di sektor perumahan.

Berapa bunga KUR Perumahan?
Program ini menawarkan bunga maksimal sekitar 6 persen sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Siapa yang bisa mengajukan KUR Perumahan?
Pelaku UMKM, pengembang perumahan, serta pihak yang terlibat dalam sektor perumahan dapat mengajukan pembiayaan ini melalui bank penyalur.

Apa tujuan program tiga juta rumah?
Program ini bertujuan meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat serta memperkuat sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri perumahan.

Ilustrasi tambang batu bara di Indonesia yang kini bisa dikelola koperasi dan ormas keagamaan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). 

Melalui aturan baru ini, pemerintah membuka peluang yang lebih luas bagi berbagai pihak untuk ikut mengelola tambang, termasuk koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha swasta.

Langkah ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia kini semakin inklusif. Tidak hanya korporasi besar yang berkesempatan, tetapi juga kelompok ekonomi kecil dan organisasi masyarakat bisa turut berperan dalam industri strategis ini.

Koperasi dan UKM Dapat Jatah Tambang Hingga 2.500 Hektare

Dalam PP 39/2025, pemerintah memberikan batasan yang jelas terkait luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang bisa dikelola oleh masing-masing pihak. Untuk koperasi dan UKM, WIUP untuk tambang mineral logam maupun batu bara maksimal seluas 2.500 hektare.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang memiliki potensi tambang, sekaligus memperkuat peran koperasi dan UKM dalam sektor energi dan sumber daya mineral. 

Pemerintah menilai, keterlibatan pelaku usaha kecil bisa memperluas pemerataan ekonomi serta mendorong lapangan kerja baru di sektor pertambangan rakyat.

Ormas Keagamaan Dapat Wilayah Tambang Lebih Luas

Menariknya, PP ini juga memberikan kesempatan bagi organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola tambang. Luas WIUP yang diberikan pun jauh lebih besar dibanding koperasi dan UKM. 

Untuk ormas keagamaan, izin tambang mineral logam dapat mencapai hingga 25.000 hektare, sedangkan untuk batu bara maksimal 15.000 hektare.

Kebijakan ini muncul sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang ingin mendorong kemandirian ekonomi ormas melalui pengelolaan aset strategis nasional. 

Pemerintah menilai ormas memiliki potensi besar untuk mengelola usaha secara profesional, terutama jika melibatkan lembaga pendidikan, pesantren, atau yayasan sosial yang memiliki kapasitas manajerial.

BUMN, BUMD, dan Swasta Tetap Jadi Pemain Utama

Selain itu, pemerintah juga menegaskan peran penting badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha swasta dalam mengelola sektor Minerba. 

Dalam PP tersebut, luas WIUP untuk BUMN dan BUMD yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dibatasi hingga 25.000 hektare untuk mineral logam dan 15.000 hektare untuk batu bara.

Ketentuan ini juga berlaku bagi BUMN yang melakukan kegiatan dalam rangka hilirisasi. Tujuannya adalah agar industri tambang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya mentah, tetapi juga pada pengolahan lebih lanjut yang memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri.

Dengan begitu, sektor Minerba diharapkan dapat menjadi penggerak utama industrialisasi nasional yang selama ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan baru.

Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Hilirisasi Tambang

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan agar potensi tambang tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. 

Dengan melibatkan koperasi, UKM, dan ormas keagamaan, diharapkan roda ekonomi daerah semakin berputar dan menciptakan peluang usaha baru di sektor pertambangan.

Sementara itu, dengan tetap mempertahankan peran BUMN dan BUMD, pemerintah ingin memastikan keberlanjutan dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam konteks hilirisasi.

Hilirisasi menjadi kata kunci penting dalam PP 39/2025, karena kebijakan ini menekankan pentingnya pengolahan mineral di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meski peluangnya besar, penerapan kebijakan ini tentu tidak mudah. Pemerintah harus memastikan koperasi, UKM, dan ormas keagamaan yang mendapat izin benar-benar memiliki kapasitas teknis, manajemen, dan tata kelola yang baik dalam mengelola tambang.

Selain itu, transparansi dalam pemberian WIUP juga harus dijaga agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan izin atau peralihan pengelolaan ke pihak ketiga yang tidak sesuai aturan. Pengawasan pemerintah daerah dan kementerian terkait akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini di lapangan.

Langkah Baru Menuju Kemandirian Energi Nasional

Secara keseluruhan, PP 39/2025 merupakan langkah strategis dalam memperluas partisipasi publik di sektor Minerba sekaligus memperkuat arah kebijakan hilirisasi yang menjadi prioritas nasional.

Keterlibatan koperasi, UKM, ormas, dan badan usaha lainnya diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian energi Indonesia di masa depan.

Dengan regulasi baru ini, pemerintah berupaya agar sumber daya alam Indonesia dikelola secara lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat banyak, bukan hanya kelompok besar semata.