Prancis Siap Danai Rafale F5 Sendiri Usai Retaknya Kerja Sama Dengan UEA

Saputra Berry    Jumat, April 03, 2026    Comment   

Prancis Siap Danai Rafale F5 Sendiri Usai Retaknya Kerja Sama Dengan UEA

Prancis siap danai Rafale F5 secara mandiri setelah hubungan dengan UEA merenggang, menunjukkan ambisi besar dalam industri pertahanan global.

Prancis dikabarkan siap mengambil langkah besar dengan mendanai sendiri pengembangan jet tempur generasi terbaru Rafale F5. Keputusan ini muncul di tengah dinamika hubungan yang kurang mulus dengan Uni Emirat Arab dalam kerja sama pertahanan yang sebelumnya direncanakan. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Paris ingin menjaga kemandirian militernya di tengah persaingan global yang semakin ketat, Jumat (3/4/2026).

Dalam beberapa waktu terakhir, proyek pengembangan Rafale F5 memang menjadi sorotan. Pesawat tempur ini digadang-gadang sebagai versi paling canggih dari keluarga Rafale, dengan teknologi terbaru yang mencakup sistem tempur berbasis kecerdasan buatan, peningkatan kemampuan stealth, serta integrasi drone tempur pendukung.

Awalnya, pengembangan ini diharapkan melibatkan kerja sama internasional, termasuk dengan Uni Emirat Arab yang dikenal sebagai salah satu mitra penting dalam pembelian alutsista Prancis. Namun, munculnya perbedaan kepentingan dan arah kebijakan membuat rencana kolaborasi tersebut mengalami hambatan.

Pemerintah Prancis disebut tidak ingin bergantung pada pihak luar dalam proyek strategis ini. Dengan mendanai sendiri Rafale F5, Prancis berupaya memastikan kontrol penuh terhadap teknologi, produksi, hingga distribusi jet tempur tersebut di masa depan.

Keputusan ini juga dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, hal ini dapat membuka peluang ekspor baru ke negara-negara yang mencari alternatif jet tempur modern di luar produk Amerika Serikat atau Rusia.

Di sisi lain, pengembangan Rafale F5 tidak hanya sekadar soal teknologi militer. Ini juga menjadi simbol ambisi Prancis untuk tetap menjadi pemain utama dalam industri dirgantara global. Dengan meningkatnya tensi geopolitik di berbagai kawasan, kebutuhan akan sistem pertahanan canggih diperkirakan akan terus meningkat.

Meski begitu, langkah mendanai proyek secara mandiri tentu bukan tanpa risiko. Biaya pengembangan yang besar bisa menjadi beban tersendiri, terutama jika tidak diimbangi dengan kontrak pembelian dari negara lain.

Para analis menilai, keputusan ini adalah perjudian yang terukur. Jika berhasil, Rafale F5 bisa menjadi salah satu jet tempur paling diminati di pasar global. Namun jika tidak, Prancis harus menanggung biaya besar tanpa jaminan keuntungan signifikan.

Untuk saat ini, dunia masih menunggu bagaimana realisasi proyek ambisius ini berjalan. Satu hal yang pasti, langkah Prancis ini menunjukkan bahwa persaingan teknologi militer global akan semakin sengit dalam beberapa tahun ke depan.

Presiden Perancis Macron Ditampar Saat Kunjungan di Perancis Selatan

Redaksi    Rabu, Juni 09, 2021    Comment   

Presiden Perancis Macron Ditampar Saat Kunjungan di Perancis Selatan

Seorang warga menampar Presiden Perancis Emmanuel Macron saat mengunjungi Tain-l'Hermitage, Perancis, Selasa, 8 Juni 2021. (Foto: BFMTV via Reuters TV)

BorneoTribun Internasional -- Presiden Perancis Emmanuel Macron, Selasa (8/6), ditampar ketika berjabat tangan lewat pagar penghalang di sebuah kota kecil di Perancis tenggara.

Video dari tempat kejadian menunjukkan Macron berjalan menuju kerumunan kecil warga yang menunggu di balik pagar penghalang. Menurut kantor berita Reuters, ketika Macron mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, seorang laki-laki di kerumunan itu meneriakkan "A Bas La Macronie" (Turunkan Macronia) dan menampar wajah Macron.

Presiden diamankan oleh petugas keamanan, dan laki-laki itu langsung ditangkap. Kantor berita Perancis AFP mengutip kantor kejaksaan setempat yang mengatakan dua laki-laki berusia 20-an diinterogasi. Belum diketahui motif tamparan itu.

Macron baru saja menyelesaikan kunjungannya ke sekolah menengah di desa Tain-l'Hermitage di wilayah Drome.

Tidak lama kemudian Macron kembali berjalan dan bertemu dengan penduduk setempat.

Setelah kejadian itu, ketika berbicara di depan Majelis Nasional di Paris, Perdana Menteri Perancis Jean Castex mengatakan kepada anggota Parlemen bahwa serangan terhadap Macron adalah serangan terhadap demokrasi.

“Demokrasi, seperti yang kita tunjukkan, adalah mengenai perdebatan, dialog, pertukaran ide, tentu saja ekspresi ketidaksepakatan. Namun, tidak boleh ada kasus kekerasan,” katanya kepada anggota parlemen.

Macron mendapat curahan dukungan dari seluruh kalangan politik Perancis. AFP melaporkan Jean-Luc Melenchon, seorang pemimpin sayap kiri di Parlemen, mengatakan ia membela presiden sebagai bentuk solidaritas, sementara politisi sayap kanan Marine Le Pen menyebut tamparan itu "tidak bisa diterima dan tindakan yang sangat tercela dalam demokrasi."

Kantor kepresidenan menggambarkan kunjungan Macron ke Perancis selatan sebagai "lawatan untuk mendengar pendapat" guna "merasakan situasi negara", sementara pandemi COVID-19 tampaknya memasuki tahap akhir. Macron bersiap untuk dipilih kembali tahun depan. [my/ka]

Oleh: VOA

Presiden Jokowi: Indonesia Kecam Pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron

Heri Yakop    Minggu, November 01, 2020    Comment   

Presiden Jokowi: Indonesia Kecam Pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron

Presiden Perancis Emmanuel Macron bereaksi ketika Presiden AS Donald Trump memandang di samping Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto pada KTT para pemimpin G20 di Hamburg, Jerman 7 Juli 2017. (Foto: REUTERS/Wolfgang Ratta

BorneoTribun | Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron dapat memecah belah persatuan antar umat beragama di seluruh dunia.

Presiden Joko Widodo beserta jajaran kementerian dan lembaga mengadakan pertemuan dengan para pemuka agama seperti MUI, NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, PHDI, Permabudi dan Matakin untuk membahas isu terkini yang terjadi di dunia, khususnya tentang persaudaraan antar umat beragama.

Dalam telekonferensi pers yang disiarkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10), Jokowi mengecam kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice, Perancis, yang telah memakan korban jiwa beberapa waktu lalu.

Indonesia, kata Jokowi, juga mengecam pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dianggap telah menghina agama Islam dan telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. 

Pernaytaan itu, menurut Jokowi, bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di seluruh dunia. Padahal sejatinya di masa sulit ini seluruh dunia harus bersatu padu dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Kebebasan berekespresi yang menciderai kehormatan, kesucian serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. 

Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. terorisme adalah terorisme. teroris adalah teroris. 

"Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun,” ujar Jokowi.

Presiden mengajak dunia untuk selalu mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk bisa membangun dunia yang lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan untuk menjaga situasi politik dan keamanan di Indonesia, pemerintah mempersilahkan masyarakat untuk mengekspresikan dan menyatakan pendapat terkait dengan pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron itu, namun dengan catatan dilakukan dengan tertib dan aman, serta tidak merusak fasilitas publik.

Mahfud menekankan di Indonesia tidak ada pihak, seperti institusi, perusahaan, perorangan yang bisa dianggap ikut bertanggung jawab mendukung pernyataan Presiden Macron.

“Kami dari pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Perancis itu supaya dilakukan dengan tertib, tidak merusak, bisa melalui media-media yang tersedia karena di sini tidak ada yang boleh dirusak, tidak boleh diperlakukan secara anarkis karena Indonesia ini tidak ada satu institusi atau orang atau siapapun yang harus dianggap ikut bertanggung jawab dengan pernyataan Presiden Macron," kata Mahfud.

"Oleh sebab itu, dipersilahkan kalau mau mengajukan aspirasi, menyatakan pendapat, menyampaikan kritik, tapi sampaikan itu dengan tertib dan tidak melanggar hukum,” tukasnya. (VOA)