Penertiban Kawasan Hutan di Landak, Satgas PKH Libatkan DAD dan Pemda
 |
| DanSatgas PKH RI Dodi Tri Wiranto silaturahmi di Landak bersama DAD dan Pemda, bahas penertiban kawasan hutan berbasis data sesuai Perpres 5 Tahun 2025 dengan dukungan Kodim 1210. [Borneotribun/Tino] |
DanSatgas PKH RI Silaturahmi di Landak Tegaskan Penertiban Hutan Tidak Sasar Masyarakat Kecil
Landak, Kalbar -- Komandan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Republik Indonesia, Dodi Tri Wiranto, melaksanakan silaturahmi dan tatap muka bersama pemerintah daerah, Dewan Adat Dayak, serta masyarakat Kabupaten Landak di Rumah Radank GOR Patih Gumantar, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Selasa 3 Maret 2026.
Kegiatan ini turut didampingi langsung oleh Dandim 1210/Landak, Andy Setio Untoro, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas Satgas PKH di wilayah tersebut.
Satgas PKH RI Hadir di Landak, Bangun Dialog Bersama Masyarakat Adat
Kunjungan DanSatgas PKH RI ke Kabupaten Landak bukan sekadar agenda formal. Momentum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, khususnya terkait penertiban kawasan hutan yang selama ini menjadi perhatian nasional.
Acara yang digelar di Rumah Radank GOR Patih Gumantar diawali dengan tarian penyambutan serta ritual adat Dayak.
Prosesi tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus penegasan bahwa pendekatan budaya tetap dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan yang menyentuh masyarakat adat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Kabupaten Landak Heri Adiwijaya mewakili Bupati Landak, Bendahara Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak Cahyatanus, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga masyarakat setempat.
Penertiban Kawasan Hutan Berdasarkan Data Valid
Dalam sambutannya, Dodi Tri Wiranto menjelaskan bahwa Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan melibatkan 12 kementerian serta lembaga negara.
Tujuannya adalah menertibkan pelanggaran di kawasan hutan secara terukur dan berbasis data.
Ia menegaskan bahwa penertiban tidak menyasar masyarakat kecil atau warga yang menggantungkan hidup secara sah di kawasan tersebut.
Menurutnya, arahan Presiden sangat jelas: kebijakan penertiban harus tetap menjaga kesejahteraan rakyat. Karena itu, Satgas PKH mengedepankan pendekatan persuasif, transparan, dan berbasis regulasi.
Pesan ini menjadi penting untuk meluruskan berbagai kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat mengenai isu penertiban kawasan hutan.
Dukungan Kodim 1210 Landak untuk Stabilitas Wilayah
 |
| DanSatgas PKH RI Dodi Tri Wiranto silaturahmi di Landak bersama DAD dan Pemda, bahas penertiban kawasan hutan berbasis data sesuai Perpres 5 Tahun 2025 dengan dukungan Kodim 1210. [Borneotribun/Tino] |
Dandim 1210/Landak, Andy Setio Untoro, menyampaikan komitmennya untuk mendukung kelancaran tugas Satgas PKH di Kabupaten Landak.
Ia memastikan jajaran Kodim siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah menjadi prioritas agar kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Kegiatan silaturahmi berlangsung hingga pukul 15.35 WIB dalam situasi aman dan kondusif. Sebelumnya, rombongan Satgas PKH sempat transit di Makodim 1210/Landak sebelum melanjutkan agenda ke Pendopo Bupati Landak.
Pendekatan Humanis Jadi Kunci
Kunjungan ini memperlihatkan bahwa kebijakan penertiban kawasan hutan tidak hanya dijalankan melalui pendekatan hukum, tetapi juga dialog dan komunikasi langsung dengan masyarakat adat.
Harapannya, sinergi antara Satgas PKH RI, pemerintah daerah, aparat TNI, serta Dewan Adat Dayak mampu menciptakan pemahaman bersama.
Dengan begitu, kebijakan penataan kawasan hutan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial.
Langkah ini sekaligus menjadi contoh bagaimana program strategis nasional dapat dikomunikasikan secara terbuka dan menghormati kearifan lokal.
FAQ Seputar Satgas PKH RI di Landak
1. Apa itu Satgas PKH RI?
Satgas PKH RI adalah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 untuk menata dan menertibkan pelanggaran di kawasan hutan.
2. Apakah penertiban menyasar masyarakat kecil?
Tidak. Penertiban dilakukan berdasarkan data valid dan ditujukan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, bukan masyarakat kecil.
3. Mengapa Dewan Adat Dayak dilibatkan?
Karena kebijakan kawasan hutan berkaitan langsung dengan masyarakat adat, sehingga dialog dan penghormatan terhadap hak adat menjadi bagian penting.
4. Apa peran Kodim 1210/Landak?
Kodim 1210/Landak mendukung stabilitas keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Satgas PKH di wilayah Kabupaten Landak.
Penulis: Tino
