DPR Disorot JPPI Usai Sahkan RAPBN 2026, Anggaran Pendidikan Dipangkas untuk Program Makan Bergizi Gratis
 |
| DPR Disorot JPPI Usai Sahkan RAPBN 2026, Anggaran Pendidikan Dipangkas untuk Program Makan Bergizi Gratis. (Gambar Ilustrasi) |
JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melontarkan kritik tajam terhadap DPR RI yang baru saja mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Dalam pengesahan tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai salah satu prioritas terbesar dengan anggaran mencapai Rp 335 triliun. Ironisnya, Rp 223 triliun diambil dari pos pendidikan.
Keputusan ini dinilai JPPI sebagai bentuk “pengkhianatan” terhadap amanat UUD 1945 karena porsi anggaran pendidikan hanya tersisa 14 persen dari total APBN, jauh dari kewajiban 20 persen.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut langkah DPR memuluskan usulan pemerintah ini bukan sekadar kebijakan keliru.
Menurutnya, pemangkasan anggaran pendidikan hingga Rp 233 triliun justru mengancam kualitas pendidikan nasional.
“Ini jelas melanggar konstitusi. Anggaran pendidikan harus minimal 20 persen, tapi sekarang dipangkas demi program yang secara substansi masih bisa diperdebatkan,” ujar Ubaid dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
Ubaid juga menyinggung pernyataan pemerintah yang menyebut anggaran pendidikan tahun depan naik menjadi Rp 757,8 triliun.
Ia menilai kenaikan itu semu karena dana ratusan triliun tersedot untuk MBG. JPPI, kata dia, tidak menolak pentingnya pemenuhan gizi anak.
Namun, masalah fundamental pendidikan menurutnya masih jauh dari selesai.
Data JPPI mencatat, lebih dari 60 persen bangunan SD di Indonesia dalam kondisi rusak, jumlah sekolah menengah masih terbatas, fasilitas penunjang belajar minim, hingga jutaan guru yang belum tersertifikasi maupun belum sejahtera.
“Kalau gizi memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan hal mendasar di pendidikan. Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik kalau gedungnya roboh, fasilitasnya tidak memadai, dan gurunya tidak terjamin kesejahteraannya?” tegas Ubaid.
Dampak keputusan DPR ini berpotensi memicu polemik lebih lanjut antara pemerintah, lembaga legislatif, dan kelompok masyarakat sipil.
Pengamat menilai, jika anggaran pendidikan terus dipangkas, target peningkatan kualitas SDM nasional dalam jangka panjang bisa terhambat.
JPPI sendiri menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini dan mendorong publik agar lebih kritis terhadap alokasi anggaran negara.
