Berita Borneotribun.com: Jalan Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jalan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jalan. Tampilkan semua postingan

Minggu, 10 Maret 2024

Sekadau - Rawak dan Nanga Taman - Nanga Mahap, Ruas Jalan Prioritas

Sekadau - Rawak dan Nanga Taman - Nanga Mahap, Ruas Jalan Prioritas
Bupati Sekadau Aron. (Madah Sekadau/Borneotribun)
SEKADAU - Bupati Sekadau Aron telah mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana sebesar 36 miliar rupiah untuk meningkatkan sejumlah ruas jalan provinsi yang menghubungkan Sekadau – Rawak dan Nanga Taman – Nanga Mahap.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peluncuran proyek peningkatan jalan kabupaten pada ruas jalan Nanga Mahap – Landau Apin di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, pada Sabtu (9/3/2024).

"Akhirnya, kita bersyukur, karena saat rapat dengan Pejabat Jenderal Gubernur Kalimantan Barat dan Kapolda terkait ruas jalan provinsi di wilayah kita, yaitu jalan Nanga Taman – Nanga Mahap, kami mendapatkan alokasi anggaran sekitar 19 miliar rupiah," kata Aron.

"Selain itu, untuk Sekadau – Rawak juga mendapatkan alokasi sekitar 19 miliar rupiah. Awalnya hanya dianggarkan sebesar 14 miliar rupiah, namun setelah komunikasi langsung, anggarannya ditingkatkan menjadi 19 miliar rupiah. Sehingga total anggaran yang kami dapatkan untuk jalan provinsi mencapai 36 miliar rupiah," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Aron berharap agar masyarakat turut serta dalam menjaga pembangunan infrastruktur ini, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar sesuai harapan.

"Saya yakin bahwa jika program ini terus dilanjutkan hingga tahun 2025, hampir semua jalan provinsi termasuk beberapa ruas jalan di Kabupaten Sekadau akan selesai dibangun," ujarnya.

"Kami memang hanya memimpin untuk masa yang singkat, tetapi kami sangat fokus pada pembangunan infrastruktur karena ini adalah program unggulan kami, yaitu IP3K," tambah Bupati.

Bupati Sekadau Aron: Proyek Peningkatan Jalan untuk Kemudahan Akses Masyarakat

Bupati Sekadau Aron telah meluncurkan proyek peningkatan jalan Kabupaten, khususnya pada ruas jalan Nanga Mahap – Landau Apin di Kecamatan Nanga Mahap. (Madah Sekadau/Borneotribun)
SEKADAU - Bupati Sekadau Aron, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sekadau, Ny. Magdalena Susilawati, telah meluncurkan proyek peningkatan jalan Kabupaten, khususnya pada ruas jalan Nanga Mahap – Landau Apin di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau. Peluncuran ini berlangsung pada hari Sabtu (9/3/2024).

Dalam pidatonya, Bupati Sekadau Aron menjelaskan pentingnya peningkatan infrastruktur jalan tersebut untuk memperlancar transportasi masyarakat. Dia menyebut bahwa beberapa titik jalan mengalami kerusakan dan oleh karena itu menjadi prioritas pembangunan. Selain itu, peningkatan jalan ini juga akan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena di Landau Apin telah dibangun rumah sakit pratama.

"Penting untuk kita jelaskan mengapa kami fokus pada Landau Apin, karena di sana sudah ada rumah sakit pratama yang akan kami operasikan tahun ini di Desa Landau Apin, Kecamatan Nanga Mahap ini," kata Bupati Sekadau Aron.

Bupati Sekadau Aron juga menyampaikan bahwa peningkatan infrastruktur jalan tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, namun juga akan dilakukan di beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Sekadau. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemerataan pembangunan.

"Selain dari Dana Alokasi Khusus (DAK), tahun ini kami juga menerima bantuan dari Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga beberapa ruas jalan juga kami bangun dalam rangka pemerataan pembangunan di Kabupaten Sekadau," ungkapnya.

Kadis PUPR Kabupaten Sekadau, Heri Handoko, menjelaskan bahwa panjang ruas jalan Nanga Mahap - Landau Apin adalah 11.914 km, di mana 4,27 km telah dikerjakan dan 7,644 km masih belum ditangani. Pekerjaan pada tahun 2022 dilakukan melalui dana pinjaman daerah dengan nilai kontrak Rp. 10.114.322.000, sementara pada tahun 2024, pekerjaan dilakukan melalui DAK 2024 dengan nilai kontrak Rp. 6.284.046.000.

"Untuk tahun 2024, pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Indo Daya dengan masa pengerjaan 180 hari kalender," tambahnya.

Proyek peningkatan jalan ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk pekerjaan galian biasa untuk pelebaran, pembersihan dan pengupasan lahan, pembangunan bahu jalan, lapisan pondasi agregat kelas A dan B, serta penggunaan lataston lapis pondasi.

Pada acara peluncuran proyek tersebut, turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Moloi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sekadau Sandae, serta berbagai pejabat dan tokoh masyarakat setempat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Jumat, 01 Maret 2024

DAK Rp89,4 Miliar untuk Proyek Infrastruktur Jalan di Kapuas Hulu, Ruas Jalan Mataso-Ulak Pauk Dibangun Tahun ini

DAK Rp89,4 Miliar untuk Proyek Infrastruktur Jalan di Kapuas Hulu, Ruas Jalan Mataso-Ulak Pauk Dibangun Tahun ini
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan. ANTARA/Teofilusianto Timotius
KAPUAS HULU - Ruas jalan Mataso-Ulak Pauk di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat akan segera dibangun pada tahun ini. 

Proyek tersebut termasuk dalam empat ruas jalan yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah, yang didanai menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total anggaran mencapai Rp89,4 miliar.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah. 

"Infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi prioritas kami dalam pembangunan sebab jika akses jalan baik maka pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan semakin baik," ujarnya pada Kamis lalu di Putussibau Kapuas Hulu.

Selain ruas jalan Mataso-Ulak Pauk, DAK sebesar Rp89,4 miliar juga akan dialokasikan untuk membantu pembangunan empat ruas jalan lainnya di wilayah tersebut. 

Proyek ini mencakup ruas jalan Semangut-Segita (Kelibang), Tepuai-Nanga Taman, Nanga Lidi-Kerangan Panjang, dan Simpang Senara-Simpang Sekubah.

Fransiskus menegaskan bahwa pembangunan jalan tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kapuas Hulu. 

Total panjang jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR mencapai 1.106,148 kilometer, yang terdiri dari 146 ruas jalan. 

Sementara itu, jalan desa dengan panjang total 878,98 kilometer terdiri dari 124 ruas jalan.

Namun, Fransiskus juga mengakui bahwa kondisi sebagian besar ruas jalan masih perlu perbaikan. 

Hingga saat ini, sekitar 68,08 persen ruas jalan kabupaten baru memiliki kondisi aspal atau kondisi mantap, sementara hanya 30,21 persen ruas jalan desa yang memiliki tingkat kemantapan yang sama.

Meskipun demikian, Fransiskus bersyukur atas dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan infrastruktur di Kapuas Hulu. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung program pembangunan pemerintah guna memajukan daerah tersebut, terutama mengingat posisinya yang strategis sebagai kabupaten perbatasan dengan Malaysia dan Kalimantan Timur, yang juga diusulkan sebagai lokasi potensial untuk Ibu Kota Negara (IKN).

"Beberapa program pembangunan telah kami nikmati, baik itu bandara, gedung sekolah, rumah sakit, dan sejumlah program pembangunan lainnya yang juga banyak bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi," tambahnya.

Oleh: ANTARA/Teofilusianto Timotius
Editor: Yakop

Rabu, 28 Februari 2024

Bupati Kapuas Hulu Hadiri Peresmian Ruas Jalan Sibau Hulu – Potan

Bupati Kapuas Hulu Hadiri Peresmian Ruas Jalan Sibau Hulu – Potan
Peresmian ruas Jalan Sibau Hulu – Potan di Kecamatan Putussibau Utara pada Selasa, 27 Februari 2024. 
KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H., M.H, secara resmi menghadiri peresmian ruas Jalan Sibau Hulu – Potan di Kecamatan Putussibau Utara pada Selasa, 27 Februari 2024. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus dianggap sebagai lebih dari sekadar peningkatan fisik semata. 
Menurutnya, infrastruktur yang berkualitas dan fungsional adalah pondasi bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Bukan sekadar peningkatan fisik, infrastruktur berkualitas dan fungsional adalah fondasi untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Bupati.

Beliau juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas alokasi dana bantuan keuangan yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023, khususnya untuk penanganan jalan sebesar Rp. 48.000.000.000.

"Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat. Salah satu yang penting bagi masyarakat yaitu tersediannya jalan dan jembatan yang baik," tambah Bupati.

Bupati juga mengajak masyarakat di Kecamatan Putussibau Utara, terutama di Desa Sibau Hulu dan Desa Tanjung Lasa, untuk menjaga dan merawat jalan yang telah dibangun tersebut agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Harapan PUPR: Jalan Sibau Hulu – Potan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Harapan PUPR: Jalan Sibau Hulu – Potan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
Peresmian ruas Jalan Sibau Hulu – Potan di Kecamatan Putussibau Utara pada Selasa, 27 Februari 2024. 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas Hulu, Marthen, S.T., M.T, juga turut menyampaikan pentingnya kelancaran konektivitas dan akses jalan dalam meningkatkan mobilitas barang, jasa, dan manusia yang akan membuat ekonomi semakin efisien.

"Dengan demikian, daya saing akan semakin meningkat dan membangkitkan ekonomi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat," ujar Marthen.

Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penanganan jalan dan jembatan dengan memanfaatkan dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi. 

Tahun 2023, dana bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Barat telah dialokasikan untuk penanganan beberapa ruas jalan, termasuk ruas jalan Sibau Hulu – Potan di Kecamatan Putussibau Utara dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.000.000.000.

"Saya selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hulu berharap agar masyarakat di Kecamatan Putussibau Utara dapat memanfaatkan jalan ini dengan baik agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," tutup Marthen.

Rabu, 31 Januari 2024

Anggaran Rp162 Miliar, Jokowi Resmikan 7 Ruas Jalan DIY

Presiden Jokowi meresmikan tujuh ruas jalan di DIY yang dipusatkan di Kabupaten Gunungkidul, DIY, pada Selasa (30/01/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
Presiden Jokowi meresmikan tujuh ruas jalan di DIY yang dipusatkan di Kabupaten Gunungkidul, DIY, pada Selasa (30/01/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi meresmikan tujuh ruas jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023. 

Peresmian ini berlangsung pada Selasa (30/01/2024) di Kabupaten Gunungkidul, DIY.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya nyatakan resmi diresmikannya 7 ruas jalan Inpres di Daerah Istimewa Yogyakarta," ucap Presiden dalam pidatonya.

Inpres tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur jalan tol, tetapi juga mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah. 

"Melalui Inpres ini, kita akan menangani jalan-jalan non-nasional yang rusak," jelas Presiden.

Pemerintah telah menangani total 7 ruas jalan dan satu jembatan di DIY dengan anggaran sebesar Rp162 miliar. 

"Satu ruas di Kabupaten Kulonprogo, dua ruas di Kabupaten Gunungkidul, dua ruas di Kabupaten Bantul, dan dua ruas di Kabupaten Sleman," tambahnya.

Presiden berharap infrastruktur yang baru diresmikan ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan mobilitas baik orang maupun barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut data dari Kementerian PUPR, ruas jalan dan jembatan yang diresmikan adalah sebagai berikut:
  1. Jalan Wonosari-Mulo di Kabupaten Gunungkidul;
  2. Jalan Semanu-Karangmojo di Kabupaten Gunungkidul;
  3. Jalan Prambanan-Gayamharjo di Kabupaten Sleman;
  4. Jalan Gejayan-Manukan di Kabupaten Sleman;
  5. Jalan Patuk-Terong di Kabupaten Bantul;
  6. Jalan Imogiri-Dodogan di Kabupaten Bantul;
  7. Jembatan Pandansimo di Kabupaten Bantul;
  8. Jalan Brosot-Toyan di Kabupaten Kulon Progo.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Gunungkidul Sunaryanta.

Minggu, 28 Januari 2024

Dana Alokasi Khusus Rp89,4 Miliar untuk Infrastruktur Jalan di Kapuas Hulu

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan. (ANTARA/Teofilusianto Timotius)
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan. (ANTARA/Teofilusianto Timotius)
KAPUAS HULU - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, memprioritaskan penanganan lima ruas jalan utama di daerah tersebut pada tahun ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp89,4 miliar.

"Berdasarkan DAK fisik tahun ini, kami fokus untuk menangani lima ruas jalan yang membutuhkan perhatian serius," ungkap Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, di Putussibau Kapuas Hulu, Sabtu.

Salah satu proyek yang akan ditangani adalah ruas jalan Semangut-Segita di Kecamatan Bunut Hulu dengan alokasi dana sebesar Rp24,7 miliar untuk penanganan long segment. Fransiskus juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Dia menjelaskan bahwa total panjang jalan kabupaten mencapai 1.106,148 kilometer, yang terdiri dari 146 ruas jalan. Sedangkan untuk jalan desa, panjangnya mencapai 878,979 kilometer yang terdiri dari 124 ruas jalan. Namun, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 68,08 persen untuk jalan kabupaten dan 30,21 persen untuk jalan desa.

"Kami memerlukan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menangani infrastruktur ini, terutama melalui program seperti Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah," tambah Fransiskus.

Pada tahun sebelumnya, Kabupaten Kapuas Hulu telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk beberapa paket pekerjaan penanganan ruas jalan. Namun, tantangan tetap ada karena luasnya wilayah dan keterbatasan anggaran daerah.

"Kami berkomitmen untuk menuntaskan persoalan infrastruktur ini demi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Kapuas Hulu. Dukungan dari masyarakat juga sangat kami harapkan agar program pembangunan ini dapat berjalan lancar," tegas Fransiskus.

Sumber: ANTARA/Teofilusianto Timotius
Editor: Yakop

Kamis, 23 November 2023

Bupati Sekadau Memantau Progres Pembangunan Jalan SP 12 Landau Kodah

Foto : Bupati Sekadau Memantau Progres Pembangunan Jalan SP 12 Landau Kodah.
SEKADAU – Bupati Sekadau, Aron, melakukan pemantauan terhadap proyek pembangunan ruas jalan Simpang SP 12 Landau Kodah di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

Dalam wawancara setelah kegiatan, Bupati Aron menyatakan bahwa hari ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau bersama Balai Penanganan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat memantau progres pembangunan ruas jalan SP 12 Landau Kodah yang termasuk dalam anggaran Impres tahun 2023.

"Masyarakat bisa bersyukur karena progres pengerjaan ruas jalan ini berjalan lancar, meskipun sebelumnya ada keraguan karena memerlukan penyeberangan awal untuk akses," ujar Aron.

Ditegaskannya bahwa proses pengerjaan jalan berjalan dengan baik dan kini hanya tinggal menyelesaikan proses pengaspalan.

Aron juga mengharapkan agar pembangunan ruas jalan SP 12 Landau Kodah dapat terselesaikan pada akhir tahun 2023 mengingat pentingnya jalan tersebut sebagai urat nadi bagi masyarakat di beberapa Desa di Seberang Kapuas.

"Penghargaan kami kepada Pemerintah pusat yang telah mengalokasikan dana untuk Kabupaten Sekadau. Semoga di tahun mendatang, Kabupaten Sekadau kembali mendapat dukungan dana Impres untuk pembangunan ruas jalan di wilayah ini," tambahnya.

Senin, 13 November 2023

Pemprov Kalbar bantu Rp.48 Miliar Bangun 4 Jalan di Kapuas Hulu

Foto : Pemprov Kalbar bantu Rp.48 Miliar Bangun 4 Jalan di Kapuas Hulu.
KAPUAS HULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) membantu anggaran kurang lebih sebesar Rp48 miliar untuk pembangunan empat ruas jalan di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Pembangunan ruas jalan itu harus selesai tahun ini. Pekerjaan sudah dimulai, kami mohon dukungan masyarakat agar pembangunan berjalan lancar sesuai ketentuan," kata Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, di Putussibau, Minggu (12/11/2023).

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu sangat terbantu atas bantuan keuangan Pemprov Kalbar untuk menangani infrastruktur di daerah itu.

Menurut dia, anggaran Kapuas Hulu sangat terbatas dengan kondisi wilayah yang luas tidak mampu untuk menangani infrastruktur tanpa bantuan pemprov dan pemerintah pusat.

Fransiskus DIaan mengatakan empat ruas jalan yang dibangun menggunakan bantuan keuangan Pemprov Kalbar yaitu ruas jalan Simpang Senara-Simpang Sekubah di Kecamatan Hulu Gurung dan Jongkong, ruas jalan Menendang-Nanga Temenang di Kecamatan Pengkadan dan Jongkong, ruas jalan Sibau Hulu-Potan di Kecamatan Putussibau Utara, dan ruas jalan Kedamin-Nanga Manday di Kecamatan Putussibau Selatan dan Bika.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kapuas Hulu Marthen menjelaskan bantuan keuangan Pemprov Kalbar dianggarkan melalui APBD Perubahan Provinsi Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2023, sehingga dengan sisa waktu pada tahun ini pekerjaan empat ruas jalan tersebut harus terselesaikan.

Marthen menjelaskan bantuan keuangan sebesar Rp48 miliar itu terdiri dari pembangunan ruas jalan Simpang Senara-Simpang Sekubah sebesar Rp20 miliar, ruas jalan Menendang-Temenang sebesar Rp10 miliar, ruas jalan Sibau Hulu-Potan sebesar Rp16 miliar, dan untuk jalan Kedamin-Nanga Manday sebesar Rp2 miliar yang akan digunakan untuk memperbaiki jalan rusak.

"Tentu kami sangat berharap agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan mengutamakan kualitas pekerjaan. Kami juga mohon dukungan masyarakat agar pekerjaan berjalan lancar," kata Marthen.

Rabu, 16 Agustus 2023

Bupati Kapuas Hulu Perkuat Pembangunan Infrastruktur dengan Peluncuran Proyek Jalan

Bupati Kapuas Hulu Perkuat Pembangunan Infrastruktur dengan Peluncuran Proyek Jalan.
KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, dengan bangga meluncurkan proyek penanganan long segment ruas jalan Simpang Silat (Miau Merah) – Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu.

Peluncuran ini diadakan pada hari Senin, 14 Agustus 2023, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan informasi dan mendemonstrasikan komitmen mereka terhadap pembangunan infrastruktur yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan bersejarah ini, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menjelaskan bahwa peluncuran ini adalah langkah nyata dalam kelanjutan pembangunan ruas jalan yang sangat dinantikan, yakni ruas jalan Simpang Silat (Miau Merah) – Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir.

Dia menyampaikan bahwa tujuan dari peluncuran ini adalah untuk memberi tahu masyarakat tentang perkembangan terbaru dalam proyek ini serta untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen dalam mengimplementasikan program pembangunan ini.

Selama tiga tahun masa kepemimpinannya, yakni sejak tahun 2021 hingga 2023, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menjelaskan bahwa pemerintah setempat telah konsisten mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruas jalan Simpang Silat (Miau Merah) – Nanga Silat ini.

Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan infrastruktur yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan wilayah sekitarnya.

Masyarakat setempat dan pihak terkait dengan antusias menerima pengumuman ini, karena pembangunan ruas jalan ini diharapkan akan memberikan aksesibilitas yang lebih baik, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan adanya penanganan ruas jalan yang lebih baik, diharapkan pula dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan memfasilitasi aktivitas ekonomi.

Dengan langkah berani ini, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menjadikan proyek penanganan ruas jalan Simpang Silat (Miau Merah) – Nanga Silat sebagai bukti konkret dari komitmen pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Peluncuran ini tidak hanya menandai langkah maju dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi cerminan dari visi pemerintah untuk menciptakan wilayah yang lebih maju dan berkembang.

(Tim red)

Selasa, 08 Agustus 2023

Hari ini Pemkab Sekadau Luncurkan Proyek Peningkatan Jalan Simpang SP 12 - Landau Kodah

Launching Proyek Peningkatan Jalan Simpang SP 12 - Landau Kodah
SEKADAU – Pemerintah Kabupaten Sekadau telah meluncurkan proyek peningkatan jalan di Simpang SP 12 - Landau Kodah, yang terletak di Desa Seberang Kapuas. Acara peluncuran berlangsung di SP 12 Sungai Akar pada hari Selasa, (8/8/2023).

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah telah berfokus pada pembangunan akses Madya - Timpuk Seberang Kapuas. Ini meliputi kelanjutan pengerjaan ruas jalan Simpang SP 12 - Landau Kodah sepanjang 6,5 kilometer dengan anggaran sekitar 29 miliar rupiah.

Bupati Sekadau, Aron, S.H., menjelaskan bahwa target berikutnya adalah pengembangan jalan Madya - Timpuk di sektor Seberang Kapuas. Pada tahun sebelumnya, dana senilai 12 miliar rupiah telah dialokasikan untuk pengerjaan 3 kilometer lebih jalan tersebut.

Aron mengatakan, "Setelah 40 tahun transmigrasi di wilayah ini, baru kini warga dapat menikmati jalan. Kami berharap jalur ini akan berfungsi dengan baik hingga mencapai Kabupaten Sekadau."

Ia juga menambahkan, "Tahun ini, prioritas kami adalah pembangunan jalan di Kabupaten Sekadau. Kami akan terus berfokus pada kepentingan masyarakat dalam dua tahun mendatang."

Meskipun pemerintah daerah sudah merencanakan pembangunan jalan Madya - Timpuk, rencana untuk jalan lain masih dalam tahap awal. Pemerintah juga berupaya untuk mengajukan anggaran dari APBD kepada pemerintah pusat dan provinsi.

Aron juga menyebutkan bahwa ada tantangan terkait pembangunan jembatan yang perlu didiskusikan dengan anggota DPRD. Usulan ini juga akan diajukan kepada pemerintah pusat.

"Prinsipnya, saat ini pemerintah daerah berfokus pada program IP3K demi meningkatkan perekonomian masyarakat Sekadau," kata Aron.

Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Sekadau telah mengalokasikan dana yang besar untuk pembangunan ini. Aron berharap Dinas PUPR dan kontraktor akan segera memulai pengerjaan serta pengaspalan jalan.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Handiyana, S.T., M.T., M.Sc, juga ikut serta dalam acara ini. Ia menjelaskan bahwa pengerjaan jalan Simpang SP 12 sepanjang 6 kilometer lebih membutuhkan dana hampir 30 miliar rupiah. Pengerjaan ini direncanakan akan selesai dalam waktu 5 bulan, dengan harapan dapat selesai pada akhir Desember.

Handiyana berharap bahwa adanya jalan yang berkualitas akan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, terutama Desa Seberang Kapuas dan Kabupaten Sekadau secara keseluruhan.

Camat Sekadau Hilir juga memberikan pesan kepada masyarakat agar membantu menjaga pekerjaan ini dengan merawat dan memeliharanya agar tetap awet.

Berbagai pihak turut hadir dalam acara ini, termasuk Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, perwakilan dari BPJN dan Satker wilayah II Kalbar, Kabid Dinas PUPR Kabupaten Sekadau, anggota DPRD Kabupaten Sekadau seperti Yodi Setiawan dan Hasan, Kepala Desa di se-Kecamatan Sekadau Hilir, serta Pimpinan Proyek Jalan.

(Tim/Hermanto)

Rabu, 26 Juli 2023

Gubernur Kalbar Prioritaskan Perbaikan Jalan di Akhir Masa Jabatannya

Gubernur Kalbar Prioritaskan Perbaikan Jalan di Akhir Masa Jabatannya
KAYONG UTARA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana sebesar Rp35 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2024 untuk menyelesaikan perbaikan ruas jalan provinsi di Teluk Batan, Kabupaten Kayong Utara, wilayah setempat.

"Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyatakan fokusnya pada akhir masa jabatan akan difokuskan untuk memperbaiki jalan provinsi di daerah ini," ujar Sutarmidji ketika berkunjung ke Kayong Utara pada hari Selasa.

Sutarmidji juga menyampaikan bahwa pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, Kayong Utara telah menerima dana sekitar Rp100 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi dari Siduk hingga Teluk Batang.

Menurutnya, beberapa ruas jalan yang termasuk jalan provinsi harus sudah selesai diperbaiki sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2024.

"Idealnya, jalan Siduk Sukadana harus sudah selesai, meskipun masih ada beberapa titik jalan yang belum optimal," tambahnya.

Terkait jalan Perawas, saat ini menurut Sutarmidji sudah bisa ditempuh dalam waktu sekitar enam jam dari Pontianak menuju Kayong Utara.

Namun, ruas jalan penghubung Kayong Utara menuju Pontianak masih membutuhkan perbaikan sekitar 3,7 kilometer agar konektivitas kabupaten dan kota ke ibu kota provinsi menjadi lebih cepat dan lancar.

"Jalan Perawas tinggal 3,7 kilometer lagi, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai lebih cepat, terutama jika sudah diaspal dan jembatan di Simpang Dua telah diperbaiki," jelas Sutarmidji.

Selain itu, dia juga menyampaikan ada pembukaan akses jalan Perawas melalui kerjasama dengan TNI, sehingga waktu tempuh dari Pontianak menuju Kayong Utara, yang biasanya memakan waktu 11 jam, saat ini dapat diperpendek menjadi 6 jam.

"Namun, arus barang masih belum optimal karena jalan di Simpang Dua tersebut masih cukup kecil," tambahnya.

(Tim Liputan)

Selasa, 25 Juli 2023

Perusahaan Di Kendawangan Perbaiki Jalan Penuh Lubang Berbahaya

Foto alat berat sedang merapikan tumpukan tanah timbunan ruas jalan Pesaguan-Kendawangan.
Foto alat berat sedang merapikan tumpukan tanah timbunan ruas jalan Pesaguan-Kendawangan.
KETAPANG (BT) - Kondisi jalan rusak banyak lubang akibat lamban diperbaiki menjadi keprihatinan salah satu perusahaan di Kendawangan memperbaiki jalan penghubung dari kecamatan MHS (Pesaguan) sampai Kendawangan.

Terlihat tumpukan material tanah dan beberapa unit alat berat terus bekerja siang malam menimbun lubang menganga di sepanjang jalan tersebut. Dari keterangan warga di sekitar lokasi tumpukan tanah timbunan latrit mengatakan, pekerjaan itu dilakukan oleh CV Joos Kendawangan.

"Kalau yang kami tahu, yang betulkan jalan ini dari CV Joos, tanahnye dari area tambang mereka dan mobil dump truck itu milik perusahaan," ujar Ujang, warga Sei Nanjung.

Saat dikonfirmasi, manager oprasional CV Joos, Syarif Mahdi mengatakan dana perbaikan, material dan dump truck adalah milik perusahaanya. Sedangkan, grader dipinjam dari perusahaan kebun sawit. 

"Sudah banyak korban jiwa akibat kondisi jalan seperti ini. Berbahaya kalau dibiarkan terus. Padahal di daerah ini ada perusahaan tambang besar, tapi sepertinya mereka kurang peduli. Mudah-mudahan dengan kita mulai begini mereka tergerak membantu. Karena yang susah lewat jalan ini kami-kami juga," kata Syarif saat ditemui di Ketapang, Selasa 25 Juli ini. 

Syarif mengatakan, kondisi jalan ini sudah banyak dikeluhkan masyarakat bahkan anggota DPR RI juga angkat bicara. Namun,  pemerintah terlalu lamban mengeksekusi jalan poros tersebut. 

"Sering di viralkan di medsos, bahkan pak Boy (Boyman Harun anggota DPR RI) kami ketahui puas bersuara keras tapi belum juga tuntas. Ya udah kita dulu yang mulaikan," kata Syarif. 

Diapun berharap perusahaan seperti WHW juga berperan memperbaiki jalan ini karena juga dipakai sebagai lalu lintas mereka terutama karyawan dan mobil operasional. 

"Semoga yang kita mulai juga di ikuti perusahaan lain sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan," ujarnya. 

Terkait asal tanah timbunan, Syarif menjelaskan berasal dari areal pertambangan perusahaanya sehingga biaya pembelian material menjadi nol. 

"Enteng sikitlah kalo soal tanah, paling alat berat yang tidak kita miliki bisa dibantu pengusaha lain yang juga kita ajak perbaiki jalan ini," tandasnya.

Oleh: Muzahidin

Rabu, 07 Juni 2023

Komisi II DPRD Sekadau Puji Kesigapan PT Agro Andalan Terhadap Kerusakan Jalan

Komisi II DPRD Sekadau Puji Kesigapan PT Agro Andalan Terhadap Kerusakan Jalan 
Aktivitas PT Agro Andalan memperbaiki jalan Tembawang Nangka, Desa Tapang Perodah, Kecamatan Sekadau Hulu.
SEKADAU – Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Yodi Setiawan mengapresiasi tindakan PT Agro Andalan terhadap menanggapi keluhan masyarakat jalan Tembawang Nangka, Desa Tapang Perodah, Kecamatan Sekadau Hulu Selasa (6/6/2023).

Yodi Setiawan mengatakan tindakan reaksi cepat tersebut merupakan salah satu sikap cepat yang diambil oleh PT Agro Andalan terhadap keluhan masyarakat.

"Saya beberapa hari yang lalu baru dapat info bahwa jalan tersebut sudah rusak parah. Setelah itu beberapa hari kemudian alat perusahaan langsung sigap untuk memperbaiki, ini patut kita apresiasi," ucapnya.

"Saya berharap agar jangan disindir dulu baru bertindak," tambahnya.

Dimana sebelumnya jalan Tembawang Nangka Desa Tapang Perodah mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga menghambat akses warga sekitar.

Kamis, 01 Juni 2023

Tolak Dilewati Truck Bermuatan Sawit, Pemda Sekadau Diminta Tingkatkan Kualitas Jalan Tanjung-Penanjung

Peninjauan kondisi jalan Tanjung-Penanjung.
Sekadau, Kalbar - Pemerintah Desa Tanjung mengadakan musyawarah dengan masyarakat terkait penggunaan jalan Tanjung-Penanjung yang merupakan jalan penghubung antara Desa Tanjung dan Desa Mungguk, yang rencananya akan dilalui oleh truk bermuatan sawit.

Musyawarah tersebut berlangsung di Ruang Kantor Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kamis (1/6/2023).

Kepala Desa Tanjung, Syamsudin, mengungkapkan bahwa musyawarah ini diadakan sebagai tanggapan terhadap surat tembusan yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau. 

Surat tersebut bernomor 620/512/DPU PR/BM/5/2023, tanggal 29 Mei 2023, dengan perihal Surat Pemberitahuan, serta surat bernomor 620/513/DPU PR/BM/5/2023, tanggal 29 Mei 2023, dengan perihal Pembatasan Muatan.

"Salah satu permasalahan yang dibahas dalam musyawarah adalah rencana penggunaan jalan oleh truk angkutan sawit. Pemerintah Desa Tanjung ingin mencari solusi terbaik untuk menghadapi permasalahan ini," jelasnya. 

Lebih lanjut kata Kades, pertemuan ini merupakan upaya mencapai kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat terkait penggunaan jalan Tanjung-Penanjung.

Sementara, adapun hasil pertemuan ini sebagai berikut:

1. Mendukung Program Pemerintah dalam segala bidang Pembangunan.

2. Memperhatikan Jalan Tanjung Penanjung dalam kondisi rusak, dan jalan tersebut berstatus tipe C, maka dengan ini kami Masyarakat Dusun Tanjung bermusyawarah dan bersepakat menolak kendaraan Truk angkutan sawit yang melewati jalan Tanjung Penanjung.

3. Pihak Ponton sebagai pemanfaat jalan ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan Tanjung Penanjung.

4. Untuk memperlancar perekonomian masyarakat pada umumnya diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau agar segera meningkatkan kualitas jalan sehingga dapat dilalui oleh kendaraan bermuatan berat.

5. Meminta Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk segera membuat Regulasi atau Aturan dalam hal penggunaan jalan tersebut agar kedepannya dampak Sosial Masyarakat pengguna jalan pada umumnya dan masyarakat Tanjung khususnya, tidak terjadi lagi dampak sosial, ekonomi, serta keamanan menjadi tidak Kondusif terutama di Daerah Desa Tanjung.

Musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Tanjung, Ketua BPD Desa Tanjung beserta Anggota, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Ketua RT se Dusun Tanjung, Bhabinkamtibmas Desa Tanjung, Babinsa Desa Tanjung, Masyarakat Desa Tanjung, Pemuda-pemuda Desa Tanjung.

(Tim/Hermanto)

Kamis, 13 April 2023

Efek Musim Kemarau Debu Lalu Lalang Angkutan Tambang Bikin Sesak Napas, Sakit Mata

Efek Musim Kemarau Debu Lalu Lalang Angkutan Tambang Bikin Sesak Napas, Sakit Mata
Mobil angkutan tambang saat melintas di dusun Seringgit desa Matan Jaya, KKU. (Ho-Muzahidin)
Kayong Utara - Penduduk desa Matan Jaya kecamatan Simpang Hilir mengeluhkan dampak debu tanah kuning berasal dari lalu lintas truk pengangkut bauksit perusahaan tambang beterbangan. 

Meski mobil tangki air milik perusahaan PT Cita Mineral Investindo sudah melakukan penyiraman, sepertinya usaha itu seakan tak mempan melenyapkan debu dari bekas jejak mobil berukuran jumbo perusahaan. 

Menurut warga, akibat kegiatan angkutan mobil disiang hari begini, pandangan saat berkendaraan jadi terhalang.

Sedangkan dari segi kesehatan, dampak debu ini dapat membuat napas sesak, mata perih dan batuk batuk. 

Meski jalan holling tersebut tidak melintasi pemukiman warga desa Matan Jaya secara langsung, namun jalan ini dipakai masyarakat sebagai akses berkegiatan setiap hari. 

Jadi jalanan ini dianggap warga seperti jalanan umum. Terutama warga dusun Seringgit, TPK dan warga desa Matan Jaya. 

Iwan (36), warga setempat mengatakan, jalan ini menjadi jalan satu-satunya saat warga desa Matan misalnya hendak ke dermaga speed boat di dusun Seringgit atau nama lainya TPK. 

Pun sebaliknya, ketika warga di dusun lain ke perkampungan di Matan, tetap melintas di jalan ini. 

"Jalan holling ini satu-satunya dipakai masyatakat Matan ini. Jadi kalau pas berpapasan dengan mobil angkut bauksit, baju bisa kuning. Parah kalo kita dak pakai masker hidung dan mata ndak pakai kacamata dan helm," ujar Iwan warga desa Matan Jaya saat berhenti di jalan holling PT CMI di desa Matan Jaya, pada wartawan Borneo Tribun, Senin (10/04/23). 

Sementara Sandi (40), tokoh masyarakat desa setempat membenarkan angkutan bauksit CMI ini membuat udara tidak sehat. 

Menurut Sandi, hendaknya perusahaan melakukan kebijakan seperti pengangkutan saat musim kemarau dilakukan ketika penduduk tidak bamyak menggunakan jalan. 

"Misalnya waktu pada saat jam masuk dan pulang anak sekolah dan jam warga mulai beraktivitas, misal sore," katanya. 

Sudah beberapa hari ini dirinya mengaku tidak melihat mobil tangki penyiraman air milik perusahaan. 

Keadaan ini membuat warga tidak nyaman melakukan aktivitas. 

"Endak nyaman lah kalau pas musim panas gini, debu kuning ini beterbangan sampai ke pemukiman penduduk," katanya.

Oleh: Muzahidin

Rabu, 12 April 2023

Lalulintas Dumb Truck Keruk Tanah Proyek Jalan Provinsi Serobot Tanah Warga

Lalulintas Dumb Truck Keruk Tanah Proyek Jalan Provinsi Serobot Tanah Warga. 
Foto akses jalan keluar masuk angkutan tambang untuk proyek jalan. (Ho-Muzahidin)
KAYONG UTARA - Aktivitas pengerukan dan pengangkutan tanah yang dilakukan kontraktor proyek jalan provinsi poros Siduk -Sukadana di dusun Melinsum desa Sejahtera Kayong Utara dipersoalkan pemilik tanah.

Pasalnya, jalan masuk yang dibangun sebagai lalulintas truck angkutan tanah itu diklaim pemilik tanah melewati tanahnya.

Kontraktor proyek jalan tersebut katanya tidak memberitahukan soal pemakaian tanahnya menjadi jalan masuk kegiatan tambang tanah latrit tersebut.

"Jalan yang dibangun pemborong itu untuk akses truck ngangkut tanah latrit itu memotong tanah milik saya. Sehingga luas tanah saya jadi berkurang," ungkap Sukardi, pemilik tanah pada Rabu (11/04/23).

Tanah tersebut kata Sukardi diperolehnya dari jual beli dengan luas sebesar 15.000 meter persegi. 

"Ada sertifikat kepemilikanya atas nama istri saya," katanya. 

Ia tidak melarang ada aktivitas galian C untuk kepentingan proyek tersebut, namun, tambah dia, harusnya kontraktor mengerti bahwa tanah yang dipakai sebagai jalan tersebut ada pihak yang memiliki. 

Sehingga tidak merugikan warga sebagai pemilik tanah. 

"Otomatis ukuran tanah saya jadi berkurang, dan itu tidak sesuai lagi dengan sertifikat yang dimiliki sehingga ada konsekuensinya," pungkas Sukardi.

Oleh: Muzahidin

Perusahaan Galian C di Kendawangan Bantu Perbaikan Jalan

Perusahaan Galian C di Kendawangan Bantu Perbaikan Jalan.
Perusahaan Galian C di Kendawangan Bantu Perbaikan Jalan. .
Ketapang - Perusahan tambang galian-C yakni CV Kendawangan Quarindo Perkasa (KQS) memberikan dukungan pada masyarakat pengguna jalan raya di Kecamatan Kendawangan Ketapang. Konkritnya berupa perbaikan di ruas jalan yang rusak terutama di desa Mekar Utama dan Desa Sungai Gantang. 

Heriyanto, rekanan sekaligus operasional  CV KQS pada Selasa (11/04) menjelaskan, hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan komitmen mendukung program Pemerintah Daerah. 

“Ini adalah program perusahaan yang dianggap bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat sekitar Perusahaan saat ini,” katanya.

Program ini menurut Heriyanto mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, kepala desa Sungai Gantang dan  kades Mekar Utama serta aparat keamanan. Dukungan tersebut yakni dengan menunjukan lokasi jalan yang dianggap rusak dan harus diperbaiki. 

"Perbaikan jalan sementara di dukung tokoh masarakat pak Utet, kemudian Kepala Dusun Sungai Gantang bapak Sunarwi, Kades Mekar Utama dan keamanan dari unsur TN-AL, Babinsa dan Polri," jelas Heriyanto.

Dia mengatakan, PT KQP mempunyai lokasi IUP di kecamatan Kendawangan, sehingga sepatutnya memperhatikan kepentingan publik di wilayah kerja perusahaan. 

Ha ini pun sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Permen ESDM no 26 thn 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, Kepmen ESDM no 1806 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi, persetujuan, rencana kerja dan anggaran biaya serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan.

Dan Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

"Komitmen kami tetap taat aturan dalam menjalankan seluruh kegiatan dilapangan. Hal-hal yang menjadi ketentuan sedapat mungkin dipenuhi," tandas Heriyanto. 

Oleh: Muzahidin.

Sabtu, 25 Maret 2023

Bahan Material Tanah dan Batu Untuk Proyek Jalan Provinsi Siduk Masih Tahap Penerbitan Perizinan Galian C

Izin Bahan Material Tanah dan di dusun Melinsum dan dusun Sei Belit Berstatus Dalam Proses Pengurusan
Pengerjaan jalan Siduk Sukadana. (Sumber foto: Muzahidin)

KAYONG UTARA - Pelaksana proyek jalan Provinsi Siduk Sukadana memberi penjelasan bahwa material tanah dan batu yang berada di dusun Melinsum dan dusun Sei Belit desa Sejahtera kecamatan Sukadana berstatus dalam proses pengurusan perizinan. 

Perwakilan pelaksana lapangan dengan posisi sebagai supervisi, Saiful mengatakan, tahapan penerbitan perizinan galian C di lokasi tersebut sedang diupayakan untuk dipenuhi, salah satunya dengan melakukan sosialisasi pada warga setempat. 

"Ia proses perizinan kita masih berproses sampai sekarang. Segala tahapan sudah kita lakukan. Kemarin tahap sosialisasi kepada masyarakat sudah kita lakukan juga," katanya, Jumat malam (24/03/22) lewat sambungan telepon.  

Katanya, lambanya waktu pengurusan perizinan lokasi pengambilan tanah yang digunakan untuk kegiatan jalan provinsi ini harus disiasati pihaknya.

Jika terus menunggu perizinan keluar, terang Dia, maka pekerjaan perbaikan jalan provinsi ini tidak akan dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kontrak. 

"Kita sambil jalan, karena kalau nunggu izin itu keluar kita tidak bisa selesai tepat waktu. Belum lagi harus terkendala cuaca dan alam saat ini," tuturnya.

Selaku pengawas lapangan, Ia mengaku ditugaskan mengawasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait terutama dinas PU kabupaten Kayong Utara dan masyarakat agar proyek jalan ini rampung sesuai dengan kontrak kerja. 

"Ia kita tetap koordinasi, menanyakan sampai mana proses perizinan ini,"ujarnya. 

Sebelumnya, saat diwawancara wartawan di Sukadana, Kepala Bidang Tata Ruang dinas PUTR Kayong Utara, Nugroho Dwi Jatmiko mengatakan lokasi asal material jalan itu diduga berasal dari dusun Melinsum dan dusun Sungai Belit desa Sejahtera kecamatan Sukadana tidak memiliki izin dan sangat dekat dengan kawasan TNGP.

"Kalau sudah ada izin, tentunya kita bisa melihat sesuai aplikasi. Namun ketika melakukan pengecekan kemarin sore belum ada juga. Padahal ketika kami melakukan rapat konsultasi publik di, Kepala Desa setempat menyampaikan galian C sudah ada izinnya, namun begitu kami cek, ternyata belum ada juga,"kata Nugroho, Rabu (22/03/23) di Sukadana.

Untuk itu, lanjut Nugroho, kewenangan untuk melakukan tindakan berada di Aparat Penegak Hukum (APH) yang nanti akan didampingi oleh Dinas Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

"Hanya saja kami tidak bisa memberikan sanksi karena tidak memiliki wewenang. Namun kami sudah melaporkan ke pihak provinsi, tetapi yang berwenang melakukan tindakan adalah Aparat Penegak Hukum (APH)," kata Nugroho. 

(Muzahidin)

Jumat, 24 Maret 2023

Asal Material Galian C Proyek Jalan Siduk Sukadana Dipertanyakan

Asal Material Galian C Proyek Jalan Siduk Sukadana Dipertanyakan
Lokasi tanah latrit diduga dipakai untuk proyek jalan Siduk Sukadana.

Kayong Utara - Material tanah lempung sebagai timbunan proyek jalan Siduk Sukadana Kayong Utara dipertanyakan. Pasalnya, PT Bayu Karsa Utama sebagai pelaksana diduga memperolehnya dari kawasan dekat dengan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP).

Kepala Bidang Tata Ruang dinas PU kabupaten Kayong Utara Nugroho Dwi Jatmiko mengatakan lokasi asal material jalan itu diduga berasal dari dusun Melinsum dan dusun Sungai Belit desa Sejahtera kecamatan Sukadana tidak memiliki izin dan sangat dekat dengan kawasan TNGP.

"Kalau sudah ada izin, tentunya kita bisa melihat sesuai aplikasi. Namun ketika melakukan pengecekan kemarin sore belum ada juga. Padahal ketika kami melakukan rapat konsultasi publik di, Kepala Desa setempat menyampaikan galian C sudah ada izinnya, namun begitu kami cek, ternyata belum ada juga,"kata Nugroho, Rabu (22/03/23) di Sukadana.

Untuk itu, lanjut Nugroho, kewenangan untuk melakukan tindakan berada di Aparat Penegak Hukum (APH) yang nanti akan didampingi oleh Dinas Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

"Kami sudah pergi ke lokasi. Kami juga melihat lokasi menggunakan drone hingga mengukur luasan. Hanya saja kami tidak bisa memberikan sanksi karena tidak memiliki wewenang. Namun kami sudah melaporkan ke pihak provinsi, tetapi yang berwenang melakukan tindakan adalah Aparat Penegak Hukum (APH)," lanjut dia.

Menyangkut adanya dugaan material yang diambil dan digunakan untuk proyek penimbunan jalan provinsi yang saat ini tengah dibangun, Nugroho mengatakan bahwa dirinya baru mendapatkan informasi tersebut dari berbagai sumber.

" Kalau yang ini saya belum tau, tapi kalau dari info teman - teman seperti itu, karena mereka lihat material dibongkar di jalan provinsi," kata Nugroho.

Sebagai informasi, Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) kemudian Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan bisa dipakai untuk menjerat pelaku baik perseorangan ataupun perusahaan yang menerima, menampung, mengangkut atau memperoleh hasil material tambang ilegal.

(Yakop/Muzahidin)

Selasa, 14 Februari 2023

Akibat Jalan Rusak, Masyarakat 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai

Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai
Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai.
SEKADAU, KALBAR - Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. KBP dan menghentikan aktivitas perusahaan sementara.

Dalam hal ini, Kepolisian Resor Sekadau melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa masyarakat perwakilan 5 desa di Kecamatan Belitang Hulu yang berlangsung di PT. Kalimantan Bina Permai (KBP), Selasa (14/2/2023).

Pengamanan dilakukan sejak massa menggelar orasi di kantor PT. KBP untuk menyampaikan beberapa tuntutan terkait kondisi jalan yang rusak sehingga menyulitkan akses transportasi kendaraan roda dua dan empat.

Kapolres Sekadau AKBP Suyono, S.I.K, S.H, M.H mengungkapkan, pengamanan dilakukan untuk menjaga dan memelihara kondusifitas. Sekitar 159 personel atau 1/2 kekuatan dilibatkan dalam pengamanan ini.

"Pengamanan yang kami berikan sesuai dengan standar operasional prosedur. Kepada personel berulang kali disampaikan agar tetap mengedepankan sikap humanis di lapangan," tutur Kapolres Sekadau.

Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai
Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai.
Dalam unjuk rasa yang berlangsung sejak siang hingga sore tersebut, masyarakat perwakilan 5 desa mengajukan tuntutan adat terhadap pihak perusahaan karena sebelumnya sudah berjanji akan memperbaiki jalan namun belum terealisasi.

Selain itu, masyarakat menyegel kantor PT. KBP dan menghentikan aktivitas perusahaan sementara waktu sampai tuntutan mereka terkait perbaikan kerusakan jalan segera terpenuhi.

Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai
Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai.
Di tempat yang sama, Kapolres Sekadau memberikan apresiasi berkenaan unjuk rasa yang berjalan aman, tertib dan tidak anarkis. Ini menandakan masyarakat sangat kooperatif dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menyuarakan aspirasinya.

"Terima kasih pula kepada pihak TNI, Muspika, perangkat desa serta beberapa pihak yang turut hadir dalam mendukung proses pengamanan sehingga berjalan dengan baik tanpa adanya suatu kendala," ungkapnya.

(Yakop/Mul)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno