Dedi Mulyadi Klarifikasi Soal Tantangan Wagub Krisantus Bangun Kalbar Rp6 Triliun

Heri Yakop    Sabtu, April 11, 2026    Comment   

Dedi Mulyadi Klarifikasi Soal Tantangan Wagub Krisantus Bangun Kalbar Rp6 Triliun

Dedi Mulyadi merespons tantangan membangun Kalimantan Barat dengan Rp6 triliun dan menegaskan perbedaan kondisi tiap daerah.

PONTIANAK – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara terkait tantangan yang disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, soal pembangunan daerah dengan anggaran Rp6 triliun. 

Pernyataan ini sekaligus merespons polemik perbandingan pembangunan antar daerah yang sempat ramai di media sosial.

Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas tantangan tersebut. Dirinya menegaskan bahwa selama ini tidak pernah memiliki niat untuk membandingkan pembangunan Jawa Barat dengan daerah lain.

Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Baik dari sisi luas wilayah, kondisi geografis, hingga kemampuan fiskal daerah yang tidak bisa disamakan.

Dedi mencontohkan Kalimantan Barat yang memiliki wilayah sangat luas dengan tantangan pembangunan yang lebih kompleks. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kami memahami betapa beratnya daerah dengan luas seperti Kalimantan Barat dan keterbatasan fiskal yang dimiliki,” ujar Dedi atau biasa disebut netizen KDM.

Dedi juga menyampaikan permohonan maaf apabila program pembangunan di Jawa Barat dianggap menyinggung pihak lain. Dedi berharap ke depan tidak ada lagi perbandingan yang memicu polemik.

Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sinergi menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Indonesia.

Dedi turut berharap kemampuan fiskal daerah ke depan bisa meningkat. Dengan begitu, dana bagi hasil dari pemerintah pusat dapat lebih optimal diterima oleh daerah penghasil.

“Semoga kita bisa bersama-sama terus melayani masyarakat dengan baik,” kata dia.

Di akhir pernyataannya, Dedi menyampaikan salam kepada masyarakat Kalimantan Barat. Dirinya juga mendoakan kesehatan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyoroti kondisi infrastruktur jalan rusak di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

Ruas jalan Bedayan–Nanga Libau menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, warga, termasuk anak-anak, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah.

Bahkan, dalam video itu muncul permintaan agar Dedi Mulyadi memimpin Kalimantan Barat selama beberapa bulan.

Menanggapi hal tersebut, Krisantus memberikan pernyataan yang cukup menantang. Ia mengajak Dedi untuk membuktikan kemampuan membangun daerah dengan anggaran terbatas.

“Ada yang mau pinjam Gubernur Jawa Barat tiga bulan, ayo tukar kita. Tapi pakai duit Rp6 triliun bangun Kalimantan Barat,” tegasnya.

Krisantus juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu membandingkan Kalimantan Barat dengan Jawa Barat. Ia menyebut perbedaan luas wilayah dan kapasitas anggaran menjadi faktor utama.

Jawa Barat diketahui memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp31 triliun. Sementara Kalimantan Barat memiliki luas mencapai 171 ribu kilometer persegi dengan APBD lebih dari Rp6 triliun.

Perbedaan tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah.

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Redaksi    Jumat, April 10, 2026    Comment   

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Gubernur Ria Norsan menegaskan percepatan pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan di Ketapang sebagai prioritas utama hingga 2027 untuk mendorong ekonomi daerah.

Ketapang — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membenahi infrastruktur di Kabupaten Ketapang sebagai langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan konektivitas wilayah.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (9/4/2026).

Menurut Norsan, pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pada ruas Pesaguan–Kendawangan, menjadi salah satu prioritas utama karena memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami menyadari pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pada ruas jalan provinsi Pesaguan–Kendawangan yang memiliki peran strategis bagi aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Norsan.

Ia juga meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan DPRD, agar pembangunan jalan tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada tahun 2027.

Jalan Strategis Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Gubernur menilai Kabupaten Ketapang memiliki posisi penting sebagai salah satu lokomotif pembangunan di Kalimantan Barat. Hal ini didukung oleh luas wilayah yang besar serta potensi sumber daya alam yang melimpah.

Beberapa sektor unggulan yang menopang ekonomi daerah di antaranya:

• Pertambangan bauksit

• Perkebunan kelapa sawit

• Distribusi logistik antarwilayah

• Aktivitas perdagangan dan industri

Namun, menurutnya, optimalisasi potensi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan yang menjadi penghubung utama antarwilayah.

Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan terhambat, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Musrenbang Diminta Tidak Sekadar Formalitas

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Norsan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun program pembangunan yang adaptif di tengah keterbatasan anggaran.

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap program prioritas harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Musrenbang ini jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus menghasilkan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Bupati Ketapang Optimistis Pembangunan Bisa Dipercepat

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut baik dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Ia mengungkapkan bahwa luas wilayah Kabupaten Ketapang yang mencapai lebih dari 30 ribu kilometer persegi menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama pembangunan jalan.

Menurutnya, kondisi geografis yang luas membuat rentang kendali pembangunan menjadi panjang dan membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Wilayah kami sangat luas, hampir setara dengan Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada panjangnya rentang kendali pembangunan, khususnya pada infrastruktur jalan,” kata Alexander.

Meski menghadapi tantangan besar, ia tetap optimistis bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten mampu mempercepat pembangunan daerah.

Infrastruktur Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih fokus pada penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Dengan akses jalan yang lebih baik, diharapkan:

• Mobilitas masyarakat semakin lancar

• Distribusi logistik menjadi lebih efisien

• Investasi daerah meningkat

• Pertumbuhan ekonomi semakin cepat

• Kesejahteraan masyarakat meningkat

Langkah percepatan pembangunan infrastruktur ini juga dinilai sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa fokus utama pembangunan di Kabupaten Ketapang?

Fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya ruas Pesaguan–Kendawangan yang dinilai strategis bagi konektivitas dan ekonomi.

Kapan target pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan selesai?

Pembangunan jalan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Mengapa Ketapang menjadi prioritas pembangunan di Kalbar?

Karena memiliki wilayah luas serta potensi sumber daya alam besar seperti pertambangan bauksit dan perkebunan kelapa sawit.

Apa tantangan terbesar pembangunan di Ketapang?

Luas wilayah yang sangat besar menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan.

Apa harapan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027?

Agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjadi prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Program Retret ASN Kalbar Ditegaskan Wajib, Anggaran Masih Di Bawah Standar

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Program Retret ASN Kalbar Ditegaskan Wajib, Anggaran Masih Di Bawah Standar

Sekda Kalbar Harisson menegaskan retret ASN wajib sesuai UU ASN. Anggaran pengembangan kompetensi 2026 masih di bawah standar nasional.

Pontianak — Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa program retret atau peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Harisson, pelaksanaan retret ASN bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab pengembangan kapasitas aparatur agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.

"Pelaksanaan retret ASN ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 49 ayat (1), yang mewajibkan setiap ASN untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran berkelanjutan," ujar Harisson di Pontianak, Senin.

Retret ASN Diperkuat Aturan Nasional

Harisson menjelaskan, ketentuan pengembangan kompetensi ASN juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan tersebut, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan alokasi minimal 20 jam pelajaran setiap tahun.

Hal ini bertujuan agar ASN mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan sistem kerja, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Anggaran Pengembangan Kompetensi Masih Rendah

Meski program retret wajib dilaksanakan, Harisson mengakui bahwa alokasi anggaran pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Barat masih tergolong terbatas.

Pada APBD 2026, anggaran pengembangan kompetensi ASN hanya mencapai sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah.

Angka tersebut masih berada di bawah ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, yang mengamanatkan alokasi sebesar 0,34 persen.

Secara rinci, anggaran yang tersedia meliputi:

• Rp1,558 miliar untuk pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi

• Rp1,938 miliar untuk pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional kepemimpinan, serta prajabatan

Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan standar nasional pengembangan kompetensi ASN.

Perangkat Daerah Diminta Lakukan Pergeseran Anggaran

Harisson menyebutkan bahwa kegiatan retret atau peningkatan kompetensi bagi pimpinan tinggi pratama dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah dianggarkan oleh 25 badan dan dinas serta 11 UPT dalam APBD 2026.

Namun, bagi perangkat daerah yang belum menganggarkan kegiatan tersebut, diminta segera melakukan penyesuaian melalui mekanisme pergeseran anggaran.

"Dalam surat yang saya keluarkan tanggal 6 Maret 2026, perangkat daerah yang belum menganggarkan diminta melakukan pergeseran anggaran untuk pembiayaan peningkatan kompetensi," jelasnya.

Pergeseran anggaran tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Harisson menegaskan, pergeseran hanya diperbolehkan pada mata anggaran yang sejenis, seperti perjalanan dinas atau administrasi pendidikan dan pelatihan.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran untuk masyarakat, hibah, maupun pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.

Retret ASN Akan Ditata Ulang Seiring Efisiensi Anggaran

Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2026 terkait transformasi budaya kerja ASN, pemerintah daerah berencana menata ulang pelaksanaan retret ASN.

Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah efisiensi perjalanan dinas.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar 50 persen serta efisiensi kegiatan perangkat daerah sebesar 50 persen dalam APBD 2026.

Dengan adanya kebijakan terbaru, efisiensi perjalanan dinas dipastikan akan semakin diperketat.

"Dengan adanya surat edaran terbaru tersebut, tentunya kegiatan retret akan ditata ulang," kata Harisson.

Makna Retret ASN Bagi Kualitas Pelayanan Publik

Program retret ASN dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Melalui pelatihan berkelanjutan, ASN diharapkan mampu:

• meningkatkan kompetensi teknis

• memperkuat kepemimpinan

• memperbaiki pelayanan publik

• beradaptasi dengan perubahan sistem birokrasi modern

Dengan demikian, keberadaan retret ASN tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga pada kualitas layanan kepada masyarakat.

FAQ

Apa itu retret ASN?

Retret ASN adalah kegiatan peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan kepemimpinan.

Apakah retret ASN wajib dilaksanakan?

Ya. Retret ASN merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Berapa minimal jam pengembangan kompetensi ASN setiap tahun?

Minimal 20 jam pelajaran per tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Berapa anggaran pengembangan kompetensi ASN Kalbar tahun 2026?

Sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah, masih di bawah standar nasional 0,34 persen.

Apakah anggaran masyarakat bisa digeser untuk retret ASN?

Tidak. Anggaran untuk masyarakat, hibah, dan pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.

Sujiwo Tegas Karhutla Ancam Ekonomi dan Kesehatan, Pelaku Harus Ditangkap

Ria Sartika    Selasa, Maret 31, 2026    Comment   

Sujiwo Tegas Karhutla Ancam Ekonomi dan Kesehatan, Pelaku Harus Ditangkap

Bupati Kubu Raya Sujiwo minta polisi tangkap pelaku karhutla. Dampaknya ancam kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi di musim kemarau panjang. (Gambar ilustrasi)

KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi berbagai sektor strategis. Memasuki masa peralihan menuju musim kemarau panjang, risiko karhutla diprediksi meningkat signifikan.

Dalam keterangannya di Sungai Raya, Senin, Sujiwo secara tegas meminta aparat kepolisian bertindak cepat dan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan.

“Dampak karhutla ini sangat luas. Bukan hanya soal lahan terbakar dan kabut asap, tetapi bisa melumpuhkan banyak sektor. Makanya saya sudah minta kepada pak Kapolres untuk menangkap pelaku pembakaran lahan,” ujar Sujiwo.

Karhutla Ancam Pendidikan dan Kesehatan

Sujiwo menjelaskan, kabut asap akibat karhutla berpotensi besar mengganggu aktivitas pendidikan. Dalam kondisi udara yang tidak sehat, kegiatan belajar mengajar bisa terpaksa dihentikan demi keselamatan siswa dan tenaga pendidik.

Tak hanya itu, sektor kesehatan juga terdampak langsung. Peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi ancaman serius yang kerap terjadi saat musim asap.

Situasi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama agar tidak terulang seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ganggu Transportasi Hingga Investasi

Dampak karhutla juga merembet ke sektor ekonomi. Salah satu yang paling terasa adalah terganggunya transportasi udara akibat kabut asap yang mengurangi jarak pandang.

“Jika penerbangan terganggu, maka pergerakan ekonomi ikut terhambat, termasuk aktivitas investasi di daerah,” jelasnya.

Gangguan distribusi barang dan mobilitas masyarakat dinilai bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan berpotensi menurunkan minat investor.

Pencegahan Jadi Kunci Utama

Menghadapi potensi tersebut, Sujiwo menekankan pentingnya langkah pencegahan. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dalam kondisi apa pun.

Pemerintah daerah bersama Forkopimda terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan dampak besar karhutla.

“Atas nama pemerintah bersama Forkopimda, kami mengajak masyarakat untuk menahan diri. Jangan melakukan pembakaran lahan karena dampaknya sangat besar bagi kita semua,” tegasnya.

Tanggung Jawab Bersama

Menurut Sujiwo, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum. Peran aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencegah bencana ini.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga lingkungan dengan cara sederhana, yakni tidak melakukan pembakaran lahan.

“Karhutla adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat tidak perlu ikut memadamkan, cukup dengan tidak membakar lahan, itu sudah sangat membantu,” pungkasnya.

FAQ

1. Apa dampak utama karhutla di Kubu Raya?
Karhutla berdampak pada kesehatan (ISPA), pendidikan (sekolah diliburkan), dan ekonomi (transportasi dan investasi terganggu).

2. Mengapa pembakaran lahan dilarang?
Karena dapat memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan serta menimbulkan kabut asap berbahaya.

3. Apa langkah pemerintah dalam mengatasi karhutla?
Pemerintah mendorong pencegahan, sosialisasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

4. Bagaimana peran masyarakat dalam mencegah karhutla?
Dengan tidak membuka lahan menggunakan api serta melaporkan aktivitas mencurigakan.

5. Apa risiko kesehatan akibat kabut asap?
Risiko utama adalah penyakit pernapasan seperti ISPA, terutama pada anak-anak dan lansia.

Pemprov Kalbar Kebuti Perbaikan Jalan Rusak Demi Kelancaran Ekonomi

Ria Sartika    Selasa, Maret 31, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Kebuti Perbaikan Jalan Rusak Demi Kelancaran Ekonomi

Pemprov Kalbar prioritaskan perbaikan jalan rusak berat demi menjaga konektivitas wilayah dan distribusi ekonomi di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan provinsi tetap menjadi prioritas utama, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah penanganan ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat agar tetap dapat difungsikan.

“Penanganan jalan provinsi tetap menjadi fokus. Kami memprioritaskan ruas jalan yang rusak berat agar tetap dapat difungsikan dan konektivitas wilayah tetap terjaga,” ujar Norsan di Pontianak, Minggu.

Fokus Jaga Mobilitas Dan Distribusi Ekonomi

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang antarwilayah. Dalam kondisi fiskal yang masih dalam kebijakan efisiensi, Pemprov Kalbar menerapkan perbaikan secara bertahap dan terencana.

Pendekatan yang digunakan saat ini lebih menitikberatkan pada perbaikan fungsional, bukan langsung perbaikan permanen.

“Kami memahami keinginan masyarakat untuk perbaikan permanen. Namun dalam kondisi efisiensi, penanganan dilakukan bertahap. Yang penting jalan tetap bisa digunakan,” jelasnya.

Realisasi Program Infrastruktur 2025

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Kalbar telah:

• Mengaktifkan kembali unit pemeliharaan jalan dan jembatan

• Meningkatkan konstruksi jalan sepanjang 40,30 kilometer

• Menangani 22 ruas jalan di berbagai kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sektor pendukung melalui:

• Jaringan irigasi seluas 9.172 hektare

• Normalisasi saluran sepanjang 1.035 kilometer

Langkah ini bertujuan untuk menjaga produktivitas sektor pertanian serta mendukung ketahanan pangan daerah.

Tantangan Infrastruktur: Cuaca Hingga Beban Kendaraan

Norsan mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Kalbar menghadapi berbagai kendala, seperti:

• Curah hujan tinggi

• Kondisi geografis yang menantang

• Tingginya beban kendaraan berat

Faktor-faktor tersebut mempercepat kerusakan jalan, sehingga membutuhkan strategi penanganan yang adaptif dan berkelanjutan.

Komitmen Bertahap dan Peran Masyarakat

Meski menghadapi keterbatasan, Pemprov Kalbar tetap berkomitmen meningkatkan kualitas jalan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik. “Kami mengapresiasi masukan masyarakat. Dukungan publik sangat penting agar pembangunan berjalan optimal,” kata Norsan.

Ke depan, pemerintah berharap peningkatan infrastruktur dapat berdampak pada:

• Keselamatan pengguna jalan

• Kenyamanan mobilitas

• Konektivitas antarwilayah

FAQ

1. Kenapa perbaikan jalan belum permanen?
Karena keterbatasan anggaran, Pemprov Kalbar memprioritaskan perbaikan fungsional agar jalan tetap bisa dilalui.

2. Berapa panjang jalan yang diperbaiki tahun 2025?
Sekitar 40,30 kilometer di 22 ruas jalan.

3. Apa fokus utama kebijakan infrastruktur saat ini?
Menjaga konektivitas wilayah dan kelancaran distribusi ekonomi.

4. Apa saja tantangan pembangunan jalan di Kalbar?
Curah hujan tinggi, kondisi geografis, dan beban kendaraan berat.

5. Apakah masyarakat bisa ikut mengawasi pembangunan?
Ya, pemerintah membuka partisipasi publik untuk memberikan masukan.

Momen Idul Fitri 1447 H, Ribuan Warga Bengkayang Penuhi Lapangan

Saputra Berry    Sabtu, Maret 21, 2026    Comment   

Momen Idul Fitri 1447 H, Ribuan Warga Bengkayang Penuhi Lapangan

Ribuan umat Muslim Bengkayang melaksanakan shalat Idul Fitri 1447 H dengan khidmat, dihadiri pejabat daerah dan berlangsung lancar serta penuh kebersamaan. (gambar ilustrasi)

Bengkayang -- Ribuan umat Muslim di Kabupaten Bengkayang melaksanakan ibadah shalat Idul Fitri 1447 Hijriah dengan penuh khidmat di Lapangan Kompi Senapan C, Kelurahan Bumi Emas, Sabtu pagi.

Sejak pukul 06.00 WIB, jamaah mulai memadati area yang berada di lingkungan Batalyon Infanteri 645/Gardatama Yudha tersebut. Antusiasme warga terlihat tinggi, dengan saf-saf shalat terisi rapat hingga ke tepi lapangan.

Suasana Khusyuk Diiringi Gema Takbir

Gema takbir berkumandang di seluruh kawasan, menciptakan suasana religius yang begitu terasa. Momen ini menjadi simbol kemenangan bagi umat Muslim setelah menjalani ibadah puasa Ramadhan selama satu bulan penuh.

Pelaksanaan shalat Id juga dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Riza dan Kapolres Bengkayang AKBP Syahirul Awab, serta tokoh agama dan masyarakat setempat.

Pesan Khutbah: Jaga Silaturahmi Dan Hapus Ego Sektoral

Dalam khutbahnya, khatib Syamsul Bahri menekankan pentingnya menjaga hubungan baik, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat luas.

Ia juga mengajak jamaah untuk menghapus ego sektoral demi memperkuat kerukunan, khususnya di tengah keberagaman masyarakat Bengkayang.

“Idul Fitri adalah momentum untuk kembali ke fitrah, memperbaiki hubungan sosial, dan memperkuat persaudaraan,” pesannya.

Panitia Pastikan Pelaksanaan Berjalan Lancar

Pengurus PHBI Kabupaten Bengkayang, Aris, menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan secara maksimal, termasuk fasilitas pendukung bagi jamaah.

“Alhamdulillah, pelaksanaan shalat Idul Fitri berjalan lancar. Kapasitas jemaah di lokasi ini mencapai sekitar 2.000 orang,” ujarnya.

Ia berharap momentum Idul Fitri bisa dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi antarwarga setelah menjalani Ramadhan.

Ajakan Perkuat Toleransi Sosial

Sementara itu, pengurus Masjid Agung Syuhada Bengkayang, Suandi, mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Fitri sebagai ajang saling memaafkan dan memperkuat toleransi sosial.

Menurutnya, nilai kebersamaan dan saling menghormati perlu terus dijaga demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan maju.

Pengamanan Ketat, Pelaksanaan Tertib

Pelaksanaan shalat Id berlangsung aman dan tertib dengan dukungan pengamanan dari personel gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP.

Usai shalat, suasana haru dan bahagia terlihat saat para jamaah saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan sebelum meninggalkan lokasi dengan tertib.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Di mana lokasi shalat Idul Fitri di Bengkayang?
Dilaksanakan di Lapangan Kompi Senapan C, Kelurahan Bumi Emas.

2. Berapa jumlah jamaah yang hadir?
Diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang.

3. Siapa saja yang hadir dalam kegiatan tersebut?
Wakil Bupati Bengkayang, Kapolres, tokoh agama, dan masyarakat.

4. Apa pesan utama dalam khutbah Idul Fitri?
Menjaga silaturahmi, menghapus ego sektoral, dan memperkuat kerukunan.

5. Bagaimana pelaksanaan kegiatan?
Berjalan lancar, aman, dan tertib dengan pengamanan gabungan.

Stok LPG 3 Kg Kalbar Aman, Pertamina Tambah Ratusan Ribu Tabung

Saputra Berry    Kamis, Maret 19, 2026    Comment   

Stok LPG 3 Kg Kalbar Aman, Pertamina Tambah Ratusan Ribu Tabung

Pertamina tambah 497 ribu LPG 3 kg di Kalbar jelang Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 H untuk antisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. (Gambar ilustrasi)

Pontianak — Menjelang momen Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah, kebutuhan energi rumah tangga diprediksi meningkat signifikan. Menyikapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengambil langkah cepat dengan menambah pasokan LPG 3 kilogram di wilayah Kalimantan Barat.

Tambahan pasokan ini tidak main-main. Totalnya mencapai lebih dari 497.000 tabung LPG 3 kilogram yang disalurkan melalui alokasi fakultatif ke berbagai daerah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menjelaskan bahwa distribusi dilakukan secara merata ke sejumlah kabupaten dan kota.

Wilayah yang mendapatkan tambahan pasokan antara lain Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, serta Kota Pontianak dan Singkawang.

Menurut Edi, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi, terutama pada periode dengan lonjakan konsumsi.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mengamankan pasokan energi bagi masyarakat, termasuk LPG 3 kilogram yang banyak digunakan oleh rumah tangga dan pelaku usaha mikro,” ujarnya di Pontianak, Rabu.

Ia menegaskan, penambahan alokasi ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi hingga perayaan Idul Fitri.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan. Pertamina mengingatkan agar LPG 3 kilogram dibeli sesuai kebutuhan dan tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam upaya menjaga distribusi tetap lancar dan tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga juga terus bersinergi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, hingga aparat penegak hukum.

Pengawasan dilakukan secara ketat untuk memastikan LPG subsidi benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak, seperti rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro.

“Bagi masyarakat yang mampu, kami imbau untuk menggunakan LPG non-subsidi agar distribusi lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Tak hanya itu, Pertamina juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba menyelewengkan distribusi LPG subsidi.

Sebagai bentuk transparansi layanan, masyarakat yang membutuhkan informasi atau ingin melaporkan kendala distribusi dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135, email pcc135@pertamina.com, atau melalui media sosial resmi @pertamina135.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi selama Ramadhan hingga Idul Fitri, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang tanpa khawatir kekurangan LPG.

Jelang Idul Fitri, Pemkab Landak Gelar Pasar Murah dan Salurkan LPG 3 Kg di Ngabang

Ria Sartika    Rabu, Maret 18, 2026    Comment   

Jelang Idul Fitri, Pemkab Landak Gelar Pasar Murah dan Salurkan LPG 3 Kg di Ngabang

Jelang Idul Fitri, Pemkab Landak gelar pasar murah dan salurkan LPG 3 Kg di Ngabang untuk tekan inflasi dan bantu warga dapatkan sembako murah.

Landak, Kalbar -- Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Landak bergerak cepat untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Lewat program pasar murah dan penyaluran LPG subsidi 3 kilogram, langkah ini jadi solusi konkret di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut digelar di halaman Masjid Agung Babul Ulum, Ngabang, pada Selasa (17/3/2026). Ratusan warga tampak antusias memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Jelang Idul Fitri, Pemkab Landak gelar pasar murah dan salurkan LPG 3 Kg di Ngabang untuk tekan inflasi dan bantu warga dapatkan sembako murah.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengatakan bahwa menjelang Lebaran, tren kenaikan kebutuhan masyarakat memang tak bisa dihindari. Hal ini berpotensi memicu lonjakan harga di pasaran.

“Secara hukum ekonomi, ketika permintaan tinggi, harga biasanya ikut naik. Karena itu, pemerintah hadir lewat pasar murah untuk membantu masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Landak menyediakan sekitar 700 paket sembako. Selain itu, berbagai komoditas lain juga dijual dengan harga terjangkau, mulai dari telur ayam, bawang merah, bawang putih, mentega, tepung terigu, hingga susu kental manis.

Tak hanya sembako, pemerintah juga menyalurkan LPG 3 kilogram bersubsidi. Program ini dijalankan bekerja sama dengan Pertamina guna memastikan ketersediaan gas bagi masyarakat, khususnya di wilayah Ngabang dan sekitarnya.

Jelang Idul Fitri, Pemkab Landak gelar pasar murah dan salurkan LPG 3 Kg di Ngabang untuk tekan inflasi dan bantu warga dapatkan sembako murah.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat efisiensi fiskal dan pengurangan transfer pusat, Karolin menegaskan bahwa pengendalian harga tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Dengan kondisi yang ada, kami tetap berupaya maksimal menjaga stabilitas harga. Kami juga mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan,” tambahnya.

Pantauan di lokasi menunjukkan antrean panjang warga yang ingin mendapatkan LPG subsidi. Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, masyarakat diwajibkan menunjukkan KTP saat pembelian.

Sementara itu, paket sembako dijual bebas selama stok masih tersedia. Namun, untuk beberapa komoditas seperti telur ayam, pembelian dibatasi maksimal satu pak berisi 10 butir per orang.

Jelang Idul Fitri, Pemkab Landak gelar pasar murah dan salurkan LPG 3 Kg di Ngabang untuk tekan inflasi dan bantu warga dapatkan sembako murah.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag), Kepala Dinas Pertanian, serta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Landak.

Momentum Idul Fitri, menurut Karolin, bukan hanya soal konsumsi, tetapi juga tentang memperkuat nilai kebersamaan dan ibadah. Dengan adanya pasar murah ini, diharapkan masyarakat bisa menjalani Lebaran dengan lebih tenang tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok.

Pemkot Singkawang Atur Pembelian BBM, Motor dan Mobil Dibatasi Volume Harian

Ria Sartika    Rabu, Maret 18, 2026    Comment   

Pemkot Singkawang Atur Pembelian BBM, Motor dan Mobil Dibatasi Volume Harian

Pemkot Singkawang batasi jam operasional SPBU sampai pukul 00.00 WIB dan volume BBM per kendaraan buat atasi antrean panjang dan distribusi lebih merata. (Gambar ilustrasi AI)

Singkawang – Eh, Sobat Singkawang! Kabar terbaru nih, Pemkot Singkawang lagi ambil langkah cepat buat atasi antrean panjang BBM di SPBU. Jadi, mulai sekarang jam operasional SPBU cuma sampai pukul 00.00 WIB aja, guys.

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, bilang kebijakan ini sementara aja, sampai distribusi BBM dan antreannya normal lagi. “Pembatasan jam operasional ini sifatnya sementara sampai kondisi antrean BBM kembali normal,” ujarnya santai waktu ditemui di Singkawang, Selasa kemarin.

Langkah ini diatur lewat Surat Edaran yang sudah disepakati bareng Forkopimda, pihak Pertamina, dan pengelola SPBU. Jadi, bukan asal-asalan, bro. Tujuannya jelas, buat ngeredain fenomena panic buying yang bikin permintaan BBM naik gila-gilaan.

Selain batasi jam, Pemkot juga ngatur volume pembelian BBM jenis Pertalite:

• Motor <125 cc: maksimal 3 liter per hari

• Motor >125 cc: maksimal 5 liter per hari

• Mobil/roda empat: maksimal 30 liter per hari

“Kebijakan ini biar distribusi lebih merata dan antrean panjang di SPBU nggak makin parah,” jelas Pak Wali Kota.

Yang seru, kendaraan pelayanan publik tetep jadi prioritas, lho. Ambulans, mobil pemadam kebakaran, sampai truk sampah bisa lebih gampang isi BBM tanpa ribet.

Biar aturan jalan lancar, TNI-Polri juga siap-siap di tiap SPBU buat ngawasin. Bahkan, ada jalur khusus buat beli BBM pakai jeriken, tapi harus bawa surat rekomendasi dari instansi terkait, ya.

Pak Wali juga ngingetin ke masyarakat supaya tenang dan beli BBM secukupnya aja, jangan panik, supaya distribusi lancar dan antrean nggak makin panjang.

Panic Buying Picu Antrean BBM Di Singkawang, Pemerintah Pastikan Pasokan Aman

Saputra Berry    Minggu, Maret 15, 2026    Comment   

Panic Buying Picu Antrean BBM Di Singkawang, Pemerintah Pastikan Pasokan Aman

Antrean panjang di SPBU Singkawang dipicu panic buying. Wali Kota memastikan stok BBM dari Pertamina aman dan distribusi berjalan normal.

Wali Kota Singkawang Minta Warga Tak Panic Buying, Stok BBM Dipastikan Aman Meski Antrean Mengular

SINGKAWANG -- Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam dua hari terakhir membuat masyarakat mulai khawatir akan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Singkawang langsung turun tangan memastikan situasi sebenarnya di lapangan.

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying. Ia menegaskan bahwa pasokan BBM di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman.

Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah daerah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU di Kota Singkawang pada Minggu. Langkah ini dilakukan untuk merespons keresahan masyarakat yang melihat antrean kendaraan cukup panjang di beberapa titik pengisian bahan bakar.

“Kami turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan bahwa ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap aman,” ujar Tjhai Chui Mie.

Pemerintah Tinjau Sejumlah SPBU

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota bersama sejumlah pejabat terkait mendatangi beberapa SPBU yang menjadi pusat antrean kendaraan. Beberapa di antaranya adalah SPBU Setapuk, SPBU Sungai Wie, SPBU Sedau, dan SPBU Pasiran.

Dari hasil pemantauan, pemerintah memastikan bahwa distribusi BBM dari Pertamina ke wilayah Singkawang berjalan normal tanpa gangguan.

Menurut Tjhai Chui Mie, tidak ada kendala dalam pasokan bahan bakar dari pihak perusahaan energi milik negara tersebut. Antrean panjang yang terjadi justru dipicu oleh meningkatnya jumlah pembelian masyarakat dalam waktu bersamaan.

“Stok BBM sebenarnya tersedia. Distribusinya juga normal. Namun karena masyarakat khawatir akan terjadi kelangkaan, banyak yang membeli dalam jumlah lebih banyak dari biasanya,” jelasnya.

Antrean Dipicu Kekhawatiran Warga

Fenomena panic buying kerap terjadi ketika muncul isu kelangkaan barang kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar. Kondisi ini membuat masyarakat berlomba-lomba mengisi tangki kendaraan lebih awal atau bahkan menyimpan cadangan BBM.

Akibatnya, permintaan mendadak melonjak tajam dalam waktu singkat dan menyebabkan antrean panjang di SPBU.

Pemerintah daerah menilai situasi tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika masyarakat tetap tenang dan membeli bahan bakar sesuai kebutuhan.

Tjhai Chui Mie mengingatkan bahwa panic buying justru dapat memperburuk situasi distribusi BBM di lapangan.

“Kalau semua membeli dalam jumlah berlebihan secara bersamaan, tentu antrean akan semakin panjang. Padahal stoknya cukup,” katanya.

Pemerintah Awasi Potensi Penimbunan BBM

Selain mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan, pemerintah juga memperingatkan adanya potensi penyalahgunaan situasi oleh oknum tertentu.

Wali Kota menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi praktik penimbunan BBM ataupun pembelian menggunakan jeriken untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Menurutnya, aktivitas di SPBU kini dipantau melalui sistem kamera pengawas atau CCTV.

Jika ditemukan pelanggaran, baik dari pihak pembeli maupun pengelola SPBU yang melayani pembelian tidak sesuai aturan, pemerintah akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas.

“Kami memantau aktivitas di SPBU. Jika ada yang mencoba menimbun atau membeli untuk dijual kembali, tentu akan kami tindak sesuai aturan,” tegasnya.

Langkah pengawasan ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM tetap tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

SPBU Tetap Layani Warga Selama 24 Jam

Sementara itu, pemilik SPBU Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah, Thony Haryadi, memastikan pasokan BBM dari Pertamina tetap berjalan lancar.

Ia menjelaskan bahwa distribusi bahan bakar ke SPBU tidak mengalami gangguan sama sekali.

Menurutnya, antrean panjang kendaraan terjadi karena masyarakat datang lebih awal untuk mengisi bahan bakar, bahkan sejak dini hari.

“Pasokan dari Pertamina tetap normal. Namun karena banyak masyarakat khawatir, mereka sudah datang sejak subuh untuk mengantre,” ujar Thony.

Meski demikian, pihak SPBU tetap berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Kami tetap melayani masyarakat selama 24 jam agar kebutuhan bahan bakar tetap terpenuhi,” katanya.

Pemerintah Minta Warga Tetap Tenang

Pemerintah Kota Singkawang kembali menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan BBM di wilayah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar.

Dengan membeli BBM sesuai kebutuhan, distribusi bahan bakar dapat berjalan lebih lancar dan merata bagi semua pengguna.

Tjhai Chui Mie juga memastikan pemerintah daerah akan terus memantau situasi di lapangan untuk menjaga stabilitas pasokan BBM.

“Saya mengajak masyarakat tetap tenang. Stok BBM tersedia dan pemerintah akan terus mengawal agar distribusinya berjalan lancar,” ujarnya.

Imbauan ini diharapkan dapat meredakan kepanikan warga sekaligus mengurangi antrean kendaraan di SPBU yang sempat memicu kekhawatiran dalam beberapa hari terakhir.

Bulog Amankan Stok Beras 3.400 Ton

Reza Aditiya g    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

Bulog Amankan Stok Beras 3.400 Ton

Bulog Singkawang memastikan stok beras 3.400 ton aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H di Singkawang, Sambas, dan Bengkayang. (Gambar ilustrasi AI)

Bulog Singkawang Pastikan Stok Beras 3.400 Ton Aman untuk Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H

SINGKAWANG – Perum Bulog Cabang Singkawang, Kalimantan Barat, memastikan ketersediaan beras di gudang Bulog mencapai sekitar 3.400 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 H di wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang.

Pimpinan Cabang Bulog Singkawang Noldi Ramayadi mengatakan stok beras yang tersedia saat ini dalam kondisi aman untuk menjaga ketahanan pasokan pangan di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Lebaran 2026.

“Total stok beras Bulog Singkawang saat ini mencapai sekitar 3.400 ton. Jumlah ini cukup untuk menjaga ketersediaan beras selama Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 H di wilayah Singkawang, Sambas, dan Bengkayang,” kata Noldi di Singkawang, Rabu.

Menurut dia, selain menjaga ketersediaan stok beras, Bulog juga menjalankan berbagai program distribusi pangan kepada masyarakat. Program tersebut antara lain penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk alokasi Februari dan Maret di wilayah Singkawang, Sambas, dan Bengkayang.

Noldi menjelaskan, stok beras yang ada tidak hanya digunakan untuk bantuan pangan, tetapi juga untuk mendukung berbagai program stabilisasi harga pangan.

Beberapa program tersebut di antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, serta penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Stok yang ada tidak hanya untuk kebutuhan bantuan pangan, tetapi juga untuk kegiatan pasar murah, program SPHP, serta distribusi minyak goreng Minyakita melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK),” ujarnya.

Dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pangan pokok di masyarakat, Bulog Cabang Singkawang bersama Dinas Perdagangan juga melakukan distribusi minyak goreng Minyakita di sejumlah pasar tradisional.

Untuk wilayah Kota Singkawang, penyaluran dilakukan di Pasar Beringin dan Pasar Alianyang. Sementara di Kabupaten Sambas, distribusi dilakukan di Pasar Jagur dan Pasar Teratai, serta di beberapa pasar di Kabupaten Bengkayang.

Langkah tersebut bertujuan memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau menjelang bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri.

Noldi menambahkan bahwa upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan tidak dapat dilakukan oleh Bulog sendiri. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, termasuk pemerintah daerah serta aparat keamanan.

Menurut dia, sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, TNI, dan Polri terus diperkuat untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar serta harga bahan pokok tetap stabil di pasar.

Selain itu, Bulog bersama instansi terkait juga rutin melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar tradisional guna memastikan pasokan pangan mencukupi selama Ramadhan dan Idul Fitri.

“Sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait terus dilakukan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

Bulog Singkawang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan pangan di wilayah operasionalnya. Langkah ini sekaligus mendukung program pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

Program MBG Kalbar Terus Dipacu

Reza Aditiya g    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

Program MBG Kalbar Terus Dipacu

Pemprov Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura mempercepat Program Makan Bergizi Gratis melalui pembangunan dapur MBG atau SPPG, namun ketersediaan lahan berlegalitas masih menjadi tantangan.

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kodam XII/Tanjungpura memperkuat sinergi untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama kerja sama ini adalah pembangunan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung distribusi makanan bergizi bagi anak-anak penerima manfaat.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson mengatakan percepatan program masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan yang memiliki legalitas jelas. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura, Yusub Dody Sandra, di Pontianak, Rabu.

Menurut Harisson, dapur MBG merupakan infrastruktur penting untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar. Oleh karena itu, kesiapan lahan dengan status hukum yang jelas menjadi syarat utama agar pembangunan fasilitas dapat segera diproses.

Ia menjelaskan lahan yang dibutuhkan harus memiliki legalitas kuat, baik berupa sertifikat maupun hak milik. Jika lahan telah siap, pemerintah daerah dapat langsung mengusulkannya ke pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas SPPG sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis.

Namun demikian, pemerintah daerah mengakui ketersediaan lahan milik pemerintah di kawasan perkotaan Kalimantan Barat masih terbatas. Tidak semua lahan yang tersedia memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk pembangunan dapur umum program MBG.

Harisson menambahkan, pemerintah daerah kini aktif mendukung pelaksanaan program setelah sebelumnya belum terlibat penuh pada tahap awal implementasi. Koordinasi dengan gubernur dilakukan agar pemerintah daerah dapat berperan lebih maksimal dalam mendukung program tersebut.

Sementara itu, Kapendam XII/Tanjungpura Yusub Dody Sandra mengatakan TNI saat ini tengah melakukan pendataan serta kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

Evaluasi tersebut mencakup proses produksi makanan, kesiapan dapur umum, hingga sistem pendukung operasional program. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menilai progres pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan.

Harisson juga menyampaikan bahwa implementasi program MBG di wilayah perkotaan relatif berjalan lancar. Namun di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, pengelolaan SPPG umumnya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pengawasan tenaga kesehatan.

Di daerah terpencil, pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dapur umum, sementara kualitas gizi makanan diawasi oleh tenaga kesehatan dan ahli gizi dari puskesmas setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan mutu makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap terjaga.

Selain meningkatkan pemenuhan gizi anak, Program Makan Bergizi Gratis juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Program ini membuka peluang kerja baru sekaligus memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan dapur umum.

Harisson menilai keterlibatan TNI melalui Kodam XII/Tanjungpura sangat penting, terutama dalam pendampingan lapangan. Kedisiplinan serta pengawasan teknis dari TNI dinilai mampu menjaga standar keamanan pangan sekaligus mencegah risiko seperti keracunan makanan.

Kata kunci utama: Program Makan Bergizi Gratis, Dapur MBG, SPPG.

MBG Kalbar Diawasi Ketat BPKP

Reza Aditiya g    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

MBG Kalbar Diawasi Ketat BPKP

BPKP mengawal Program Makan Bergizi Gratis di Kalbar untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan terus mengawal akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Rabu, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar berkonversi menjadi asupan gizi yang diterima langsung oleh masyarakat.

Menurut Rudy, pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pemantauan, evaluasi, sekaligus mitigasi risiko pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin mutu makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam program tersebut.

Pengawasan yang dilakukan BPKP tidak hanya sebatas pemeriksaan administratif. Lembaga tersebut juga menguji efektivitas sistem pengendalian intern di dapur-dapur SPPG agar tidak terjadi celah penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Jika ditemukan ketidaksesuaian data maupun kualitas layanan, BPKP mendorong perbaikan dilakukan secara langsung oleh pihak terkait. Pendekatan ini dilakukan agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan akuntabel.

Selama bulan Ramadhan, pengawasan difokuskan pada penyesuaian mekanisme distribusi makanan yang mengalami perubahan pola penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.

Di Kabupaten Kubu Raya, sistem distribusi makanan disesuaikan menjadi paket bahan makanan kering. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai solusi menghadapi tantangan logistik sekaligus menjaga kualitas gizi dan higienitas pangan hingga waktu berbuka puasa.

Menurut Rudy, program tersebut harus adaptif terhadap kondisi sosial dan keagamaan masyarakat. Skema paket kering selama Ramadhan dinilai menjadi langkah tepat untuk menjaga kualitas nutrisi agar tidak menurun akibat jeda distribusi yang panjang.

Selain memastikan kualitas nutrisi, BPKP juga menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan.

Di Kabupaten Sambas, setiap unit SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 15 tenaga kerja lokal. Selain itu, sekitar 70 persen alokasi anggaran program turut menggerakkan perputaran ekonomi di sekitar wilayah operasional dapur layanan gizi tersebut.

Dengan rencana pengembangan puluhan unit SPPG di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, program ini dinilai tidak hanya sebagai intervensi pemenuhan pangan, tetapi juga instrumen baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BPKP menegaskan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilakukan agar pelaksanaannya tetap transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kata kunci: Program Makan Bergizi Gratis, BPKP Kalbar, Pengawasan Anggaran.

2.274 Personel Gabungan Amankan Idul Fitri 1447 H Dalam Operasi Ketupat Kapuas 2026

Reza Aditiya g    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

2.274 Personel Gabungan Amankan Idul Fitri 1447 H Dalam Operasi Ketupat Kapuas 2026

Polda Kalbar mengerahkan 2.274 personel gabungan dalam Operasi Ketupat Kapuas 2026 untuk mengamankan Idul Fitri 1447 H selama 13 hari di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Pontianak – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengerahkan sebanyak 2.274 personel gabungan untuk mengamankan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah melalui Operasi Ketupat Kapuas 2026.

Pengamanan tersebut dipimpin oleh Kapolda Kalbar, Pipit Rismanto, yang menyatakan bahwa operasi akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Operasi ini melibatkan personel dari Polri serta berbagai instansi terkait guna memastikan keamanan masyarakat selama masa mudik dan libur Lebaran.

Menurut Pipit, total 2.274 personel yang diterjunkan terdiri dari 730 personel Polri dan 1.544 personel gabungan dari TNI serta instansi terkait lainnya.

“Sebanyak 2.274 personel dilibatkan dalam Operasi Ketupat Kapuas 2026 yang terdiri dari 730 personel Polri dan 1.544 personel dari TNI serta instansi terkait lainnya,” ujar Pipit di Pontianak, Rabu.

Fokus Pengamanan Arus Mudik Dan Balik Lebaran

Operasi ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri, terutama dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran.

Kapolda Kalbar menjelaskan bahwa momentum Idul Fitri tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga berdampak besar terhadap berbagai aktivitas masyarakat, termasuk meningkatnya pergerakan orang, aktivitas ekonomi, serta kepadatan transportasi di berbagai wilayah.

Untuk mendukung kelancaran pengamanan, Polda Kalbar akan mendirikan 59 pos pengamanan yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Barat.

Pos tersebut terdiri dari:

• 38 Pos Pengamanan

• 15 Pos Pelayanan

• 6 Pos Terpadu

Pos-pos ini ditempatkan di berbagai titik strategis, seperti rumah ibadah, terminal, pelabuhan, bandara, objek wisata, hingga pusat perbelanjaan yang diprediksi menjadi pusat aktivitas masyarakat selama libur Lebaran.

Mobilitas Masyarakat Diprediksi Meningkat

Pipit juga menyebutkan bahwa mobilitas masyarakat pada Idul Fitri tahun ini diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah momentum hari libur nasional yang berdekatan.

Selain arus mudik Lebaran, peningkatan aktivitas masyarakat juga dipicu oleh rangkaian perayaan keagamaan sebelumnya seperti Imlek dan Cap Go Meh, serta libur panjang nasional yang berdekatan dengan perayaan Nyepi.

Kondisi tersebut diprediksi akan memicu lonjakan pergerakan masyarakat, baik untuk perjalanan mudik, wisata, maupun aktivitas ekonomi lainnya.

Komitmen Pengamanan Lebaran

Melalui Operasi Ketupat Kapuas 2026, Polda Kalbar bersama Tentara Nasional Indonesia, kementerian, lembaga terkait, serta berbagai mitra kamtibmas berkomitmen memberikan pengamanan dan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di Kalimantan Barat berlangsung aman, lancar, dan kondusif, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama masa libur Lebaran.

AHY Serahkan Bantuan Sosial Di Singkawang Dari Lelang Lukisan Kuda Api SBY

Pian    Rabu, Maret 11, 2026    Comment   

AHY Serahkan Bantuan Sosial Di Singkawang Dari Lelang Lukisan Kuda Api SBY

AHY menyalurkan bantuan sosial dari hasil lelang lukisan Kuda Api karya SBY senilai Rp6,5 miliar kepada masyarakat Singkawang menjelang Festival Cap Go Meh.

AHY Salurkan Bantuan Sosial Dari Hasil Lelang Lukisan “Kuda Api” Karya SBY di Singkawang

SINGKAWANG -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Bantuan tersebut berasal dari hasil lelang lukisan berjudul Kuda Api karya Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

AHY menyampaikan bahwa bantuan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan yang tidak memandang latar belakang penerima. Penyaluran bantuan dilakukan saat rangkaian kunjungan kerja AHY di Singkawang beberapa waktu lalu.

Bantuan tersebut diserahkan di Vihara Panca Saddha menjelang perayaan Festival Cap Go Meh. Momentum ini dipilih karena festival tersebut menjadi salah satu tradisi budaya penting di Kota Singkawang yang dikenal sebagai kota dengan keberagaman budaya yang kuat.

Menurut AHY, kegiatan tersebut mencerminkan semangat persaudaraan lintas budaya sekaligus kepedulian sosial di tengah bulan suci Ramadan. Bantuan sosial yang diberikan juga ditujukan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan etnis.

Ia menegaskan bahwa semangat utama dari program ini adalah membantu sesama tanpa memandang perbedaan. Indonesia, kata AHY, berdiri di atas keberagaman yang justru menjadi kekuatan bangsa.

“Semangatnya adalah membantu sesama tanpa melihat dari mana kita berasal, apa pun suku, agama, ras, dan etnis kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, dan di Kota Singkawang kita bisa melihat contoh harmoni itu,” ujar AHY.

Bantuan sosial tersebut berasal dari hasil lelang lukisan Kuda Api karya Susilo Bambang Yudhoyono yang terjual senilai Rp6,5 miliar. Seluruh dana hasil lelang tersebut didedikasikan untuk kegiatan kemanusiaan dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

AHY menjelaskan bahwa lukisan Kuda Api terinspirasi dari shio Tahun 2026 atau Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Dalam filosofi Tionghoa, kuda melambangkan energi, keberanian, kerja keras, dan semangat pantang menyerah.

Menurutnya, karya seni tersebut tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga membawa pesan kepedulian sosial. Lukisan itu diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

AHY juga menegaskan bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Apalagi pada momentum Ramadan yang identik dengan semangat berbagi dan kepedulian.

“Kita ingin terus menghadirkan semangat kepedulian dan berbagi, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita,” kata AHY.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan 25 tahun Partai Demokrat yang akan jatuh pada September 2026. Momentum tersebut diharapkan menjadi penguat komitmen partai untuk terus berkontribusi bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan AHY sangat terkesan dengan sambutan masyarakat Singkawang.

Herzaky yang juga putra asli Kalimantan Barat menyebut kesederhanaan dan ketulusan masyarakat setempat menjadi hal yang menyentuh bagi AHY selama kunjungannya.

“Mas AHY sangat tersentuh dengan sambutan hangat masyarakat Singkawang. Sederhana dan penuh ketulusan. Pesan Mas AHY, masyarakat tidak pernah meminta banyak. Kita yang harus peka membantu apa yang kita bisa,” ujar Herzaky.

Kegiatan penyaluran bantuan sosial dari hasil lelang lukisan Kuda Api ini diharapkan dapat memperkuat nilai kebersamaan sekaligus menjadi simbol solidaritas lintas budaya di tengah masyarakat Indonesia.

Kunjungan Perdana Bupati Alex Dalam Safari Ramadhan Disambut Hangat Warga

Ria Sartika    Minggu, Maret 08, 2026    Comment   

Kunjungan Perdana Bupati Alex Dalam Safari Ramadhan Disambut Hangat Warga

Safari Ramadhan perdana Bupati Alex Wilyo di Kendawangan menjadi momentum mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus mendengar langsung aspirasi warga.

KETAPANG – Bupati Ketapang Alexander Wilyo memulai rangkaian kegiatan Safari Ramadhan dengan mengunjungi Kecamatan Kendawangan. Kunjungan tersebut menjadi momen penting untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus menjadi awal interaksi langsung setelah dirinya resmi menjabat sebagai kepala daerah. Sabtu, (8/3/2025).

Kehadiran Bupati Alex disambut hangat oleh masyarakat setempat. Banyak warga yang antusias menyapa bahkan berfoto bersama dengan orang nomor satu di Kabupaten Ketapang tersebut. Suasana penuh keakraban terlihat sejak rombongan tiba hingga kegiatan berlangsung.

Dalam kesempatan itu, Bupati Alex menyampaikan bahwa Safari Ramadhan bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat serta mendengar langsung berbagai aspirasi yang berkembang di lapangan.

Ia juga menyebut bahwa Kendawangan memiliki arti tersendiri baginya. Wilayah tersebut menjadi lokasi pertama yang ia kunjungi dalam rangka Safari Ramadhan setelah dilantik sebagai Bupati Ketapang.

Bupati Alex mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan serta memperkuat persatuan demi kemajuan daerah. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, ia juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar dapat menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik selama masa jabatan lima tahun ke depan.

Momentum Safari Ramadhan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga. Kegiatan tersebut diisi dengan buka puasa bersama serta ibadah berjamaah yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.

Masyarakat Kendawangan berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan karena menjadi kesempatan bagi warga untuk bertemu langsung dengan pimpinan daerah serta menyampaikan berbagai harapan terkait pembangunan di wilayah mereka.

Dengan dimulainya Safari Ramadhan ini, pemerintah daerah berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat serta mampu membangun semangat kebersamaan dalam memajukan Kabupaten Ketapang. Kegiatan serupa juga direncanakan akan dilaksanakan di sejumlah kecamatan lainnya selama bulan Ramadhan.

Program Makan Bergizi Gratis Mulai Dilaksanakan Di Perbatasan Bengkayang

Saputra Berry    Minggu, Maret 08, 2026    Comment   

Program Makan Bergizi Gratis Mulai Dilaksanakan Di Perbatasan Bengkayang

Program Makan Bergizi Gratis mulai dilaksanakan di perbatasan Bengkayang, Kalimantan Barat untuk meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar siswa di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

BENGKAYANG -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Pemerintah daerah menargetkan program ini untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, terutama di kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Sarawak), salah satunya di Kecamatan Ledo.

Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, mengatakan program MBG menjadi langkah nyata pemerintah untuk memastikan seluruh anak mendapatkan akses gizi yang baik. Upaya ini juga dinilai penting untuk mendukung kesehatan serta kualitas pendidikan generasi muda di daerah perbatasan.

Menurutnya, anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan memiliki potensi besar untuk berkembang, namun tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah, terutama dalam hal pemenuhan gizi.

Program MBG Dukung Kesehatan Dan Pendidikan Anak

Syamsul Rizal menjelaskan program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap generasi muda. Ia menegaskan bahwa anak-anak harus tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki daya saing yang baik di masa depan.

Pemenuhan gizi yang baik, kata dia, sangat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa di sekolah. Selain itu, asupan nutrisi yang cukup juga mendukung perkembangan fisik serta mental anak.

Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mendorong berbagai program yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan.

Dilaksanakan Melalui SPPG Kecamatan Ledo

Program MBG di wilayah perbatasan Bengkayang mulai dijalankan sejak akhir Februari lalu. Pelaksanaannya dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Ledo.

Melalui program ini, para siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi mereka selama menjalani aktivitas belajar di sekolah.

Pemerintah daerah berharap program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Selain itu, keterlibatan pihak sekolah serta masyarakat juga dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh para siswa.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menilai program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik di wilayah perbatasan. Dengan dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

Krisantus Kurniawan Dorong Rute Baru Ketapang–Pangkalan Bun Di Bandara Rahadi Oesman

Saputra Berry    Minggu, Maret 08, 2026    Comment   

Krisantus Kurniawan Dorong Rute Baru Ketapang–Pangkalan Bun Di Bandara Rahadi Oesman

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mendukung penambahan rute penerbangan Bandara Rahadi Oesman Ketapang menuju Pangkalan Bun untuk memperkuat konektivitas dan ekonomi daerah.

KETAPANG -- Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan rute penerbangan di Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas transportasi udara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Krisantus, pembukaan rute baru menuju Pangkalan Bun akan membantu mengurai kepadatan penerbangan yang selama ini banyak terpusat di Pontianak. Dengan adanya alternatif rute, distribusi penumpang dan jadwal penerbangan di wilayah Kalimantan Barat diharapkan menjadi lebih seimbang.

Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan serta peningkatan fasilitas terminal baru Bandara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang, Sabtu.

Rencana Pembukaan Rute Ketapang–Pangkalan Bun

Krisantus menjelaskan bahwa rencana pembukaan rute menuju Pangkalan Bun akan memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat. Selama ini, sebagian besar penerbangan masih bertumpu di Pontianak sehingga menyebabkan kepadatan pada jalur tertentu.

Dengan hadirnya rute baru tersebut, arus penerbangan dapat tersebar ke beberapa titik tujuan. Hal ini tidak hanya mengurangi beban penerbangan di Pontianak, tetapi juga meningkatkan akses transportasi udara bagi masyarakat di wilayah lain.

Menurutnya, keberadaan jalur alternatif akan memudahkan masyarakat dalam memilih rute perjalanan yang paling efisien.

Mempercepat Akses Transportasi Udara

Penambahan rute penerbangan dinilai dapat mempercepat waktu tempuh perjalanan antarwilayah. Transportasi udara menjadi pilihan yang semakin efisien, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Krisantus menegaskan bahwa semakin banyaknya penerbangan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain memperpendek waktu perjalanan, ketersediaan rute yang beragam juga akan meningkatkan fleksibilitas dalam menentukan tujuan.

Ia mencontohkan, apabila penerbangan menuju Pontianak penuh, masyarakat dapat memilih jalur lain melalui Pangkalan Bun.

Alternatif Perjalanan Bagi Masyarakat

Kehadiran rute baru juga membuka lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan serta kemudahan akses transportasi di Kalimantan Barat.

Dengan semakin banyak alternatif rute, masyarakat tidak lagi bergantung pada satu jalur penerbangan. Sistem transportasi udara pun diharapkan menjadi lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan penumpang.

Kondisi ini sekaligus dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di kawasan Kalimantan Barat dan sekitarnya.

Pengembangan Bandara Dorong Ekonomi Daerah

Krisantus juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur bandara sebagai bagian dari strategi meningkatkan konektivitas wilayah. Pengembangan fasilitas di Bandara Rahadi Oesman dinilai sebagai langkah positif bagi daerah, khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat.

Ia mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan pertama kalinya dirinya menempuh perjalanan udara langsung ke Ketapang. Sebelumnya, perjalanan ke wilayah tersebut lebih sering dilakukan melalui jalur darat.

Menurutnya, pembangunan terminal baru di Bandara Ketapang menunjukkan adanya perkembangan infrastruktur yang signifikan.

Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan Bandara

Pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap upaya peningkatan fasilitas bandara yang saat ini terus dilakukan. Pengembangan tersebut diyakini akan meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di daerah.

Saat ini, Bandara Rahadi Oesman telah melayani sekitar tujuh penerbangan dari dan menuju Ketapang. Ke depan, pemerintah juga merencanakan penambahan sejumlah rute baru, termasuk penerbangan menuju Pangkalan Bun.

Dengan meningkatnya konektivitas udara, wilayah Ketapang diharapkan dapat berkembang lebih cepat serta menarik lebih banyak aktivitas ekonomi dan investasi.

Rencana penambahan rute penerbangan di Bandara Rahadi Oesman menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi udara di Kalimantan Barat. Selain mengurangi kepadatan penerbangan di Pontianak, kebijakan ini juga membuka peluang peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Cegah Wabah Penyakit, Karantina Kalbar Musnahkan Komoditas Ilegal

Reza Aditiya g    Sabtu, Maret 07, 2026    Comment   

Cegah Wabah Penyakit, Karantina Kalbar Musnahkan Komoditas Ilegal

Karantina Kalbar memusnahkan berbagai komoditas hewan, hortikultura, dan perikanan ilegal yang berpotensi membawa hama serta penyakit berbahaya ke Indonesia.

PONTIANAK -- Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat (Karantina Kalbar) memusnahkan berbagai komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang berpotensi membawa hama dan penyakit karantina. Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari penegakan aturan karantina serta upaya mencegah masuknya penyakit berbahaya ke wilayah Indonesia.

Direktur Tindakan Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia, Cicik Sri Sukarsih, mengatakan pemusnahan tersebut dilaksanakan di Instalasi Karantina Kalbar di Pontianak, Jumat. Tindakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Komoditas yang dimusnahkan sebelumnya ditahan petugas selama periode Januari hingga Februari 2026. Barang-barang tersebut diduga menjadi media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Beragam Komoditas Hewan Dimusnahkan

Dalam kegiatan tersebut, petugas memusnahkan sejumlah komoditas hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Barang bukti yang dimusnahkan di antaranya 1.650 kilogram telur konsumsi, 480 kilogram kulit sapi, serta 3.000 kilogram jeroan ayam.

Selain itu, turut dimusnahkan berbagai produk berbahan babi, seperti 38,80 kilogram daging babi, 6,96 kilogram daging babi olahan, 3,22 kilogram dendeng babi, 8,24 kilogram sosis babi, 0,98 kilogram kerupuk babi, 3,745 kilogram bakso babi, serta 2 kilogram kornet.

Pemusnahan dilakukan karena komoditas tersebut tidak dilengkapi dokumen karantina atau berasal dari wilayah yang berisiko membawa penyakit menular.

Produk Hortikultura Dan Perikanan Ilegal Turut Dimusnahkan

Selain komoditas hewan, Karantina Kalbar juga memusnahkan berbagai produk hortikultura. Komoditas tersebut meliputi jeruk, jambu biji, stroberi, bluberi, anggur hijau, serta bawang merah.

Sejumlah produk perikanan ilegal juga ikut dimusnahkan dalam kegiatan tersebut. Barang-barang tersebut berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam negeri seperti Jawa Tengah maupun dari luar negeri, khususnya Malaysia.

Komoditas tersebut masuk melalui berbagai pintu pemasukan di Kalimantan Barat, termasuk pelabuhan, bandara, serta pos lintas batas negara (PLBN).

Cegah Penyebaran Penyakit Berbahaya

Cicik Sri Sukarsih mengapresiasi kinerja petugas Karantina Kalbar yang berhasil mengamankan berbagai komoditas ilegal tersebut. Ia menilai Kalimantan Barat memiliki posisi strategis yang membuat pengawasan karantina menjadi sangat penting.

Wilayah tersebut memiliki banyak pelabuhan tidak resmi serta jalur lintas batas negara yang berpotensi menjadi pintu masuk komoditas berisiko.

Salah satu komoditas yang dimusnahkan adalah kulit sapi yang berasal dari wilayah endemis penyakit antraks. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah potensi penyebaran penyakit berbahaya ke wilayah Kalimantan Barat.

Menurut Cicik, langkah tegas perlu dilakukan karena sejumlah negara tetangga masih menghadapi penyakit seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) serta virus Nipah.

Penyerahan Satwa Liar Dilindungi

Dalam kesempatan yang sama, petugas juga menyerahkan satwa liar dilindungi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat. Satwa tersebut sebelumnya diamankan dalam operasi pengawasan di lapangan.

Satwa yang diserahkan terdiri dari tujuh ekor burung cucak hijau dan dua ekor burung kolibri.

Penyerahan dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa liar serta penegakan aturan konservasi.

Imbauan Kepada Masyarakat Dan Pelaku Usaha

Kepala Karantina Kalimantan Barat, Ferdi, mengatakan pemusnahan merupakan langkah terakhir setelah komoditas melalui proses penahanan sesuai prosedur hukum.

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan amanat undang-undang untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia.

Ferdi juga mengimbau masyarakat serta pelaku usaha agar lebih kooperatif dalam melaporkan setiap komoditas yang akan dilalulintaskan melalui wilayah Kalimantan Barat.

Menurutnya, prosedur pelaporan karantina relatif mudah dan biayanya terjangkau sesuai ketentuan PNBP yang berlaku.

Komitmen Perkuat Pengawasan Karantina

Kegiatan pemusnahan ditutup dengan penandatanganan berita acara serta penyaksian langsung proses pemusnahan oleh pihak terkait.

Karantina Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan di seluruh pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas negara.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya komoditas ilegal yang berpotensi membawa penyakit berbahaya sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dan sumber daya hayati di Kalimantan Barat.