Siswa SMP Negeri 3 Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara mengerjakan soal Bahasa Inggris dipandu relawan DIB Mengajar, Juni 2026. Program ini merupakan upaya perusahaan membantu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris

KAYONG UTARA – Kawasan Industri Palau Penebang (KIPP) memfasilitasi sejumlah siswa di wilayah kecamatan Kepulauan Karimata kabupaten Kayong Utara belajar bahasa Ingris dengan pengajar dari pengelola KIPP yaitu PT Dharma Inti Bersama (DIB). 

External Relations Manager Kawasan Industri Pulau Penebang, Sugeng Sulistiyo, Selasa pagi ini mengatakan, kegiatan ini berlangsung di SMP Negeri 3 Kepulauan Karimata Kayong Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program CSR perusahaan bidang pendidikan.

Program DIB Mengajar ini kata Sugeng menjadi salah satu upaya perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda di sekitar operasional Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikan tambahan seperti kursus atau les bahasa Inggris.

Selain DIB Mengajar, Sugeng berkata bahwa perusahaan juga menjalankan program pendidikan lain seperti pemberian beasiswa penuh bagi siswa SMA dan mahasiswa asal desa Pelapis serta dukungan insentif untuk guru Taman Pendidikan Alquran (TPA).

"Melalui program-program CSR ini, perusahaan berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia Kayong Utara yang lebih kompetitif, sekaligus membuka peluang pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda di wilayah kepulauan," tutur Sugeng. 

Siswi sedang mempraktekkan kosa kata bahasa Inggris yang diajari oleh relawan DIB/KIPP

Antusiasme siswa mengikuti praktik percakapan sederhana dalam bahasa Inggris tampak nyata terlihat. Dalam pembelajaran ini, siswa didampingi oleh guru kelas mereka. 

Doni, salah satu guru di sekolah tersebut mengatakan, program yang dijalankan oleh relawan PT DIB ini dianggapnya mampu memberi dukungan positif bagi sekolah karena kemampuan bahasa asing siswa masih perlu ditingkatkan.

"Kalau menurut saya, kemampuan bahasa asing siswa di sini memang agak kurang. Kami berharap dengan adanya program dari perusahaan ini bisa membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa asing," ujarnya.

Saat pembelajaran awal ini, Doni bilang kalau sudah ada siswa mulai berani mempraktekkan percakapan sederhana di depan kelas meskipun masih terlihat malu-malu saat menjawab pertanyaan.

"Dengan program dari perusahaan ini, kami berharap siswa lebih tertarik belajar bahasa asing dan kemampuan mereka semakin berkembang," kata dia. 

Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) sendiri merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola PT Dharma Inti Bersama (DIB) dan diproyeksikan sebagai kawasan hilirisasi serta industrialisasi bauksit terintegrasi di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. 

Kegiatan belajar dalam program DIB Mengajar dilaksanakan rutin satu kali setiap minggu dengan materi dasar Bahasa Inggris seperti sapaan, perkenalan, dan percakapan sederhana melalui pendekatan interaktif dan praktik langsung antar siswa.(*/pk).

Salah satu SPPG yang aktif beroperasi di Kayong Utara.

Kayong Utara  - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kayong Utara sejauh ini terus berjalan meski belum menjangkau pada daerah sulit dan belum semua kantongi Sertifikat Laik Higienis (SLHS). 

Berdasarkan data, saat ini sebanyak 15  Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kayong Utara yang sudah beroperasi melayani 48.597 penerima manfaat (PM) mulai dari siswa SD hingga SMA/SMK dan kelompok 3 B (ibu Menyusui, ibu Hamil dan Balita).

Secara tekhnis, dapur-dapur yang terus beroperasi mendistribusikan makanan ini telah memiliki alat Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL). Tetapi belum semuanya mempunyai Sertifikat SLHS.

Padahal, Pemerintah sebenarnya mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat SLHS. Aturan ini ditetapkan pasca banyak anak yang mengalami keracunan makanan massal setelah menyantap menu MBG di sekolah.

Koordinator Wilayah program MBG Kayong Utara Adi Afrianto mengakui beberapa dapur yang sekarang aktif beroperasi masih dalam tahap mengurus sertifikat SLHS di dinas kesehatan 

"Untuk sertifikat SLHS, semua SPPG di daerah kita sudah mengajukan dan prosesnya di Dinkes, memang ada sebagian yang belum keluar," ujar Adi Afrianto dihubungi Borneotribun Senin malam (07/06/2026).

Sementara untuk daerah sulit seperti di kecamatan Kepuluan Karimata dan desa Matan Jaya serta desa Lubuk Batu di kecamatan Simpang Hilir, Adi mengatakan, nantinya penerima manfaat wilayah itu akan di layani oleh dapur 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang saat ini sedang proses persiapan. 

"Wilayah sulit di kecamatan Kepulauan dan di desa Lubuk Batu dan desa Matan Jaya, nanti dapur 3 T yang beroperasi," kata Adi. 

Dari total penerima manfaat yang telah dicover oleh seluruh SPPG ini terbagi dalam dua jenis yakni kelompok siswa sebanyak 40.715 orang dan kelompok 3B sebanyak 7.882 orang. 

Berikut ini sebaran SPPG di Kayong Utara berdasarkan kecamatan dan desa.

Kecamatan Sukadana : 4 SPPG 

• Desa Sutera 576 (3B) 1,974 murid
• Desa Simpang Tiga 316 (3B) 2.024 murid
• Desa Pangkalan Button 466 (3B) 2 404 murid
• Desa Harapan Muliia 649 (3B) 1.463 murid 

Kecamatan Simpang Hilir :  4 SPPG 

• Desa Medan Jaya 481 (3B) 1.783 murid
• Desa Rantau Panjang 482 (3B) 1.572 murid
• Desa Teluk Melano 307 (3B) 1.450 murid
• Desa Padu Banjar 472 (3B) 1.711 murid 

Kecamatan Teluk Batang : 3 SPPG 

• Desa Mas Bangun 458 (3B) 1.744 murid.
• Desa Teluk Batang 321 (3B) 1.624 murid.
• Desa Teluk Batang Selatan 942 (3B) 1.728 murid

Kecamatan Palau Maya : 2 SPPG.

• Desa Satai Lestari 846 (3B) 1.876 murid.
• Desa Dusun Besar (565 (3B 1.523 murid 

Untuk diketahui sertifikat SLHS adalah langkah awal guna menjamin keamanan pangan guna mencegah potensi keracunan makanan sehingga program ini berjalan baik. (jdn)

Foto bersama ketua DPD PAN Kayong Utara Alias Syahroni,SH dengan ketua DPW H Boyman Harun, SH bersama bupati Kayong Utara dan pengurus PAN disela acara pelantikan PAN Kalbar (is)

Kayong Utara - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) melantik Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah PAN se-Kalimantan Barat, Jumat (05/06/2026) di GOR Terpadu Pontianak. 

Salah satu Dewan Pengurus Daerah (DPD)  yang dilantik adalah DPD Kayong Utara. Zulhas melantik Alias Syahroni SH sebagai ketua DPD PAN Kayong Utara dengan dibantu Rendy Septiannoor sebagai sekretaris dan Heri Susanto sebagai bendahara serta Ishak, salah satu ketua bidang DPD PAN Kayong Utara. 

Alias menyampaikan terima kasih dan komitmenya membesarkan dan menjalankan intruksi ketua umum serta ketua wilayah membantu masyarakat ditengah kondisi ekonomi serba sulit saat ini. 

"Kami berterima kasih dengan bapak ketua ummum, bapak ketua DPW pak Haji Boyman Harun. Kami tegaskan bahwa kami tegak lurus satu komando untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan target ketum PAN menjadikan PAN menjadi 3 besar di Pemilu 2029 nanti," kata Alias. 

Alias mengatakan, pelantikan seluruh pengurus PAN se-Kalimantan Barat kali ini  digelar dengan sangat meriah dan antusiasme dari seluruh jajaran PAN Kalbar. 

Alias menyebut, kader partai PAN yang menjabat sebagai kepala daerah, ketua dan anggota DPRD membaur bersatu dengan jajaran pengurus, kader, maupun simpatisan PAN se-Kalimantan Barat. 

Berdasarkan informasi dari panitia, jumlah peserta yang menghadiri kegiatan ini sebanyak 4.500 orang, sehingga suasana GOR Terpadu Pontianak tampak tumpah ruah  

"Kami merasa bangga kegiatan pelantikan ini berlangsung sangat meriah dengan dihadiri 4.500 pengurus, kader serta relawan partai se- Kalimantan Barat, hadir juga bapak gubernur dan lebih kurang 80 persen kepala daerah, ketua dan anggota DPRD se-Kalbar dalam acara tersebut," katanya. 

Sebagai ketua PAN Kayong Utara, Dia juga mengapresiasi kehadiran Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya dalam pelantikan tersebut. 

Alias menambahkan, PAN Kayong Utara akan menjadi garda terdepan untuk mengawal pemerintahan agar berjalan dengan baik. 

DPD PAN Kayong Utara berkomitmen akan selalu bersinergi dengan Pemda untuk mengusulkan dan memperjuangkan berbagai pembangunan yang sejalan dengan program presiden seperti program ketahanan pangan maupun inprastrukur untuk kemajuan daerah. 

"PAN Kayong Utara akan menjadi garda terdepan untuk mengawal pemerintahan agar berjalan dengan baik. Kita ingin sinergiensukseskan program presiden Prabowo terutama bidang ketahanan pangan dan inprastrukur," imbuhnya. 

Alias menyampaikan selamat kepada pengurus DPD PAN Kayong Utara yang hadir dalam acara pelantikan. Dirinya berharap pelantikan ini menjadi momen penting untuk bekerjasama menjadikan partai PAN solid dan memperoleh hasil maksimal pada Pemilu 2029 nanti. (jdn)

Karyawan merawat bibit tanaman di nursery yang akan dipakai untuk revegetasi di Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), Kepulauan Karimata, Kayong Utara. Nursery juga menggunakan kompos dari limbah dapur di kawasan industri itu

Kayong Utara  - Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) mulai menjalankan program penanaman dan pemulihan kawasan yang rusak alias program revetegasi pada areal ruang terbuka hijau dalam kawasan Pulau Penebang Kayong Utara.

Program revetegasi ini dijalankan sebagai langkah kongkrit KIPP dalam momentum hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Chief Operating Officer kawasan Industri Pulau Penebang Dev Herida dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026) menyampaikan, revegetasi mulai dilakukan pada area bukaan proyek yang sudah tidak lagi aktif digunakan untuk pembangunan. 

Sejumlah jenis pohon seperti cemara kipas, keruing, dan tanaman lainnya mulai ditanam secara bertahap.

"KIPP memperingati acara Hari Lingkungan Hidup 2026, yang peringatannya mendapat arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini menjadi momen untuk menunjukkan pandangan dan komitmen perusahaan bahwa dalam pelaksanaan proyek ini pelestarian lingkungan hidup serta kultur keselamatan dan kesehatan kerja harus selalu menjadi prioritas," kata Dev. 

Menurutnya, penanaman pohon memiliki manfaat penting untuk memperbaiki kualitas lingkungan kawasan, mengurangi area terbuka yang rawan erosi, menjaga keseimbangan ekosistem, hingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi para pekerja.

Program revegetasi di kawasan pulau Penebang ini menjadi bagian dari aksi iklim berbasis alam yang sejalan dengan tema global "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future" dan tema nasional "Saatnya Bekerja untuk Iklim".

Kawasan Industri Pulau Penebang sendiri merupakan proyek srategis nasional yang dikelola PT Dharma Inti Bersama (DIB) dan diproyeksikan menjadi pusat hilirisasi dan industrialisasi bauksit terintegrasi.

la menambahkan, revegetasi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang perusahaan untuk meminimalkan dampak lingkungan di kawasan industri yang berada di wilayah kepulauan dan dekat dengan ekosistem pesisir.

Sebagai pendukung program penghijauan, PT Dharma Inti Bersama (DIB) saat ini juga tengah membangun nursery atau area pembibitan tanaman mandiri di pulau Penebang. Selama fasilitas tersebut masih dalam tahap penyelesaian konstruksi, kegiatan penanaman tetap dilakukan secara bertahap di area proyek.

Ke depan, nursery di kawasan Industri pulau Penebang akan difokuskan pada pengembangan bibit flora endemik untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah kepulauan Karimata.

Program revegetasi KIPP juga dirancang lebih berkelanjutan melalui pemanfaatan pupuk kompos yang diolah dari limbah dapur.

Dev menegaskan, pengawasan terhadap dampak lingkungan menjadi prioritas utama. perusahaan dalam menjalankan pembangunan kawasan industri di Pulau Penebang.

"Aspek lingkungan adalah instrumen krusial yang dijaga berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat. Manajemen dampak lingkungan menjadi kunci keberhasilan proyek ini," katanya.

Melalui program revegetasi ini, Kawasan Industri Pulau Penebang berharap pengembangan industri dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan di Kabupaten Kayong Utara.

"Harapannya, dengan penanaman ini KIPP menunjukkan komitmen, bahwa kita memang sangat komit terhadap lingkungan di area proyek Pulau Penebang," ujarnya. (*)

Wakil ketua DPRD Kayong Utara, Abdul Samad (ist).

Kayong Utara – Wakil ketua DPRD Kayong Utara Abdul Samad mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta sejumlah pejabat lainnya.

Kasus ini diharapkan tidak berimbas pada pengelolaan serta pelaksanaan salah satu program  prioritas Pemerintah saat ini khususnya pada tingkat wilayah terutama di Kayong Utara. 

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan bersih dan tepat sasaran hingga ke daerah.

"Kami mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah membongkar dugaan korupsi di BGN pusat. Ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak bermain-main dengan program yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat," katanya, Jumat  pagi (5/6/2026).

Menurut Samad, berbagai persoalan yang muncul dan menjadi perhatian publik saat ini perlu dijadikan bahan evaluasi agar kualitas pelaksanaan program semakin baik ke depan.

Dia berpendapat bahwa aspek pengawasan harus diperkuat, baik terkait distribusi program, kualitas makanan yang diberikan, maupun pelaksanaan teknis lainnya di lapangan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang sempat mencuat di sejumlah daerah dapat dicegah sejak dini.

"Sebagai lembaga pengawas, kami di DPRD Kayong Utara merasa harus proaktif mengawasi kemungkinan adanya penyimpangan tata kelola Program MBG ini. Kami juga berharap peran aktif masyarakat, kelompok civil society, media juga aktif melakukanya. Kita ingin sama-sama program ini berjalan sesuai arahan pemerintah Presiden Prabowo," katanya. 

Menurutnya, berdasarkan informasi yang berkembang, salah satu dugaan yang menjadi perhatian dalam kasus yang menjerat eks Kepala BGN adalah adanya praktik jual beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui yayasan yang terafiliasi dengan pihak tertentu.

"Seperti yang kita ketahui, salah satu dugaan dalam kasus ini adalah adanya jual beli titik dapur melalui yayasan yang terafiliasi dengan pihak tertentu. Karena itu, bukan tidak mungkin praktik serupa berpotensi terjadi hingga ke daerah, termasuk di Kayong Utara, apabila tidak diawasi secara ketat," ujarnya.

Ia menilai proses mendapatkan titik dapur atau SPPG tidak mudah sehingga perlu transparansi dalam penentuan mitra maupun yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

"Karena kita tahu untuk mendapatkan titik dapur atau titik SPPG ini tidak mudah jika tidak memiliki akses atau jaringan tertentu di tingkat pusat. Oleh sebab itu, seluruh proses harus transparan dan dapat diawasi publik," katanya.

Menurut dia, cita-cita program ini sangatlah bagus, untuk meningktkan tumbuh kembang melalui upaya pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Untuk itulah, Ia berharap program ini didukung dan dijalankan tepat sasaran sesuai dengan tujuanya. 

Ia menyoroti keberadaan beberapa dapur MBG di Kayong Utara yang dinilainya belum memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN) seperti persolan sanitasi, pengelolaan limbah, pemakaian gedung eks sarang walet yang dijadikan dapur ataupun jumlah kandungan gizi yang diterima siswa. 

Menurut Samad, sebagai kepanjangan tangan BGN pusat, persoalan yang mengemuka di publik harus direspon dan dilakukan tindakan tegas namun terukur sehingga dapat menekan potensi pelanggaran terkait standar operasional dapur MBG sehingga resiko bagi penerima manfaat dapat dihindari. 

"Kerjasama sinergi dengan jajaran Pemerintah Daerah, otoritas BGN di Kayong Utara dan BGN provinsi sama-sama menegakan disiplin bagi SPPG yang melanggar ketentuan. Kita ingin ditingkatkan. Tujuan kita sama, menyukseskan program MBG ini," tandasnya. (jdn)

Foto: Peserta Program Pelita Penebang mendalami teknis operasional Hoist Crane demi standar kerja profesional di Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP)

KAYONG UTARA - Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) meluncurkan program Pelita Penebang. Program ini merupakan inisiatif strategis perusahaan untuk memberdayakan talenta lokal agar memiliki keahlian tersertifikasi secara profesional serta membuka peluang karir yang lebih luas di lingkungan industri.

Kawasan Industri Pulau Penebang di Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat yang merupakan proyek strategis nasional dikelola oleh PT Dharma Inti Bersama (DIB). Kawasan industri ini diproyeksikan sebagai pusat hilirisasi dan industrialisasi bauksit terintegrasi.

Niken Prisca, Head of Corporate Communications KIPP menjelaskan, Pelita Penebang dirancang sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam membangun SDM lokal yang kompeten. Program ini menyasar tenaga kerja non-skill yang memiliki keinginan kuat untuk berkembang.

"Filosofi nama Pelita adalah cahaya yang menerangi. Harapannya, program ini menjadi pembuka jalan karier yang baik bagi masyarakat lokal yang memiliki talenta. Fokus kita tidak hanya pada keterampilan teknis, tapi juga membentuk sikap kerja (attitude) dan budaya keselamatan yang tinggi sesuai standar SKKNI," ujarnya.

Pada tahap perdana ini, program difokuskan pada pelatihan operator overhead crane bagi peserta yang telah lolos seleksi ketat, mulai dari administrasi hingga tes wawancara. Para peserta akan dibekali materi in-class, pembinaan mental dan fisik (Bintalsik) bekerja sama dengan tim keamanan, hingga praktik lapangan yang didampingi instruktur bersertifikasi BNSP.

Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh para peserta, salah satunya Suheriduansyah (19), yang mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini.

"Saya sangat senang bisa ikut program ini untuk up-skill dan mencari pengalaman baru. Saya terima kasih sekali kepada tim HSE yang sudah memberikan tempat dan pembelajaran untuk kami mengembangkan diri," ungkap Suheriduansyah.

Senada dengan itu, Eka Pramuja, peserta lain asal Tanjung Satai, menyatakan bahwa program ini menjadi jembatan baginya untuk meniti karir yang lebih mapan di dunia industri.

"Tentu ini peluang besar bagi kami. Dengan mengikuti program ini, kami bisa menjadi operator yang berkompeten, bersertifikat, dan harapannya tentu ada jenjang karir yang lebih baik kedepannya untuk membantu keluarga," kata Eka.

Program Pelita Penebang direncanakan akan terus berlanjut secara berkelanjutan (sustain). KIPP berkomitmen untuk terus mengevaluasi batch pertama ini guna menyempurnakan pelatihan di masa depan, termasuk pengembangan program untuk bidang rigger maupun cross-skill lainnya, guna memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sekaligus mengangkat taraf hidup tenaga kerja lokal.

Program ini memiliki semangat yang sama dengan program yang telah diluncurkan sebelumnya yaitu memberangkatkan 89 pemuda mengikuti pelatihan teknologi pengolahan aluminium di Cina selama tiga bulan melalui Operations Development Program (ODP). Puluhan pemuda yang sebagiannya merupakan putra-putri asli Kabupaten Kayong Utara ini diproyeksikan bekerja di Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) setelah menyelesaikan pelatihan dan sertifikasi keahlian. (*)

Sejumlah pengurus Cabor menyerahkan dukungan kepada Decky Sabiandi maju sebagai ketua KONI Kayong Utara periode 2026/2030 (istimewa)

KAYONG UTARA - Decky Sabiandi, seorang politisi sekaligus pengusaha yang juga sebagai Ketua Pengurus Cabor Panahan (PERPANI) di kabupaten Kayong Utara bakal mencalonkan diri sebagai ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kayong Utara periode 2026-2030.

Informasi yang dihimpun, Decky menjadi kandidat kuat mengisi kekosongan ketua KONI di Kayong Utara. Dia sudah mendapatkan dukungan sebanyak 21 cabang olahraga (Cabor) dari jumlah keseluruhan Cabor yang aktif di KONI Kayong Utara sebanyak 34 Cabor. 

"Memang saya InsyaAllah berencana maju saat Musorkablub di KONI Kayong Utara nanti.  Hari ini Rabu kami sudah menyerahkan berkas pendaftaran serta surat dukungan resmi dari 21 Pengurus Cabor ujar Decky Sabiandi saat ditanya perihal kebenaran dirinya maju ketua KONI, pada Rabu (27/05/2026). 

Ia menyampaikan, sesuai persyaratan pencalonan, sampai saat ini dirinya sudah resmi memperoleh dukungan sebanyak 21 Cabor. Tetapi, masih ada beberapa Cabor yang secara organisasi mendukung meskipun secara resmi belum. 

"Alhamdulillah teman-teman pengurus Cabor sudah mendukung dan merestui saya maju, sudah 21 Cabor saat ini dan nanti 4 Cabor lagi masih menyusul, kenapa belum, karena Cabor itu masih proses perbaikan SK kepengurusan internal tetapi sementara secara personal sudah menyatakan sikap siap mendukung," katanya.

Decky Sabiandi memyerahkan formulir ke panitia Musorcablub KONI

Menurut Dicky, mencermati banyaknya dukungan dari Cabor kepada dirinya, Ia menyatakan akan menjaga dan menjalankan amanah dan komitmen yang sudah diberikan. 

"Saya juga mengapresiasi setinggi tingginya kepada seluruh Ketua dan pengurus Cabor yang telah memberikan dukungan kepada saya," kata Dicky. 

Jika terpilih, Ia menegaskan akan memperkuat pembinaan kepada atlet, memperbanyak pelatih pelatih yang berkualitas di semua Cabor dan melakukan pembinanaan atlet-atlet melalui Cabor yang ada serta memberikan apresiasi penghargaan bagi atlet yang sudah memberikan prestasi bagi daerah. 

Pembinaan kepada pelatih dan atlet tersebut akan Ia terapkan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui kepengurusan Cabor. 

"Memang saya berfokus kalau nanti dipercaya terpilih, bagi atlet, pelatih dan Cabor yang memberi prestasi bagi daerah itu akan dibina secara berkelanjutan. ia akan fokus memperhatikan untuk anggaran pembinaan bagi seluruh Cabor di bawah naungan KONI Kayong Utara akan mendapatkan perlakuan sama, kesetaraan dan keadilan sesuai dengan kebutuhan PengCab Masing masing, saya juga akan berusaha menjalin kerjasama yang baik kepada semua pihak, baik pihak swasta, pengusaha dan pihak pemerintah daerah sebagai sponsorship untuk mendukung pembinaan olahraga di kayong utara," kata Decky. 

Ia menargetkan kabupaten Kayong Utara nantinya bakal banyak melahirkan talenta-talenta bagus di bidang olahraga. Terutama olahraga unggulan. Jika saya terpilih, saya mempunyai target terdekat yaitu dalam menghadapi PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi) tahun 2026 oktober mendatang kita harus dan berusaha mendapatkan sebanyak banyaknya medali emas sehingga kita mendapatkan peringkat terbaik nantinya. 

"Kita sudah punya bang Daud Cino Yordan dibidang Olahraga Tinju yang mendunia itu akan menjadi motivasi bagi saya untuk memimpin KONI kedepan jika terpilih nantinya. Apa lagi saat ini bang Daud Cino Yordan menjadi Ketua KONI Propinsi maka saya akan memperkuat kolaborasi untuk melakukan koordinasi guna meningkatkan pembinaan. Kami akan patuh pada rencana-rencana kerja KONI Propinsi," tandasnya. (*)

Foto : Dapur MBG kecamatan Teluk Batang Kayong Utara

KAYONG UTARA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kecamatan Teluk Batang kabupaten Kayong Utara menerima pemberian alat bekas untuk dipakai kembali sebagai alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SPPG tersebut. 

Berdasarkan pantauan, jaringan pipa dari dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dipasang mengarah ke selokan tepi jalan raya kota Teluk Batang, persisnya terpasang di samping gedung SPPG ini. 

Warga sekitar gedung ini resah dengan limbah dari dapur ini. Mereka mengeluhkan limbah air bekas pencucian mengalir langsung kedalam parit berimbas muncul bau tak sedap sampai masuk rumah warga.

"Pipa paralon buang air ngalir langsung dalam parit, kekadang sampah sisa makanan juga dibuang sembarang, baunye buat sakit napas," ujar Ujang warga Teluk Batang yang rumahnya tak jauh dari dapur ini. 

Atas seringkali keluhan warga, aktivis di Teluk Batang mengungkapkan fakta temuan yang diperoleh mereka atas dugaan potensi pelanggaran dari dapur ini. 

Menurut Imran dari aktivis Paralegal, mengungkap kalau alat IPAL yang dipakai  dapur MBG ini berasal dari pemberian pihak Puskesmas Teluk Batang. 

Sehingga pihaknya meragukan standar IPAL yang dipakai sebab IPAL itu adalah produk bekas yang sudah dipakai untuk buang limbah Puskesmas. Menurut Imran, hal ini berpotensi pelanggaran aturan dan menipu Badan Gizi National (BGN). 

"Kami sangsikan pemakaian barang bekas untuk alat IPAL dapur ini. Standarnye sudah pasti tercemar bakteri dari masyarakat yang berobat, kan awalnye dipakai Puskesmas, maka kami pertanyakan hasil uji laboratorium mereka atas kehigienisan IPAL yang terpasang,"ujar Imran. 

Pipa samping gedung SPPG ngarah langsung ke rumah warga

Menurut Imran berdasarkan ketentuan standar lingkungan, ketentuan penggunaan alat IPAL adalah wajib sebagai alat pengolah limbah cair domestik dapur, termasuk lemak (grease trap) dan sisa makanan sebelum dibuang ke lingkungan.

"BGN sebenarnya sudah membuat syarat ketat terkait IPAL ini, wajib dimiliki oleh setiap SPPG sebelum beroperasi, dan barangnye harus sesuai standar, dak boleh bekas," katanya. 

Upaya konfirmasi terkait persoalan ini sudah dilakukan kepada pihak pengelola, sejauh ini mereka pilih bungkam. 

Pihak Paralegal meminta dapur MBG yang dikelola yayasan Tengkawang Kasih Sebalo ini disetop sementara sampai cara menyajikan menu dan IPAL dinilai bagus oleh BGN. 

"BGN Kalbar sebaiknya setop dapur MBG Yayasan Tekawang Kasih Sebalo ini, evaluasi ulang sebelum ada peristiwa keracunan," tandasnya. (*)

Foto bersama di bandara Supadio Pontianak, peserta program Operation Development Program (ODP) PT DIB sebelum berangkat ke Cina

KAYONG UTARA - Sebanyak 89 peserta program Operations Development Program (ODP) PT Dharma Inti Bersama (DIB) berangkat ke Cina untuk mengikuti pelatihan teknologi pengolahan aluminium selama tiga bulan. 

Acara pelepasan secara seremonial ini berlangsung di bandara Supadio Pontianak, Kamis (14/5/2026), dihadiri oleh jajaran pemerintahan daerah, anggota legislatif, serta manajemen perusahaan.

Para peserta yang diberangkatkan merupakan bagian dari 140 orang yang lolos seleksi ketat serta telah menyelesaikan program pembekalan Bahasa Mandarin selama tiga bulan. 

Program pelatihan bahasa tersebut terlaksana atas kolaborasi antara pihak perusahaan, Universitas Tanjungpura (Untan), dan Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

Dari total 89 peserta yang berangkat, sebanyak 14 orang di antaranya merupakan putra-putri asli dari Kabupaten Kayong Utara (KKU). 

Sepulangnya dari negeri tirai bambu, para tenaga kerja lokal yang telah tersertifikasi keahliannya ini direncanakan akan langsung diserap dan dipekerjakan di Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) Kayong Utara.

Perwakilan manajemen PT Dharma Inti Bersama (DIB), Rasnius Pasaribu, dalam sambutannya menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud investasi jangka panjang perusahaan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang kompeten.

"Teknologi yang dipelajari para peserta di Cina nantinya akan diterapkan secara langsung dalam operasional industri hilirisasi aluminium di KIPP," katanya.

Peserta ODP PT DIB diberi pesan oleh Pemerintah Daerah Kayong Utara, anggota DPRD provinsi dan senator Daud Yordan di bandara Supadio

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kayong Utara, A. Azahari, yang hadir mewakili Bupati Kayong Utara Romi Wijaya, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT DIB dan PT Harita atas kontribusi nyata dalam penyerapan tenaga. kerja daerah.

"Pemerintah daerah berharap adik-adik sekalian dapat menyerap ilmu pengetahuan, kedisiplinan, serta etos kerja tinggi selama di Cina. Jadikan ini kesempatan emas untuk mengembangkan potensi diri dan ikut serta membangun Kabupaten Kayong Utara," ujar Azahari.

Ungkapan senada diungkapkan oleh Anggota DPD RI perwakilan Kalbar, Daud Yordan, serta Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Kalbar, Yuliani. Keduanya menekankan pentingnya komitmen para peserta untuk kembali ke tanah air setelah masa studi berakhir. Mengingat sulitnya persaingan mencari lapangan kerja saat ini, kepastian penempatan kerja yang diberikan perusahaan dinilai sebagai peluang yang tidak boleh disia-siakan.

"Tugas utama kalian setelah menimba ilmu sedalam-dalamnya di sana adalah pulang. Bangun daerah kita sendiri, majukan industri di Kalimantan Barat," tegas Daud Yordan di hadapan para peserta dan orang tua yang ikut mengantarkan.

Salah satu peserta perwakilan Kayong Utara, Yusril Damara, lulusan Politeknik Negeri Pontianak, mengaku bersyukur atas kesempatan ini. Dirinya menyatakan siap membawa pulang ilmu teknologi dan budaya kerja disiplin dari Cina untuk memajukan industri smelter di kampung halamannya.

"Saya ingin membangun daerah asal saya, Kayong Utara. Saya berharap daerah kita bisa semakin maju dengan adanya keberadaan smelter ini," katanya. (*)

BKSDA Kalbar bersama YIARI mentranslokasikan orangutan dari kebun warga di Kayong Utara ke Taman Nasional Gunung Palung untuk mencegah konflik manusia dan satwa liar.

KAYONG UTARA - Upaya pencegahan konflik antara manusia dan satwa liar kembali dilakukan di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) memindahkan satu individu orangutan dari kawasan permukiman warga di Dusun Pemangkat Jaya, Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir.

Langkah tersebut dilakukan setelah laporan warga mengenai kemunculan orangutan di area perkebunan sejak akhir tahun lalu. Dalam beberapa hari terakhir sebelum evakuasi, satwa dilindungi tersebut diketahui semakin sering berada di sekitar kebun milik warga, sehingga menimbulkan kekhawatiran sekaligus potensi kerugian.

Asisten Manager Orangutan Protection Unit YIARI, Muhadi, menjelaskan bahwa proses translokasi dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. Balai Taman Nasional Gunung Palung, unsur TNI-Polri, serta masyarakat setempat turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Muhadi menyampaikan bahwa pemindahan satwa tidak dilakukan secara terburu-buru. Sebelum translokasi diputuskan, berbagai alternatif penanganan telah dipertimbangkan melalui proses asesmen menyeluruh.

Keberadaan orangutan yang mulai menetap di area perkebunan dinilai berisiko menimbulkan konflik yang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Karena itu, translokasi dipilih sebagai langkah terakhir demi menjaga keselamatan satwa sekaligus melindungi warga.

Tim gabungan memulai evakuasi sejak pagi hari dengan menggunakan senapan bius yang dioperasikan petugas berizin. Dokter hewan turut memastikan dosis anestesi yang diberikan sesuai kondisi satwa agar proses berjalan aman.

Dokter hewan YIARI, Rachel, melakukan pemeriksaan medis menyeluruh sebelum proses pemindahan dilakukan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka alami pada bagian wajah dan lengan kiri, serta fraktur pada gigi.

Namun, Rachel memastikan kondisi tersebut telah pulih dan tidak memengaruhi kesehatan secara umum. Pemeriksaan menyimpulkan bahwa orangutan dalam kondisi sehat serta layak untuk dipindahkan ke habitat baru.

Setelah pemeriksaan selesai, orangutan dipindahkan menuju kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang dinilai memiliki tingkat perlindungan tinggi serta ketersediaan pakan yang memadai.

Perjalanan menuju lokasi pelepasliaran berlangsung sekitar dua jam dengan kombinasi transportasi darat dan air. Setibanya di lokasi, proses pelepasliaran turut melibatkan masyarakat sekitar sebagai bentuk dukungan terhadap upaya konservasi.

Respons satwa setelah dilepas dinilai positif. Orangutan segera bergerak menjauh dan memperlihatkan perilaku liar yang menunjukkan kesiapan untuk kembali beradaptasi dengan habitat alaminya.

Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut Murlan Dameria Pane, kerja sama lintas instansi menjadi faktor penting dalam memastikan proses translokasi berjalan aman dan efektif.

Ketua Umum YIARI, Silverius Oscar Unggul, menambahkan bahwa perubahan tata guna lahan yang berlangsung cepat menjadi tantangan serius bagi kelangsungan hidup orangutan.

Silverius Oscar Unggul menilai perencanaan tata ruang yang terintegrasi diperlukan agar aktivitas manusia dan keberadaan satwa liar dapat berjalan berdampingan secara berkelanjutan.

Pemprov Kalbar menjual 1.000 paket sembako murah Rp50 ribu di Kayong Utara melalui Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi daerah. (Gambar ilustrasi)

Kayong Utara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menjual sebanyak 1.000 paket bahan pokok murah di Kabupaten Kayong Utara (KKU) sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi daerah.

Program ini dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di halaman Masjid Agung Al-Khair Kayong Utara, Senin.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” ujar Ria Norsan saat membuka kegiatan tersebut.

Harga Sembako Turun Hingga Rp50 Ribu Berkat Subsidi

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyediakan 1.000 paket bahan pokok premium yang berisi:

• Beras 5 kilogram

• Minyak goreng

• Gula pasir

Awalnya, paket tersebut dijual seharga Rp90 ribu, lebih rendah dari harga normal sekitar Rp120 ribu setelah mendapatkan subsidi pemerintah.

Namun, setelah mendengar aspirasi masyarakat, harga paket kembali diturunkan menjadi Rp50 ribu per paket berkat tambahan subsidi dari Bank Kalbar.

Menurut Ria Norsan, dengan harga tersebut masyarakat hanya membayar biaya distribusi, sehingga manfaat subsidi bisa dirasakan secara langsung.

Langkah Strategis Kendalikan Inflasi Daerah

Program Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.

Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga berfungsi sebagai operasi pasar, guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi pada periode tertentu.

Program ini dinilai penting karena stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga daya beli masyarakat.

Bupati Kayong Utara Sambut Baik Program GPM

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayahnya.

Ia menilai program ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Menurutnya, keberlanjutan program semacam ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga,” kata Romi Wijaya.

Komitmen Pemprov Kalbar Perkuat Ketahanan Pangan

Pemprov Kalbar menegaskan akan terus menggencarkan program serupa di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Langkah ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan daerah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan adanya program Gerakan Pangan Murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendorong stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

FAQ

1. Apa itu Gerakan Pangan Murah (GPM)?
Gerakan Pangan Murah adalah program pemerintah yang menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah melalui subsidi untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat.

2. Berapa jumlah paket sembako yang dijual di Kayong Utara?
Sebanyak 1.000 paket bahan pokok premium disediakan untuk masyarakat.

3. Apa saja isi paket sembako murah tersebut?
Isi paket terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng, dan gula pasir.

4. Berapa harga paket sembako dalam program ini?
Harga paket diturunkan menjadi Rp50 ribu per paket setelah mendapatkan tambahan subsidi.

5. Apa tujuan utama program ini?
Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menekan inflasi, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan Teluk Batang–Sukadana di Kayong Utara guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kayong Utara — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara (KKU). Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Anggaran Rp23 miliar ini kita fokuskan untuk percepatan perbaikan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Norsan saat kunjungan kerja di Kayong Utara, Senin.

Fokus Pada Jalan Strategis Teluk Batang–Sukadana

Anggaran yang dialokasikan tersebut diprioritaskan untuk penanganan ruas jalan strategis Teluk Batang–Sukadana, yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas warga serta distribusi barang dan jasa.

Menurut Norsan, ruas jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor perdagangan, transportasi, dan layanan publik.

Pemerintah menargetkan perbaikan jalan tersebut dapat rampung sebelum Agustus 2026, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk menunjang berbagai kegiatan berskala provinsi di wilayah tersebut.

Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas Daerah

Pemprov Kalbar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.

Perbaikan jalan dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan wilayah, sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap program harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Kayong Utara Sambut Dukungan Pemprov

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif dukungan anggaran dari Pemprov Kalbar tersebut. Ia menilai bantuan anggaran tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayahnya.

Menurut Romi, perbaikan jalan akan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

“Ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Romi.

Dampak Langsung Bagi Masyarakat dan Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kayong Utara diproyeksikan membawa sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat, di antaranya:

• Mempercepat mobilitas warga antarwilayah

• Memperlancar distribusi barang dan jasa

• Mengurangi biaya transportasi

• Meningkatkan akses layanan publik

• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp23 miliar, Pemprov Kalbar optimistis percepatan pembangunan infrastruktur di Kayong Utara dapat terealisasi maksimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

FAQ

1. Berapa anggaran yang dialokasikan Pemprov Kalbar untuk jalan Kayong Utara?
Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan di Kabupaten Kayong Utara.

2. Jalan mana yang menjadi prioritas perbaikan?
Prioritas perbaikan difokuskan pada ruas Teluk Batang–Sukadana, yang merupakan jalur strategis bagi mobilitas warga dan distribusi barang.

3. Kapan target perbaikan jalan selesai?
Perbaikan jalan ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026.

4. Apa manfaat perbaikan jalan bagi masyarakat?
Manfaatnya meliputi peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Mengapa infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah daerah?
Karena infrastruktur yang baik dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Foto: M. Sabarudin S.Sos, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Kayong Utara (AMMPKU)

SUKADANA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kayong Utara, kini tengah berada di bawah sorotan tajam. 

Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Kayong Utara (AMMPKU) mengungkap adanya dugaan praktik "bancakan" sistematis, penyalahgunaan wewenang, hingga konflik kepentingan yang menggurita di balik dapur-dapur penyedia makanan.

Berdasarkan data yang dihimpun aliansi, terindikasi adanya praktik monopoli yang mencengangkan. Lebih dari 50 persen pengelolaan dapur MBG di Kayong Utara diduga dikuasai oleh oknum anggota DPRD. Bahkan, ditemukan fakta lapangan mengenai oknum legislator yang mengelola hingga 10 titik dapur sekaligus.

"Ini bukan lagi soal pemberdayaan, tapi sudah mengarah pada monopoli kekuasaan. Bagaimana fungsi pengawasan bisa berjalan objektif jika para pengawasnya justru menjadi pelaku usaha di program yang sama?," ujar Sabaruddin, perwakilan Aliansi dalam pernyataan sikapnya, Minggu (12/4/26).

Sikap diamnya DPRD Kayong Utara terhadap berbagai persoalan krusial seperti kasus keracunan makanan, dugaan mark-up harga bahan baku, hingga isu intimidasi keluarga mitra dapur terhadap masyarakat kini terjawab. Aliansi menilai, absennya kritik dari parlemen disebabkan oleh besarnya benturan kepentingan (conflict of interest).

Persoalan teknis seperti dapur yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) seolah dibiarkan melenggang tanpa teguran. Hal ini memperkuat dugaan bahwa fungsi kontrol legislatif telah "lumpuh" demi mengamankan keuntungan pribadi.

Kritik pedas juga dialamatkan kepada Satgas Pengawasan lintas OPD. Kinerja Satgas dinilai tidak optimal, tidak transparan, dan terkesan menutup mata terhadap penentuan lokasi dapur, terutama di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Penentuan titik lokasi-lokasi ini dianggap sangat rentan menjadi lahan basah dan bancakan manipulasi anggaran pembangunannya, karena minimnya akses informasi publik.

Praktik lancung ini berhembus semakin keruh dengan adanya dugaan "main mata" di tingkat Koordinator Wilayah (Koorwil) dan Kepala Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG). Santer terdengar informasi mengenai permintaan "tanda jasa" kepada calon mitra agar proses administrasi dan persetujuan untuk menjadi mitra dipermudah.

Tak hanya itu, oknum-oknum SPPG ini disinyalir ikut bermain menentukan titik lokasi sesuai kepentingan hingga dugaan terlibat pengadaan barang dan bahan untuk dapur, seolah bertindak sebagai penyedia jasa. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya diemban.

Menyikapi carut-marut tersebut, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Kayong Utara secara tegas menuntut:

1. Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satgas untuk segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di Kayong Utara.

2. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk melakukan investigasi mendalam terkait potensi kerugian negara, praktik monopoli, dan penyalahgunaan wewenang.

3. Audit Transparansi terhadap penentuan mitra dan titik lokasi dapur guna memastikan program tidak "dibajak" oleh kepentingan politik praktis.

"Kami tidak akan tinggal diam melihat program rakyat dijadikan ladang memperkaya diri. Jika tuntutan ini tidak segera direspons dengan tindakan nyata di daerah, kami akan membawa seluruh bukti dan laporan ini secara berjenjang ke instansi pusat di Jakarta," tegas perwakilan Aliansi.

Program MBG adalah tentang masa depan generasi bangsa, bukan tentang seberapa besar keuntungan yang bisa diraup oleh segelintir elite di daerah. Publik kini menunggu keberanian penegak hukum untuk mengusut tuntas aroma tidak sedap di balik dapur-dapur MBG di Kayong Utara. (Izhar)

Foto: Dian Saputra, Tokoh Muda Kayong Utara, Mantan Ketua BEM Fisipol Universitas Tanjungpura (Untan) sekaligus Mantan Ketua Forum Mahasiswa Simpang Hilir (Formasi)

KAYONG UTARA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kayong Utara terhenti akibat penutupan empat titik dapur produksi. Korwil MBG setempat dituding melakukan kelalaian manajerial.

Dian Saputra, tokoh muda Kayong Utara, yang merupakan Mantan Ketua BEM Fisipol Universitas Tanjungpura (Untan) sekaligus Mantan Ketua Forum Mahasiswa Simpang Hilir (Formasi) mengkritik keras penutupan ini. 

Menurutnya, penutupan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya pemenuhan gizi siswa, mengingat program ini merupakan prioritas strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah.

"Ini bukti ketidaksiapan dan kelalaian Korwil. Mereka harusnya jadi jembatan solusi, bukan malah menghentikan program," katanya.

Dian juga mempertanyakan mekanisme penentuan titik dapur, pembangunan gedung, dan pengelolaan dapur yang diduga dimonopoli oknum pengusaha dan anggota dewan.

"Dalam waktu dekat saya bersama tokoh tokoh masyarakat juga akan melayangkan surat secara resmi kepada Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara untuk melaksanakan Audensi agar permasalahan permasalahan MBG di Kabupaten Kayong Utara dapat di Klarifikasi dari Pihak Satgas dan Korwil sehingga Publik mendapatkan Informasi secara Utuh," ujarnya.

Masyarakat juga mendesak audit kinerja Korwil dan instansi terkait agar program MBG kembali berjalan. Hingga kini, Korwil belum beri keterangan resmi.

"Kami tidak ingin hak-hak siswa di Kayong Utara terabaikan hanya karena masalah koordinasi yang buruk. Perlu ada evaluasi total terhadap kinerja Korwil agar kejadian serupa tidak terulang," tukasnya. (Izhar)

PT Dharma Inti Bersama menggelar buka puasa bersama di Desa Pelapis, Kepulauan Karimata, mempererat silaturahmi, dukung UMKM lokal, dan salurkan bantuan Ramadan bagi warga.

Pelapis, 26 Februari 2026 – Bulan suci Ramadan 1447 H menjadi momentum PT Dharma Inti Bersama (DIB) mempererat silaturahmi dengan masyarakat melalui kegiatan buka puasa bersama yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan di Desa Pelapis, Kepulauan Karimata, Kayong Utara.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan manajemen DIB, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta karyawan DIB yang sehari-hari tinggal dan beraktivitas bersama masyarakat Pelapis.

Dalam rangkaian acara, tausiah Ramadan yang disampaikan penceramah menekankan pentingnya menjaga silaturahmi, semangat berbagi, serta memperkuat kepedulian sosial sebagai bagian dari nilai-nilai Ramadan.

“Ramadan mengajarkan bahwa keberkahan hadir melalui kebersamaan dan kepedulian. Ketika perusahaan dan masyarakat berjalan bersama, manfaatnya akan dirasakan lebih luas,” ujar ustaz dalam tausiahnya.

Warga Dusun Kelawar, Desa Pelapis, mengumpulkan produk UMKM ke posko CSR untuk di jual ke Pulau Penebang, Kamis (26/2/2026).

Kepala Dusun Kelawar, Wasmiyadi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran DIB yang tidak hanya menjalankan kegiatan operasional, tetapi juga aktif membangun hubungan sosial yang erat dengan masyarakat Pelapis melalui berbagai program pemberdayaan.

“Kami merasakan bahwa perusahaan hadir sebagai bagian dari masyarakat. Kegiatan seperti ini mempererat kebersamaan dan membuka ruang komunikasi yang baik. Kami berharap silaturahmi ini terus terjaga dan kerja sama antara DIB dan masyarakat semakin kuat pada masa mendatang,” ujarnya.

Sinergi yang baik antara perusahaan dan masyarakat juga terwujud melalui program pemasaran jajanan pasar produksi ibu-ibu Desa Pelapis selama bulan Ramadan di Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP). Aneka jajanan yang dijajakan turut mewarnai ibadah puasa karyawan di Pulau Penebang, sehingga para pekerja tetap dapat menikmati takjil berbuka puasa dengan beragam pilihan menu.

Perwakilan manajemen DIB, Seno Ario Wibowo, menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Warga dan perwakilan PT Dharma Inti Bersama menunggu waktu berbuka puasa di Masjid Darul Falah Dusun Kelawar, Kamis (26/2/2025). Bulan suci Ramadan 1447 H menjadi momentum PT Dharma Inti Bersama (DIB) mempererat silaturahmi dengan masyarakat Desa Pelapis.

“Kegiatan buka puasa bersama ini kami selenggarakan di Dusun Kelawar, Dusun Jaya, dan Dusun Raya di Desa Pelapis pada 26 Februari hingga 1 Maret 2026. Pada momen Ramadan ini, DIB juga akan menyalurkan bantuan bagi para janda serta anak-anak yatim piatu di Desa Pelapis seperti tahun sebelumnya. Semoga Ramadan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, DIB berharap nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang tumbuh di bulan Ramadan dapat semakin mempererat hubungan perusahaan dengan masyarakat serta menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan di masa mendatang.