LP3KD Sekadau berharap Musda I LP3KD Kalimantan Barat 2026 mengakomodasi evaluasi dan rekomendasi seluruh kabupaten/kota sekaligus mematangkan persiapan Pesparani 2027.

PONTIANAK – LP3KD Kabupaten Sekadau berharap Musyawarah Daerah (Musda) I LP3KD Kalimantan Barat Tahun 2026 dapat mengakomodasi seluruh evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan perwakilan kabupaten dan kota. Harapan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang digelar di Hotel Kini Pontianak pada 29 Mei 2026.

Perwakilan LP3KD Kabupaten Sekadau, Abun Tono, menegaskan pentingnya setiap masukan dari daerah menjadi perhatian dalam forum musda tingkat provinsi tersebut.

“Kami berharap dalam Musda LP3KD Provinsi Kalimantan Barat dapat mengakomodir semua evaluasi dan rekomendasi dari semua kabupaten/kota, terutama dari LP3KD Sekadau,” ujar Abun Tono.

Musda I LP3KD Kalimantan Barat menjadi forum strategis untuk membahas arah program kerja organisasi sekaligus menyusun berbagai agenda ke depan. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah perencanaan Pesparani Katolik tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang kedua.

Ketua panitia Musda, Ignasius, mengatakan agenda kegiatan juga mencakup persiapan menghadapi Pesparani Nasional IV yang dijadwalkan berlangsung di Manado pada 2027.

Menurutnya, berbagai program dan langkah persiapan perlu dirancang sejak dini agar pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut dapat berjalan optimal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam menghadapi Pesparani Nasional 2027. Ia menilai musda tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga bagian dari aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Selain itu dalam musda ini pastikan pembinaan keagamaan harus merata untuk setiap kabupaten/kota. Saya berharap melalui musda dapat merancang secara matang dalam mempersiapkan Pesparani Nasional tahun 2027 di Manado nantinya,” kata Krisantus.

Kegiatan Musda diawali dengan misa pembukaan yang dipimpin selebran utama Pastor Pius Barces, CP. Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat, perwakilan keuskupan se-Kalimantan Barat, ketua LP3KD se-Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, serta perwakilan Kementerian Agama kabupaten dan kota.

Melalui forum ini, LP3KD Kalimantan Barat diharapkan dapat menyusun program kerja yang lebih terarah sekaligus memperkuat koordinasi antardaerah dalam menghadapi agenda Pesparani tingkat provinsi maupun nasional pada tahun mendatang.

Penulis: Wulan

Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp15 miliar untuk pembangunan Jalan Suti Semarang di Bengkayang guna memperkuat konektivitas dan distribusi hasil pertanian.

BENGKAYANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan ruas Jalan Suti Semarang di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2026. 

Langkah tersebut menjadi bagian dari program peningkatan infrastruktur jalan provinsi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menyampaikan anggaran pembangunan jalan tersebut telah tersedia melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar.

Menurut Krisantus Kurniawan, pembangunan Jalan Suti Semarang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk menjaga konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bengkayang.

“Kami sudah menganggarkan sekitar Rp15 miliar melalui Dinas PUPR untuk Jalan Suti Semarang,” ujar Krisantus Kurniawan di Bengkayang, Jumat.

Krisantus Kurniawan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalbar tetap berkomitmen memperbaiki seluruh ruas jalan berstatus provinsi meskipun kemampuan anggaran daerah masih terbatas.

Perbaikan jalan dinilai penting untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan, terutama distribusi barang dan hasil pertanian dari wilayah pedesaan menuju pusat perdagangan.

Pemerintah Provinsi Kalbar saat ini lebih memprioritaskan jalan yang dapat berfungsi secara optimal agar tetap bisa dilalui masyarakat dengan aman dan layak.

“Kami lakukan secara bertahap. Minimal jalan tetap fungsional sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,” kata Krisantus Kurniawan.

Kabupaten Bengkayang sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penyangga sektor pangan di Kalimantan Barat. 

Karena itu, akses jalan yang memadai dianggap sangat penting untuk mempercepat distribusi hasil pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan kualitas Jalan Suti Semarang juga diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan pedalaman Bengkayang.

FAQ

Berapa anggaran pembangunan Jalan Suti Semarang?

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan Jalan Suti Semarang.

Kapan pembangunan Jalan Suti Semarang dimulai?

Pembangunan direncanakan masuk dalam program anggaran tahun 2026.

Siapa yang menyampaikan informasi pembangunan jalan tersebut?

Informasi disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan.

Mengapa Jalan Suti Semarang menjadi prioritas?

Jalan tersebut dinilai penting untuk mendukung konektivitas wilayah, distribusi hasil pertanian, dan aktivitas ekonomi masyarakat Bengkayang.

Apa fokus utama Pemprov Kalbar dalam pembangunan jalan?

Pemprov Kalbar memprioritaskan jalan provinsi agar tetap fungsional dan bisa digunakan masyarakat dengan layak meski anggaran terbatas.

Pemprov Kalbar memperkuat gerakan tanam jagung hibrida untuk mendukung swasembada pangan 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, petani, TNI, dan Polri.

BENGKAYANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mempercepat target swasembada pangan pada 2026. Salah satu langkah yang kini diprioritaskan yakni pengembangan jagung hibrida di sejumlah daerah potensial, termasuk Kabupaten Bengkayang.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menilai gerakan tanam jagung hibrida menjadi strategi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa hingga nasional.

Menurut Krisantus Kurniawan, pengembangan sektor pertanian tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Dukungan pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani, hingga unsur TNI dan Polri dinilai penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas lahan pertanian.

“Gerakan tanam jagung ini menunjukkan keseriusan bersama dalam memperkuat swasembada pangan nasional, termasuk di Kalimantan Barat,” kata Krisantus Kurniawan saat menghadiri kegiatan Gerakan Tanam Jagung Hibrida di Kabupaten Bengkayang, Kamis.

Bengkayang Dinilai Punya Potensi Besar

Kabupaten Bengkayang disebut memiliki peluang besar menjadi salah satu sentra pengembangan jagung di Kalimantan Barat. Daerah tersebut dinilai mampu menopang kebutuhan produksi pangan apabila pengelolaan lahan dilakukan secara optimal.

Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat luas panen jagung sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 34.503 hektare. Dari luasan tersebut, produksi jagung menembus 179.246 ton pipilan kering.

Capaian itu disebut tidak lepas dari kontribusi sejumlah daerah penghasil jagung, termasuk Bengkayang yang selama ini dinilai aktif mengembangkan komoditas pertanian strategis.

Krisantus Kurniawan berharap Bengkayang terus memperkuat posisinya sebagai wilayah unggulan pengembangan jagung di Kalimantan Barat.

Lahan Tidur Diminta Dioptimalkan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mendorong optimalisasi lahan yang belum produktif agar dapat dimanfaatkan menjadi kawasan pertanian pangan.

Krisantus Kurniawan menegaskan pemanfaatan lahan tidur penting dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung kebutuhan pangan nasional.

Selain meningkatkan produksi pertanian, program tersebut juga diyakini mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah.

“Optimalisasi lahan bukan hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Krisantus Kurniawan.

Sejalan Dengan Program Nasional

Program penguatan sektor pangan di Kalimantan Barat disebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui program Astacita.

Fokus utama program tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, dan ekonomi hijau sebagai upaya mendorong kemandirian nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis target swasembada pangan 2026 dapat tercapai apabila seluruh pihak terus menjaga kolaborasi dan inovasi di sektor pertanian.

FAQ

Apa tujuan Gerakan Tanam Jagung Hibrida di Kalbar?

Program tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional pada 2026.

Mengapa Bengkayang menjadi fokus pengembangan jagung?

Kabupaten Bengkayang dinilai memiliki potensi lahan dan produktivitas yang besar untuk menjadi sentra jagung di Kalimantan Barat.

Berapa produksi jagung Kalbar pada 2025?

Produksi jagung Kalimantan Barat sepanjang 2025 mencapai 179.246 ton pipilan kering.

Siapa saja yang dilibatkan dalam program swasembada pangan?

Program melibatkan pemerintah daerah, kelompok tani, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait di sektor pertanian.

Apa manfaat optimalisasi lahan tidur?

Optimalisasi lahan tidur diharapkan meningkatkan produksi pangan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.

PONTIANAK - Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan massa demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan memilih turun langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.

Dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan fokus utama pada konflik sosial di wilayah Air Upas, kondisi infrastruktur jalan provinsi, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Konflik Air Upas Disebut Berawal dari Persaingan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Air Upas tidak semata-mata dipicu konflik sosial biasa. Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut berkaitan dengan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.

Ria Norsan menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena melibatkan warga lokal serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ria Norsan mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan sekitar. Saat ini, proses hukum kasus tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan terakhir, dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian dengan inisial J.

Kondisi Jalan Provinsi Diklaim Mengalami Peningkatan

Selain isu keamanan, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Ria Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan pada Februari 2024.

Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan persentase jalan mantap di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 61 persen. Hingga April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persentase jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir masa jabatan tahun 2029.

Ria Norsan mengakui keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

IPM Kalbar Mengalami Kenaikan dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam sektor pembangunan manusia, Ria Norsan menyampaikan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa IPM Kalbar meningkat dari angka 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2026.

Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih cukup besar, terutama terkait angka putus sekolah yang disebut mencapai 25 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga akan diperkuat, terutama bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Tuntutan Secara Detail

Di akhir dialog, Ria Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ria Norsan juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dokumen tuntutan secara rinci agar setiap poin dapat dipelajari oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

FAQ

Apa penyebab konflik di Air Upas menurut Gubernur Kalbar?
Menurut Ria Norsan, konflik dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan adanya upaya adu domba di masyarakat.

Berapa persentase jalan mantap di Kalbar saat ini?
Hingga April 2026, persentase jalan mantap di Kalimantan Barat mencapai 65 persen.

Apa target pembangunan jalan Provinsi Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 80 persen jalan mantap pada tahun 2029.

Bagaimana perkembangan IPM Kalbar terbaru?
IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Apa solusi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah?
Pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi dan program Paket A, B, dan C melalui kerja sama dengan sektor swasta.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan dukung Kejuaraan Karate INKANAS Kalbar Open 2026 di Pontianak sebagai ajang pembinaan atlet muda dan sportivitas.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam pengembangan olahraga daerah melalui dukungan terhadap Kejuaraan Karate INKANAS Dikbud Kalbar Open Tournament 2026.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., saat menerima audiensi panitia pelaksana di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju turnamen yang akan mempertemukan atlet karate dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dan sekitarnya.

Sekretaris Panitia, Yuskamanto, menjelaskan bahwa ajang ini akan menjadi salah satu kompetisi bergengsi dengan memperebutkan Piala Bergilir Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Ia menambahkan bahwa audiensi tersebut juga bertujuan untuk meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

“Panitia menyampaikan rencana kegiatan sekaligus meminta dukungan. Event akan digelar pada 26 hingga 28 Juni 2026 di GOR Terpadu A. Yani Pontianak,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen tersebut.

Menurutnya, ajang olahraga seperti ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana pembentukan karakter generasi muda.

“Pemprov Kalbar siap mendukung penuh. Olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga membentuk disiplin, karakter, dan semangat juang,” tegasnya.

Krisantus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan karate, dan dunia pendidikan dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kalbar untuk turut aktif dalam persiapan teknis serta pembinaan atlet.

Selain kompetisi, Wagub Kalbar berharap turnamen ini dapat menjadi ruang silaturahmi antar perguruan karate di Kalimantan Barat.

Ia juga mengingatkan panitia agar menjunjung tinggi sportivitas selama penyelenggaraan berlangsung.

Pertemuan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk dukungan resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap Kejuaraan Karate INKANAS Dikbud Kalbar Open Tournament 2026.

FAQ

1. Kapan Kejuaraan Karate INKANAS Kalbar 2026 digelar?
Turnamen akan dilaksanakan pada 26–28 Juni 2026.

2. Di mana lokasi pertandingan berlangsung?
Kegiatan akan digelar di GOR Terpadu A. Yani Pontianak.

3. Siapa yang menjadi tuan rumah turnamen ini?
INKANAS Dikbud Kalbar dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

4. Apa yang diperebutkan dalam kejuaraan ini?
Para peserta akan memperebutkan Piala Bergilir Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

5. Apa tujuan utama dari turnamen ini?
Selain kompetisi, kegiatan ini bertujuan membina atlet muda dan memperkuat karakter generasi penerus.

Pemprov Kalbar menyiapkan pengembangan Situs Raja Mawikng di Landak pada 2027 sebagai cagar budaya, dengan fokus pelestarian budaya Dayak dan perbaikan infrastruktur.

Landak, Kalbar - Kunjungan kerja Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, ke situs keramat Raja Mawikng di Desa Saham, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya Dayak sekaligus kelestarian hutan adat.

Dalam agenda tersebut, pemerintah menyoroti pentingnya perlindungan situs budaya sebagai bagian dari identitas masyarakat lokal. Kawasan Raja Mawikng dinilai memiliki nilai historis dan spiritual yang kuat bagi komunitas Dayak, sehingga perlu dirawat bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurut Krisantus, situs keramat bukan sekadar lokasi ritual adat, melainkan simbol hubungan harmonis antara manusia dan alam. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Ia menegaskan bahwa pelestarian situs budaya merupakan langkah strategis untuk mempertahankan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Terlebih, kawasan hutan adat di sekitar situs juga memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem Kalimantan Barat.

Rencana Anggaran Pengembangan Tahun 2027

Sebagai bentuk komitmen konkret, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merencanakan alokasi anggaran pada tahun 2027 untuk pengembangan kawasan situs Raja Mawikng menjadi cagar budaya.

Pengembangan tersebut meliputi penyediaan fasilitas pendukung bagi kegiatan keagamaan dan adat, seperti area khusus untuk berdoa dan pelaksanaan ritual tradisional. Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki akses menuju lokasi melalui pembangunan jalan dan jembatan yang lebih layak.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat yang berkunjung, tanpa mengurangi nilai keaslian lingkungan sekitar.

Pemerintah memastikan bahwa setiap pembangunan tetap mempertahankan karakter alami kawasan hutan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari nilai budaya situs tersebut.

Peran Generasi Muda Dalam Menjaga Warisan Leluhur

Dalam kesempatan itu, Krisantus juga mengajak generasi muda Dayak untuk aktif menjaga warisan leluhur, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan modernisasi.

Menurutnya, kemajuan teknologi seharusnya menjadi sarana pendukung pelestarian budaya, bukan justru menggerus nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Ia menilai bahwa hilangnya situs budaya dan tradisi adat berpotensi melemahkan identitas masyarakat lokal. Karena itu, keterlibatan generasi muda sangat penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi dan lingkungan.

Dorong Kesadaran Pelestarian Lingkungan

Pemerintah daerah berharap rencana penetapan situs Raja Mawikng sebagai cagar budaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap tradisi lokal.

Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga nilai budaya, tetapi juga mendukung keberlanjutan kawasan hutan adat yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan generasi muda, pelestarian situs budaya diharapkan dapat berjalan berkelanjutan serta memberi manfaat bagi generasi mendatang.

FAQ

1. Apa itu situs Raja Mawikng?
Situs Raja Mawikng merupakan kawasan keramat yang memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi bagi masyarakat Dayak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

2. Mengapa situs Raja Mawikng penting dilestarikan?
Karena situs ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Dayak serta memiliki fungsi spiritual dan ekologis.

3. Kapan pengembangan situs Raja Mawikng direncanakan?
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan pengembangan kawasan dimulai pada tahun 2027.

4. Apa saja rencana pengembangan kawasan tersebut?
Pengembangan meliputi fasilitas ritual adat, area berdoa, serta perbaikan jalan dan jembatan menuju lokasi.

5. Apa tujuan penetapan situs sebagai cagar budaya?
Untuk melindungi nilai sejarah, budaya, dan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian tradisi.

Dedi Mulyadi merespons tantangan membangun Kalimantan Barat dengan Rp6 triliun dan menegaskan perbedaan kondisi tiap daerah.

PONTIANAK – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara terkait tantangan yang disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, soal pembangunan daerah dengan anggaran Rp6 triliun. 

Pernyataan ini sekaligus merespons polemik perbandingan pembangunan antar daerah yang sempat ramai di media sosial.

Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas tantangan tersebut. Dirinya menegaskan bahwa selama ini tidak pernah memiliki niat untuk membandingkan pembangunan Jawa Barat dengan daerah lain.

Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Baik dari sisi luas wilayah, kondisi geografis, hingga kemampuan fiskal daerah yang tidak bisa disamakan.

Dedi mencontohkan Kalimantan Barat yang memiliki wilayah sangat luas dengan tantangan pembangunan yang lebih kompleks. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kami memahami betapa beratnya daerah dengan luas seperti Kalimantan Barat dan keterbatasan fiskal yang dimiliki,” ujar Dedi atau biasa disebut netizen KDM.

Dedi juga menyampaikan permohonan maaf apabila program pembangunan di Jawa Barat dianggap menyinggung pihak lain. Dedi berharap ke depan tidak ada lagi perbandingan yang memicu polemik.

Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sinergi menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Indonesia.

Dedi turut berharap kemampuan fiskal daerah ke depan bisa meningkat. Dengan begitu, dana bagi hasil dari pemerintah pusat dapat lebih optimal diterima oleh daerah penghasil.

“Semoga kita bisa bersama-sama terus melayani masyarakat dengan baik,” kata dia.

Di akhir pernyataannya, Dedi menyampaikan salam kepada masyarakat Kalimantan Barat. Dirinya juga mendoakan kesehatan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyoroti kondisi infrastruktur jalan rusak di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

Ruas jalan Bedayan–Nanga Libau menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, warga, termasuk anak-anak, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah.

Bahkan, dalam video itu muncul permintaan agar Dedi Mulyadi memimpin Kalimantan Barat selama beberapa bulan.

Menanggapi hal tersebut, Krisantus memberikan pernyataan yang cukup menantang. Ia mengajak Dedi untuk membuktikan kemampuan membangun daerah dengan anggaran terbatas.

“Ada yang mau pinjam Gubernur Jawa Barat tiga bulan, ayo tukar kita. Tapi pakai duit Rp6 triliun bangun Kalimantan Barat,” tegasnya.

Krisantus juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu membandingkan Kalimantan Barat dengan Jawa Barat. Ia menyebut perbedaan luas wilayah dan kapasitas anggaran menjadi faktor utama.

Jawa Barat diketahui memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp31 triliun. Sementara Kalimantan Barat memiliki luas mencapai 171 ribu kilometer persegi dengan APBD lebih dari Rp6 triliun.

Perbedaan tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

KETAPANG -- Safari Silaturahmi Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berlanjut ke wilayah selatan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ketapang yang disambut hangat oleh pemerintah daerah setempat.

Kunjungan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Ketapang pada Jumat malam (6/3). Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir menyambut langsung kedatangan rombongan Wakil Gubernur beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalbar.

Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadhan yang tidak hanya bernuansa keagamaan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa Safari Ramadhan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar pemerintah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah.

Ia menyampaikan bahwa sinergi antara Pemprov Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif.

Menurutnya, Kabupaten Ketapang memiliki peran strategis dalam perekonomian Kalimantan Barat. Wilayah ini dikenal memiliki potensi besar di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Krisantus juga menekankan bahwa momentum Ramadhan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Komitmen Percepatan Infrastruktur Dan Layanan Kesehatan

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ketapang.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta fasilitas kesehatan.

Upaya ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah provinsi berharap pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah selatan Kalimantan Barat.

Ketapang Dinilai Berhasil Menjaga Kondusivitas

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

Wagub Krisantus turut memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan yang diraih Kabupaten Ketapang di bawah kepemimpinan Bupati Alexander Wilyo dan Wakil Bupati Jamhuri Amir.

Ia menilai kondisi daerah yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendorong investasi serta pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Stabilitas daerah dinilai sebagai fondasi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dukungan Provinsi Diharapkan Terus Menguat

Bupati Ketapang Alexander Wilyo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap daerahnya.

Ia menegaskan bahwa visi pembangunan Kabupaten Ketapang sejalan dengan program strategis yang dijalankan oleh pemerintah provinsi.

Alexander juga berharap dukungan dari Pemprov Kalbar terus ditingkatkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur strategis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah.

Momentum Ramadhan Pererat Kebersamaan

Rangkaian kegiatan Safari Ramadhan di Ketapang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Acara ditutup dengan tausiyah agama, buka puasa bersama, serta salat Tarawih berjamaah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap hubungan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang semakin kuat.

Kolaborasi yang solid diharapkan mampu mendorong terwujudnya Kalimantan Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penulis: Muzahidin

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mendukung penambahan rute penerbangan Bandara Rahadi Oesman Ketapang menuju Pangkalan Bun untuk memperkuat konektivitas dan ekonomi daerah.

KETAPANG -- Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan rute penerbangan di Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas transportasi udara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Krisantus, pembukaan rute baru menuju Pangkalan Bun akan membantu mengurai kepadatan penerbangan yang selama ini banyak terpusat di Pontianak. Dengan adanya alternatif rute, distribusi penumpang dan jadwal penerbangan di wilayah Kalimantan Barat diharapkan menjadi lebih seimbang.

Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan serta peningkatan fasilitas terminal baru Bandara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang, Sabtu.

Rencana Pembukaan Rute Ketapang–Pangkalan Bun

Krisantus menjelaskan bahwa rencana pembukaan rute menuju Pangkalan Bun akan memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat. Selama ini, sebagian besar penerbangan masih bertumpu di Pontianak sehingga menyebabkan kepadatan pada jalur tertentu.

Dengan hadirnya rute baru tersebut, arus penerbangan dapat tersebar ke beberapa titik tujuan. Hal ini tidak hanya mengurangi beban penerbangan di Pontianak, tetapi juga meningkatkan akses transportasi udara bagi masyarakat di wilayah lain.

Menurutnya, keberadaan jalur alternatif akan memudahkan masyarakat dalam memilih rute perjalanan yang paling efisien.

Mempercepat Akses Transportasi Udara

Penambahan rute penerbangan dinilai dapat mempercepat waktu tempuh perjalanan antarwilayah. Transportasi udara menjadi pilihan yang semakin efisien, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Krisantus menegaskan bahwa semakin banyaknya penerbangan akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain memperpendek waktu perjalanan, ketersediaan rute yang beragam juga akan meningkatkan fleksibilitas dalam menentukan tujuan.

Ia mencontohkan, apabila penerbangan menuju Pontianak penuh, masyarakat dapat memilih jalur lain melalui Pangkalan Bun.

Alternatif Perjalanan Bagi Masyarakat

Kehadiran rute baru juga membuka lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan serta kemudahan akses transportasi di Kalimantan Barat.

Dengan semakin banyak alternatif rute, masyarakat tidak lagi bergantung pada satu jalur penerbangan. Sistem transportasi udara pun diharapkan menjadi lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan penumpang.

Kondisi ini sekaligus dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di kawasan Kalimantan Barat dan sekitarnya.

Pengembangan Bandara Dorong Ekonomi Daerah

Krisantus juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur bandara sebagai bagian dari strategi meningkatkan konektivitas wilayah. Pengembangan fasilitas di Bandara Rahadi Oesman dinilai sebagai langkah positif bagi daerah, khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat.

Ia mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan pertama kalinya dirinya menempuh perjalanan udara langsung ke Ketapang. Sebelumnya, perjalanan ke wilayah tersebut lebih sering dilakukan melalui jalur darat.

Menurutnya, pembangunan terminal baru di Bandara Ketapang menunjukkan adanya perkembangan infrastruktur yang signifikan.

Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan Bandara

Pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap upaya peningkatan fasilitas bandara yang saat ini terus dilakukan. Pengembangan tersebut diyakini akan meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di daerah.

Saat ini, Bandara Rahadi Oesman telah melayani sekitar tujuh penerbangan dari dan menuju Ketapang. Ke depan, pemerintah juga merencanakan penambahan sejumlah rute baru, termasuk penerbangan menuju Pangkalan Bun.

Dengan meningkatnya konektivitas udara, wilayah Ketapang diharapkan dapat berkembang lebih cepat serta menarik lebih banyak aktivitas ekonomi dan investasi.

Rencana penambahan rute penerbangan di Bandara Rahadi Oesman menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi udara di Kalimantan Barat. Selain mengurangi kepadatan penerbangan di Pontianak, kebijakan ini juga membuka peluang peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemprov Kalbar mengapresiasi BNI atas dukungan pembiayaan perumahan melalui akad massal KPR Sejahtera FLPP di Pontianak untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak. [Foto Adpim Pemprov Kalbar]

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas dukungannya dalam memfasilitasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP bersama para debitur mitra BNI.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat menghadiri Akad Massal KPR Sejahtera FLPP di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (5/3/2026).

Menurut Krisantus, program tersebut menjadi langkah nyata dalam membantu masyarakat Kalimantan Barat mewujudkan impian memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

“Tentu program ini menjadi langkah konkret dalam membantu masyarakat Kalimantan Barat mewujudkan impian memiliki hunian yang layak,” ujarnya.

Dukungan Perbankan Untuk Akses Perumahan

Pemprov Kalbar mengapresiasi BNI atas dukungan pembiayaan perumahan melalui akad massal KPR Sejahtera FLPP di Pontianak untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak. [Foto Adpim Pemprov Kalbar]

Krisantus menegaskan bahwa kehadiran lembaga perbankan memiliki peran penting dalam mendukung akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Ia menilai program KPR Sejahtera FLPP menjadi salah satu solusi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah sendiri.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Real Estat Indonesia serta para pengembang yang telah berkomitmen membangun perumahan di Kalimantan Barat.

Menurutnya, keterlibatan pengembang dan sektor perbankan menjadi faktor penting dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat di daerah.

Wagub Tekankan Kualitas Pembangunan Rumah

Pemprov Kalbar mengapresiasi BNI atas dukungan pembiayaan perumahan melalui akad massal KPR Sejahtera FLPP di Pontianak untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak. [Foto Adpim Pemprov Kalbar]

Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan perumahan. Ia mengingatkan para pengembang agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek teknis yang menunjang kenyamanan hunian.

“Saya berpesan agar rumah yang dibangun benar-benar berkualitas, termasuk memperhatikan sistem drainase dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga rumah yang dipasarkan di Kalimantan Barat betul-betul layak dihuni oleh masyarakat,” kata Krisantus.

Ia berharap setiap proyek perumahan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta menciptakan lingkungan hunian yang aman dan nyaman.

Sinergi Pemerintah, Perbankan, Dan Pengembang

Pemprov Kalbar mengapresiasi BNI atas dukungan pembiayaan perumahan melalui akad massal KPR Sejahtera FLPP di Pontianak untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak. [Foto Adpim Pemprov Kalbar]

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang dapat terus diperkuat ke depan.

Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci penting dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat sekaligus mengurangi backlog perumahan di daerah.

“Kolaborasi seperti ini perlu terus kita jaga dan tingkatkan ke depan. Pemerintah tentu sangat mendukung langkah konkret dari perbankan dalam membantu masyarakat memiliki rumah,” ujar Krisantus.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pontianak, Novachristo Joseph Silangen, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa akad massal ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan wujud nyata komitmen BNI dalam membantu masyarakat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

“Kami berharap program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor properti sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui kepemilikan hunian yang sah dan berkualitas,” ujarnya.

Novachristo juga menyampaikan rasa syukur atas antusiasme para debitur yang mengikuti akad pada hari tersebut. Menurutnya, sinergi kuat antara perbankan, pemerintah daerah, dan pengembang menjadi faktor penting dalam memperkecil backlog perumahan di Kalimantan Barat.

“Acara ini bukan semata-mata seremonial, tetapi merupakan langkah nyata bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk memiliki rumah impian melalui skema FLPP yang sangat membantu masyarakat,” tutupnya.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menghadiri Sidang Sinode VII GMII 2026 di Sintang. Forum nasional ini menegaskan peran gereja transformatif dan komitmen menjaga harmoni keberagaman. [Foto kalbarprov.go.id]

Krisantus Kurniawan Hadiri Sidang Sinode VII GMII 2026 di Sintang Soroti Gereja Transformatif

Pontianak, Kalbar -- Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menghadiri Sidang Sinode VII Gereja Misi Injili Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Hotel My Home Sintang, Selasa (3/3/2026). 

Agenda nasional gereja Protestan tersebut menjadi momentum penting memperkuat peran GMII dalam menjawab tantangan zaman sekaligus mempererat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menghadiri Sidang Sinode VII GMII 2026 di Sintang. Forum nasional ini menegaskan peran gereja transformatif dan komitmen menjaga harmoni keberagaman. [Foto kalbarprov.go.id]

Sidang Sinode VII ini dihadiri Bupati Sintang, perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar, jajaran Kepala OPD Pemprov Kalbar dan Pemkab Sintang, Forkopimda Kabupaten Sintang, para pendeta GMII se-Indonesia, serta perwakilan jemaat dari berbagai daerah. 

Mengusung tema Gereja Transformatif Melintasi Dinamika Zaman, forum ini menegaskan komitmen gereja untuk adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan sosial serta perkembangan teknologi informasi.

GMII dan Jejak Pelayanan di Indonesia

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menghadiri Sidang Sinode VII GMII 2026 di Sintang. Forum nasional ini menegaskan peran gereja transformatif dan komitmen menjaga harmoni keberagaman. [Foto kalbarprov.go.id]

Sebagai gereja Protestan yang berakar dari misi pekabaran Injil melalui Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII), GMII resmi berdiri pada 30 November 1984 di Kalimantan Barat. 

Awalnya bernama Gereja Pekabaran Injil Indonesia (GPII), kemudian melalui Persidangan Sinode Khusus 6–8 Mei 1993, nama tersebut berubah menjadi GMII.

Kini, GMII melayani jemaat yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Perjalanan panjang ini menunjukkan konsistensi gereja dalam pelayanan rohani, pembinaan umat, serta kontribusi sosial di tengah masyarakat majemuk.

Harapan Pemprov Kalbar untuk Sinode VII

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menghadiri Sidang Sinode VII GMII 2026 di Sintang. Forum nasional ini menegaskan peran gereja transformatif dan komitmen menjaga harmoni keberagaman. [Foto kalbarprov.go.id]

Dalam sambutannya, Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Kabupaten Sintang sebagai tuan rumah agenda nasional tersebut. Ia berharap Sidang Sinode VII mampu melahirkan keputusan strategis dan kepemimpinan yang visioner.

Menurutnya, gereja di era modern tidak cukup hanya berjalan mengikuti arus. Ia mengibaratkan bahwa saat ini bukan lagi zamannya kereta api uap, melainkan era kecepatan dan transformasi. Artinya, organisasi keagamaan perlu adaptif terhadap kemajuan teknologi dan perubahan pola komunikasi masyarakat.

Krisantus juga menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kejernihan berpikir dalam memilih Ketua Umum dan jajaran pengurus sinode. Kepemimpinan yang terpilih diharapkan mampu membawa GMII semakin relevan, progresif, dan berdampak luas bagi jemaat maupun masyarakat.

Komitmen Harmoni dan Kebersamaan

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menghadiri Sidang Sinode VII GMII 2026 di Sintang. Forum nasional ini menegaskan peran gereja transformatif dan komitmen menjaga harmoni keberagaman. [Foto kalbarprov.go.id]

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, berkomitmen menjaga harmoni keberagaman. Kalimantan Barat yang terdiri dari 24 suku harus terus dipersatukan dalam semangat kebersamaan tanpa sekat.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai gereja seperti kasih, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta musyawarah sejalan dengan visi Kalbar yang religius dan demokratis. 

Sidang Sinode dinilai sebagai praktik demokrasi internal gereja yang patut diapresiasi karena mengedepankan kebersamaan dan hikmat dalam pengambilan keputusan.

Momentum ini diharapkan tidak hanya memperkuat organisasi GMII secara internal, tetapi juga mempererat sinergi gereja dan pemerintah dalam membangun Kalimantan Barat yang maju, sejahtera, dan bermartabat.

FAQ

1. Apa itu Sidang Sinode GMII?
Sidang Sinode GMII adalah forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi Gereja Misi Injili Indonesia yang membahas arah kebijakan, program pelayanan, serta pemilihan kepemimpinan.

2. Di mana Sidang Sinode VII GMII 2026 digelar?
Diselenggarakan di Hotel My Home Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

3. Apa tema Sidang Sinode VII GMII?
Tema yang diangkat adalah Gereja Transformatif Melintasi Dinamika Zaman.

4. Apa harapan Pemprov Kalbar terhadap GMII?
Agar GMII menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang harmonis, religius, dan demokratis.

CU Jadi Andalan Ekonomi Rakyat, Pemprov Kalbar Tegas Dukung Digitalisasi dan Transformasi Koperasi.

PONTIANAK -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mendukung pengembangan koperasi simpan pinjam berbasis anggota atau credit union (CU). Dukungan ini tidak hanya sebatas kebijakan, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan dan digitalisasi layanan agar koperasi semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa koperasi yang benar-benar berpihak kepada rakyat harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan CU Lantang Tipo di Kabupaten Sanggau, Selasa.

“Saya memilih hadir bersama rakyat Kalbar dan bersama CU Lantang Tipo, karena koperasi seperti inilah yang nyata bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Menurut Krisantus, koperasi memiliki peran strategis, terutama di wilayah pedesaan yang belum sepenuhnya terjangkau layanan perbankan. Selama ini, CU terbukti membuka akses keuangan bagi masyarakat kecil sekaligus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi keluarga.

Ia menekankan bahwa peran CU jauh melampaui fungsi simpan pinjam. Banyak keluarga yang terbantu dalam membiayai pendidikan anak, memulai usaha, hingga meningkatkan taraf hidup berkat kehadiran koperasi.

“CU bukan sekadar tempat menabung dan meminjam. Di sinilah masyarakat membangun masa depan keluarganya. Dampaknya langsung dirasakan,” kata Krisantus.

Pemprov Kalbar, lanjutnya, terus mendorong seluruh CU agar memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan kepada anggota.

“Di usia emas, CU tidak boleh berjalan di tempat. Digitalisasi adalah kunci agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan transparan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti keberhasilan CU Lantang Tipo yang mampu bertahan hingga 50 tahun dengan pengelolaan aset mencapai triliunan rupiah. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti nyata tingginya kepercayaan anggota terhadap koperasi.

“Tidak semua lembaga keuangan mampu bertahan selama setengah abad. Ini menandakan pengelolaan yang sehat dan profesional. Aset itu tumbuh dari kepercayaan anggota,” ujarnya.

Krisantus menambahkan, koperasi dan perbankan tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru saling melengkapi dalam memperkuat perekonomian daerah.

“CU dan bank bukan pesaing, melainkan mitra. Keduanya memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalbar,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus KSP CU Lantang Tipo, Sabinus, menyebut perayaan HUT ke-50 sebagai momentum refleksi sekaligus penguatan jati diri koperasi yang dibangun atas semangat gotong royong sejak berdiri pada 1976.

Ia memastikan bahwa inovasi dan digitalisasi akan terus menjadi fokus utama agar layanan CU semakin relevan, khususnya bagi generasi muda.

“Kami ingin pelayanan terus berkembang dan mampu menjawab kebutuhan anggota di era digital,” ungkapnya.

Sabinus juga menegaskan komitmen pengurus dalam memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas layanan agar CU tetap menjadi pilihan utama anggota dalam mengelola keuangan secara aman dan berkelanjutan.

Perayaan 50 tahun CU Lantang Tipo dihadiri ribuan anggota, pengurus, pengawas, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pemerintah daerah. Acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kepada para pendiri, karyawan, dan anggota yang selama ini berkontribusi menjaga keberlanjutan koperasi.

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis anggota, CU Lantang Tipo konsisten mengedepankan pendidikan, pelatihan, serta layanan keuangan berkelanjutan. Tak heran jika koperasi ini dinilai menjadi salah satu motor penggerak utama ekonomi kerakyatan di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menerima audiensi Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalbar, Kombes Pol. Valentinus Asmoro, S.I.K., M.H., beserta jajaran, di Ruang Kerja Wagub Kalbar, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (14/1/2026).

PONTIANAK - Jika selama ini Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dipersepsikan hanya sebagai kamera tilang otomatis, mungkin saatnya kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. 

Di Kalimantan Barat, ETLE perlahan berubah menjadi simbol pergeseran cara negara membangun kesadaran warganya di jalan raya.

Pernyataan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, dalam audiensi bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar, menjadi sinyal kuat bahwa ETLE bukan semata alat penindakan. 

Sistem ini diarahkan sebagai instrumen edukasi, kontrol, dan penertiban administrasi kendaraan yang selama ini kerap diabaikan.

Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Masih banyak kendaraan beroperasi dengan pajak mati, pelat nomor tidak sesuai, atau bahkan data kendaraan yang tidak tercatat dengan baik. 

Praktik ini seolah dianggap wajar, padahal dampaknya besar, mulai dari potensi kecelakaan hingga berkurangnya pendapatan daerah.

ETLE hadir memutus kebiasaan lama itu. Kamera tidak bisa diajak kompromi. Data tidak bisa dinegosiasikan. 

Ketika pelanggaran tercatat secara digital, pemilik kendaraan dipaksa berhadapan dengan fakta bahwa ketertiban bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.

Dari sisi pemerintahan, penerapan ETLE secara luas juga membawa efek ganda. Ketertiban lalu lintas meningkat, keselamatan pengguna jalan lebih terjamin, dan Pendapatan Asli Daerah berpeluang naik dari sektor pajak kendaraan bermotor. Uang itu pada akhirnya kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik.

Yang tak kalah penting, ETLE memperbaiki wajah penegakan hukum. Sistem berbasis kamera dan data elektronik menutup celah subjektivitas. 

Semua diperlakukan sama. Tidak ada lagi cerita “lolos karena kenal” atau “damai di tempat”.

Opini publik mungkin masih terbelah. Ada yang merasa diawasi, ada pula yang merasa terbantu. Namun satu hal jelas, ETLE memaksa kita bercermin. 

Sudahkah kita benar-benar tertib, bukan karena takut ditilang, tetapi karena sadar itu bagian dari tanggung jawab sebagai warga?

Wagub Kalbar Krisantus Beri Dukungan Penuh Jelajah Alam Macan’t Dohik Buko’k 2026 di Sanggau.

PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Jelajah Alam Macan’t Dohik Buko’k Tahun 2026. Dukungan ini disampaikan saat ia menerima audiensi panitia pelaksana di ruang kerjanya, Kamis 8 Januari 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Krisantus mengapresiasi inisiatif panitia yang kembali mengangkat potensi alam Kalimantan Barat melalui ajang jelajah alam dan trabas. Menurutnya, kegiatan seperti ini bukan hanya ajang olahraga dan petualangan, tetapi juga sarana promosi wisata daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia. Saya sangat mendukung kegiatan ini. Semoga pelaksanaannya berjalan lancar dan keindahan alamnya bisa terdokumentasi dengan baik,” ujar Krisantus dengan penuh harap.

Ia menekankan pentingnya dokumentasi visual selama kegiatan berlangsung, terutama untuk memperkenalkan kekayaan alam Kabupaten Sanggau kepada masyarakat luas, baik di tingkat regional maupun nasional.

Sementara itu, Ketua Panitia Jelajah Alam Macan’t Dohik Buko’k 2026, Ronal, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk memaparkan rencana kegiatan sekaligus mengundang Wakil Gubernur agar dapat hadir langsung pada hari pelaksanaan.

“Kegiatan ini akan digelar di Kabupaten Sanggau, tepatnya di Kecamatan Parindu, Dusun Engkolet, pada 24 Januari 2026. Kami berharap Bapak Wakil Gubernur bisa hadir bersama kami dan sekaligus melepas peserta event trabas,” jelas Ronal.

Ronal juga mengungkapkan bahwa ajang ini akan diikuti oleh peserta dari berbagai daerah, termasuk Jawa Barat dan Jawa Timur, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa Jelajah Alam Macan’t Dohik Buko’k mulai dikenal luas oleh para pecinta trabas dari luar Kalimantan Barat.

“Kami berharap kegiatan ini bisa berjalan sukses dan ke depannya menjadi agenda nasional trabas yang rutin digelar di Kabupaten Sanggau,” tambahnya optimistis.

Wagub Krisantus Pesan Generasi Dayak Kuasai Teknologi dan Jadi Kreatif Inovatif.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si, menyampaikan pesan penting kepada generasi muda Dayak saat menghadiri kegiatan Orasi dan Pertunjukan Kesenian dalam rangka Seminar Internasional di Halaman Betang Hapakat DAD Kalteng, Kota Palangkaraya, Kamis (21/8/2025). Dalam kesempatan itu, Krisantus menekankan pentingnya pendidikan, penguasaan teknologi, serta kreativitas dan inovasi bagi masa depan masyarakat Dayak.

Menurut Krisantus, kehadiran intelektual Dayak dalam forum seperti ini harus mampu memberikan masukan konstruktif terhadap proses pembangunan di Kalimantan. Ia mengingatkan bahwa perusahaan yang berinvestasi di Kalbar tidak boleh hanya mengeksploitasi kekayaan alam, melainkan juga harus berkontribusi nyata pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya harap kegiatan ini bisa menjadi wadah masukan dan pemikiran yang membawa kemajuan bagi Bangsa Dayak. Pendidikan sangat penting bagi generasi muda Dayak agar mereka bangga dengan identitasnya, mampu menguasai teknologi, serta kreatif dan inovatif dalam melihat peluang untuk sukses di masa depan,” kata Krisantus.

Dalam acara yang sama, Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (Sekjen MADN), Yakobus Kumis, turut memberikan orasi. Ia menegaskan bahwa persatuan merupakan kunci utama untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Dayak. Yakobus juga mengingatkan agar perbedaan agama, suku, dan pandangan tidak dijadikan alasan untuk memecah belah, melainkan harus dilihat sebagai kekuatan untuk saling melengkapi.

“Dayak tidak boleh dipisahkan karena agama atau perbedaan lain. Perbedaan itu justru penguat untuk kita bersatu. Jangan ada ormas Dayak yang saling menjatuhkan, mari bergandengan tangan membangun Dayak sesuai kemampuan masing-masing,” tegas Yakobus.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Seminar Internasional bertema ‘Memperkuat Jati Diri Masyarakat Suku Bangsa Dayak untuk Masa Depan yang Bermartabat dan Berkelanjutan’. Agenda dilanjutkan pada Jumat (22/8/2025) di Kalawa Convention Hall, di mana Wagub Kalbar dijadwalkan menjadi narasumber. Acara ini diharapkan memperkuat kolaborasi antar tokoh Dayak lintas daerah untuk memperjuangkan pembangunan berkelanjutan di tanah Borneo.

Dengan dorongan yang disampaikan Krisantus dan para tokoh adat, diharapkan generasi muda Dayak semakin siap menghadapi tantangan global. Pendidikan dan teknologi disebut sebagai senjata utama agar masyarakat Dayak tidak hanya menjadi penonton, melainkan juga aktor utama dalam pembangunan Kalimantan yang lebih maju dan bermartabat.

Wagub Kalbar Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Ruang Balairungsari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, pada Senin, 28 Juli 2025. Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat paripurna tersebut membahas tiga poin utama:

1. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kalbar atas laporan Badan Anggaran terhadap Raperda APBD 2024.

2. Penetapan keputusan DPRD mengenai persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

3. Penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalbar atas Raperda tersebut.

Rapat paripurna ini menjadi momen penting dalam siklus anggaran daerah. Sesuai dengan Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda yang telah disetujui DPRD akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat empat hari setelah disetujui, untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Dalam sambutannya, Wagub Krisantus menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja keras dalam proses pembahasan Raperda APBD 2024.

“Saran, masukan, dan catatan dari DPRD akan kami tindaklanjuti dalam proses penyusunan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Informasi keuangan ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang akuntabel dan efektif demi tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Wagub.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kalbar yang telah berperan aktif mulai dari perencanaan hingga tahap persetujuan akhir.

“Kami berharap dukungan dari seluruh pihak, terutama legislatif, agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai aturan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Anggota DPRD, serta sejumlah pejabat penting dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Kehadiran mereka menandai kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan daerah.

Dengan disetujuinya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, Pemerintah Provinsi Kalbar menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kalbar secara menyeluruh.

Kalbar Siapkan APBD 2026 Senilai Rp6,2 Triliun Demi Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah bersiap menyusun arah pembangunan tahun depan melalui penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2026. 

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus S.IP., M.Si., menghadiri langsung rapat paripurna penyampaian dokumen penting ini di Ruang Balirungsari DPRD Kalbar, Kamis, 17 Juli 2025.

Dalam penjelasannya, Krisantus menyampaikan bahwa penyusunan APBD harus melalui proses yang terarah dan terstruktur sesuai aturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 

Proses tersebut dimulai dari penyusunan KUA dan PPAS sebagai landasan dalam menyepakati arah kebijakan anggaran bersama DPRD.

Rancangan KUA-PPAS ini memuat gambaran lengkap soal capaian kinerja sebelumnya, target baru, serta plafon anggaran sementara. 

Informasinya meliputi kondisi ekonomi daerah, asumsi makro dalam menyusun APBD, serta rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Krisantus menegaskan bahwa KUA dan PPAS ini punya fungsi strategis, mulai dari merumuskan arah pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat, maupun sumber sah lainnya—hingga menyusun kebijakan belanja yang menyentuh belanja operasional, modal, belanja tak terduga, hingga transfer daerah. 

Tak ketinggalan, pembiayaan pun turut diatur, termasuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Bicara soal arah ekonomi Kalbar, Krisantus menyebutkan bahwa target yang ditetapkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar 2025–2029. 

Target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026 berada di kisaran 5,19% hingga 6,17%. 

Sementara itu, pengangguran ditargetkan turun ke angka 4,75%, tingkat kemiskinan diharapkan menurun ke kisaran 5,75%–6,25%, dan rasio gini dipatok di angka 0,302.

Asumsi makro yang digunakan dalam menyusun APBD 2026 antara lain inflasi ditargetkan antara 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.500–Rp16.900 per USD, harga CPO ditaksir berada di angka USD850–USD1.200 per ton, dan harga tandan buah segar sawit berkisar antara Rp1.500–Rp3.500 per kilogram.

Untuk sisi pendapatan, Pemprov Kalbar berupaya maksimal meningkatkan PAD dengan optimalisasi pajak daerah dan aset yang belum dimanfaatkan. 

Selain itu, dana transfer dari pusat serta hibah juga menjadi perhatian utama. 

Belanja daerah difokuskan untuk mendukung pencapaian target RPJMD seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan, dan ketertiban umum.

Tahun 2026, Pemprov Kalbar menargetkan volume APBD mencapai Rp6.203.633.510.795. 

Dari jumlah itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5.903.633.510.795. 

Sementara belanja terdiri dari belanja operasi senilai Rp4.430.330.294.112, belanja modal Rp713.416.595.976, belanja tidak terduga Rp25.000.000.000, dan belanja transfer Rp984.886.620.707.

Namun, ada defisit anggaran sekitar Rp250 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan. 

Target penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp300 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp50 miliar. 

Dana ini bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Di akhir sambutannya, Krisantus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Kalbar dan seluruh peserta rapat atas kerja sama dan perhatian penuh dalam proses penyusunan arah kebijakan fiskal tahun depan. 

Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Kalbar yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan perencanaan matang dan sinergi yang kuat, diharapkan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat secara nyata.