 |
| Kalbar Siapkan APBD 2026 Senilai Rp6,2 Triliun Demi Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan. |
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah bersiap menyusun arah pembangunan tahun depan melalui penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2026.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus S.IP., M.Si., menghadiri langsung rapat paripurna penyampaian dokumen penting ini di Ruang Balirungsari DPRD Kalbar, Kamis, 17 Juli 2025.
Dalam penjelasannya, Krisantus menyampaikan bahwa penyusunan APBD harus melalui proses yang terarah dan terstruktur sesuai aturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Proses tersebut dimulai dari penyusunan KUA dan PPAS sebagai landasan dalam menyepakati arah kebijakan anggaran bersama DPRD.
Rancangan KUA-PPAS ini memuat gambaran lengkap soal capaian kinerja sebelumnya, target baru, serta plafon anggaran sementara.
Informasinya meliputi kondisi ekonomi daerah, asumsi makro dalam menyusun APBD, serta rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Krisantus menegaskan bahwa KUA dan PPAS ini punya fungsi strategis, mulai dari merumuskan arah pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat, maupun sumber sah lainnya—hingga menyusun kebijakan belanja yang menyentuh belanja operasional, modal, belanja tak terduga, hingga transfer daerah.
Tak ketinggalan, pembiayaan pun turut diatur, termasuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Bicara soal arah ekonomi Kalbar, Krisantus menyebutkan bahwa target yang ditetapkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar 2025–2029.
Target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026 berada di kisaran 5,19% hingga 6,17%.
Sementara itu, pengangguran ditargetkan turun ke angka 4,75%, tingkat kemiskinan diharapkan menurun ke kisaran 5,75%–6,25%, dan rasio gini dipatok di angka 0,302.
Asumsi makro yang digunakan dalam menyusun APBD 2026 antara lain inflasi ditargetkan antara 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.500–Rp16.900 per USD, harga CPO ditaksir berada di angka USD850–USD1.200 per ton, dan harga tandan buah segar sawit berkisar antara Rp1.500–Rp3.500 per kilogram.
Untuk sisi pendapatan, Pemprov Kalbar berupaya maksimal meningkatkan PAD dengan optimalisasi pajak daerah dan aset yang belum dimanfaatkan.
Selain itu, dana transfer dari pusat serta hibah juga menjadi perhatian utama.
Belanja daerah difokuskan untuk mendukung pencapaian target RPJMD seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan, dan ketertiban umum.
Tahun 2026, Pemprov Kalbar menargetkan volume APBD mencapai Rp6.203.633.510.795.
Dari jumlah itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5.903.633.510.795.
Sementara belanja terdiri dari belanja operasi senilai Rp4.430.330.294.112, belanja modal Rp713.416.595.976, belanja tidak terduga Rp25.000.000.000, dan belanja transfer Rp984.886.620.707.
Namun, ada defisit anggaran sekitar Rp250 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan.
Target penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp300 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp50 miliar.
Dana ini bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
Di akhir sambutannya, Krisantus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Kalbar dan seluruh peserta rapat atas kerja sama dan perhatian penuh dalam proses penyusunan arah kebijakan fiskal tahun depan.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Kalbar yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dengan perencanaan matang dan sinergi yang kuat, diharapkan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat secara nyata.
LIHAT BERITA LAINNYA
Artikel ini pilihan Redaksi
