Konferensi WKRI Ngabang, Karolin Ingatkan Peran Strategis Perempuan Di Era Modern

Saputra Berry    Rabu, April 15, 2026    Comment   

Konferensi WKRI Ngabang, Karolin Ingatkan Peran Strategis Perempuan Di Era Modern

Bupati Karolin Margret Natasa menegaskan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat saat Konferensi WKRI Ngabang, termasuk isu UMKM, KDRT, dan lingkungan.

LANDAK – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menegaskan bahwa peran perempuan dalam keluarga memiliki posisi yang sangat penting dan tidak bisa dipandang sebelah mata.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Konferensi Cabang X Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Dewan Pengurus Cabang Salib Suci Ngabang, Sabtu (11/4/2026), di Aula Persekolahan Maniamas Ngabang.

Dalam sambutannya, Karolin menyampaikan bahwa menjadi perempuan bukanlah hal yang mudah karena memiliki tanggung jawab yang besar dalam kehidupan keluarga.

“Menjadi perempuan itu berat. Secara ilmiah otak perempuan itu memang diciptakan lebih kompleks dari bentuk otak laki-laki,” ujar Karolin di hadapan peserta konferensi.

Konferensi WKRI Bahas Program Dan Kepengurusan Baru

Konferensi Cabang X WKRI tersebut mengusung tema peningkatan peran perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan yang mandiri, kreatif, dan bermartabat di Kabupaten Landak.

Ketua Panitia Pelaksana, Aeni, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang WKRI Salib Suci Ngabang tentang pembentukan panitia penyelenggara.

Menurutnya, konferensi cabang bertujuan untuk membahas rencana kerja organisasi sekaligus memilih dan mengesahkan kepengurusan baru masa bakti 2026–2029.

“Kegiatan Konferensi Cabang ke-10 ini dilaksanakan selama satu hari pada Sabtu, 11 April 2026 di Aula Persekolahan Maniamas Ngabang,” kata Aeni.

Ia menyebutkan jumlah peserta yang hadir terdiri dari 48 pengurus cabang, 12 panitia pelaksana, serta 65 pengurus ranting dari 13 ranting. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 orang merupakan utusan dan 13 lainnya sebagai peninjau.

Biaya pelaksanaan kegiatan berasal dari kas organisasi serta dukungan para donatur.

WKRI Diharapkan Terus Jadi Mitra Pemerintah Dan Masyarakat

Ketua Presidium DPD WKRI Kalimantan Barat, Agnes Wahyurini W, menyampaikan bahwa konferensi cabang merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat cabang.

Melalui forum tersebut, anggota dapat mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus, menetapkan rencana kerja, hingga memilih pimpinan baru untuk masa bakti selanjutnya.

“WKRI adalah sebuah organisasi yang berusia 102 tahun,” ujar Agnes.

Menurutnya, usia organisasi yang panjang menunjukkan konsistensi WKRI dalam mengambil peran aktif di tengah masyarakat. Ia berharap WKRI terus menjadi mitra pemerintah, masyarakat, dan gereja dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama.

Agnes juga menyoroti empat isu strategis hasil Kongres WKRI 2023, yaitu:

• Korupsi dan penerobosan ideologi bangsa

• Perempuan dan anak dalam konteks kemiskinan

• Lingkungan hidup dan perubahan iklim

• Perempuan dalam perkembangan teknologi informasi

Salah satu program nyata yang dijalankan adalah Rumah Belajar, yaitu pendidikan gratis bagi anak usia pra-TK hingga kelas 6 SD yang dilayani oleh anggota WKRI.

Selain itu, anggota WKRI juga didorong terlibat dalam penguatan ketahanan pangan keluarga melalui apotek hidup serta kelompok tani hidroponik.

Karolin Soroti KDRT, UMKM Hingga Masalah Sampah

Dalam arahannya, Karolin tidak hanya membahas peran perempuan dalam keluarga, tetapi juga menyentuh berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi keluarga, pelaku UMKM, hingga pengelolaan sampah rumah tangga.

“Peran wanita dalam keluarga memang menjadi tugas tanggung jawab utama kita adalah bagaimana kita membesarkan dan mendidik anak-anak dalam keluarga,” jelas Karolin.

Menurutnya, perempuan memiliki peran besar dalam menentukan pola makan keluarga, menjaga kesehatan anak, serta menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis.

Dalam suasana yang santai, Karolin juga menyampaikan pesan yang disambut tawa para peserta. “Jangan ajarkan emak-emak untuk menghemat. Emak-emak paling tahu bagaimana mengatur gaji suami cukup sampai satu bulan,” katanya.

Namun di balik candaan tersebut, ia menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian serius.

Karolin menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas safe house sebagai tempat perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak.

Dorong UMKM Lokal Dan Perubahan Kebiasaan Rumah Tangga

Karolin juga menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku UMKM lokal, khususnya terkait biaya distribusi produk ke luar daerah yang sering kali tidak sebanding dengan hasil penjualan.

Selain itu, persoalan sampah di wilayah Ngabang juga menjadi perhatian karena volumenya terus meningkat.

Ia mengajak masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk mulai memilah sampah dari rumah. “Ayo kita mulai memilah sampah kita untuk lingkungan kita, karena plastik itu tidak akan terurai,” kata Karolin.

Sebagai langkah sederhana yang bisa langsung dilakukan, Karolin juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

“Kalau belanja tolong bawa kantong plastik sendiri, bawa sendiri keranjangnya,” tutup Karolin.

FAQ

1. Apa tujuan Konferensi Cabang X WKRI Ngabang?
Tujuannya adalah membahas rencana kerja organisasi, mengevaluasi kepengurusan sebelumnya, serta memilih pengurus baru masa bakti 2026–2029.

2. Apa pesan utama Bupati Karolin dalam konferensi tersebut?
Karolin menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam keluarga, ekonomi rumah tangga, serta menjaga lingkungan.

3. Apa saja isu yang disoroti dalam konferensi WKRI?
Beberapa isu utama meliputi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan keluarga, dan pengelolaan sampah.

4. Apa program nyata WKRI yang disebutkan dalam acara tersebut?
Salah satunya adalah Rumah Belajar yang memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak usia pra-TK hingga kelas 6 SD.

5. Apa ajakan Karolin kepada masyarakat terkait lingkungan?
Karolin mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah serta membawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi plastik.

Penulis: Tino

DLH Kalsel Dorong Aksi Iklim Terukur Melalui 559 Program Kampung Iklim

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

DLH Kalsel Dorong Aksi Iklim Terukur Melalui 559 Program Kampung Iklim

DLH Kalsel mencatat 559 lokasi ProKlim aktif memperkuat adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna menekan risiko banjir, kekeringan, dan kebakaran lahan.

BANJARMASIN — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sebanyak 559 lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) tersebar di berbagai wilayah hingga tahun 2025. Program ini dinilai semakin optimal dalam memperkuat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk menekan risiko bencana di daerah tersebut.

Kepala DLH Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan perubahan iklim kini bukan lagi sekadar isu global, tetapi sudah dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat lokal.

“Perubahan iklim kini menjadi kenyataan yang dirasakan langsung masyarakat sehingga memerlukan respons terencana dan berkelanjutan,” ujar Rahmat saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Banjarmasin, Senin.

Dampak Perubahan Iklim Semakin Terasa

Menurut Rahmat, dampak perubahan iklim di Kalimantan Selatan semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu ditandai dengan kenaikan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, hingga meningkatnya intensitas cuaca ekstrem.

Kondisi tersebut memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti:

• Banjir yang semakin sering terjadi

• Kekeringan di sejumlah wilayah

• Kebakaran hutan dan lahan

• Penurunan kualitas lingkungan akibat alih fungsi lahan

Ia menegaskan dampak perubahan iklim tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, aktivitas sosial, serta daya dukung lingkungan.

Peran Strategis Pemerintah Daerah

DLH Kalimantan Selatan menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat melalui aksi adaptasi.

Aksi tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah agar kebijakan lingkungan berjalan berkelanjutan dan tidak hanya bersifat jangka pendek.

Rahmat menjelaskan bahwa 559 lokasi ProKlim yang telah terdaftar sejak tahun 2014 hingga 2025 merupakan bentuk aksi nyata berbasis masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Program ini mendorong masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan, seperti melalui pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi air, hingga penggunaan energi ramah lingkungan.

Ratusan Penghargaan ProKlim Diraih

Selain jumlah lokasi yang terus bertambah, capaian penghargaan ProKlim di Kalimantan Selatan juga menunjukkan tren positif.

Tercatat 637 penghargaan ProKlim telah diraih oleh berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Capaian ini mencerminkan kontribusi aktif masyarakat serta dukungan pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Rahmat, pencatatan dan pemantauan aksi iklim kini semakin terstruktur melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).

Sistem ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam:

• Pencatatan aksi iklim

• Pelaporan kegiatan lingkungan

• Pemantauan target penurunan emisi

• Penyelarasan program dengan target nasional

Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah

Melalui kegiatan Bimtek yang digelar DLH Kalimantan Selatan, pemerintah daerah berharap kapasitas aparatur semakin meningkat dalam menyusun dan melaporkan aksi iklim.

Langkah ini penting agar seluruh program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan secara:

• Sistematis

• Terukur

• Terintegrasi

• Berkelanjutan

Dengan penguatan kapasitas tersebut, pemerintah daerah optimistis mampu memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana akibat perubahan iklim.

Komitmen Berkelanjutan Hadapi Perubahan Iklim

Program Kampung Iklim menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menekan risiko bencana dan menjaga keseimbangan ekosistem di Kalimantan Selatan.

Dengan semakin banyaknya wilayah yang terlibat dalam ProKlim, pemerintah daerah berharap langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

FAQ

Apa Itu Program Kampung Iklim (ProKlim)?

Program Kampung Iklim atau ProKlim adalah program nasional berbasis masyarakat yang bertujuan meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di tingkat lokal.

Berapa Jumlah Lokasi ProKlim Di Kalimantan Selatan?

DLH Kalimantan Selatan mencatat terdapat 559 lokasi ProKlim yang terdaftar sejak tahun 2014 hingga 2025.

Apa Dampak Perubahan Iklim Yang Terjadi Di Kalsel?

Dampaknya antara lain meningkatnya banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta perubahan pola curah hujan dan suhu.

Apa Fungsi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI)?

SRN PPI berfungsi untuk mencatat, melaporkan, dan memantau aksi perubahan iklim agar selaras dengan target nasional.

Mengapa ProKlim Penting Bagi Masyarakat?

Karena program ini membantu masyarakat meningkatkan ketahanan terhadap bencana serta menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Polisi Tangkap Pelaku Kejam yang Jadikan Kulit Harimau Komoditas Ilegal

Redaksi    Jumat, Oktober 10, 2025    Comment   

Polisi Tangkap Pelaku Kejam yang Jadikan Kulit Harimau Komoditas Ilegal

Polisi Tangkap Pelaku Kejam yang Jadikan Kulit Harimau Komoditas Ilegal.

Polda Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi satwa liar yang dilindungi. Melalui Unit I Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus, kepolisian berhasil menangkap seorang pelaku yang diduga terlibat dalam perdagangan kulit harimau.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Kombes Pol Zulhir Destrian, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pelaku berinisial SB (36) ditangkap di Desa Luweng Kutuben, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Menurutnya, penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang terjadi di Aceh Tenggara. Pada saat itu, aparat kepolisian menggagalkan transaksi jual beli kulit harimau sumatra pada Rabu, 16 Juli. Namun, SB yang diduga sebagai salah satu pelaku utama tidak berada di lokasi. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, SB akhirnya berhasil ditangkap pada Jumat, 3 Oktober, di Nagan Raya.

Dikutip dari Antaranews pada Selasa, 7 Oktober 2025, pihak kepolisian menemukan sejumlah barang bukti saat penggerebekan di Aceh Tenggara. Barang bukti tersebut antara lain selembar kulit harimau, 16 kuku, dua taring, satu tulang jari, dua tulang pinggul, satu tulang sendi, satu tulang kepala, dan dua unit telepon genggam yang diduga digunakan dalam transaksi ilegal tersebut.

Kombes Pol Zulhir Destrian menjelaskan bahwa penangkapan SB dilakukan setelah proses penyelidikan mendalam dan pelacakan intensif di wilayah Kabupaten Nagan Raya.

"SB diduga kuat merupakan bagian dari jaringan perdagangan satwa liar yang memperjualbelikan organ tubuh harimau. Harimau sumatra adalah spesies yang dilindungi dan saat ini terancam punah," ujarnya.

Lebih lanjut, SB dijerat dengan Pasal 40A Ayat (1) huruf f jo Pasal 21 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kombes Zulhir menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan satwa liar merupakan bentuk nyata komitmen Polda Aceh dalam menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem di wilayah Aceh yang dikenal kaya akan keanekaragaman hayati.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perburuan, perdagangan, atau kepemilikan satwa liar yang dilindungi.

"Jika masyarakat mengetahui adanya aktivitas perdagangan satwa liar atau perburuan ilegal, segera laporkan kepada pihak kepolisian atau instansi terkait. Perlindungan satwa bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua," tutupnya.

Langkah cepat Polda Aceh ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama pecinta lingkungan dan pemerhati satwa. Upaya penegakan hukum seperti ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para pelaku dan mencegah terulangnya perdagangan satwa langka di masa mendatang.

Dengan populasi harimau sumatra yang semakin menurun, setiap tindakan perlindungan menjadi sangat penting. Harimau sumatra merupakan salah satu simbol kebanggaan Indonesia, dan keberadaannya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan rantai ekosistem hutan tropis.

Melalui kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat, diharapkan kasus-kasus serupa dapat terus ditekan hingga akhirnya tidak ada lagi praktik perdagangan satwa liar di Tanah Air.