Berita BorneoTribun: NATO hari ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner
Tampilkan postingan dengan label NATO. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NATO. Tampilkan semua postingan

Jumat, 03 April 2026

Aliansi NATO Disebut Melemah, Laporan Ungkap Tanda-Tanda Keretakan Internal

NATO disebut melemah dalam laporan terbaru, dengan tanda-tanda keretakan internal dan perbedaan kepentingan antarnegara anggota yang semakin jelas.
NATO disebut melemah dalam laporan terbaru, dengan tanda-tanda keretakan internal dan perbedaan kepentingan antarnegara anggota yang semakin jelas.

BorneoTribun, Dunia - Sebuah laporan terbaru mengungkap bahwa aliansi militer NATO disebut-sebut tengah mengalami penurunan kekuatan dan menghadapi tantangan serius dari dalam. Sejumlah analis menilai kondisi ini menjadi sinyal bahwa solidaritas antarnegara anggota mulai goyah di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Jumat, (3/4/2026)

Dalam laporan tersebut, NATO digambarkan tidak lagi sekuat dulu. Perbedaan kepentingan antarnegara anggota disebut semakin terlihat, terutama dalam menyikapi konflik global dan strategi pertahanan bersama. Beberapa negara anggota bahkan dinilai mulai lebih fokus pada kepentingan nasional dibandingkan komitmen kolektif.

Kondisi ini diperparah oleh ketidaksepakatan terkait kebijakan militer dan pembiayaan. Ada negara yang merasa terbebani dengan kontribusi anggaran pertahanan, sementara yang lain dianggap belum memberikan komitmen maksimal. Situasi ini memicu ketegangan internal yang perlahan menggerus kepercayaan di dalam aliansi.

Selain itu, perubahan peta kekuatan dunia juga ikut memengaruhi posisi NATO. Munculnya kekuatan baru di luar blok Barat membuat dominasi NATO tidak lagi mutlak. Hal ini memaksa aliansi tersebut untuk beradaptasi, meski tidak semua anggota memiliki pandangan yang sama tentang arah perubahan tersebut.

Para pengamat juga menyoroti faktor kepemimpinan dan koordinasi yang dinilai kurang solid. Dalam beberapa situasi krisis, respons NATO dianggap lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini memunculkan pertanyaan soal efektivitas aliansi dalam menghadapi ancaman modern.

Meski begitu, tidak sedikit pihak yang masih percaya bahwa NATO belum akan runtuh dalam waktu dekat. Aliansi ini dinilai masih memiliki struktur dan sumber daya yang kuat. Namun, tanpa reformasi dan penyatuan visi, masa depan NATO diprediksi akan semakin penuh tantangan.

Situasi ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sebuah aliansi tidak hanya ditentukan oleh militer, tetapi juga oleh kepercayaan dan kesamaan tujuan antar anggotanya. Jika perbedaan terus melebar tanpa solusi, bukan tidak mungkin NATO akan menghadapi krisis yang lebih besar di masa mendatang.

Minggu, 29 Maret 2026

NATO Terancam Retak, Pernyataan Trump dan Konflik Iran Jadi Pemicu

Sikap skeptis Donald Trump terhadap NATO dan potensi perang Iran memicu kekhawatiran akan krisis global dan retaknya aliansi militer Barat.
Sikap skeptis Donald Trump terhadap NATO dan potensi perang Iran memicu kekhawatiran akan krisis global dan retaknya aliansi militer Barat.

Ketegangan geopolitik global kembali memanas setelah pernyataan kontroversial dari Donald Trump terkait komitmen Amerika Serikat terhadap NATO. Sikap skeptis ini dinilai bisa berdampak besar, terutama jika konflik antara Iran dan Barat benar-benar meluas menjadi perang terbuka. (Minggu, 29/3/2026)

Dalam beberapa waktu terakhir, Trump kembali mempertanyakan peran dan kewajiban AS dalam NATO. Ia menilai bahwa beban pertahanan terlalu berat ditanggung Amerika, sementara negara anggota lain dinilai kurang berkontribusi secara signifikan. Pernyataan ini memicu kekhawatiran bahwa solidaritas aliansi militer tersebut bisa melemah.

Di sisi lain, ketegangan dengan Iran terus meningkat. Konflik yang melibatkan kepentingan militer, nuklir, dan geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi memicu eskalasi besar. Jika perang benar-benar terjadi, banyak analis menilai NATO bisa menghadapi ujian terberatnya sejak didirikan.

Beberapa pengamat menyebut bahwa sikap Trump yang cenderung pragmatis dan transaksional terhadap NATO dapat mengubah arah kebijakan luar negeri AS. Jika AS mengurangi komitmennya, maka negara-negara Eropa kemungkinan harus mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas kawasan.

Situasi ini menjadi semakin kompleks karena NATO selama ini dianggap sebagai pilar utama keamanan kolektif di dunia Barat. Ketika kepercayaan antar anggota mulai goyah, maka risiko perpecahan pun semakin nyata.

Di tengah ketidakpastian ini, banyak pihak berharap adanya pendekatan diplomatik yang lebih kuat untuk meredakan ketegangan dengan Iran. Namun jika konflik tidak dapat dihindari, maka dampaknya tidak hanya terbatas pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga bisa mengguncang tatanan global.

Kesimpulannya, kombinasi antara sikap skeptis Trump terhadap NATO dan potensi perang dengan Iran menjadi faktor yang bisa mengubah peta geopolitik dunia secara signifikan. Dunia kini menanti apakah aliansi ini mampu bertahan atau justru menghadapi krisis besar.

Trump Soroti NATO, Ancam Cabut Perlindungan Untuk Negara Minim Anggaran Militer

Trump soroti NATO dan ancam kurangi perlindungan bagi negara dengan anggaran militer rendah, memicu kekhawatiran global soal keamanan.
Trump soroti NATO dan ancam kurangi perlindungan bagi negara dengan anggaran militer rendah, memicu kekhawatiran global soal keamanan.

Wacana baru kembali mencuat dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah kontroversial terkait keanggotaan negara-negara dalam NATO. Isu ini langsung menarik perhatian dunia karena menyangkut keamanan global dan stabilitas kawasan Barat. (Minggu, 28/3/2026)

Dalam sejumlah laporan, Trump disebut ingin mengkaji ulang penerapan Pasal 5 NATO, yakni prinsip utama yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua. Namun, kali ini fokusnya adalah pada negara-negara anggota yang dinilai tidak memenuhi kewajiban belanja pertahanan sesuai target yang telah disepakati.

Selama ini, NATO memang menetapkan standar bahwa setiap negara anggota seharusnya mengalokasikan setidaknya 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka untuk anggaran militer. Namun kenyataannya, masih ada beberapa negara yang belum mencapai angka tersebut, dan hal ini dinilai menjadi beban bagi negara lain, terutama Amerika Serikat.

Trump sejak lama dikenal vokal dalam mengkritik ketimpangan kontribusi di NATO. Ia menilai bahwa Amerika Serikat terlalu banyak menanggung beban keamanan, sementara negara lain belum menunjukkan komitmen yang setara. Rencana untuk “mengurangi perlindungan” terhadap negara yang tidak patuh dianggap sebagai bentuk tekanan agar mereka meningkatkan kontribusi.

Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, dampaknya bisa sangat besar. Banyak pengamat menilai langkah tersebut berpotensi melemahkan solidaritas NATO dan memicu ketegangan baru, terutama di tengah situasi geopolitik global yang masih tidak stabil.

Di sisi lain, pendukung Trump berpendapat bahwa kebijakan ini justru realistis dan adil. Mereka menilai bahwa setiap anggota aliansi seharusnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan bersama, bukan bergantung pada satu negara saja.

Sejumlah negara Eropa sendiri sebelumnya sudah mulai meningkatkan anggaran pertahanan mereka dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah meningkatnya ketegangan di kawasan Eropa Timur. Namun, perubahan kebijakan seperti ini tetap dianggap berisiko tinggi karena bisa mengubah dinamika kerja sama internasional yang sudah berlangsung lama.

Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait rencana tersebut. Namun, wacana ini sudah cukup untuk memicu diskusi luas di kalangan pemimpin dunia, analis militer, hingga masyarakat global.

Yang jelas, jika kebijakan ini benar-benar direalisasikan, maka peta keamanan dunia bisa mengalami perubahan signifikan, dan NATO sebagai salah satu aliansi militer terkuat di dunia akan menghadapi tantangan baru yang tidak ringan.

Minggu, 11 Januari 2026

Trump Kembali Panaskan Dunia, Muncul Isu Rencana Serbu Greenland Demi Keamanan AS

Trump Kembali Panaskan Dunia, Muncul Isu Rencana Serbu Greenland Demi Keamanan AS

Isu mengejutkan kembali datang dari Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu dikabarkan meminta petinggi pasukan khusus AS menyusun skenario ekstrem terkait kemungkinan pengambilalihan Greenland. Kabar ini langsung menyita perhatian dunia internasional.

Menurut sumber di Washington, tim Trump disebut semakin gelisah melihat posisi strategis Greenland yang dinilai rawan direbut oleh Rusia atau China. Kekhawatiran ini muncul setelah operasi penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang diklaim sebagai keberhasilan besar kekuatan militer Amerika Serikat.

Tekanan Internal dari Kelompok Garis Keras

Di lingkaran dalam Trump, sejumlah tokoh berhaluan keras disebut terus mendorong langkah cepat. Salah satu nama yang paling vokal adalah Stephen Miller, penasihat politik yang dikenal agresif dalam isu keamanan nasional.

Mereka mendesak agar Amerika Serikat segera mengamankan Greenland sebelum negara lain melangkah lebih dulu. Padahal, Greenland merupakan wilayah otonom milik Denmark dan bagian dari kawasan NATO.

Militer AS Disebut Menolak Rencana Ekstrem

Militer AS Disebut Menolak Rencana Ekstrem

Sumber internal menyebut Trump meminta Joint Special Operations Command untuk menyiapkan rencana operasi. Namun, para petinggi militer di lapangan dikabarkan menolak ide tersebut.

Alasannya cukup jelas. Operasi militer ke Greenland dinilai ilegal, berisiko tinggi, dan hampir pasti ditentang oleh Kongres Amerika Serikat. Para jenderal bahkan disebut mencoba mengalihkan perhatian Trump ke opsi lain yang dianggap lebih aman, seperti pengawasan kapal bayangan Rusia atau tekanan terhadap Iran.

Dugaan Manuver Politik Jelang Pemilu

Sejumlah diplomat Eropa menilai pernyataan Trump soal Greenland bisa jadi bukan murni soal keamanan. Ada dugaan kuat isu ini sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian publik Amerika dari masalah ekonomi menjelang pemilu paruh waktu.

Washington disebut sudah melakukan simulasi yang mereka sebut sebagai skenario eskalasi, yaitu situasi di mana tekanan militer atau politik digunakan untuk memisahkan Greenland dari Denmark.

Hasil simulasi tersebut bahkan disebut mengarah pada skenario terburuk, yakni runtuhnya NATO dari dalam.

NATO Terancam Pecah

NATO Terancam Pecah

Seorang sumber diplomatik menyebut beberapa pejabat Eropa curiga bahwa tujuan akhir kelompok garis keras di sekitar Trump adalah melemahkan NATO.

Karena Trump tidak bisa keluar dari NATO tanpa persetujuan Kongres, penguasaan Greenland dinilai bisa memicu konflik internal yang membuat negara-negara Eropa memilih meninggalkan aliansi tersebut.

Ada juga skenario kompromi, di mana Denmark tetap berdaulat, tetapi memberikan akses militer penuh kepada Amerika Serikat dan menutup pintu bagi Rusia serta China. Meski AS sudah memiliki akses militer di Greenland, kesepakatan ini akan memperkuatnya secara hukum.

Penolakan Tegas dari Denmark dan Greenland

Penolakan Tegas dari Denmark dan Greenland

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, sudah memperingatkan bahwa langkah militer Amerika ke Greenland bisa menandai berakhirnya NATO.

Sementara itu, Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, dengan tegas menolak wacana tersebut. Dalam pernyataan bersama para pemimpin lokal, ia menegaskan bahwa masa depan Greenland hanya bisa ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

Ia juga menanggapi pernyataan Trump yang menyebut bisa mengambil Greenland dengan cara mudah atau sulit.

“Kami tidak ingin menjadi orang Amerika. Kami juga tidak ingin menjadi orang Denmark. Kami ingin tetap menjadi orang Greenland,” tegas Nielsen.

Trump Bersikukuh Soal Keamanan Nasional

Trump Bersikukuh Soal Keamanan Nasional

Trump sendiri terus menekankan bahwa Greenland adalah prioritas keamanan nasional bagi Amerika Serikat. Ia berulang kali menyebut jika AS tidak bertindak, Rusia atau China akan lebih dulu menguasai pulau strategis tersebut.

Trump bahkan menyatakan siap bertindak apa pun bentuknya demi memastikan Amerika tidak memiliki “tetangga baru” dari negara rival.

“Saya lebih suka membuat kesepakatan dengan cara mudah. Tapi jika itu tidak bisa dilakukan, maka kami akan melakukannya dengan cara sulit,” ujar Trump dalam pernyataan terbarunya.

Dunia Menunggu Langkah Selanjutnya

Dunia Menunggu Langkah Selanjutnya

Hingga kini, belum ada keputusan resmi. Namun, para pejabat Eropa disebut khawatir waktu terus menipis. Beberapa analis memperkirakan titik krusial bisa terjadi menjelang pertemuan NATO pada awal Juli.

Apakah ini hanya manuver politik atau benar-benar rencana serius, dunia kini menunggu langkah selanjutnya dari Trump dan dampaknya bagi stabilitas global.

Rabu, 31 Desember 2025

Taiwan Diserang China, Eropa Terancam? NATO Ingatkan Rusia Bisa Ambil Momentum Perang Global

Taiwan Diserang China, Eropa Terancam? NATO Ingatkan Rusia Bisa Ambil Momentum Perang Global

JAKARTA - Ketegangan dunia kembali memanas. NATO melontarkan peringatan serius yang bikin banyak pihak waswas. Jika China nekat menyerang Taiwan, Rusia disebut bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk menggempur Eropa. Artinya, dunia berpotensi menghadapi krisis keamanan terbesar sejak Perang Dunia II.

Peringatan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte. Menurutnya, konflik di Asia Timur tidak akan berdiri sendiri. Dampaknya bisa merembet ke Eropa dan membuat NATO menghadapi ancaman perang di dua wilayah sekaligus.

Peringatan Keras dari NATO

Mark Rutte menegaskan bahwa serangan China ke Taiwan bisa menjadi pemicu efek domino global. Dalam situasi itu, Rusia dinilai berpeluang meningkatkan agresi militernya di kawasan Eropa.

Ia menyebut kondisi ini sebagai salah satu situasi paling berbahaya dalam sejarah modern. NATO pun harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, yakni konflik besar di Asia Timur dan Eropa pada waktu yang bersamaan.

Dengan kata lain, Taiwan bisa menjadi titik awal krisis, sementara Eropa berisiko menjadi korban berikutnya.

Situasi Geopolitik yang Makin Panas

Ketegangan ini bukan tanpa alasan. China terus memperkuat kekuatan militernya di sekitar Taiwan, mulai dari latihan militer skala besar hingga peningkatan kehadiran angkatan laut dan udara.

Di sisi lain, Rusia masih melanjutkan perang di Ukraina dan semakin sering melontarkan ancaman kepada negara-negara Eropa. Hubungan China dan Rusia juga makin erat sejak 2022, lewat kemitraan strategis yang sering disebut tanpa batas.

Kombinasi faktor ini membuat NATO melihat risiko besar jika dua kekuatan besar tersebut bergerak hampir bersamaan.

Dampak yang Bisa Mengguncang Dunia

Jika skenario terburuk terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu kawasan.

Bagi NATO, ini berarti harus menyiapkan strategi menghadapi dua konflik besar sekaligus. Di Asia Timur, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru semakin mendekat ke NATO karena kekhawatiran terhadap langkah China.

Sementara itu, Eropa menghadapi risiko eskalasi besar jika Rusia melihat konflik Taiwan sebagai peluang untuk memperluas pengaruh atau serangan militernya.

Dunia di Persimpangan Berbahaya

Peringatan NATO ini menegaskan satu hal penting: konflik Taiwan bukan sekadar urusan Asia. Jika pecah perang, dampaknya bisa menyebar ke seluruh dunia dan memicu benturan besar antara kekuatan global.

Dengan meningkatnya ketegangan antara China, Rusia, dan negara-negara Barat, dunia saat ini berada di persimpangan berbahaya. Upaya diplomasi dan pencegahan konflik menjadi kunci agar skenario perang global benar-benar bisa dihindari.

Senin, 06 Maret 2023

Joe Biden Tekan Pemimpin Negara Baltik untuk Lawan Rusia, Konflik Ukraina Dipengaruhi?

Joe Biden Tekan Pemimpin Negara Baltik untuk Lawan Rusia, Konflik Ukraina Dipengaruhi?
Presiden AS Joe Biden berjalan meninggalkan Gedung Putih selepas berbicara dengan para wartawan di Washington, pada 24 Februari 2023. (Foto: Reuters/Evelyn Hockstein)

JAKARTA - Dalam laporan dari The Wall Street Journal, disebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan tekanan kepada pemimpin negara-negara Baltik selama kunjungannya ke Warsawa.

Hal itu karena sering mengeluarkan seruan untuk mengalahkan Rusia serta terlihat mengedepankan sikap rasis terhadap orang Rusia.

Tindakan dari negara-negara tersebut dapat memiliki dampak negatif pada upaya menyelesaikan konflik di Ukraina secara diplomatis. 

Beberapa anggota NATO dari Eropa Timur khawatir bahwa Ukraina akan terbujuk untuk melakukan negosiasi daripada melanjutkan konflik.

Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji untuk menyelesaikan konflik Ukraina dalam waktu satu hari jika ia terpilih sebagai kepala negara. 

Namun, ia tidak menjelaskan bagaimana caranya. 

Trump juga menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberikan bantuan senilai 140 miliar dolar kepada Ukraina, sedangkan negara-negara NATO hanya memberikan sebagian kecil bantuan tersebut. 

Menurut Trump, konflik di Ukraina lebih penting bagi NATO karena lokasi konflik tersebut. 

Pada bulan Februari, Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak perlu mengirimkan bantuan militer yang besar ke Kiev.

Editor: Yakop

Senin, 18 April 2022

Rusia melihat risiko bentrokan yang tidak disengaja dengan NATO di Arktik

Rusia melihat risiko bentrokan yang tidak disengaja dengan NATO di Arktik
Duta Besar Kementerian Luar Negeri Rusia Nikolay Korchunov. (Foto: Kementerian Luar Negeri Rusia)


Borneo Tribun, Jakarta -- Kementerian Luar Negeri Rusia Nikolay Korchunov mengatakan Rusia prihatin tentang keterlibatan negara-negara non-Arktik NATO dalam kegiatan militer aliansi di wilayah utara dan mencatat risiko bentrokan yang tidak disengaja dengan pasukan aliansi di Kutub Utara, Duta Besar.


"Internasionalisasi kegiatan militer Aliansi di lintang tinggi, di mana negara-negara NATO non-Arktik terlibat, pasti menimbulkan kekhawatiran," kata diplomat itu, yang juga Ketua Komite Pejabat Senior di Dewan Arktik Dikutip Tass Senin (18/4).


"Ini meningkatkan risiko insiden yang tidak disengaja, yang selain risiko keamanan, juga dapat menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem Arktik yang rapuh." katanya.


Latihan militer NATO di utara Norwegia tidak membantu keamanan di Kutub Utara, kata Korchunov. "Aktivitas NATO yang meningkat baru-baru ini di Kutub Utara adalah masalah yang memprihatinkan," katanya. "Baru-baru ini, latihan militer skala besar lainnya dari aliansi berlangsung di utara Norwegia, yang menurut kami tidak berkontribusi untuk memastikan keamanan di kawasan itu."


Latihan internasional berskala besar Cold Response dimulai di Norwegia pada 14 Maret dan berlangsung selama dua minggu. Itu adalah manuver terbesar yang dipimpin Norwegia sejak 1980-an, kata Kementerian Luar Negeri negara itu. Latihan tersebut melibatkan sekitar 30.000 tentara dari 27 negara bagian, termasuk Finlandia dan Swedia yang merupakan negara mitra NATO.


Swedia dan Finlandia

Jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, itu akan merusak keamanan dan kepercayaan di Kutub Utara, kata Korchunov.


“Tentu saja, ekspansi NATO dengan mengorbankan negara-negara non-blok secara tradisional tidak akan berkontribusi pada keamanan dan rasa saling percaya di Arktik, penguatan yang secara konsisten diadvokasikan oleh Rusia,” kata diplomat, yang juga Ketua Komite Pejabat Senior. di Dewan Arktik, ketika mengomentari prospek bahwa Swedia dan Finlandia akan bergabung dengan NATO.


Diplomat itu mengatakan diskusi tentang masalah ini sedang berlangsung di Stockholm dan Helsinki. “Saya ingin mencatat bahwa komitmen jangka panjang Stockholm dan Helsinki terhadap kebijakan non-alignment dengan aliansi militer telah menjadi faktor penting dalam stabilitas dan keamanan di kawasan Eropa Utara dan di benua Eropa secara keseluruhan. ," kata Korchunov.


Sebelumnya, The Times melaporkan, mengutip sumber, bahwa Helsinki dan Stockholm dapat mengajukan keanggotaan pada awal musim panas. Pada hari Kamis, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa Rusia akan memperkuat perbatasan baratnya jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, dan kemudian "tidak akan ada lagi pembicaraan tentang status non-nuklir untuk Baltik.".


Format alternatif

Rusia memperingatkan Barat tentang konsekuensi negatif dari upaya membentuk format selain Dewan Arktik, kata Korchunov.


"Kemungkinan upaya untuk membangun, dalam situasi saat ini, beberapa struktur kerja sama alternatif di Kutub Utara hanya akan mengarah pada penciptaan garis pemisah dan akan mengintensifkan kecenderungan sentrifugal, yang akan merusak prinsip kolektif yang telah kami pandu secara tradisional ketika membuat keputusan di wilayah Kutub Utara, " dia berkata.


Jeda dalam pekerjaan Dewan Arktik "akan memberi tahu buruk pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Arktik, pertama-tama, masyarakat adat Utara, yang menikmati status anggota tetap organisasi ini," katanya. . "Kerja sama yang saling menguntungkan antara masyarakat adat dari semua negara bagian Arktik tidak boleh menjadi sandera dalam situasi politik saat ini."


Semua negara Dewan Arktik kecuali Rusia mengeluarkan pernyataan tertulis pada 3 Maret yang menolak untuk mengambil bagian dalam setiap pertemuan Dewan baik yang dipimpin oleh Rusia atau berlangsung di wilayahnya atas situasi di sekitar Ukraina.


Dewan Arktik adalah organisasi antar pemerintah negara-negara Arktik. Anggotanya adalah Denmark (bersama dengan Greenland dan Kepulauan Faroe), Islandia, Kanada, Norwegia, Amerika Serikat, Finlandia, Swedia, dan Rusia). Pada tahun 2021, ketika Dewan menandai ulang tahun ke-25, kepresidenan dua tahun datang dari Islandia ke Rusia.


(YK/ER)

Rabu, 16 Juni 2021

Turki Minta Dukungan AS untuk Peran Baru di Afghanistan

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden AS Joe Biden berbincang-bincang sebelum sidang paripurna NATO di markas NATO, di Brussels, Senin, 14 Juni 2021. (Foto: Olivier Matthys/Pool/AFP)

BORNEOTRIBUN.COM - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Senin (14/6), mengatakan negaranya membutuhkan “bantuan diplomatik, logistik, dan finansial” dari Amerika Serikat (AS) jika diberi peran untuk menempatkan pasukan di Afghanistan. Penempatan pasukan itu guna melindungi dan mengoperasikan bandara internasional Kabul, menyusul penarikan pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantik Treaty Organization/NATO) dari negara itu.

Berbicara pada wartawan pada akhir dari serangkaian pertemuan dengan para pemimpin NATO di sela-sela konferensi tingkat tinggi (KTT), Senin (14/6), Erdogan mengatakan Turki berusaha untuk melibatkan Pakistan dan Hongaria dalam misi baru di Afghanistan pasca penarikan mundur pasukan NATO pimpinan Amerika.

Turki dilaporkan menawarkan untuk melakukan pengamanan bandara Kabul, meskipun masih ada pertanyaan soal bagaimana menjamin keamanan di sepanjang rute transportasi utama dan di bandara, yang merupakan rute utama ke Kabul.

Turki saat ini memiliki 500 tentara di Afghanistan.

Erdogan mengatakan, dia telah mengadakan pertemuan yang konstruktif dengan Presiden Biden dan telah mengundang Biden untuk berkunjung ke Turki.

Kedua pemimpin itu sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Namun, pertemuan ini merupakan pertemuan tatap muka pertama sebagai kepala negara, dan berlangsung di tengah-tengah masa sulit dalam hubungan di antara kedua sekutu NATO itu.

Turki marah karena AS mendukung pejuang Kurdi di Suriah. Sementara Amerika telah menjatuhkan sanksi terhadap Turki karena membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia.

Biden pada April lalu juga menimbulkan kegusaran Ankara karena menyebut pembunuhan masal dan deportasi orang Armenia pada masa kerajaan Ottoman sebagai “genosida.”

Turki membantah bahwa deportasi dan pembantaian warga Armenia yang dimulai pada 1915 dan menewaskan sekitar 1,5 juta itu merupakan genosida. Namun, Erdogan mengatakan, isu Armenia tidak dibahas selama pertemuan itu. [jm/em]

Oleh: VOA

Selasa, 15 Juni 2021

NATO Tegaskan Kembali Kekuatan Aliansi

NATO Tegaskan Kembali Kekuatan Aliansi
Sumber Gambar Twiiter @jensstoltenberg.

BorneoTribun Internasional - NATO Tegaskan Kembali Kekuatan Aliansi. 30 negara anggota NATO, Senin (14/6) mengakhiri pertemuan puncak mereka di Brussel, menegaskan kembali aliansi militer dengan pernyataan yang kuat terhadap Rusia dan sedikit lebih lunak terhadap China.

Kedua negara itu disebut sebagai “tantangan terhadap hukum internasional .”

Dalam komunike final, para pemimpin sepakat untuk "membuka babak baru dalam hubungan transatlantik,"selagi mereka menghadapi " lingkungan keamanan yang semakin kompleks.

Aliansi mengadopsi “NATO 2030”, mekanisme konsultasi untuk mempersiapkan Konsep Strategis berikutnya. Dokumen ini dimaksudkan untuk memandu aliansi dalam meningkatkan persaingan global dan menghadapi ancaman yang semakin tidak terduga.

NATO 2030 mencakup pengakuan mengenai “Rusia yang lebih ganas”, “bentuk terorisme yang lebih brutal”, ketidakstabilan yang berkelanjutan, meningkatnya ancaman siber dan serangan oleh aktor negara dan non-negara, teknologi baru, pandemi, serta perubahan iklim sebagai ancaman terbaru.

NATO 2030 juga mengakui bahwa “kebangkitan China secara fundamental menggeser keseimbangan kekuatan.”

“Dengan menyetujui agenda NATO 2030, para pemimpin telah mengambil keputusan untuk menjadikan aliansi itu lebih kuat dan lebih cocok untuk masa depan,” kata Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg saat konferensi pers di akhir KTT.

Moskow membantah melakukan tindakan tidak legal, tetapi sekutu itu semakin khawatir, mengingat agresi Rusia baru-baru ini di kawasan timur dan serangan rahasia dan sibernya untuk melemahkan negara-negara Barat.

Dalam acuan langsung lainnya pada Rusia, negara-negara anggota NATO menyetujui kebijakan pertahanan siber baru. [my/lt]

Oleh: VOA

Senin, 19 April 2021

Dua mata-mata Rusia dituduh terlibat serangan Racun Agen Saraf di Inggris, 20 diplomat Ceko diusir dari Rusia

Dua mata-mata Rusia dituduh terlibat serangan Racun Agen Saraf di Inggris, 20 diplomat Ceko diusir dari Rusia
Para polisi bersiaga di luar Kedutaan Besar Rusia di Praha, Ceko, saat berlangsung demo memprotes keterlibatan intel Rusia dalam ledakan gudang amunisi di Vrbetice pada 2014, Minggu, 18 April 2021. (Foto: David W. Cerny/Reuters)

BorneoTribun Rusia -- Rusia mengusir 20 diplomat Ceko pada Minggu (18/4) dalam konfrontasi terkait tuduhan Ceko bahwa dua mata-mata Rusia yang dituduh terlibat dalam serangan racun agen saraf di Inggris pada 2018, berada di balik ledakan di sebuah depot amunisi Ceko yang menewaskan dua orang.

Pada Sabtu (18/4), Praha memerintahkan 18 diplomat Rusia untuk meninggalkan negara itu. Langkah itu memicu Rusia untuk berjanji akan “membuat para pelaku provokasi ini untuk benar-benar memahami tanggung jawab mereka karena menghancurkan dasar hubungan normal antara negara kita.”

Moskow memberi para diplomat Ceko satu hari untuk pergi, sementara Praha memberi Rusia tiga hari.

Republik Ceko mengatakan telah memberitahu NATO dan sekutu-sekutu Uni Eropa bahwa Praha curiga Rusia menyebabkan ledakan 2014, dan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa akan membahas masalah ini dalam pertemuan mereka pada Senin (19/4).

Departemen Luar Negeri AS memuji respons tegas Praha terhadap “aksi subversif Rusia di wilayah Ceko.”

Perselisihan itu adalah yang terbesar antara Praha dan Moskow sejak berakhirnya dominasi Soviet selama puluhan tahun di Eropa timur pada 1989. [vm/ft]

Oleh: VOA

Jumat, 30 Oktober 2020

Aliansi NATO Makin Tidak Sabar dengan Agresi Turki

Aliansi NATO Makin Tidak Sabar dengan Agresi Turki
Kapal-kapal Angkatan Laut Turki berlatih melakukan pendaratan dalam latihan militer Blue Homelan di kota pesisir Foca, di Teluk Izmir, Turki, 5 Maret 2019. (Foto: Reuters)

BorenoTribun | Internasional - Aliansi NATO Makin Tidak Sabar dengan Agresi Turki. Amerika Serikat mendorong negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) untuk bekerja dengan Turki untuk mengatasi perpecahan yang telah membuat Ankara bergerak lebih dekat ke Rusia. Namun, sedikitnya satu dari negara-negara sekutu itu bersiap untuk menghadapi lebih banyak kekacauan.


Yunani, yang terlibat dalam perselisihan yang sedang berlangsung dengan Turki mengenai hak dan sumber daya di bagian timur Laut Tengah, telah berulang kali membuat pasukan angkatan lautnya waspada dalam beberapa pekan terakhir. Seorang pejabat penting khawatir bahwa ketegangan antara kedua negara itu adalah bagian dari pola yang lebih besar yang tidak terlihat akan berakhir.


Turki telah “menjadi semakin percaya diri ... ditambah dengan meningkatnya unsur retorika agresif, sikap konfrontatif dan posisi politik revisionis,” kata Menteri Pertahanan Yunani Nikos Panagiotopoulos, Kamis (29/10), dalam pembicaraan virtual yang disponsori oleh German Marshall Fund.


“Pada titik tertentu, sesuatu perlu dilakukan,” katanya. “Sayangnya, ini melibatkan unsur-unsur yang tidak menyenangkan.”


Panagiotopoulos dan lainnya mengatakan bahwa agresivitas yang baru ditemukan itu terlihat pada Rabu (28/10), ketika Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Barat, dan Perancis, dalam pidato di depan anggota partai politiknya.


“Mereka benar-benar ingin melancarkan kembali Perang Salib,” kata Erdogan, mengacu pada pembelaan pemerintah Perancis pada kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad.


Pemimpin Turki itu juga mengatakan Barat “sekali lagi menuju ke periode kebiadaban.”


Turki juga telah menimbulkan kemarahan negara-negara Barat, khususnya sesama sekutu NATO, setelah melakukan tes minggu lalu terhadap sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia.


Berbicara dengan wartawan pada Rabu (28/10), seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Washington siap untuk mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Ankara, dan memperingatkan bahwa ancaman pemberlakuan sanksi sangat nyata. (VOA)