Nepal Mencekam 22 Tewas dan 13.500 Napi Kabur Saat Demonstrasi Gen Z Gulingkan PM
NEPAL - Kerusuhan besar mengguncang Nepal sejak awal pekan ini. Demonstrasi yang dipicu larangan media sosial dan isu korupsi berujung pada penggulingan Perdana Menteri KP Sharma Oli, Selasa (9/9/2025). Hingga Rabu malam (10/9), dilaporkan sedikitnya 22 orang tewas, termasuk istri seorang mantan perdana menteri, sementara lebih dari 13.500 narapidana kabur dari sejumlah penjara di tengah kekacauan yang melanda ibu kota Kathmandu dan kota-kota lain.
Juru bicara Kepolisian Nepal, Binod Ghimire, menyebut tiga polisi turut menjadi korban jiwa dalam bentrokan dengan massa. "Lebih dari 13.500 narapidana kabur dari penjara di seluruh negeri," ujarnya dikutip AFP, Kamis (11/9/2025). Tentara Nepal kini mengambil alih kendali atas Kathmandu. Kendaraan lapis baja dikerahkan, jalanan sepi, dan imbauan ketenangan terus disuarakan melalui pengeras suara di tengah kekosongan politik pascajumlah korban tewas meningkat.
 |
| Nepal Mencekam 22 Tewas dan 13.500 Napi Kabur Saat Demonstrasi Gen Z Gulingkan PM. |
Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, telah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan generasi muda yang menyebut diri sebagai gerakan "Gen Z". Gerakan inilah yang menjadi motor penggerak aksi menolak pemerintah. Mantan Ketua Mahkamah Agung, Shushila Karki (73), menyebut perlunya pembentukan pemerintahan sementara. "Para ahli perlu bersatu untuk mencari jalan ke depan," tegasnya.
Situasi makin panas setelah rumah pribadi KP Sharma Oli dibakar massa, memaksanya mundur dari jabatan perdana menteri. Keberadaannya hingga kini belum diketahui. Demonstrasi yang awalnya hanya menolak pemblokiran 26 platform media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X, berkembang menjadi kemarahan nasional. Kecemburuan sosial kian memuncak setelah beredar video viral di TikTok yang memperlihatkan anak-anak politisi memamerkan barang mewah dan liburan mahal, di tengah tingginya angka pengangguran anak muda Nepal yang mencapai lebih dari 20 persen.
Masyarakat internasional ikut menyoroti. International Crisis Group menyebut kerusuhan ini sebagai "titik balik utama dalam perjalanan demokrasi Nepal". Sekjen PBB Antonio Guterres juga meminta semua pihak menahan diri untuk mencegah eskalasi. Pengamat hukum Nepal, Dipendra Jha, menegaskan perlunya pemerintahan transisi segera. "Pengaturan transisi harus melibatkan tokoh yang masih dipercaya rakyat, khususnya kaum muda," katanya.
Kondisi terkini, tentara terus menjaga ibu kota dengan patroli ketat, sementara masyarakat dilanda ketidakpastian. Dengan puluhan korban tewas, ribuan napi kabur, dan kepemimpinan politik yang kosong, Nepal kini menghadapi krisis terbesar dalam dua dekade terakhir.
