Netanyahu tegaskan IDF punya kebebasan penuh di Lebanon Selatan dan akan tetap di zona keamanan di tengah situasi gencatan senjata yang masih rapuh dengan Hezbollah.

Tel Aviv — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces) memiliki kebebasan penuh untuk bertindak di Lebanon selatan guna mencegah ancaman, dalam pernyataan resmi yang dirilis di Tel Aviv.

Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Israel di Lebanon selatan tidak memiliki batasan dalam menjalankan operasi militer untuk menggagalkan ancaman langsung maupun yang masih berkembang.

Ia juga menekankan bahwa pasukan akan tetap berada di zona keamanan di wilayah selatan Lebanon selama dianggap diperlukan.

“Perintah saya dan Menteri Pertahanan kepada IDF jelas dan tidak berubah: pasukan kami di Lebanon selatan memiliki kebebasan penuh untuk menggagalkan setiap ancaman,” demikian pernyataan Netanyahu melalui kantornya.

Pernyataan ini muncul di tengah laporan bahwa Israel dan kelompok Hezbollah sempat menyepakati gencatan senjata yang disebut mulai berlaku pada 19 Juni, sebagaimana dilaporkan sejumlah sumber.

Namun, di sisi lain, sumber militer Lebanon menyebutkan bahwa serangan Israel di wilayah selatan Lebanon tetap terjadi meski ada laporan mengenai gencatan senjata tersebut.

Kepala Staf Israel Defense Forces, Eyal Zamir, sebelumnya juga menyatakan bahwa situasi gencatan senjata dengan Hezbollah masih rapuh dan meminta pasukan tetap siap menghadapi kemungkinan eskalasi.

Pernyataan terbaru Israel menunjukkan bahwa situasi di perbatasan utara masih berpotensi tidak stabil. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi dinamika gencatan senjata yang sebelumnya dilaporkan mulai berlaku, dengan risiko eskalasi tetap terbuka.

Reza Pahlavi (kedua dari kiri), putra sulung Mohammad Reza Pahlavi, Shah terakhir Iran, bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kanan), istrinya Sara Netanyahu (kedua dari kanan) dan Menteri Intelijen Israel Gila Gamliel (kiri), April 2023. [GETTY]

JAKARTA - Isu demonstrasi di Iran kembali menjadi sorotan dunia. Ribuan orang turun ke jalan, bentrokan terjadi, korban jiwa berjatuhan. Di tengah situasi panas itu, muncul dukungan terbuka dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sejumlah politisi Amerika Serikat, hingga tokoh-tokoh pro-Israel di Washington. 

Tapi pertanyaannya, apakah dukungan itu benar-benar demi rakyat Iran, atau justru sarat kepentingan politik tersembunyi?

Di media sosial, Netanyahu dan para pendukungnya ramai-ramai memuji para demonstran Iran. Kata-kata indah seperti kebebasan, keberanian, dan demokrasi terus digaungkan. Seolah-olah rakyat Iran membutuhkan validasi dari mereka. 

Beberapa anggota Kongres AS bahkan menulis pernyataan dukungan terbuka, mengklaim berdiri bersama rakyat Iran dalam perjuangan demokrasi.

Namun, banyak pengamat menilai narasi ini terdengar klise dan penuh kepura-puraan. Kalimat seperti “kami berdiri bersama rakyat Iran” sering kali dibaca sebagai kode halus untuk satu tujuan besar: perubahan rezim yang sejalan dengan kepentingan Israel dan Amerika Serikat.

Faktanya, bagi Netanyahu, gerakan protes di Iran bukan soal demokrasi. Itu lebih mirip alat politik. Iran yang benar-benar demokratis justru bisa menjadi ancaman serius bagi Israel. 

Negara yang bersatu, dipimpin oleh pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyatnya, kemungkinan besar akan bersikap tegas dan kritis terhadap kebijakan Israel.

Alih-alih mendukung demokrasi sejati, Israel justru dinilai lebih nyaman dengan negara-negara Timur Tengah yang dipimpin penguasa kuat dan otoriter. Pemimpin semacam ini dianggap lebih mudah ditekan, ditakuti, atau diajak bertransaksi politik. 

Negara demokratis? Itu cerita lain. Pemimpinnya tak bisa seenaknya tunduk pada tekanan asing.

Dalam konteks Iran, muncul pula dukungan terhadap kembalinya monarki melalui sosok Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang digulingkan pada 1979. 

Namun banyak orang Iran yang masih ingat betul bagaimana rezim Shah berkuasa dengan tangan besi, penuh korupsi dan kekerasan. 

Mengganti satu rezim represif dengan rezim lama yang sama brutalnya jelas bukan solusi demokrasi. Itu hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Ironisnya, baik jatuh atau bertahannya pemerintahan Iran saat ini, Israel tetap diuntungkan. Jika sistem ulama runtuh, Israel menang. 

Jika tetap berdiri, Iran akan keluar dalam kondisi lemah dan terpecah. Dalam skenario ini, korban jiwa rakyat Iran seakan tak lebih dari catatan statistik dalam permainan geopolitik.

Beberapa demonstran muda bahkan terdengar meneriakkan nama Pahlavi. Banyak yang menilai mereka terlalu muda untuk mengingat sejarah kelam monarki Iran. 

Bagi generasi yang hidup sebelum 1979, kembali ke sistem kerajaan sama saja kembali ke jalan buntu.

Di sisi lain, ketegangan makin rumit ketika mantan Presiden AS Donald Trump ikut angkat bicara. 

Ia melontarkan ancaman keras terhadap Iran, bahkan membuka kemungkinan serangan militer jika penindasan terhadap demonstran berlanjut. 

Meski ada suara di internal AS yang mengingatkan risiko serangan militer justru bisa menyatukan rakyat Iran di belakang pemerintah, ancaman itu tetap menciptakan ketakutan baru.

Sejarah menunjukkan, intervensi militer asing jarang membawa hasil sesuai harapan. Alih-alih mempercepat perubahan, langkah itu sering memicu nasionalisme dan memperkuat rezim yang sedang ditekan. Begitu konflik bersenjata dimulai, dampaknya sulit dikendalikan.

Sementara itu, pemerintah Iran sempat membuka peluang dialog dengan Amerika Serikat. Trump awalnya memberi sinyal positif, namun sikap itu cepat berubah. 

Jalur diplomasi kembali buntu, membuka risiko eskalasi yang lebih berbahaya.

Di luar Iran, tanda-tanda perpecahan juga terlihat. Sebuah insiden di Los Angeles memperlihatkan bentrokan antar kelompok oposisi Iran di pengasingan, dipicu simbol-simbol politik dan bendera Israel. 

Peristiwa ini memperkuat kekhawatiran bahwa konflik Iran tidak hanya soal pemerintah versus rakyat, tetapi juga soal perpecahan internal yang bisa dimanfaatkan pihak luar.

Beberapa analis menyebut strategi ini mirip dengan apa yang terjadi di Suriah: negara dipecah menjadi kelompok-kelompok etnis dan politik yang saling bermusuhan. 

Semakin terpecah, semakin lemah. Dan negara yang lemah akan lebih mudah dikendalikan.

Sayangnya, suara skeptis terhadap narasi besar ini masih jarang terdengar. Padahal, risiko terburuk justru bisa terjadi jika konflik Iran dibiarkan dikendalikan oleh agenda Netanyahu, Trump, dan tokoh-tokoh monarki lama.

Dunia memang terenyuh melihat penderitaan rakyat Iran. Namun di balik emosi itu, penting untuk melihat gambaran besar. Situasi bisa jauh lebih buruk jika kepentingan geopolitik menang atas kepentingan rakyat. 

Dan dalam permainan ini, yang paling sering menjadi korban adalah mereka yang suaranya paling jarang didengar: rakyat biasa.