Dedi Mulyadi Klarifikasi Soal Tantangan Wagub Krisantus Bangun Kalbar Rp6 Triliun

Heri Yakop    Sabtu, April 11, 2026    Comment   

Dedi Mulyadi Klarifikasi Soal Tantangan Wagub Krisantus Bangun Kalbar Rp6 Triliun

Dedi Mulyadi merespons tantangan membangun Kalimantan Barat dengan Rp6 triliun dan menegaskan perbedaan kondisi tiap daerah.

PONTIANAK – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara terkait tantangan yang disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, soal pembangunan daerah dengan anggaran Rp6 triliun. 

Pernyataan ini sekaligus merespons polemik perbandingan pembangunan antar daerah yang sempat ramai di media sosial.

Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas tantangan tersebut. Dirinya menegaskan bahwa selama ini tidak pernah memiliki niat untuk membandingkan pembangunan Jawa Barat dengan daerah lain.

Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Baik dari sisi luas wilayah, kondisi geografis, hingga kemampuan fiskal daerah yang tidak bisa disamakan.

Dedi mencontohkan Kalimantan Barat yang memiliki wilayah sangat luas dengan tantangan pembangunan yang lebih kompleks. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kami memahami betapa beratnya daerah dengan luas seperti Kalimantan Barat dan keterbatasan fiskal yang dimiliki,” ujar Dedi atau biasa disebut netizen KDM.

Dedi juga menyampaikan permohonan maaf apabila program pembangunan di Jawa Barat dianggap menyinggung pihak lain. Dedi berharap ke depan tidak ada lagi perbandingan yang memicu polemik.

Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sinergi menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Indonesia.

Dedi turut berharap kemampuan fiskal daerah ke depan bisa meningkat. Dengan begitu, dana bagi hasil dari pemerintah pusat dapat lebih optimal diterima oleh daerah penghasil.

“Semoga kita bisa bersama-sama terus melayani masyarakat dengan baik,” kata dia.

Di akhir pernyataannya, Dedi menyampaikan salam kepada masyarakat Kalimantan Barat. Dirinya juga mendoakan kesehatan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyoroti kondisi infrastruktur jalan rusak di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

Ruas jalan Bedayan–Nanga Libau menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, warga, termasuk anak-anak, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah.

Bahkan, dalam video itu muncul permintaan agar Dedi Mulyadi memimpin Kalimantan Barat selama beberapa bulan.

Menanggapi hal tersebut, Krisantus memberikan pernyataan yang cukup menantang. Ia mengajak Dedi untuk membuktikan kemampuan membangun daerah dengan anggaran terbatas.

“Ada yang mau pinjam Gubernur Jawa Barat tiga bulan, ayo tukar kita. Tapi pakai duit Rp6 triliun bangun Kalimantan Barat,” tegasnya.

Krisantus juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu membandingkan Kalimantan Barat dengan Jawa Barat. Ia menyebut perbedaan luas wilayah dan kapasitas anggaran menjadi faktor utama.

Jawa Barat diketahui memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp31 triliun. Sementara Kalimantan Barat memiliki luas mencapai 171 ribu kilometer persegi dengan APBD lebih dari Rp6 triliun.

Perbedaan tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah.

RTRW HSS 2026–2046 Disusun, Fokus Infrastruktur dan Penanganan Banjir

Reza Aditiya g    Sabtu, April 11, 2026    Comment   

RTRW HSS 2026–2046 Disusun, Fokus Infrastruktur dan Penanganan Banjir

Raperda RTRW HSS 2026–2046 mulai dibahas DPRD, fokus pada tata ruang wilayah, infrastruktur, dan penanganan banjir untuk pembangunan berkelanjutan. (Sumber ANTARA)

HASS, Kalsel - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk periode 2026–2046. Regulasi ini menjadi pedoman utama arah pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Pembahasan Raperda RTRW HSS saat ini telah masuk tahap legislatif, tepatnya di Komisi III DPRD bersama pihak eksekutif. Wakil Ketua Komisi III DPRD HSS, Yusperi, menyampaikan bahwa proses ini dilakukan secara intensif guna memastikan substansi aturan benar-benar matang.

Menurut Yusperi, penyusunan RTRW HSS sangat penting untuk menyelaraskan perencanaan tata ruang dengan visi dan misi kepala daerah. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ia menegaskan, tata ruang wilayah yang baik akan memperkuat arah pembangunan daerah agar lebih terstruktur dan terencana. Dengan demikian, seluruh potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

Selain itu, Raperda RTRW ini juga disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan RTRW tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini bertujuan agar kebijakan pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dengan kebijakan yang lebih luas.

Juru bicara Komisi III DPRD HSS, Muhammad Rizali, menjelaskan bahwa pembahasan RTRW 2026–2046 mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pihaknya juga telah memberikan sejumlah masukan strategis kepada eksekutif.

Beberapa aspek krusial yang menjadi perhatian meliputi pembangunan infrastruktur jalan, pengelolaan sungai, penataan kawasan perkotaan, serta peningkatan konektivitas antara desa dan kota. Selain itu, sektor pariwisata juga masuk dalam fokus pengembangan.

Rizali menambahkan, penyempurnaan Raperda RTRW akan melibatkan kajian mendalam dari tim pakar. Salah satu prioritas utama yang dibahas adalah strategi penanganan banjir yang kerap terjadi di wilayah HSS.

Untuk memperkuat kualitas regulasi, DPRD HSS juga berencana melakukan studi tiru ke daerah lain. Langkah ini bertujuan untuk mempelajari praktik terbaik dalam penyusunan kebijakan tata ruang wilayah.

Pembahasan Raperda RTRW HSS ditargetkan rampung dalam dua tahun ke depan. Proses ini dinilai membutuhkan waktu yang cukup panjang karena menyangkut perencanaan pembangunan jangka panjang yang harus disusun secara komprehensif.

Dengan adanya RTRW HSS 2026–2046, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Sumber: Antara/Sukarli

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Redaksi    Jumat, April 10, 2026    Comment   

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Gubernur Ria Norsan menegaskan percepatan pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan di Ketapang sebagai prioritas utama hingga 2027 untuk mendorong ekonomi daerah.

Ketapang — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membenahi infrastruktur di Kabupaten Ketapang sebagai langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan konektivitas wilayah.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (9/4/2026).

Menurut Norsan, pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pada ruas Pesaguan–Kendawangan, menjadi salah satu prioritas utama karena memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami menyadari pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pada ruas jalan provinsi Pesaguan–Kendawangan yang memiliki peran strategis bagi aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Norsan.

Ia juga meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan DPRD, agar pembangunan jalan tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada tahun 2027.

Jalan Strategis Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Gubernur menilai Kabupaten Ketapang memiliki posisi penting sebagai salah satu lokomotif pembangunan di Kalimantan Barat. Hal ini didukung oleh luas wilayah yang besar serta potensi sumber daya alam yang melimpah.

Beberapa sektor unggulan yang menopang ekonomi daerah di antaranya:

• Pertambangan bauksit

• Perkebunan kelapa sawit

• Distribusi logistik antarwilayah

• Aktivitas perdagangan dan industri

Namun, menurutnya, optimalisasi potensi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan yang menjadi penghubung utama antarwilayah.

Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan terhambat, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Musrenbang Diminta Tidak Sekadar Formalitas

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Norsan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun program pembangunan yang adaptif di tengah keterbatasan anggaran.

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap program prioritas harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Musrenbang ini jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus menghasilkan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Bupati Ketapang Optimistis Pembangunan Bisa Dipercepat

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut baik dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Ia mengungkapkan bahwa luas wilayah Kabupaten Ketapang yang mencapai lebih dari 30 ribu kilometer persegi menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama pembangunan jalan.

Menurutnya, kondisi geografis yang luas membuat rentang kendali pembangunan menjadi panjang dan membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Wilayah kami sangat luas, hampir setara dengan Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada panjangnya rentang kendali pembangunan, khususnya pada infrastruktur jalan,” kata Alexander.

Meski menghadapi tantangan besar, ia tetap optimistis bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten mampu mempercepat pembangunan daerah.

Infrastruktur Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih fokus pada penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Dengan akses jalan yang lebih baik, diharapkan:

• Mobilitas masyarakat semakin lancar

• Distribusi logistik menjadi lebih efisien

• Investasi daerah meningkat

• Pertumbuhan ekonomi semakin cepat

• Kesejahteraan masyarakat meningkat

Langkah percepatan pembangunan infrastruktur ini juga dinilai sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa fokus utama pembangunan di Kabupaten Ketapang?

Fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya ruas Pesaguan–Kendawangan yang dinilai strategis bagi konektivitas dan ekonomi.

Kapan target pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan selesai?

Pembangunan jalan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Mengapa Ketapang menjadi prioritas pembangunan di Kalbar?

Karena memiliki wilayah luas serta potensi sumber daya alam besar seperti pertambangan bauksit dan perkebunan kelapa sawit.

Apa tantangan terbesar pembangunan di Ketapang?

Luas wilayah yang sangat besar menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan.

Apa harapan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027?

Agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjadi prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Bupati Kubu Raya Sujiwo Minta Komitmen Nyata Pemprov Kalbar Saat Musrenbang 2027

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

Bupati Kubu Raya Sujiwo Minta Komitmen Nyata Pemprov Kalbar Saat Musrenbang 2027

Bupati Kubu Raya Sujiwo minta komitmen nyata Pemprov Kalbar dalam Musrenbang 2027 guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kubu Raya — Bupati Kubu Raya, Sujiwo, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan atensi lebih dan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027, yang menjadi agenda strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kalimantan Barat, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, serta jajaran Forkopimda Kubu Raya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, hingga pelaku UMKM.

Dalam sambutannya, Sujiwo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memberikan perhatian lebih dan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” ujar Sujiwo.

Ia juga menyoroti posisi strategis Kubu Raya sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, Pontianak. Peran ini dinilai sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Barat.

Karena itu, Sujiwo menilai dukungan dari pemerintah provinsi menjadi faktor krusial, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar serta pengembangan sektor unggulan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan pelaku UMKM dan masyarakat dinilai harus terus diperkuat agar hasil pembangunan bisa dirasakan secara merata.

Sementara itu, Sekda Kalbar, Harisson, yang mewakili Gubernur Kalbar menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Musrenbang RKPD ini sendiri menjadi forum strategis yang tidak hanya menyusun rencana pembangunan tahun 2027, tetapi juga mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

FAQ

1. Apa itu Musrenbang?
Musrenbang adalah forum perencanaan pembangunan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan daerah.

2. Apa yang disampaikan Bupati Sujiwo dalam Musrenbang 2027?
Ia meminta komitmen nyata dari Pemprov Kalbar untuk mendukung pembangunan Kubu Raya, terutama infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

3. Mengapa Kubu Raya dianggap strategis?
Karena Kubu Raya merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi, sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

4. Siapa yang mewakili Pemprov Kalbar dalam kegiatan ini?
Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, hadir mewakili Gubernur Kalbar.

5. Apa tujuan utama Musrenbang RKPD 2027?
Untuk menyusun rencana pembangunan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

Kolaborasi Pemkot dan ICDN Diperkuat Untuk Kemajuan Singkawang

Redaksi    Jumat, Maret 27, 2026    Comment   

Kolaborasi Pemkot dan ICDN Diperkuat Untuk Kemajuan Singkawang

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dorong ICDN jadi mitra strategis pembangunan inklusif, fokus pada pendidikan, SDM, dan kebhinekaan masyarakat.

Singkawang, Kalbar – Wali Kota Tjhai Chui Mie mendorong penguatan peran Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah ICDN Kota Singkawang di ruang kerja wali kota, Jumat, di Singkawang.

Audiensi ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus perkenalan kepengurusan baru DPD-ICDN Kota Singkawang periode 2025–2030.

“Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka silaturahmi sekaligus perkenalan kepengurusan baru DPD-ICDN Kota Singkawang periode 2025–2030,” ujar Tjhai Chui Mie.

Komitmen ICDN Untuk Pembangunan Daerah

Dalam pertemuan tersebut, ICDN menyampaikan komitmennya untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Fokus utama meliputi sektor pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas cendekiawan Dayak.

Langkah ini dinilai penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia lokal, khususnya di kalangan masyarakat Dayak di wilayah Singkawang dan sekitarnya.

Peran Strategis ICDN Di Mata Pemerintah

Tjhai Chui Mie menyambut positif kehadiran pengurus baru ICDN. Ia menilai organisasi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

“Kami menyambut baik kehadiran ICDN sebagai bagian dari elemen strategis dalam pembangunan daerah. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan program inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dorongan Kolaborasi Dan Inovasi Program

Pemerintah Kota Singkawang berharap sinergi dengan ICDN dapat terus diperkuat, terutama dalam merancang program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata.

Kolaborasi ini diharapkan mampu:

• Meningkatkan kualitas pendidikan

• Memperluas pemberdayaan masyarakat

• Mendorong pengembangan SDM lokal

Perkuat Nilai Kebhinekaan Di Kota Toleran

Selain aspek pembangunan, Tjhai Chui Mie juga mendorong ICDN untuk turut memperkuat nilai kebhinekaan di tengah masyarakat yang majemuk.

Sebagai kota yang dikenal toleran, Singkawang membutuhkan peran aktif berbagai organisasi untuk menjaga harmonisasi sosial.

“ICDN mampu berperan lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta menjaga harmonisasi sosial di Kota Singkawang,” ujarnya.

Dengan kolaborasi yang solid, ICDN diharapkan tidak hanya menjadi organisasi intelektual, tetapi juga motor penggerak pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Apa itu ICDN?
ICDN adalah organisasi yang mewadahi para cendekiawan Dayak untuk berkontribusi dalam pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Apa tujuan audiensi ICDN dengan Wali Kota Singkawang?
Untuk silaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru periode 2025–2030 serta menyampaikan komitmen pembangunan.

3. Apa fokus kontribusi ICDN di Singkawang?
Pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM Dayak.

4. Kenapa ICDN dianggap penting oleh pemerintah?
Karena menjadi mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Apa harapan Wali Kota terhadap ICDN?
ICDN diharapkan memperkuat kebhinekaan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjaga harmonisasi sosial.

Penguatan Ekonomi Daerah, Kalsel Fokus Kembangkan Koperasi Merah Putih

Ria Sartika    Rabu, Maret 18, 2026    Comment   

Penguatan Ekonomi Daerah, Kalsel Fokus Kembangkan Koperasi Merah Putih

Kalsel perkuat ekonomi daerah melalui koperasi Merah Putih. Lebih dari 2.000 koperasi telah terbentuk untuk dorong ekonomi syariah dan pemberdayaan desa.

BANJARBARU – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pembinaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan, Rahmaddin, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penyelarasan program prioritas nasional dengan visi pembangunan daerah yang diusung Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, yakni “Kalsel Bekerja” (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera).

Menurut Rahmaddin, koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

“Program nasional ini selaras dengan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah. Koperasi menjadi urat nadi pembangunan sekaligus penopang ekonomi masyarakat,” ujarnya di Banjarbaru, Selasa.

Ia menambahkan, keberadaan koperasi yang sehat dan berdaya saing akan memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang logistik di wilayah Kalimantan.

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan strategi kolaboratif yang mencakup pendampingan berkelanjutan bagi pengurus koperasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa dan kelurahan.

Rahmaddin juga menekankan bahwa capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi UKM Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Di tingkat daerah, kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2025.

Berdasarkan data terbaru, perkembangan koperasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang signifikan. Hingga saat ini, telah terbentuk sebanyak 2.013 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum.

Jumlah tersebut terdiri dari 1.869 Koperasi Desa Merah Putih dan 144 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Dengan masifnya pembentukan koperasi ini, pemerintah berharap masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, dapat merasakan langsung dampak positifnya, baik melalui kemudahan akses logistik maupun peningkatan pemberdayaan usaha lokal.

Fadli Zon Tegaskan Kebudayaan Jadi Pondasi Ekonomi Bengkulu

Ria Sartika    Jumat, Februari 27, 2026    Comment   

Fadli Zon Tegaskan Kebudayaan Jadi Pondasi Ekonomi Bengkulu

Menteri Kebudayaan Fadli Zon dorong Benteng Marlborough Bengkulu jadi pusat budaya dan ekonomi kreatif untuk perkuat pariwisata sejarah dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Fadli Zon Dorong Kebudayaan Jadi Pondasi Ekonomi Daerah di Bengkulu

JAKARTA -- Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah dalam kunjungan kerjanya ke Bengkulu, Rabu 26 Februari. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan kawasan Benteng Marlborough sebagai pusat budaya dan penggerak ekonomi kreatif.

Menurut Fadli, kebudayaan bukan sekadar warisan sejarah, tetapi aset strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui industri kreatif dan pariwisata budaya.

Benteng Marlborough Dinilai Punya Potensi Besar

Dalam kunjungannya, Fadli mengapresiasi kondisi Benteng Marlborough yang masih terawat dengan baik. Benteng peninggalan kolonial Inggris tersebut memiliki panorama laut yang indah serta nilai sejarah yang kuat.

Ia menilai kawasan ini sangat potensial dikembangkan sebagai:

• Pusat edukasi sejarah

• Ruang pertunjukan seni dan musik

• Lokasi pameran seni rupa

• Tempat festival budaya

• Ruang kreatif bagi generasi muda

Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan ini dapat menjadi pusat aktivasi budaya sekaligus penggerak ekonomi daerah berbasis industri kreatif.

Bengkulu Punya Posisi Strategis dalam Sejarah

Fadli juga menyoroti posisi Bengkulu dalam sejarah kolonial. Wilayah ini pernah menjadi pusat pemerintahan Inggris sebelum kemudian berada di bawah kekuasaan Belanda hingga 1940.

Dinamika sejarah, termasuk pertukaran wilayah antara Inggris dan Belanda yang melibatkan Bengkulu, Singapura, dan Melaka, dinilai sebagai modal kuat untuk membangun narasi wisata sejarah yang menarik dan bernilai jual tinggi.

Potensi ini, jika dikemas secara profesional dan konsisten, dapat memperkuat citra Bengkulu sebagai destinasi unggulan wisata sejarah dan budaya nasional.

Festival Budaya dan Promosi Masif Jadi Kunci

Selain pengembangan kawasan bersejarah, Menteri Kebudayaan mendorong penyelenggaraan lebih banyak event dan festival budaya yang melibatkan generasi muda.

Menurutnya, dukungan konektivitas transportasi yang semakin baik harus diiringi dengan promosi yang masif dan terukur. Tanpa promosi yang konsisten, potensi besar tersebut tidak akan optimal.

Ia menekankan bahwa strategi branding daerah sangat penting agar lebih banyak wisatawan datang dan ekonomi lokal ikut bergerak.

Dukungan Pemerintah Daerah

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menyambut baik gagasan tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Menteri Kebudayaan.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat penguatan sektor pariwisata budaya serta menciptakan lapangan kerja berbasis ekonomi kreatif.

Sejarah Singkat Benteng Marlborough

Benteng Marlborough dibangun pada tahun 1714–1719 oleh East India Company di bawah kepemimpinan Joseph Collett. Saat ini, pengelolaannya berada di bawah Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan.

Sebagai salah satu benteng Inggris terbesar di Asia Tenggara, keberadaan situs ini bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga peluang besar untuk pengembangan ekonomi daerah berbasis kebudayaan.

FAQ

1. Mengapa kebudayaan penting untuk ekonomi daerah?
Karena kebudayaan dapat mendorong pariwisata, industri kreatif, UMKM, serta membuka lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

2. Apa potensi utama Benteng Marlborough?
Sebagai pusat edukasi sejarah, festival budaya, pertunjukan seni, dan destinasi wisata unggulan Bengkulu.

3. Apa strategi yang didorong pemerintah?
Penguatan promosi, penyelenggaraan event budaya, serta pengembangan kawasan berbasis ekonomi kreatif.

4. Siapa yang mengelola Benteng Marlborough saat ini?
Dikelola oleh Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan.

Rakor Internalisasi Prioritas Kemendagri, Sekda : Dibutuhkan Peran Serta Masyarakat Percepatan Pembangunan Daerah

Redaksi    Rabu, April 05, 2023    Comment   

Rakor Internalisasi Prioritas Kemendagri, Sekda : Dibutuhkan Peran Serta Masyarakat Percepatan Pembangunan Daerah

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.

Pontianak, Kalbar - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. membuka Rapat Koordinasi Internalisasi Kegiatan Prioritas Kementerian Dalam Negeri di Gedung Pelayanan Terpadu Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (4/4/2023).

"Hari ini kita melakukan sinergitas dengan BSKDN (Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri) Kementerian Dalam Negeri, jadi memang sebenarnya saat ini kita Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat inovasinya masih level Inovatif dan kita harus meningkatkan ke level sangat inovatif," ungkapnya.

Disampaikannya, Inovasi sendiri sebenarnya berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di perangkat daerah dalam mencapai suatu target/tujuan.

"Kalau kita mengembangkan suatu inovasi terhadap suatu permasalahan ini, tentunya akan mempercepat pencapaian target yang sebenarnya adalah kesejahteraan masyarakat. Inovasi yang baik itu memang Pemerintah hanya mencetuskan suatu gerakan, inovasi dan suatu terobosan, selanjutnya diharapkan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang memainkan suatu program inovasi. Peran serta masyarakat itu justru mempercepat tercapainya target atau program-program Pemerintah Daerah," jelasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014, bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan itu dapat melakukan inovasi, dan inovasi itu dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

"Bukan hanya inovasi, tetapi juga keseluruhan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan itu dilakukan evaluasi oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," terangnya.

Seperti kita ketahui, alat ukur yang sudah dikembangkan saat ini disamping Indeks Inovasi Daerah, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.

"Khusus untuk indeks-indeks yang sudah diterapkan yaitu indeks Inovasi Daerah dan untuk Kalimantan Barat, indeks ini sudah dari awal ikut mengalami perkembangan sejak awal mengikuti, yaitu dari Tahun 2017 pada posisi urutan 3 dari bawah akhirnya berkembang menjadi urutan 13, 14 dan pada saat ini kita akan berupaya untuk menjadikan indeks itu di atas skor 60 untuk bisa menjadi sangat inovatif," imbuhnya.

Adapun beberapa daerah dengan spesifikasi wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat memiliki Prestasi yang cukup bagus yaitu Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau.

"Mudah-mudahan pada level yang normal yang bukan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal ini akan memiliki indeks yang cukup baik, sehingga daya saingnya pada Tingkat Nasional menjadi lebih baik. Kedatangan kami untuk melakukan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat agar indeks inovasi kedepan akan semakin baik dan bisa menjadikan daya saing, berikut kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Indeks ini akan mendapatkan dana insentif Daerah apabila memiliki kecenderungan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan, ditambah dengan beberapa indikator yang terus berkembang yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan," tutupnya.

(Irf/R. Hermanto)