Berita BorneoTribun: Pemerintah Indonesia hari ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah Indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah Indonesia. Tampilkan semua postingan

Kamis, 02 April 2026

IKN 2026 Masuk Fase Krusial, Fokus Pada Kawasan Pemerintahan Inti

IKN 2026 fokus pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Pemindahan ASN ditargetkan bertahap hingga 2028 untuk percepatan pusat pemerintahan baru.
IKN 2026 fokus pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Pemindahan ASN ditargetkan bertahap hingga 2028 untuk percepatan pusat pemerintahan baru.

Samarinda - Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi fokus utama pada 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif beserta infrastruktur pendukung menjadi prioritas utama tahun ini.

“Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif salah satu prioritas pada tahun ini,” ujarnya saat ditemui di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara.

Fokus Infrastruktur Dan Ekosistem Pemerintahan

Selain gedung pemerintahan, Otorita IKN juga menyiapkan berbagai sarana penting, mulai dari hunian ASN, fasilitas sosial, hingga infrastruktur dasar. Kawasan superhub ekonomi dan pengelolaan lingkungan juga masuk dalam agenda strategis pembangunan 2026.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan IKN tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga kawasan yang hidup dan berkelanjutan.

Pemindahan ASN Dilakukan Bertahap Hingga 2028

Proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, tercatat sekitar 2.000 ASN sudah bertugas di kawasan tersebut.

Rinciannya:

  • 1.100 ASN Otorita IKN

  • 900 ASN dari Kementerian PUPR, Kesehatan, dan Perhubungan

Pemerintah menargetkan jumlah ASN yang dipindahkan akan terus bertambah hingga mencapai sekitar 4.000 orang pada 2028.

“Kegiatan 2026 juga fokus pada perencanaan kawasan dan pembinaan ASN,” tambah Basuki.

Strategi Percepatan Fungsi IKN

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi langkah krusial agar fungsi pemerintahan dapat berjalan penuh di IKN. Dengan hadirnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di satu wilayah, diharapkan efisiensi pemerintahan meningkat.

IKN sendiri dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai solusi jangka panjang menggantikan Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Apa fokus utama pembangunan IKN tahun 2026?
Fokus utama adalah pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, termasuk infrastruktur pendukung.

2. Berapa jumlah ASN yang sudah pindah ke IKN?
Saat ini sekitar 2.000 ASN sudah bertugas di IKN.

3. Kapan target pemindahan ASN selesai?
Pemindahan dilakukan bertahap hingga 2028.

4. Apa itu superhub ekonomi di IKN?
Kawasan strategis yang dirancang untuk mendukung aktivitas ekonomi dan investasi.

5. Di mana lokasi IKN?
Di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sabtu, 14 Maret 2026

Presiden Prabowo Tegaskan Prioritas Kebutuhan Dalam Negeri Sebelum Ekspor Batu Bara dan CPO

Presiden Prabowo menekankan batu bara dan CPO harus diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor, memastikan kesejahteraan rakyat dan ketahanan energi.
Presiden Prabowo menekankan batu bara dan CPO harus diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor, memastikan kesejahteraan rakyat dan ketahanan energi.

JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh produksi batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) beserta turunannya harus diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum diekspor. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (tanggal).

“Saya menegaskan, prioritas penggunaan batu bara dan kelapa sawit adalah untuk kepentingan nasional. Prioritas utama adalah rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan bisnis dalam setiap pengelolaan sumber daya alam.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyoroti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar tegas menegakkan aturan bagi pengusaha batu bara agar tidak mengekspor sebelum kebutuhan domestik terpenuhi.

“Ini adalah milik bangsa, bukan milik pengusaha. Mereka boleh berbisnis, tapi kepemilikan adalah milik Indonesia. Semua kekayaan alam adalah hak rakyat,” tegas Presiden.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil menjelaskan, pemerintah terus memastikan ketersediaan batu bara untuk kebutuhan domestik melalui kebijakan pengendalian ekspor dan penerapan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).

Bahlil menegaskan bahwa perusahaan yang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) wajib mematuhi aturan Domestic Market Obligation (DMO). "Menteri menegaskan, izin ekspor baru akan diberikan jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. 'Fokus utama kami adalah memastikan pasokan domestik cukup,' katanya."

Lebih lanjut, pemerintah menyiapkan regulasi agar seluruh produksi batu bara dialokasikan terlebih dahulu untuk konsumsi dalam negeri, baru sisanya boleh diekspor. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Senin, 09 Maret 2026

Prabowo Siapkan Taklimat Untuk Rakyat Indonesia Terkait Krisis Global

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan taklimat kepada rakyat Indonesia terkait dampak perang Timur Tengah dan kondisi global yang berpotensi memengaruhi ekonomi dan keamanan.
Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan taklimat kepada rakyat Indonesia terkait dampak perang Timur Tengah dan kondisi global yang berpotensi memengaruhi ekonomi dan keamanan.

JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menyampaikan taklimat khusus kepada seluruh rakyat Indonesia dalam waktu dekat. Taklimat tersebut akan menjelaskan kondisi global yang sedang bergejolak serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan Indonesia menghadapi situasi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Presiden saat agenda peresmian 218 jembatan yang dilakukan secara virtual. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyinggung meningkatnya ketegangan geopolitik akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan dunia.

“Akibat perang di Timur Tengah kita harus siap menghadapi kesulitan. Kita punya kekuatan yang besar, tapi saya juga akan jujur, saya akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat,” kata Presiden dalam siaran yang disaksikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.

Presiden Prabowo menilai situasi dunia saat ini berada dalam kondisi penuh ketidakpastian. Persaingan dan pertikaian antara kekuatan besar dunia dinilai berpotensi menyeret negara-negara lain ke dalam situasi yang semakin kompleks.

Menurut Presiden, dampak konflik di Timur Tengah tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat langsung, tetapi juga memicu guncangan global. Kondisi tersebut berpengaruh pada stabilitas ekonomi, perdagangan internasional, serta keamanan dunia.

“Seluruh dunia sedang mengalami goncangan akibat perang di Timur Tengah. Kita terus terang saja harus menghadapi kesulitan,” ujar Presiden.

Meski demikian, pemerintah memastikan terus memantau perkembangan situasi global secara intensif. Presiden Prabowo menyebut dirinya secara langsung mempelajari berbagai data dan indikator ekonomi setiap hari untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap tepat.

“Saya sudah melihat dan mempelajari angka-angka setiap hari. Kita menemukan terus kekayaan-kekayaan baru. Kita akan mengalami kesulitan, saya tidak akan menutupi itu perkiraan saya. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan lebih kuat, lebih makmur, dan lebih mampu berdikari,” kata Presiden.

Di tengah situasi global yang tidak menentu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan nasional. Salah satu fokus utama pemerintah adalah memperkuat sektor pangan dan energi agar Indonesia tetap stabil menghadapi dinamika dunia.

Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur karena upaya menuju swasembada pangan mulai menunjukkan hasil nyata. Ia menyebut Indonesia hampir mencapai target kemandirian pangan yang selama ini diperjuangkan.

“Kita sangat bersyukur atas karunia yang Maha Kuasa. Bertahun-tahun saya perjuangkan swasembada pangan, dan sekarang kita bersyukur karena kita sudah sampai swasembada beras. Sebentar lagi kita juga mencapai kebutuhan protein kita,” ujar Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, ketahanan pangan menjadi jaminan penting bagi keamanan nasional. Di tengah banyak negara menghadapi tekanan ekonomi dan krisis pangan, Indonesia diharapkan tetap mampu menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong kemandirian energi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya domestik, seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu.

Presiden Prabowo menilai langkah tersebut penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada energi impor di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Di akhir pernyataannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap bekerja keras dan menjaga persatuan. Ia menekankan bahwa kerja sama dan rasa syukur menjadi kunci bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan global.

“Kita harus kerja keras, kita harus rukun, kita harus bersyukur,” kata Presiden.

Prabowo Subianto Akui Masih Ada Unsur Pimpinan Mengecewakan Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto mengakui masih ada pejabat yang mengecewakan terkait tanggung jawab negara serta menyinggung dinamika situasi dunia saat meresmikan 218 jembatan.
Presiden Prabowo Subianto mengakui masih ada pejabat yang mengecewakan terkait tanggung jawab negara serta menyinggung dinamika situasi dunia saat meresmikan 218 jembatan. (Gambar ilustrasi AI)

JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengakui masih terdapat unsur pimpinan dan pejabat yang belum menjalankan tanggung jawab secara optimal kepada bangsa dan negara. Pernyataan itu disampaikan saat ia meresmikan secara virtual 218 jembatan di berbagai daerah, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin sore.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan keterbatasan. Menurutnya, kondisi itu tidak lepas dari kinerja sebagian pejabat, birokrat, maupun petugas di lapangan yang dinilai belum maksimal.

Meski demikian, Presiden juga mengapresiasi banyak petugas yang bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Ia menyebut terdapat banyak aparatur yang menunjukkan dedikasi tinggi, namun masih ada sebagian unsur pimpinan tertentu yang dinilai belum memenuhi tanggung jawab kepada negara.

Prabowo menilai situasi tersebut perlu diakui secara terbuka. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menyampaikan hal-hal positif, tetapi juga harus berani mengakui berbagai kekurangan yang masih ada.

Menurutnya, pengakuan atas kelemahan tersebut penting agar pemerintah dapat memahami tantangan yang dihadapi secara lebih realistis. Dengan begitu, langkah perbaikan dapat dilakukan secara lebih terarah.

“Ini harus kita akui. Janganlah kita selalu bicara yang baik-baik, yang manis-manis. Saya ingin menyampaikan ini karena kita sadar dan mengerti bahwa dunia kita sekarang penuh dengan dinamika yang berbahaya,” ujar Presiden.

Selain menyinggung soal tanggung jawab pejabat, Kepala Negara juga mengingatkan bahwa situasi global saat ini sedang berada dalam kondisi yang penuh risiko. Berbagai konflik internasional dinilai turut memengaruhi stabilitas dunia.

Ia mencontohkan perang besar yang terjadi di Eropa, khususnya di Ukraina, serta meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, konflik di berbagai wilayah tersebut menunjukkan bahwa dinamika global saat ini semakin kompleks.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa meskipun Indonesia berada jauh secara geografis dari kawasan konflik, perkembangan yang terjadi di satu wilayah tetap dapat memengaruhi kawasan lain.

Hal itu terjadi karena dunia saat ini semakin saling terhubung. Dengan kondisi global yang semakin dinamis, pemerintah perlu memahami tantangan internasional sekaligus memperkuat tanggung jawab aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.