Kanwil Kemenag Kalsel Tingkatkan Layanan Inklusi Di Lebih 500 Madrasah

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Kanwil Kemenag Kalsel Tingkatkan Layanan Inklusi Di Lebih 500 Madrasah

Kemenag Kalsel perkuat pendidikan inklusi di madrasah untuk siswa berkebutuhan khusus dengan kolaborasi lintas sektor dan peningkatan layanan.

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat implementasi pendidikan inklusi di lingkungan madrasah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus, mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas.

Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, H Muhammad Tambrin, menegaskan bahwa penguatan pendidikan inklusi menjadi prioritas penting, mengingat jumlah satuan pendidikan madrasah di wilayah tersebut mencapai lebih dari 500 unit dari berbagai jenjang.

Menurutnya, upaya ini telah diawali melalui rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bunda Inklusi kabupaten/kota, kepala seksi pendidikan madrasah, hingga kelompok kerja madrasah.

“Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan madrasah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, adil, dan terbuka bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali,” ujarnya di Banjarmasin, Rabu.

Tambrin menekankan bahwa pendidikan inklusi tidak bisa berjalan secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus.

Kolaborasi tersebut mencakup kerja sama dengan kepolisian, lembaga perlindungan anak, serta instansi terkait lainnya. Fokusnya tidak hanya pada pendidikan, tetapi juga aspek perlindungan, kesehatan, dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.

“Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan siswa mendapatkan perlindungan maksimal serta hak-haknya terpenuhi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala madrasah agar memberikan perhatian khusus terhadap siswa berkebutuhan khusus. Pengawasan akan terus dilakukan guna memastikan implementasi berjalan optimal di lapangan.

“Saya tegaskan seluruh pihak harus memberikan atensi khusus. Ini akan terus kami pantau,” tegas Tambrin.

Selain itu, setiap satuan kerja diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas tersebut diharapkan mampu menunjang aksesibilitas dan kenyamanan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Langkah ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusi yang menekankan kesetaraan akses dan kesempatan belajar bagi semua anak, tanpa diskriminasi.

Dengan penguatan ini, Kemenag Kalsel berharap madrasah dapat menjadi lingkungan pendidikan yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh peserta didik.

FAQ

1. Apa itu pendidikan inklusi di madrasah?
Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama.

2. Mengapa pendidikan inklusi penting?
Karena memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang setara tanpa diskriminasi, serta membangun lingkungan yang lebih toleran.

3. Apa langkah Kemenag Kalsel dalam mendukung inklusi?
Melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan fasilitas, serta pengawasan terhadap layanan pendidikan di madrasah.

4. Siapa saja yang terlibat dalam program ini?
Kemenag, pemerintah daerah, kepolisian, lembaga perlindungan anak, serta pihak sekolah.

5. Apa manfaat pendidikan inklusi bagi siswa?
Meningkatkan kepercayaan diri, akses pendidikan, serta kesempatan berkembang bagi siswa berkebutuhan khusus.

SMAN 10 Samarinda Cetak 32 Siswa Diterima Kampus Luar Negeri

Ria Sartika    Sabtu, Maret 28, 2026    Comment   

SMAN 10 Samarinda Cetak 32 Siswa Diterima Kampus Luar Negeri

32 siswa SMAN 10 Samarinda berhasil menembus kampus dunia dengan 88 LoA. Program Garuda Transformasi jadi kunci sukses tembus universitas global.

Samarinda – Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan Kalimantan Timur. Sebanyak 32 siswa SMA Negeri 10 Samarinda berhasil menembus berbagai kampus bergengsi internasional dengan total perolehan 88 Letter of Acceptance (LoA).

Pencapaian ini menjadi lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencatat empat siswa diterima di perguruan tinggi luar negeri.

Kepala SMA Negeri 10 Samarinda, Ni Made Adnyani, menyebut keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari implementasi Program Garuda Transformasi yang diterapkan di sekolah tersebut.

“Peningkatan signifikan dari awalnya hanya empat siswa menjadi 32 anak ini merupakan buah nyata dari ekosistem baru melalui Program Garuda Transformasi,” ujarnya di Samarinda, Jumat.

Ekosistem Baru Dorong Prestasi Global

Program Garuda Transformasi menghadirkan pendekatan sistematis dalam mempersiapkan siswa menembus kampus internasional. Berbagai fasilitas disediakan, mulai dari tes resmi dan prediksi IELTS serta SAT, hingga bimbingan konseling khusus.

Tak hanya itu, sekolah juga melibatkan alumni sebagai konsultan pendidikan untuk membantu siswa memahami proses seleksi global.

Pendampingan dilakukan secara intensif, termasuk sesi personal one-on-one, revisi detail surat rekomendasi, hingga penyediaan dokumen administratif seperti rapor berbahasa Inggris.

Seleksi Ketat Hingga Lolos 32 Siswa

Proses seleksi dimulai sejak pertengahan Desember 2025. Dari total 49 siswa yang mengikuti seleksi internal, sebanyak 34 siswa melanjutkan ke tahap pendaftaran ke universitas luar negeri.

Dari jumlah tersebut, 32 siswa dipastikan telah mengantongi LoA, dengan potensi jumlah yang masih terus bertambah.

Ubah Budaya Akademik Sekolah

Made menjelaskan bahwa sebelum adanya program ini, siswa yang melanjutkan ke luar negeri umumnya mengandalkan inisiatif pribadi dan dukungan orang tua.

Kini, sekolah telah memiliki ekosistem terstruktur yang secara aktif membimbing siswa menuju perguruan tinggi luar negeri (PTLN).

“Kehadiran Program Garuda Transformasi ini mengubah wajah budaya akademik sekolah,” jelasnya.

Diterima di Kampus Top Dunia

Para siswa tersebut diterima di berbagai universitas ternama di negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Belanda, hingga Selandia Baru.

Beberapa kampus bergengsi yang menerima siswa SMAN 10 Samarinda antara lain:

• University of Toronto

• Monash University

• University of Utah

• Wageningen University

Program studi yang dipilih pun beragam dan relevan dengan kebutuhan global, mulai dari sains data, teknik, ilmu lingkungan, hingga bidang kesehatan.

Harapan Ke Depan

Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi sekolah lain di Indonesia untuk membangun ekosistem pendidikan yang mampu bersaing di level internasional.

Selain itu, capaian ini juga membuktikan bahwa dengan sistem yang tepat, siswa daerah mampu bersaing di panggung global.

FAQ (PERTANYAAN UMUM)

1. Apa itu Letter of Acceptance (LoA)?
LoA adalah surat resmi dari universitas yang menyatakan bahwa seorang siswa diterima sebagai mahasiswa.

2. Apa Program Garuda Transformasi?
Program ini adalah inisiatif sekolah untuk membangun sistem pembinaan siswa agar mampu menembus perguruan tinggi luar negeri.

3. Berapa jumlah LoA yang diraih siswa SMAN 10 Samarinda?
Total ada 88 LoA yang diraih oleh 32 siswa.

4. Negara mana saja tujuan siswa?
Amerika Serikat, Kanada, Australia, Belanda, dan Selandia Baru.

5. Apa kunci keberhasilan siswa?
Pendampingan intensif, fasilitas tes internasional, serta ekosistem pendidikan yang terstruktur.

DPR Disorot JPPI Usai Sahkan RAPBN 2026, Anggaran Pendidikan Dipangkas untuk Program Makan Bergizi Gratis

Redaksi    Kamis, September 25, 2025    Comment   

DPR Disorot JPPI Usai Sahkan RAPBN 2026, Anggaran Pendidikan Dipangkas untuk Program Makan Bergizi Gratis

DPR Disorot JPPI Usai Sahkan RAPBN 2026, Anggaran Pendidikan Dipangkas untuk Program Makan Bergizi Gratis. (Gambar Ilustrasi)

JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melontarkan kritik tajam terhadap DPR RI yang baru saja mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. 

Dalam pengesahan tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai salah satu prioritas terbesar dengan anggaran mencapai Rp 335 triliun. Ironisnya, Rp 223 triliun diambil dari pos pendidikan. 

Keputusan ini dinilai JPPI sebagai bentuk “pengkhianatan” terhadap amanat UUD 1945 karena porsi anggaran pendidikan hanya tersisa 14 persen dari total APBN, jauh dari kewajiban 20 persen.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut langkah DPR memuluskan usulan pemerintah ini bukan sekadar kebijakan keliru. 

Menurutnya, pemangkasan anggaran pendidikan hingga Rp 233 triliun justru mengancam kualitas pendidikan nasional. 

“Ini jelas melanggar konstitusi. Anggaran pendidikan harus minimal 20 persen, tapi sekarang dipangkas demi program yang secara substansi masih bisa diperdebatkan,” ujar Ubaid dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).

Ubaid juga menyinggung pernyataan pemerintah yang menyebut anggaran pendidikan tahun depan naik menjadi Rp 757,8 triliun. 

Ia menilai kenaikan itu semu karena dana ratusan triliun tersedot untuk MBG. JPPI, kata dia, tidak menolak pentingnya pemenuhan gizi anak. 

Namun, masalah fundamental pendidikan menurutnya masih jauh dari selesai. 

Data JPPI mencatat, lebih dari 60 persen bangunan SD di Indonesia dalam kondisi rusak, jumlah sekolah menengah masih terbatas, fasilitas penunjang belajar minim, hingga jutaan guru yang belum tersertifikasi maupun belum sejahtera.

“Kalau gizi memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan hal mendasar di pendidikan. Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik kalau gedungnya roboh, fasilitasnya tidak memadai, dan gurunya tidak terjamin kesejahteraannya?” tegas Ubaid.

Dampak keputusan DPR ini berpotensi memicu polemik lebih lanjut antara pemerintah, lembaga legislatif, dan kelompok masyarakat sipil. 

Pengamat menilai, jika anggaran pendidikan terus dipangkas, target peningkatan kualitas SDM nasional dalam jangka panjang bisa terhambat. 

JPPI sendiri menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini dan mendorong publik agar lebih kritis terhadap alokasi anggaran negara.

Gaji Belum Seberapa, Insentif Guru Honorer 2025 Siap Cair! Cek Syarat & Jadwalnya di Sini

Redaksi    Senin, Agustus 04, 2025    Comment   

Gaji Belum Seberapa, Insentif Guru Honorer 2025 Siap Cair! Cek Syarat & Jadwalnya di Sini

Seorang guru honorer sedang mengajar murid-murid di kelas sambil tersenyum, mewakili semangat meski belum berstatus ASN. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA - Para guru honorer di seluruh Indonesia kembali mendapat angin segar. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan bahwa bantuan insentif untuk guru non ASN tahun 2025 akan segera cair mulai Agustus hingga September 2025. 

Bantuan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi para pendidik yang belum berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di sekolah formal maupun lembaga PAUD non-formal.

Walau belum bergaji besar dan kerap luput dari perhatian, guru honorer terus menjalankan tugasnya di tengah berbagai keterbatasan. 

“Insentif ini bukan cuma soal uang, tapi bentuk penghargaan atas pengabdian guru-guru kita yang selama ini tetap semangat mengajar walau statusnya belum ASN,” ujar keterangan resmi dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek.

Ada sejumlah pembaruan penting pada skema bantuan tahun ini. Pertama, besaran dana disesuaikan: guru formal dari tingkat TK hingga SMK akan menerima Rp2.100.000 per tahun, sementara guru PAUD non-formal akan memperoleh Rp2.400.000 per tahun. 

Meski lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,6 juta, bantuan ini tetap dinilai krusial untuk menunjang kehidupan lebih dari 341.000 guru honorer di seluruh Indonesia.

Adapun syarat penerima bantuan untuk guru formal antara lain: belum memiliki sertifikat pendidik, lulusan minimal D4/S1, memiliki NUPTK aktif, bukan ASN, memenuhi beban kerja, serta tercatat aktif di sistem Dapodik. 

Sedangkan guru PAUD non-formal harus sudah mengabdi minimal 13 tahun per Januari 2025, berpendidikan minimal SMA/SMK, mengajar di bawah naungan dinas pendidikan, serta terdata di Dapodik. 

Usulan untuk PAUD dilakukan melalui sistem SIM ANTUN.

Proses pencairan dana dilakukan langsung ke rekening yang dibuka khusus oleh pemerintah. 

Namun ada hal penting yang harus diperhatikan: guru yang lolos sebagai penerima bantuan wajib melakukan aktivasi rekening sebelum 30 Januari 2026. 

Jika tidak, maka dana bantuan akan dikembalikan ke kas negara dan status bantuan akan hangus.

Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima, guru bisa mengecek melalui portal resmi Info GTK 2025 di https://info.gtk.kemdikbud.go.id. 

Setelah login dengan akun PTK, klik menu “Cek Status Tunjangan”, lalu periksa apakah SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi) Anda sudah terbit. 

Jika datanya valid, maka pencairan akan langsung ditransfer ke rekening yang telah diaktivasi.

Selain itu, sekolah juga diimbau untuk aktif membantu proses aktivasi rekening dan pengumpulan dokumen seperti SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), agar bantuan tidak terkendala. Menunda aktivasi bisa berisiko kehilangan dana insentif yang sudah dialokasikan.

Langkah pemerintah ini dianggap sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan para guru honorer. 

Meski belum menyelesaikan semua persoalan, program ini menunjukkan bahwa dedikasi guru non ASN tak luput dari perhatian negara. 

Bagi banyak guru, bantuan ini mungkin bukan angka besar tapi cukup untuk membeli perlengkapan mengajar, menambah biaya transportasi, atau sekadar menambal kebutuhan harian.

Jika Anda adalah guru honorer yang merasa sudah memenuhi syarat, jangan tunda lagi. Segera cek status Anda di Info GTK dan pastikan aktivasi rekening dilakukan tepat waktu. 

Insentif mungkin hanya sebagian kecil dari penghargaan, tapi semangat Anda sebagai pendidik adalah bagian besar dari masa depan bangsa.