Gaji Telat Dibayar, 44 Petugas Kebersihan Dan Tukang Kebun Mogok Di PLBN Entikong

Reza Aditiya g    Rabu, Maret 11, 2026    Comment   

Gaji Telat Dibayar, 44 Petugas Kebersihan Dan Tukang Kebun Mogok Di PLBN Entikong

Puluhan petugas kebersihan dan tukang kebun mogok kerja di PLBN Entikong karena gaji Februari 2026 belum dibayar. Aktivitas kebersihan kawasan perbatasan pun terganggu. (Gambar ilustrasi AI)

Puluhan Petugas Kebersihan Mogok Kerja di PLBN Entikong, Gaji Februari Belum Dibayar

Sanggau, Kalbar — Aktivitas kebersihan di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong sempat terganggu setelah puluhan pekerja cleaning service dan tukang kebun menghentikan pekerjaan mereka pada Rabu (11/03/2026). Aksi mogok kerja ini dipicu oleh belum dibayarnya gaji bulan Februari 2026 yang seharusnya diterima pada awal Maret.

Sebanyak 28 petugas cleaning service dan 16 tukang kebun memilih tidak bekerja sebagai bentuk protes terhadap keterlambatan pembayaran upah. Para pekerja menilai kondisi tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya ketika sistem penggajian masih dikelola langsung oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Pengawas cleaning service Sanusi dan pengawas tukang kebun Ismail mengatakan para pekerja sebenarnya masih memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji mereka.

“Kami memberi waktu sampai hari ini untuk pembayaran gaji. Kalau sampai hari ini belum juga dibayar, besok kami akan melakukan aksi pemaksaan di sekitar kawasan PLBN Entikong,” ujar Ismail.

Menurut para pekerja, keterlambatan pembayaran mulai terjadi setelah pengelolaan tenaga kerja dialihkan kepada pihak ketiga. Sebelumnya, pembayaran gaji disebut selalu dilakukan tepat waktu pada awal bulan.

“Dulu waktu masih ditangani langsung oleh PLBN atau BNPP, kami biasa menerima gaji di awal bulan. Tapi mulai Februari ini gaji kami belum juga dibayar sampai tanggal 11,” kata salah satu pekerja.

Konfirmasi Pihak PLBN

Puluhan petugas kebersihan dan tukang kebun mogok kerja di PLBN Entikong karena gaji Februari 2026 belum dibayar. Aktivitas kebersihan kawasan perbatasan pun terganggu. (Gambar ilustrasi AI)

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kepala Bidang Keamanan dan Kebersihan PLBN Entikong, Fanji Hermansyah, membenarkan bahwa penghentian kerja tersebut dipicu oleh keterlambatan pembayaran gaji bulan Februari.

Menurutnya, saat ini sistem pembayaran gaji petugas kebersihan dan tukang kebun sudah tidak lagi ditangani langsung oleh pihak PLBN.

“Pembayaran gaji sekarang sudah diambil alih oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan yang mengelola tenaga kerja tersebut,” jelas Fanji.

Ia menambahkan bahwa pihak PLBN tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses pembayaran gaji karena komunikasi antara perusahaan pihak ketiga dengan para pekerja dilakukan melalui koordinator lapangan.

“Dari kami sebenarnya tidak ada komunikasi langsung dengan pihak ketiga. Mereka biasanya berkoordinasi dengan koordinator pekerja, yaitu Pak Sanusi dan Pak Ismail,” ujarnya.

Meski demikian, pihak PLBN tetap berupaya meminta para pekerja untuk kembali bekerja agar operasional kebersihan di kawasan perbatasan tetap berjalan normal.

“Kami tetap mengusahakan mereka masuk bekerja seperti biasa. Informasinya hari ini pembayaran akan segera cair karena di beberapa PLBN lain sudah ada yang membayar,” katanya.

Dampak Terhadap Kawasan Perbatasan

Puluhan petugas kebersihan dan tukang kebun mogok kerja di PLBN Entikong karena gaji Februari 2026 belum dibayar. Aktivitas kebersihan kawasan perbatasan pun terganggu. (Gambar ilustrasi AI)

Aksi penghentian kerja ini mulai berdampak pada kondisi kebersihan di sejumlah titik kawasan PLBN Entikong. Beberapa area terlihat mulai dipenuhi sampah yang belum tertangani karena tidak adanya petugas kebersihan yang bekerja.

Situasi ini menjadi perhatian karena PLBN Entikong merupakan salah satu gerbang utama mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.

Selain itu, keterlambatan pembayaran gaji terjadi di tengah bulan suci Ramadhan, ketika kebutuhan ekonomi para pekerja meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Kami hanya menuntut hak kami. Kami punya keluarga yang harus dihidupi, apalagi sekarang bulan puasa dan sebentar lagi Lebaran,” kata Ismail mewakili para pekerja.

Fanji menegaskan bahwa pihak PLBN tetap berupaya mengawal persoalan tersebut agar segera diselesaikan oleh perusahaan pihak ketiga yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kerja.

“Dari pihak PLBN kami terus mengawal komunikasi dengan pihak ketiga agar gaji para pekerja bisa segera dibayarkan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari perusahaan pihak ketiga yang menangani pengelolaan tenaga kerja cleaning service dan tukang kebun di kawasan PLBN Entikong terkait keterlambatan pembayaran gaji tersebut.

Penulis: Liber

Safari Ramadhan, Gubernur Ria Norsan Bawa Kabar Besar Perbatasan

Ria Sartika    Senin, Februari 23, 2026    Comment   

Safari Ramadhan, Gubernur Ria Norsan Bawa Kabar Besar Perbatasan

Gubernur Kalbar Ria Norsan soroti konektivitas perbatasan Kapuas Hulu dan peningkatan IPM 72,09 saat Safari Ramadhan 1447 H, termasuk akses jalan menuju IKN Nusantara dan penguatan pendidikan serta kesehatan.

PONTIANAK -- Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya peningkatan konektivitas wilayah perbatasan dan percepatan Indeks Pembangunan Manusia dalam agenda Safari Ramadhan 1447 Hijriah di Kabupaten Kapuas Hulu, Minggu. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak ini dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Dalam kunjungan tersebut, Ria Norsan menekankan bahwa Kapuas Hulu bukan sekadar daerah terluar, tetapi berpotensi menjadi pusat penggerak ekonomi baru. Posisi geografisnya yang berbatasan darat dengan Malaysia dinilai membuka peluang perdagangan lintas batas, investasi, serta pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal.

Akses Jalan Perbatasan Buka Jalur Menuju IKN

Salah satu sorotan utama adalah pembangunan jalan perbatasan yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur. Infrastruktur ini diyakini akan memangkas waktu tempuh menuju Ibu Kota Negara Nusantara.

Menurut Ria Norsan, konektivitas yang semakin baik akan mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Dampaknya tidak hanya pada efisiensi transportasi, tetapi juga pada peningkatan investasi, perdagangan, hingga peluang kerja baru bagi warga perbatasan.

Dengan akses yang semakin terbuka, Kapuas Hulu berpotensi menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan wilayah barat dan timur Kalimantan. Ini menjadi momentum penting agar masyarakat tidak lagi merasa terisolasi dari pusat pertumbuhan nasional.

Fokus Pembangunan Tahun Kedua Kepemimpinan

Memasuki tahun kedua masa jabatan bersama Wakil Gubernur, Ria Norsan menyampaikan komitmen memperkuat fondasi pembangunan yang terukur dan berdampak langsung. Beberapa indikator makro Kalimantan Barat menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengendalian inflasi, hingga upaya penurunan angka kemiskinan.

Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah provinsi berupaya meningkatkan kualitas layanan publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke wilayah perbatasan.

IPM Masih Jadi Tantangan Serius

Meski menunjukkan kemajuan, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tercatat di angka 72,09 dan berada di peringkat kelima se-Pulau Kalimantan. Kapuas Hulu termasuk daerah yang masih perlu percepatan peningkatan IPM.

Tiga faktor utama yang menjadi perhatian adalah kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur dasar. Pemerintah provinsi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Langkah konkret diperlukan agar generasi muda di perbatasan memiliki daya saing tinggi, tidak tertinggal, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun regional.

Dukungan Daerah dan Harapan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur. Ia menilai perhatian pemerintah provinsi menjadi penyemangat bagi masyarakat perbatasan.

Sukardi mengakui pembangunan di wilayah perbatasan menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan akses jalan dan jembatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia berharap dukungan provinsi terus diperkuat, terutama dalam pengembangan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta bantuan bagi UMKM dan koperasi.

Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Mengapa Kapuas Hulu Strategis bagi Kalimantan Barat

Sebagai wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia, Kapuas Hulu memiliki fungsi ganda, yakni menjaga kedaulatan dan menjadi pintu gerbang ekonomi. Jika konektivitas semakin baik dan IPM meningkat, maka kawasan ini dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang berdampak luas bagi Kalimantan Barat.

Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi harapan bersama, agar masyarakat perbatasan merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan.

FAQ Seputar Pembangunan Kapuas Hulu dan IPM Kalbar

1. Berapa angka IPM Kalimantan Barat saat ini?
IPM Kalbar berada di angka 72,09 dan masih menempati peringkat kelima di Pulau Kalimantan.

2. Mengapa Kapuas Hulu dianggap strategis?
Karena berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, sehingga memiliki potensi perdagangan lintas batas dan penguatan ekonomi regional.

3. Apa dampak pembangunan jalan perbatasan?
Meningkatkan konektivitas, mempercepat akses menuju IKN Nusantara, serta membuka peluang ekonomi baru.

4. Apa fokus utama pembangunan Pemprov Kalbar?
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Terpidana Pencurian 774 Kg Emas PT SRM Ditangkap di Entikong

Ria Sartika    Sabtu, Februari 07, 2026    Comment   

Terpidana Pencurian 774 Kg Emas PT SRM Ditangkap di Entikong

Foto : Tersangka kasus pencurian emas seberat 774 Kg di PT SRM, Liu Xiaodong saat diamankan di Kantor Imigrasi Entikong, Kabupaten Sanggau. Dia diduga hendak kabur meninggalkan indonesia melalui perbatasan Malaysia. (BORNEOTRIBUN/MUZAHIDIN)

KETAPANG -- Kasus pencurian emas seberat 774 kilogram yang mengguncang wilayah Ketapang kembali memanas. Liu Xiaodong, warga negara asing asal China yang menjadi terpidana dalam perkara pencurian emas di area konsesi PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM), nyaris lolos dari jerat hukum Indonesia.

Liu diduga berusaha melarikan diri ke Malaysia melalui jalur perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan aparat Kantor Imigrasi Entikong sebelum yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia.

Gerak-Gerik Mencurigakan Terpantau

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Liu Xiaodong sebelumnya menjalani status tahanan rumah berdasarkan putusan hakim. Ia ditempatkan di Ruko Nomor 3 BTN Grand Kayong Adyaksa, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang.

Namun tanpa banyak diketahui publik, Liu ternyata bergerak menuju kawasan perbatasan. Arah perjalanannya menguatkan dugaan bahwa ia hendak kabur ke luar negeri, tepatnya ke Malaysia.

“Yang bersangkutan diamankan di Entikong dan saat ini sudah dalam perjalanan kembali ke Ketapang,” ungkap sumber yang mengetahui langsung penanganan kasus tersebut.

Kejaksaan Benarkan Upaya Pelarian

Kabar tersebut dibenarkan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ketapang, Panter Rivay Sinamela. Ia memastikan pihaknya segera menjemput terpidana setelah mendapat informasi dari lapangan.

“Iya benar. Kami sedang dalam perjalanan ke Entikong untuk menjemput yang bersangkutan,” ujar Panter saat dikonfirmasi, Sabtu (7/2/2026).

Panter juga menegaskan bahwa Liu Xiaodong masih berstatus tahanan hakim dan menjalani tahanan rumah setelah perkaranya resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ketapang.

“Iya bang, statusnya memang tahanan rumah,” tegasnya.

Imigrasi Ketapang Tak Lagi Lakukan Pemantauan

Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ketapang, Ida Bagus Putu Widia Kusuma, mengaku pihaknya tidak lagi melakukan pemantauan terhadap Liu.

Menurutnya, setelah kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan, pengawasan bukan lagi menjadi kewenangan imigrasi.

“Tidak monitor bang. Kasus ini awalnya dari Bareskrim, sempat ditahan di Rudenim Pontianak, lalu dilimpahkan ke pengadilan. Sejak itu kami tidak memantau lagi,” jelasnya, Sabtu sore.

Status Hukum Liu Xiaodong

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Ketapang, perkara Liu Xiaodong tercatat dengan nomor 81/Pid.B/2026/PN Ktp. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menetapkan Liu sebagai tahanan rumah sejak 4 Februari hingga 5 Maret 2026.

Perkara ini juga telah dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ketapang untuk proses penuntutan, sekaligus telah masuk tahap persidangan di PN Ketapang.

Sorotan Publik Tak Terelakkan

Upaya pelarian ini tentu menjadi sorotan serius publik, mengingat nilai dan dampak pencurian emas yang diduga mencapai ratusan kilogram tersebut. Banyak pihak berharap pengawasan terhadap tahanan kasus besar seperti ini diperketat agar keadilan benar-benar ditegakkan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam perkara strategis dan bernilai besar, kelengahan sekecil apa pun bisa berujung pada risiko besar. Kini, publik menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk memastikan Liu Xiaodong benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum Indonesia.