Pasca Penindakan, Kemenhub dan Kejati Kalbar Perkuat Hukum

Denni    Kamis, April 09, 2026    Comment   

Pasca Penindakan, Kemenhub dan Kejati Kalbar Perkuat Hukum

Foto: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Rahadi Oesman Ketapang Perkuat Kerjasama tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

PONTIANAK - Pasca rangkaian penindakan permasalahan hukum yang terjadi, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Rahadi Oesman Ketapang, bergerak cepat memperkuat benteng hukum kelembagaan.

Langkah itu diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai respons konkret atas dinamika hukum yang berkembang pasca penindakan, yang dilaksanakan di Kantor Kejati Kalbar, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha, Asisten Pidana Khusus, Kabag TU, Koordinator, Jaksa Pengacara Negara Bidang Datun, dan Kepala UPBU Kelas II Rahadi Oesman Ketapang Dwi Muji Raharjo, S.Si.T ,.M.T., yang didampingi dua orang Kasi. 

Kerja sama ini bukan sekadar formalitas administratif. Di dalamnya terkandung mandat strategis yakni memastikan setiap kebijakan, pengelolaan aset, hingga pengambilan keputusan di lingkungan bandar udara berjalan dalam koridor hukum yang ketat dan terukur. 

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Jaksa Pengacara Negara akan berperan aktif melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum (legal opinion), hingga tindakan hukum lain yang diperlukan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam konteks pasca penindakan, langkah ini dinilai krusial. Selain sebagai upaya mitigasi risiko hukum, kerja sama ini juga menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak memberi ruang bagi potensi penyimpangan berulang. 

Penguatan aspek perdata dan tata usaha negara sebagaimana instruksi Jaksa Agung untuk melakukan perbaikan tata kelola tersebut menjadi garda depan dalam menjaga keberlanjutan tata kelola yang bersih dan transparan.

Lebih jauh, sinergi ini menegaskan pergeseran pendekatan dari semata penindakan menuju pencegahan yang sistematis. Pendampingan hukum oleh Kejaksaan diharapkan mampu menutup celah administratif yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, sekaligus mempercepat penyelesaian sengketa yang dapat menghambat pelayanan publik.

Dengan kolaborasi ini, kedua institusi menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan kepastian hukum yang kuat, menjaga integritas pengelolaan sektor transportasi udara, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kehadiran negara-tidak hanya tegas dalam menindak, tetapi juga cermat dalam mencegah. (**)

Program Retret ASN Kalbar Ditegaskan Wajib, Anggaran Masih Di Bawah Standar

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Program Retret ASN Kalbar Ditegaskan Wajib, Anggaran Masih Di Bawah Standar

Sekda Kalbar Harisson menegaskan retret ASN wajib sesuai UU ASN. Anggaran pengembangan kompetensi 2026 masih di bawah standar nasional.

Pontianak — Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa program retret atau peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Harisson, pelaksanaan retret ASN bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab pengembangan kapasitas aparatur agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.

"Pelaksanaan retret ASN ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 49 ayat (1), yang mewajibkan setiap ASN untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran berkelanjutan," ujar Harisson di Pontianak, Senin.

Retret ASN Diperkuat Aturan Nasional

Harisson menjelaskan, ketentuan pengembangan kompetensi ASN juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan tersebut, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan alokasi minimal 20 jam pelajaran setiap tahun.

Hal ini bertujuan agar ASN mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan sistem kerja, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Anggaran Pengembangan Kompetensi Masih Rendah

Meski program retret wajib dilaksanakan, Harisson mengakui bahwa alokasi anggaran pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Barat masih tergolong terbatas.

Pada APBD 2026, anggaran pengembangan kompetensi ASN hanya mencapai sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah.

Angka tersebut masih berada di bawah ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, yang mengamanatkan alokasi sebesar 0,34 persen.

Secara rinci, anggaran yang tersedia meliputi:

• Rp1,558 miliar untuk pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi

• Rp1,938 miliar untuk pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional kepemimpinan, serta prajabatan

Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan standar nasional pengembangan kompetensi ASN.

Perangkat Daerah Diminta Lakukan Pergeseran Anggaran

Harisson menyebutkan bahwa kegiatan retret atau peningkatan kompetensi bagi pimpinan tinggi pratama dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah dianggarkan oleh 25 badan dan dinas serta 11 UPT dalam APBD 2026.

Namun, bagi perangkat daerah yang belum menganggarkan kegiatan tersebut, diminta segera melakukan penyesuaian melalui mekanisme pergeseran anggaran.

"Dalam surat yang saya keluarkan tanggal 6 Maret 2026, perangkat daerah yang belum menganggarkan diminta melakukan pergeseran anggaran untuk pembiayaan peningkatan kompetensi," jelasnya.

Pergeseran anggaran tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Harisson menegaskan, pergeseran hanya diperbolehkan pada mata anggaran yang sejenis, seperti perjalanan dinas atau administrasi pendidikan dan pelatihan.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran untuk masyarakat, hibah, maupun pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.

Retret ASN Akan Ditata Ulang Seiring Efisiensi Anggaran

Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2026 terkait transformasi budaya kerja ASN, pemerintah daerah berencana menata ulang pelaksanaan retret ASN.

Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah efisiensi perjalanan dinas.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar 50 persen serta efisiensi kegiatan perangkat daerah sebesar 50 persen dalam APBD 2026.

Dengan adanya kebijakan terbaru, efisiensi perjalanan dinas dipastikan akan semakin diperketat.

"Dengan adanya surat edaran terbaru tersebut, tentunya kegiatan retret akan ditata ulang," kata Harisson.

Makna Retret ASN Bagi Kualitas Pelayanan Publik

Program retret ASN dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Melalui pelatihan berkelanjutan, ASN diharapkan mampu:

• meningkatkan kompetensi teknis

• memperkuat kepemimpinan

• memperbaiki pelayanan publik

• beradaptasi dengan perubahan sistem birokrasi modern

Dengan demikian, keberadaan retret ASN tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga pada kualitas layanan kepada masyarakat.

FAQ

Apa itu retret ASN?

Retret ASN adalah kegiatan peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan kepemimpinan.

Apakah retret ASN wajib dilaksanakan?

Ya. Retret ASN merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Berapa minimal jam pengembangan kompetensi ASN setiap tahun?

Minimal 20 jam pelajaran per tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Berapa anggaran pengembangan kompetensi ASN Kalbar tahun 2026?

Sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah, masih di bawah standar nasional 0,34 persen.

Apakah anggaran masyarakat bisa digeser untuk retret ASN?

Tidak. Anggaran untuk masyarakat, hibah, dan pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.

Bupati Kubu Raya Sujiwo Minta Komitmen Nyata Pemprov Kalbar Saat Musrenbang 2027

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

Bupati Kubu Raya Sujiwo Minta Komitmen Nyata Pemprov Kalbar Saat Musrenbang 2027

Bupati Kubu Raya Sujiwo minta komitmen nyata Pemprov Kalbar dalam Musrenbang 2027 guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kubu Raya — Bupati Kubu Raya, Sujiwo, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan atensi lebih dan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027, yang menjadi agenda strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kalimantan Barat, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, serta jajaran Forkopimda Kubu Raya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, hingga pelaku UMKM.

Dalam sambutannya, Sujiwo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memberikan perhatian lebih dan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” ujar Sujiwo.

Ia juga menyoroti posisi strategis Kubu Raya sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, Pontianak. Peran ini dinilai sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Barat.

Karena itu, Sujiwo menilai dukungan dari pemerintah provinsi menjadi faktor krusial, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar serta pengembangan sektor unggulan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan pelaku UMKM dan masyarakat dinilai harus terus diperkuat agar hasil pembangunan bisa dirasakan secara merata.

Sementara itu, Sekda Kalbar, Harisson, yang mewakili Gubernur Kalbar menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Musrenbang RKPD ini sendiri menjadi forum strategis yang tidak hanya menyusun rencana pembangunan tahun 2027, tetapi juga mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

FAQ

1. Apa itu Musrenbang?
Musrenbang adalah forum perencanaan pembangunan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan daerah.

2. Apa yang disampaikan Bupati Sujiwo dalam Musrenbang 2027?
Ia meminta komitmen nyata dari Pemprov Kalbar untuk mendukung pembangunan Kubu Raya, terutama infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

3. Mengapa Kubu Raya dianggap strategis?
Karena Kubu Raya merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi, sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

4. Siapa yang mewakili Pemprov Kalbar dalam kegiatan ini?
Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, hadir mewakili Gubernur Kalbar.

5. Apa tujuan utama Musrenbang RKPD 2027?
Untuk menyusun rencana pembangunan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

Audit BPK Jadi Cermin, Bupati Landak Soroti Transparansi Keuangan

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

Audit BPK Jadi Cermin, Bupati Landak Soroti Transparansi Keuangan

Bupati Landak Karolin Margret Natasa tekankan transparansi dan disiplin anggaran saat serahkan LKPD 2025 ke BPK Kalbar di Pontianak.

PONTIANAK — Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menegaskan pentingnya disiplin dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Pontianak, dalam agenda bersama seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Barat, Selasa (31/3/2026). Momentum ini menjadi titik awal proses pemeriksaan keuangan daerah tahun berjalan.

Karolin menyebut, keberadaan BPK memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Melalui proses audit, penggunaan anggaran dapat dibandingkan langsung dengan regulasi yang berlaku.

“Akuntabilitas pemerintah daerah itu dengan adanya pemeriksaan BPK ini pasti akan meningkat. Karena kita bisa melihat bagaimana anggaran yang sudah berjalan itu disandingkan dengan regulasi,” ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan BPK bukan sekadar agenda rutin tahunan. Lebih dari itu, audit menjadi “cermin” bagi kinerja birokrasi dalam menjalankan tata kelola keuangan yang sesuai aturan.

Ia menekankan bahwa setiap tahapan pengelolaan anggaran—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Ini jadi bahan evaluasi bagi kita semua, terutama dalam administrasi keuangan, tata kelola, dan disiplin penggunaan anggaran di pemerintahan,” tambahnya.

Dalam agenda yang sama, juga dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas penggunaan dana bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2025.

Karolin menilai, dua agenda tersebut sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan publik serta penerapan prinsip good governance.

“Dengan adanya pemeriksaan BPK, kita bisa tahu sejauh mana aparatur kita sudah menerapkan prinsip good governance dalam keuangan daerah,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK yang dinilai konsisten memberikan pendampingan serta rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah.

“Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan. Ini sangat membantu kami untuk terus memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran ke depan,” ucap Karolin.

Karolin berharap, hasil pemeriksaan nantinya tidak hanya menjadi penilaian administratif, tetapi benar-benar menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

“Kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, tentu itu menjadi bagian dari upaya kita bersama agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan transparan,” tutupnya.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Apa itu LKPD unaudited?
LKPD unaudited adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang belum diaudit oleh BPK dan menjadi dasar pemeriksaan awal.

2. Apa peran BPK dalam pengelolaan keuangan daerah?
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara agar transparan dan sesuai regulasi.

3. Kenapa audit BPK penting bagi pemerintah daerah?
Audit membantu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta mendorong perbaikan tata kelola anggaran.

4. Apa yang dimaksud good governance?
Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai aturan hukum.

Gubernur Kalbar Ria Norsan Dorong Ekspor Arwana Tembus Pasar Global

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Gubernur Kalbar Ria Norsan Dorong Ekspor Arwana Tembus Pasar Global

Ria Norsan dorong ekspor arwana Kalbar sebagai ikon ekonomi kreatif. Pemprov fokus penyederhanaan regulasi dan perluasan pasar global. (Gambar ilustrasi)

PONTIANAK - Gubernur Ria Norsan menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan ikan arwana atau siluk sebagai ikon ekonomi kreatif sekaligus komoditas ekspor unggulan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima jajaran Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk di Pontianak, Kamis.

“Ikan siluk atau arwana Kalbar memiliki kualitas terbaik di dunia. Pemerintah harus hadir memastikan para penangkar tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit. Kita ingin ekspor siluk Kalbar dapat melaju lebih cepat ke mancanegara,” tegas Norsan.

Arwana Bukan Sekadar Hobi, Tapi Investasi Bernilai Tinggi

Ria Norsan dorong ekspor arwana Kalbar sebagai ikon ekonomi kreatif. Pemprov fokus penyederhanaan regulasi dan perluasan pasar global. (Gambar ilustrasi)

Menurut Norsan, arwana tidak lagi sekadar ikan hias, melainkan telah berkembang menjadi sektor investasi bernilai tinggi. Industri ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja serta memperkuat identitas daerah di pasar internasional.

Dengan potensi tersebut, pemerintah daerah memandang penting untuk menghadirkan ekosistem usaha yang kondusif, mulai dari budidaya hingga distribusi ekspor.

Fokus Pembenahan Regulasi dan Perizinan

Salah satu tantangan utama yang disoroti adalah persoalan regulasi, khususnya dalam proses sertifikasi dan perizinan pengangkutan arwana.

Pemprov Kalbar berencana berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyederhanakan proses administrasi agar lebih cepat, transparan, dan efisien.

Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing produk arwana Kalbar di pasar global yang semakin kompetitif.

Perluas Pasar Hingga Asia Timur dan Eropa

Tak hanya dari sisi regulasi, pemerintah juga berkomitmen memperkuat promosi melalui berbagai ajang internasional seperti pameran dagang dan festival budaya.

Target pasar pun diperluas ke kawasan strategis seperti Asia Timur dan Eropa, yang dikenal memiliki permintaan tinggi terhadap ikan arwana berkualitas premium.

Dorong Riset untuk Jaga Kualitas Genetik

Selain promosi dan regulasi, aspek riset juga menjadi perhatian serius. Norsan mendorong kolaborasi penelitian guna menjaga kemurnian genetik arwana lokal.

“Kita memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha ikan siluk, termasuk mendorong riset dan penguatan kualitas agar arwana Kalbar tetap menjadi primadona dunia,” ujarnya.

Pelaku Usaha Sambut Positif Dukungan Pemerintah

Ria Norsan dorong ekspor arwana Kalbar sebagai ikon ekonomi kreatif. Pemprov fokus penyederhanaan regulasi dan perluasan pasar global. (Gambar ilustrasi)

Ketua APPS, Erik Hikmatul Basyir, menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah daerah.

Menurutnya, perhatian langsung dari gubernur menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang selama ini bergerak secara mandiri.

“Dengan dukungan ini, kami optimistis ekonomi kerakyatan berbasis budidaya ikan hias akan naik kelas,” ungkapnya.

Kontes Arowana 2026 Siap Angkat Citra Kalbar

Dalam pertemuan tersebut, APPS juga memaparkan rencana penyelenggaraan APPS Arowana Kontes 2026 yang akan memperebutkan Piala Grand Champion Gubernur Kalbar.

Ajang ini diharapkan menjadi magnet baru yang mampu memperkuat citra Kalbar sebagai pusat arwana dunia, sekaligus menarik perhatian pelaku industri dari dalam dan luar negeri.

FAQ

1. Apa itu ikan siluk atau arwana?
Ikan siluk adalah sebutan lokal untuk arwana, ikan hias bernilai tinggi yang banyak dibudidayakan di Kalimantan Barat.

2. Mengapa arwana Kalbar terkenal?
Karena kualitas genetiknya unggul, warna yang eksotis, serta standar budidaya yang diakui pasar internasional.

3. Apa kendala ekspor arwana dari Kalbar?
Kendala utama ada pada regulasi, seperti sertifikasi dan perizinan pengangkutan yang masih perlu disederhanakan.

4. Ke mana saja tujuan ekspor arwana Kalbar?
Pasar utama meliputi Asia Timur dan mulai diperluas ke kawasan Eropa.

5. Apa dampak ekonomi dari budidaya arwana?
Mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi kreatif daerah.

Pemprov Kalbar Gandeng STMKG, Buka Peluang Emas Putra Daerah Jadi ASN BMKG

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Gandeng STMKG, Buka Peluang Emas Putra Daerah Jadi ASN BMKG

Pemprov Kalbar kerja sama dengan STMKG untuk membuka peluang pendidikan kedinasan BMKG bagi putra daerah dan mencetak SDM unggul menghadapi tantangan iklim.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Langkah ini bertujuan membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Kalbar untuk menempuh pendidikan kedinasan di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah, khususnya di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

“Kerja sama ini akan segera kami tindak lanjuti agar peluang bagi putra daerah Kalbar semakin besar untuk masuk STMKG,” ujar Harisson usai pertemuan di Pontianak, Kamis.

Respons Minimnya Perwakilan Kalbar

Harisson mengungkapkan, inisiatif ini muncul karena minimnya keterwakilan putra daerah Kalbar di STMKG dalam hampir satu dekade terakhir. Padahal, kebutuhan tenaga ahli di bidang tersebut terus meningkat, terutama untuk mendukung pembangunan berbasis mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kalbar bersama STMKG akan membentuk tim kerja guna menyusun draft nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar implementasi program.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi model kerja sama pendidikan kedinasan yang mampu mencetak SDM unggul dengan wawasan global, sekaligus tetap berorientasi pada pembangunan daerah.

STMKG Siapkan Kuota Afirmasi Mulai 2026

Rektor STMKG, Deni Septiadi, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai langkah ini penting untuk memperluas akses pendidikan bagi putra-putri daerah, khususnya dari Kalbar.

“Kami berharap semakin banyak putra daerah Kalbar yang dapat kuliah di STMKG. Setelah lulus, mereka akan menjadi ASN dan kembali ke daerah untuk berkontribusi,” jelasnya.

Deni juga mengungkapkan bahwa salah satu kendala selama ini adalah tingginya ambang batas kelulusan. Untuk mengatasi hal tersebut, STMKG akan mulai memberikan kuota afirmasi khusus bagi calon mahasiswa asal Kalbar pada tahun 2026.

Pentingnya SDM Iklim Di Kalimantan Barat

Kerja sama ini dinilai sangat strategis mengingat Kalimantan Barat merupakan wilayah yang kerap menghadapi berbagai tantangan kebencanaan, seperti curah hujan tinggi, kemarau ekstrem, hingga fenomena El Nino.

Kondisi tersebut menuntut ketersediaan tenaga ahli di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi yang mumpuni.

Selain menjanjikan status aparatur sipil negara (ASN), lulusan STMKG juga memiliki peluang pengembangan karier yang luas, termasuk akses beasiswa melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta kerja sama internasional dengan perguruan tinggi di Inggris dan Tiongkok.

Komitmen Jangka Panjang Pembangunan SDM

Kerja sama antara Pemprov Kalbar dan STMKG menjadi bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun SDM unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim dan perkembangan global.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan semakin banyak generasi muda Kalbar yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus kembali membangun daerah asalnya.

FAQ

1. Apa tujuan kerja sama Pemprov Kalbar dengan STMKG?
Untuk membuka akses lebih luas bagi putra daerah Kalbar dalam pendidikan kedinasan dan mencetak SDM unggul di bidang iklim dan geofisika.

2. Apa keuntungan kuliah di STMKG?
Lulusan STMKG langsung diangkat menjadi ASN di lingkungan BMKG serta memiliki peluang karier dan beasiswa internasional.

3. Kapan kuota afirmasi STMKG untuk Kalbar mulai berlaku?
Kuota afirmasi khusus direncanakan mulai tahun 2026.

4. Kenapa Kalbar butuh SDM di bidang ini?
Karena wilayah Kalbar rentan terhadap bencana iklim seperti hujan ekstrem, kemarau panjang, dan El Nino.

5. Apa saja bidang yang dipelajari di STMKG?
Meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi.

Sebelum 24 Jam, Tim Jatanras Polsek Pontianak Selatan Amankan Terduga Pelaku Pencurian Handphone

Redaksi    Rabu, April 01, 2026    Comment   

Sebelum 24 Jam, Tim Jatanras Polsek Pontianak Selatan Amankan Terduga Pelaku Pencurian Handphone

Sebelum 24 jam, polisi Pontianak Selatan berhasil menangkap pelaku pencurian handphone OPPO Reno 4. Pelaku diamankan tanpa perlawanan setelah penyelidikan cepat.

Pontianak, Kalbar — Gerak cepat ditunjukkan Tim Jatanras Polsek Pontianak Selatan dalam mengungkap kasus pencurian handphone yang terjadi di wilayah hukumnya. Kurang dari 24 jam sejak laporan diterima, terduga pelaku berhasil diamankan.

Kasus ini bermula dari laporan polisi dengan nomor: LP/B/19/III/2026/SPKT/Polsek Pontianak Selatan/Resta PTK/Polda Kalbar tertanggal 29 Maret 2026.

Peristiwa pencurian terjadi di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang H. Saleh 2, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, pada Minggu (29/3/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.

Saat kejadian, korban tengah tertidur. Pelaku diduga masuk ke dalam rumah dan mengambil satu unit handphone yang disimpan di dalam kamar, tepat di samping korban. Barang yang dicuri berupa OPPO Reno 4 warna hitam angkasa dengan dua nomor IMEI.

Penyelidikan Cepat, Pelaku Langsung Teridentifikasi

Masih di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Macan Selatan langsung melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Dari hasil penyelidikan serta informasi masyarakat, polisi mendapatkan petunjuk keberadaan pelaku yang berada di sebuah rumah kos di kawasan Jalan Perdana.

Kapolresta Pontianak melalui Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nurhasanah menyampaikan bahwa tim segera bergerak menuju lokasi.

“Setelah mendapat informasi, tim langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial KES (26) tanpa perlawanan,” jelasnya.

Pelaku Mengaku, Barang Bukti Diamankan

Dalam proses interogasi awal, pelaku mengakui perbuatannya. Polisi juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa handphone milik korban.

Pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Pontianak Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polisi Tingkatkan Patroli

Kapolsek menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli serta respons cepat terhadap laporan masyarakat.

“Kami akan terus meningkatkan patroli dan respons cepat guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Pontianak Selatan,” pungkasnya.

FAQ (Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan)

1. Kapan kejadian pencurian terjadi?
Minggu, 29 Maret 2026 sekitar pukul 02.00 WIB.

2. Di mana lokasi kejadian?
Jalan Sungai Raya Dalam, Gang H. Saleh 2, Pontianak Tenggara.

3. Apa barang yang dicuri?
Satu unit handphone OPPO Reno 4 warna hitam angkasa.

4. Berapa lama pelaku berhasil ditangkap?
Kurang dari 24 jam sejak laporan diterima.

5. Apa pasal yang dikenakan kepada pelaku?
Pasal 476 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sumber: Humas Polresta Pontianak

Gubernur Ria Norsan: 24 Penghargaan Bukti Kinerja Pemprov Kalbar

Ria Sartika    Jumat, Maret 27, 2026    Comment   

Gubernur Ria Norsan: 24 Penghargaan Bukti Kinerja Pemprov Kalbar

Gubernur Kalbar Ria Norsan ungkap capaian 24 penghargaan nasional 2025 sebagai bukti sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembangunan.

Pontianak — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan capaian 24 penghargaan tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Kalbar sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut disebut sebagai bukti nyata keberhasilan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pembangunan.

Pernyataan itu disampaikan Ria Norsan saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat.

Menurut Norsan, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, hingga masyarakat.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Deretan Penghargaan Bergengsi

Dalam laporannya, Norsan merinci sejumlah penghargaan penting yang berhasil diraih Kalbar, di antaranya:

• Indeks Pelayanan Publik kategori sangat baik dari Kementerian PAN-RB

• Peringkat ketiga nasional Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi

• Indeks Reformasi Birokrasi bintang lima tertinggi di Kalimantan

• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

• Predikat Badan Publik Informatif serta peringkat ketiga nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan efektivitas pembangunan.

Sinergi Jadi Kunci Pembangunan

Ria Norsan menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, serta dukungan aparatur sipil negara.

Ia menyebut, komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor sosial dan ekonomi masyarakat.

LKPJ dan Arah Pembangunan Kalbar

Dalam kesempatan itu, Norsan juga menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat undang-undang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kalbar disusun selaras dengan kebijakan nasional, mengacu pada:

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

RPJMD Kalbar 2025–2029 juga disusun sejalan dengan RPJMN untuk mendukung agenda prioritas nasional.

Di akhir penyampaiannya, Ria Norsan berharap DPRD Kalbar dapat memberikan masukan dan rekomendasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.

“Saya berharap masukan dari DPRD dapat semakin memperkuat pelayanan pemerintah daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Berapa jumlah penghargaan yang diraih Kalbar tahun 2025?
Sebanyak 24 penghargaan tingkat nasional.

2. Apa indikator utama keberhasilan Kalbar?
Pelayanan publik, transparansi, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.

3. Siapa yang menyampaikan LKPJ 2025?
Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

4. Apa itu LKPJ?
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah atas kinerja pemerintahan selama satu tahun.

5. Apa harapan pemerintah ke depan?
Meningkatkan pelayanan publik dan memastikan pembangunan dirasakan masyarakat luas.

Hadapi Kemarau 2026, BPBD Kalbar Intensifkan Pembasahan Lahan

Ria Sartika    Jumat, Maret 27, 2026    Comment   

Hadapi Kemarau 2026, BPBD Kalbar Intensifkan Pembasahan Lahan

BPBD Kalbar gencarkan pembasahan lahan untuk cegah karhutla jelang kemarau 2026, fokus pada gambut dan wilayah rawan terbakar. (Gambar ilustrasi)

Pontianak – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau 2026 dengan mengintensifkan program pembasahan lahan, khususnya di wilayah gambut yang rawan terbakar.

Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan langkah ini menjadi strategi utama dalam menjaga kondisi lahan tetap lembap agar potensi kebakaran bisa ditekan sejak dini.

“Pembasahan ini bertujuan untuk mempertahankan kondisi lahan gambut tetap lembap dalam skala luas, sehingga potensi kebakaran bisa ditekan sejak dini,” ujarnya di Pontianak, Jumat.

Fokus Wilayah Rawan Karhutla

Program pembasahan difokuskan pada daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, terutama lahan gambut yang mudah mengering saat musim kemarau. Upaya ini dinilai krusial untuk mencegah munculnya titik api yang berpotensi meluas.

Menurut Daniel, pembasahan lahan merupakan bagian dari strategi terpadu BPBD Kalbar dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga pertengahan 2026.

Kolaborasi Lintas Sektor

Selain pembasahan, BPBD Kalbar juga meningkatkan patroli darat dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia serta instansi terkait lainnya.

Sinergi lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan langkah pencegahan berjalan optimal di lapangan dan respons cepat bisa dilakukan jika ditemukan potensi kebakaran.

Tantangan Ketersediaan Air

Meski demikian, program pembasahan tidak lepas dari kendala, terutama keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah rawan karhutla.

Untuk mengatasi hal tersebut, BPBD Kalbar membuka peluang mengajukan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana, termasuk opsi penggunaan teknologi modifikasi cuaca jika dibutuhkan.

Pantau Cuaca Secara Berkala

BPBD Kalbar juga terus memantau perkembangan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.

Selain kesiapan teknis, edukasi kepada masyarakat juga digencarkan agar kesadaran terhadap bahaya karhutla semakin meningkat.

Upaya Minimalkan Dampak Karhutla

Dengan optimalisasi sumber daya yang ada, BPBD Kalbar berharap program pembasahan lahan mampu menjadi langkah efektif dalam menekan risiko karhutla serta meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

FAQ

1. Apa itu program pembasahan lahan?
Program pembasahan lahan adalah upaya menjaga kelembapan tanah, khususnya gambut, agar tidak mudah terbakar saat musim kemarau.

2. Kenapa lahan gambut rawan terbakar?
Karena mudah kering dan mengandung material organik yang sangat mudah terbakar saat suhu tinggi.

3. Apa kendala utama program ini?
Keterbatasan sumber air di beberapa wilayah rawan karhutla.

4. Apa solusi yang disiapkan BPBD Kalbar?
Mengajukan bantuan ke BNPB dan mempertimbangkan teknologi modifikasi cuaca.

5. Bagaimana peran masyarakat?
Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan ikut menjaga lingkungan.

Tim SAR Temukan Korban Tenggelam Di Sungai Landak, Sempat Dicari Warga

Ria Sartika    Senin, Maret 23, 2026    Comment   

Tim SAR Temukan Korban Tenggelam Di Sungai Landak, Sempat Dicari Warga

Tim SAR menemukan korban tenggelam di Sungai Landak setelah jatuh dari kelotok. Korban diduga kambuh penyakit saat menyeberang.

Pontianak, Kalbar - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban tenggelam di Sungai Landak, wilayah Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, pada Minggu (22/3/2026) malam.

Peristiwa ini bermula saat seorang penumpang motor kelotok dilaporkan terjatuh ke sungai dan hilang saat sedang menyeberang.

Kepala Kantor SAR Pontianak, I Made Junetra, menjelaskan bahwa laporan kejadian diterima sekitar pukul 17.15 WIB.

“Informasi kami terima dari warga atas nama Bapak Yahya terkait kecelakaan air, satu orang penumpang jatuh dan tenggelam di Sungai Landak,” ujarnya.

Kronologi Kejadian

Kejadian bermula sekitar pukul 15.30 WIB. Korban diketahui sedang menyeberang menggunakan perahu tradisional bermotor atau yang biasa disebut kelotok.

Rute penyeberangan dari Desa Rantau Panjang menuju dermaga perusahaan setempat.

Namun di tengah perjalanan, korban diduga mengalami kambuh penyakit ayan yang dideritanya.

Akibatnya, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke sungai hingga akhirnya tenggelam.

Korban diketahui bernama Khairul Umam (35), warga setempat.

Pencarian Sempat Dilakukan Warga

Sebelum tim SAR tiba di lokasi, warga sekitar sebenarnya sudah berinisiatif melakukan pencarian secara mandiri.

Sayangnya, upaya awal tersebut belum membuahkan hasil.

“Pencarian awal oleh warga belum berhasil, sehingga kami langsung kerahkan tim SAR gabungan untuk melakukan penyisiran,” jelas Junetra.

Korban Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian intensif dengan menyisir permukaan air serta memantau area sekitar lokasi kejadian.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil.

Korban ditemukan pada pukul 19.15 WIB di hari yang sama, dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Jenazah kemudian dievakuasi dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.

Operasi SAR Resmi Ditutup

Setelah korban ditemukan, operasi pencarian resmi dinyatakan selesai dan ditutup.

Seluruh unsur SAR yang terlibat juga telah kembali ke kesatuan masing-masing.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar selalu waspada saat beraktivitas di perairan, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit tertentu.

FAQ (Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan)

1. Siapa korban tenggelam di Sungai Landak?
Korban bernama Khairul Umam (35), warga Desa Rantau Panjang.

2. Kapan kejadian terjadi?
Kejadian terjadi pada Minggu, 22 Maret 2026 sekitar pukul 15.30 WIB.

3. Apa penyebab korban jatuh ke sungai?
Diduga korban mengalami kambuh penyakit ayan saat berada di atas kelotok.

4. Kapan korban ditemukan?
Korban ditemukan pukul 19.15 WIB di hari yang sama.

5. Siapa yang melakukan pencarian?
Pencarian dilakukan oleh warga setempat dan dilanjutkan oleh tim SAR gabungan.

Tradisi Makan Saprahan Warnai Open House Lebaran 2026 Gubernur Kalbar

Ria Sartika    Senin, Maret 23, 2026    Comment   

Tradisi Makan Saprahan Warnai Open House Lebaran 2026 Gubernur Kalbar

Gubernur Kalbar Ria Norsan melestarikan tradisi Makan Saprahan saat open house Lebaran 2026 sebagai simbol kebersamaan dan kearifan lokal.

Pontianak, Kalbar — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, kembali menegaskan komitmennya dalam melestarikan budaya lokal melalui tradisi Makan Saprahan dalam rangkaian open house Lebaran 2026 di Pendopo Gubernur Kalbar.

Dalam suasana hangat khas Idul Fitri, kegiatan ini menjadi magnet kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Tradisi Makan Saprahan sendiri merupakan budaya khas Melayu yang sarat nilai kebersamaan, kesetaraan, serta adab dalam kehidupan sosial.

“Makan Saprahan ini merupakan tradisi khas Melayu yang menjadi agenda utama dalam silaturahim Lebaran bersama masyarakat, sekaligus simbol pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi,” ujar Ria Norsan di Pontianak, Senin.

Duduk Bersama Tanpa Sekat

Dalam pelaksanaannya, Ria Norsan bersama keluarga terlihat membaur tanpa jarak dengan para tamu undangan. Mulai dari pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat umum, semuanya duduk bersila di atas kain seprah.

Tradisi ini dilakukan dalam kelompok kecil, di mana satu hidangan dinikmati oleh enam orang secara bersama-sama. Nilai kesetaraan sangat terasa karena tidak ada perbedaan status sosial selama acara berlangsung.

“Makan Saprahan ini adalah cerminan jati diri masyarakat Kalimantan Barat, di mana tidak ada sekat antara pemimpin dan rakyat,” tambahnya.

Simbol Ketahanan Budaya Daerah

Lebih dari sekadar makan bersama, Makan Saprahan juga menjadi simbol kuat dalam menjaga ketahanan budaya di tengah modernisasi yang terus berkembang.

Menurut Ria Norsan, nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, serta adab yang diajarkan dalam tradisi ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Jika semangat ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin Kalimantan Barat akan semakin maju dan harmonis,” tegasnya.

Sajian Khas Melayu Kalbar

Berbagai hidangan khas turut meramaikan tradisi ini. Beberapa menu yang disajikan antara lain:

• Pacri nanas khas Kalbar

• Ketupat patlau

• Rendang daging

• Opor ayam

• Sayur dalca

Semua hidangan tersebut dinikmati bersama dalam satu wadah, menambah nuansa kekeluargaan yang kental.

Open House Terbuka Untuk Semua

Selain tradisi Saprahan, Gubernur juga menggelar open house Idul Fitri selama dua hari yang terbuka untuk umum tanpa undangan khusus. Hal ini menjadi bentuk nyata kedekatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Momentum Lebaran dimanfaatkan warga untuk bersilaturahim, berjabat tangan, hingga berfoto bersama gubernur dan keluarga dalam suasana yang penuh kehangatan.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apa itu tradisi Makan Saprahan?
Makan Saprahan adalah tradisi makan bersama khas Melayu Kalimantan Barat dengan duduk bersila dan berbagi hidangan dalam satu kelompok.

2. Apa makna dari Makan Saprahan?
Tradisi ini melambangkan kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, serta nilai adab dalam kehidupan sosial.

3. Di mana tradisi ini dilaksanakan?
Biasanya digelar di acara resmi atau budaya, seperti open house Lebaran di Pendopo Gubernur Kalbar.

4. Siapa saja yang ikut dalam kegiatan ini?
Semua kalangan, mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, hingga warga umum tanpa perbedaan status.

5. Apa tujuan pelestarian tradisi ini?
Untuk menjaga kearifan lokal sekaligus memperkuat identitas budaya daerah di tengah modernisasi.

Stok LPG 3 Kg Kalbar Aman, Pertamina Tambah Ratusan Ribu Tabung

Saputra Berry    Kamis, Maret 19, 2026    Comment   

Stok LPG 3 Kg Kalbar Aman, Pertamina Tambah Ratusan Ribu Tabung

Pertamina tambah 497 ribu LPG 3 kg di Kalbar jelang Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 H untuk antisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. (Gambar ilustrasi)

Pontianak — Menjelang momen Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah, kebutuhan energi rumah tangga diprediksi meningkat signifikan. Menyikapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengambil langkah cepat dengan menambah pasokan LPG 3 kilogram di wilayah Kalimantan Barat.

Tambahan pasokan ini tidak main-main. Totalnya mencapai lebih dari 497.000 tabung LPG 3 kilogram yang disalurkan melalui alokasi fakultatif ke berbagai daerah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menjelaskan bahwa distribusi dilakukan secara merata ke sejumlah kabupaten dan kota.

Wilayah yang mendapatkan tambahan pasokan antara lain Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, serta Kota Pontianak dan Singkawang.

Menurut Edi, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi, terutama pada periode dengan lonjakan konsumsi.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mengamankan pasokan energi bagi masyarakat, termasuk LPG 3 kilogram yang banyak digunakan oleh rumah tangga dan pelaku usaha mikro,” ujarnya di Pontianak, Rabu.

Ia menegaskan, penambahan alokasi ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi hingga perayaan Idul Fitri.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan. Pertamina mengingatkan agar LPG 3 kilogram dibeli sesuai kebutuhan dan tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam upaya menjaga distribusi tetap lancar dan tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga juga terus bersinergi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, hingga aparat penegak hukum.

Pengawasan dilakukan secara ketat untuk memastikan LPG subsidi benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak, seperti rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro.

“Bagi masyarakat yang mampu, kami imbau untuk menggunakan LPG non-subsidi agar distribusi lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Tak hanya itu, Pertamina juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba menyelewengkan distribusi LPG subsidi.

Sebagai bentuk transparansi layanan, masyarakat yang membutuhkan informasi atau ingin melaporkan kendala distribusi dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135, email pcc135@pertamina.com, atau melalui media sosial resmi @pertamina135.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi selama Ramadhan hingga Idul Fitri, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang tanpa khawatir kekurangan LPG.

Wakil Gubernur Kalbar Lepas 1.210 Pemudik Gratis Khatulistiwa 2026

Denni    Rabu, Maret 18, 2026    Comment   

Wakil Gubernur Kalbar Lepas 1.210 Pemudik Gratis Khatulistiwa 2026

Foto: Pelepasan 1.210 Pemudik Gratis Khatulistiwa 2026 dihalaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Rabu (18/3) pagi.

PONTIANAK - Suasana haru dan bahagia menyelimuti halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Rabu (18/3) pagi. Ratusan warga berkumpul untuk mengikuti prosesi pelepasan program Mudik Gratis Khatulistiwa 2026 dengan tema "Mudik Aman, Keluarga Bahagia".

Program kolaborasi ini menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang ingin merayakan Idul Fitri 1447 H di kampung halaman tanpa harus terbebani biaya transportasi. 

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Kalimantan Barat, Y. Anthonius Rawing, menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat pada tahun ini sangat tinggi.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi, 1.210 orang siap berangkat ke 12 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dengan 33 unit bus," ujarnya.

Polda Kalbar melalui Satgas Operasi Ketupat Kapuas 2026 memberikan pengawalan penuh sepanjang jalur mudik. "Kami menerapkan sistem pengawalan estafet untuk menjamin keamanan di jalan raya," jelas AKBP Ardiansyah.

Program ini adalah bagian dari upaya Polri dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

"Mudik Aman, Keluarga Bahagia, kami ingin memastikan bahwa seluruh warga Kalimantan Barat dapat pulang ke kampung halaman dengan perasaan tenang," kata Kombes Pol. Bambang Suharyono. (Red)

Mudik Lebaran 2026 Di Kalbar Diprediksi Ramai, Bandara Supadio Beri Diskon Hingga 50 Persen

Saputra Berry    Sabtu, Maret 14, 2026    Comment   

Mudik Lebaran 2026 Di Kalbar Diprediksi Ramai, Bandara Supadio Beri Diskon Hingga 50 Persen

Bandara Supadio memprediksi penumpang mudik Lebaran 2026 meningkat 3 persen. Diskon layanan bandara hingga 50 persen disiapkan untuk mendukung perjalanan yang lebih nyaman.

Bandara Supadio Prediksi Lonjakan Penumpang Saat Mudik Lebaran 2026

PONTIANAK -- Arus mudik dan balik Lebaran tahun 2026 diperkirakan akan kembali ramai di Kalimantan Barat. Pengelola Bandara Internasional Supadio memprediksi jumlah penumpang akan meningkat sekitar tiga persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

General Manager bandara, Maya Damayanti, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal selama periode mudik.

“Untuk Lebaran tahun ini, kami memperkirakan jumlah penumpang meningkat sekitar tiga persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini menjadi perhatian kami agar seluruh pelayanan tetap berjalan maksimal,” ujar Maya di Sungai Raya, Kalimantan Barat, Jumat.

Tren Pemesanan Tiket Terus Meningkat

Menurut Maya, proyeksi kenaikan jumlah penumpang tersebut didasarkan pada tren pergerakan penumpang dan meningkatnya pemesanan tiket pesawat menjelang musim mudik.

Setiap tahun, periode menjelang Lebaran memang menjadi salah satu waktu tersibuk bagi transportasi udara. Banyak masyarakat memilih pesawat untuk pulang kampung karena dinilai lebih cepat dan praktis.

Kondisi ini membuat pengelola bandara harus meningkatkan kesiapan operasional agar arus penumpang tetap lancar dan nyaman.

Diskon Layanan Bandara Hingga 50 Persen

Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran perjalanan udara selama musim mudik, PT Angkasa Pura Indonesia menyiapkan program diskon tarif layanan bandara.

Potongan harga hingga 50 persen diberikan untuk sejumlah layanan, termasuk jasa pelayanan pesawat dan penumpang di terminal selama periode arus mudik dan balik Lebaran.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu maskapai menekan biaya operasional sehingga harga tiket penerbangan dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Kami berharap diskon ini bisa membantu maskapai dan pada akhirnya berdampak pada harga tiket yang lebih bersahabat bagi penumpang,” jelas Maya.

Selain peningkatan layanan, pihak bandara juga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Kerja sama dilakukan dengan TNI, Polri, imigrasi, serta sejumlah lembaga lainnya guna menjaga keamanan dan kelancaran operasional bandara.

Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa puncak mudik dan arus balik Lebaran.

Dengan berbagai persiapan tersebut, manajemen Bandara Supadio optimistis pelayanan kepada penumpang selama Lebaran 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan nyaman.

“Kami berkomitmen memastikan seluruh penumpang dapat melakukan perjalanan mudik dan kembali dengan pengalaman yang aman serta menyenangkan,” tutup Maya.

Panic Buying BBM Di Pontianak Naik 20 Persen

Reza Aditiya g    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

Panic Buying BBM Di Pontianak Naik 20 Persen

Panic buying memicu lonjakan konsumsi BBM Pontianak hingga 20 persen selama Ramadan. Kapolresta menegaskan penimbunan Pertalite dan Solar akan ditindak tegas.

Pontianak – Isu panic buying yang beredar di masyarakat memicu lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Pontianak selama bulan Ramadan. 

Kapolresta Pontianak menegaskan akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan penimbunan BBM jenis Pertalite dan Solar.

Penegasan tersebut disampaikan saat Kapolresta melakukan peninjauan ke SPBU Parit H. Husin II di Jalan Parit H. Husin II, Kecamatan Pontianak Tenggara, Rabu (11/3/2026). 

Kegiatan ini dilakukan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pontianak serta perwakilan Pertamina wilayah Kalimantan Barat.

Peninjauan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan dan distribusi BBM tetap aman di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan.

Kapolresta Pontianak menjelaskan, konsumsi BBM di Kota Pontianak mengalami peningkatan cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat selama Ramadan.

“Setiap hari biasanya ada sekitar 500 ribu liter BBM yang dikonsumsi masyarakat. Namun selama Ramadan ini, dalam empat hari terakhir terjadi peningkatan kurang lebih 20 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan, lonjakan konsumsi tersebut salah satunya dipicu oleh isu panic buying yang sempat beredar di tengah masyarakat. Informasi tersebut membuat sebagian warga membeli BBM dalam jumlah lebih banyak dari biasanya.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. 

Aparat bersama pihak terkait juga akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM di wilayah Pontianak.

Jika ditemukan adanya pelanggaran oleh pihak SPBU, maka Pertamina sebagai pembina akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku. 

Sementara apabila pelanggaran tersebut masuk dalam ranah pidana, penanganannya akan dilakukan oleh Polresta Pontianak.

Kapolresta juga mengajak masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mempercayakan pengawasan distribusi BBM kepada pemerintah.

“Kami harapkan masyarakat tetap tenang dan menghadapi situasi ini bersama. Negara hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Jika ada SPBU yang diduga melakukan pelanggaran, silakan dilaporkan ke Pertamina atau Polresta Pontianak agar dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Waspada Hujan Sedang Di Kalbar

Reza Aditiya g    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

Waspada Hujan Sedang Di Kalbar

BMKG Kalbar mengingatkan potensi hujan intensitas sedang pada 14–18 Maret 2026 serta risiko karhutla pada 12–15 Maret 2026 di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. (Gambar ilustrasi AI)

BMKG Kalbar Rilis Prospek Cuaca 12–18 Maret 2026

PONTIANAK – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan intensitas sedang serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Peringatan ini disampaikan dalam analisis dan prospek cuaca Kalimantan Barat yang diperbarui pada 12 Maret 2026 pukul 07.00 WIB.

Dalam laporan tersebut, BMKG menyebutkan potensi hujan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada periode 14 hingga 18 Maret 2026. Kondisi ini berpotensi memicu genangan air di beberapa daerah, terutama di wilayah dengan sistem drainase terbatas.

BMKG Kalbar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Aktivitas luar ruangan sebaiknya memperhatikan kondisi langit dan informasi cuaca terbaru yang dirilis secara berkala oleh BMKG.

Selain potensi hujan, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan analisis BMKG, sebagian wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami kondisi yang mempermudah terjadinya karhutla pada periode 12 hingga 15 Maret 2026.

Kondisi tersebut dipicu oleh cuaca relatif kering di beberapa daerah serta potensi angin yang dapat mempercepat penyebaran api jika terjadi kebakaran. Situasi ini memerlukan perhatian bersama, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut dan area rawan kebakaran.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Upaya pencegahan sejak dini dinilai penting untuk menghindari dampak lingkungan, kabut asap, serta gangguan kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dua potensi cuaca tersebut. Koordinasi antar lembaga juga diperlukan untuk memastikan langkah mitigasi berjalan efektif di lapangan.

Informasi terbaru mengenai analisis dan prospek cuaca Kalimantan Barat dapat diakses melalui situs resmi BMKG Kalbar. Masyarakat disarankan untuk rutin memantau pembaruan informasi agar dapat mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi.

Kata kunci terkait: Cuaca Kalimantan Barat, Hujan Intensitas Sedang, Karhutla Kalimantan Barat

Program MBG Kalbar Terus Dipacu

Reza Aditiya g    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

Program MBG Kalbar Terus Dipacu

Pemprov Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura mempercepat Program Makan Bergizi Gratis melalui pembangunan dapur MBG atau SPPG, namun ketersediaan lahan berlegalitas masih menjadi tantangan.

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kodam XII/Tanjungpura memperkuat sinergi untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama kerja sama ini adalah pembangunan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung distribusi makanan bergizi bagi anak-anak penerima manfaat.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson mengatakan percepatan program masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan yang memiliki legalitas jelas. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura, Yusub Dody Sandra, di Pontianak, Rabu.

Menurut Harisson, dapur MBG merupakan infrastruktur penting untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar. Oleh karena itu, kesiapan lahan dengan status hukum yang jelas menjadi syarat utama agar pembangunan fasilitas dapat segera diproses.

Ia menjelaskan lahan yang dibutuhkan harus memiliki legalitas kuat, baik berupa sertifikat maupun hak milik. Jika lahan telah siap, pemerintah daerah dapat langsung mengusulkannya ke pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas SPPG sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis.

Namun demikian, pemerintah daerah mengakui ketersediaan lahan milik pemerintah di kawasan perkotaan Kalimantan Barat masih terbatas. Tidak semua lahan yang tersedia memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk pembangunan dapur umum program MBG.

Harisson menambahkan, pemerintah daerah kini aktif mendukung pelaksanaan program setelah sebelumnya belum terlibat penuh pada tahap awal implementasi. Koordinasi dengan gubernur dilakukan agar pemerintah daerah dapat berperan lebih maksimal dalam mendukung program tersebut.

Sementara itu, Kapendam XII/Tanjungpura Yusub Dody Sandra mengatakan TNI saat ini tengah melakukan pendataan serta kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

Evaluasi tersebut mencakup proses produksi makanan, kesiapan dapur umum, hingga sistem pendukung operasional program. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menilai progres pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan.

Harisson juga menyampaikan bahwa implementasi program MBG di wilayah perkotaan relatif berjalan lancar. Namun di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, pengelolaan SPPG umumnya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pengawasan tenaga kesehatan.

Di daerah terpencil, pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dapur umum, sementara kualitas gizi makanan diawasi oleh tenaga kesehatan dan ahli gizi dari puskesmas setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan mutu makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap terjaga.

Selain meningkatkan pemenuhan gizi anak, Program Makan Bergizi Gratis juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Program ini membuka peluang kerja baru sekaligus memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan dapur umum.

Harisson menilai keterlibatan TNI melalui Kodam XII/Tanjungpura sangat penting, terutama dalam pendampingan lapangan. Kedisiplinan serta pengawasan teknis dari TNI dinilai mampu menjaga standar keamanan pangan sekaligus mencegah risiko seperti keracunan makanan.

Kata kunci utama: Program Makan Bergizi Gratis, Dapur MBG, SPPG.

Selama Libur Lebaran 2026, BPJS Kesehatan Jamin Akses Layanan Program JKN

Pian    Rabu, Maret 11, 2026    Comment   

Selama Libur Lebaran 2026, BPJS Kesehatan Jamin Akses Layanan Program JKN

BPJS Kesehatan memastikan layanan Program JKN tetap dapat diakses selama libur Lebaran 2026, termasuk bagi peserta yang melakukan perjalanan mudik. [Gambar ilustrasi AI]

PONTIANAK -- BPJS Kesehatan memastikan layanan bagi peserta Program JKN tetap dapat diakses selama periode libur Lebaran 2026, termasuk bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. 

Layanan kesehatan maupun administrasi kepesertaan dipastikan tetap berjalan agar peserta tetap mendapatkan perlindungan kesehatan selama perjalanan.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Singkawang, Wahyu Aji Anindhiyo Satriojati, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai kemudahan layanan untuk memastikan peserta tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut Wahyu, momentum mudik Lebaran tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. 

Karena itu, BPJS Kesehatan memastikan akses layanan Program JKN tetap tersedia sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih tenang.

Wahyu menjelaskan, layanan administrasi secara tatap muka tetap dibuka di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Singkawang pada 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026. Layanan tersebut berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 13.30 WIB.

Selain layanan langsung di kantor cabang, peserta juga dapat memanfaatkan layanan digital melalui aplikasi Mobile JKN. 

Aplikasi ini memungkinkan peserta mengakses berbagai layanan administrasi secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.

Melalui Mobile JKN, peserta dapat melakukan perubahan data kepesertaan, mengganti fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), hingga mengakses berbagai layanan administrasi lainnya secara online.

Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Singkawang, Mardianto, mengatakan peserta juga dapat mengecek status keaktifan kepesertaan melalui sejumlah kanal digital.

Beberapa layanan yang dapat dimanfaatkan antara lain aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, serta Care Center 165.

Ia mengimbau peserta untuk memastikan status kepesertaannya tetap aktif sebelum melakukan perjalanan mudik. 

Peserta juga dapat menggunakan berbagai kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk membayar iuran atau melunasi tunggakan.

Sementara itu, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Singkawang, Yeny Elisartika, menegaskan bahwa peserta JKN tetap dapat memperoleh layanan kesehatan meskipun berada di luar daerah domisili.

Jika fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar sedang tutup atau peserta berada di luar kota, layanan kesehatan tetap dapat diperoleh di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan lain yang masih beroperasi.

Informasi mengenai fasilitas kesehatan yang tetap buka selama libur Lebaran dapat diakses melalui aplikasi pencarian fasilitas kesehatan Aplicares.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memastikan keberlanjutan pelayanan bagi peserta dengan penyakit kronis, termasuk peserta Program Rujuk Balik (PRB), agar terapi yang dijalani tetap dapat berlangsung selama masa libur Lebaran.

BPJS Kesehatan juga menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kasus kecelakaan ganda, biaya pelayanan kesehatan pertama akan dijamin oleh Jasa Raharja hingga batas maksimal Rp20 juta. 

Apabila biaya perawatan melebihi batas tersebut, maka selisihnya dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolresta Pontianak Gelar Safari Ramadhan dan Subuh Keliling di Masjid Syakirin

Redaksi    Senin, Maret 09, 2026    Comment   

Kapolresta Pontianak Gelar Safari Ramadhan dan Subuh Keliling di Masjid Syakirin

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menggelar Safari Ramadhan dan Subuh Keliling di Masjid Syakirin untuk mempererat silaturahmi dan menjaga kamtibmas.

Pontianak – Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menggelar kegiatan Safari Ramadhan dan Subuh Keliling di Masjid Syakirin yang berada di Jalan HM Swignyo, Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Minggu (8/3/2026). Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan suci Ramadhan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Pontianak didampingi sejumlah pejabat Polresta Pontianak. Di antaranya Kabag SDM Polresta Pontianak, Kasat Binmas Polresta Pontianak, Kapolsek Pontianak Kota bersama Bhabinkamtibmas Polsek Pontianak Kota, serta Kanit Provos Polsek Pontianak Kota.

Kegiatan Safari Ramadhan dan Subuh Keliling di Masjid Syakirin diawali dengan pelaksanaan salat Subuh berjamaah bersama masyarakat dan jamaah masjid setempat. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan antara Polri dengan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas selama bulan Ramadhan.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menyampaikan pentingnya menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap situasi di sekitar tempat tinggal, terutama selama bulan suci Ramadhan yang identik dengan berbagai aktivitas masyarakat.

Selain itu, Kapolresta Pontianak juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peredaran narkoba yang dapat merusak generasi muda. Menurutnya, peran keluarga sangat penting dalam mengawasi pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupun berbagai bentuk kenakalan remaja.

Ia menegaskan bahwa kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan wilayah. Dukungan serta partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Kegiatan Safari Ramadhan dan Subuh Keliling di Masjid Syakirin ini juga menjadi salah satu program Polresta Pontianak untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, aparat kepolisian dapat berinteraksi langsung dengan warga serta mendengar berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan selama bulan Ramadhan.

Kapolresta Pontianak juga mengajak masyarakat untuk terus memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menjaga kerukunan antarwarga. Menurutnya, suasana yang aman dan damai selama Ramadhan akan tercipta apabila seluruh elemen masyarakat turut berperan menjaga ketertiban.

Melalui Safari Ramadhan dan Subuh Keliling di Masjid Syakirin, Polresta Pontianak berharap situasi kamtibmas di wilayah Kota Pontianak tetap aman, nyaman, dan kondusif sepanjang bulan suci Ramadhan.

PD KPPG Kalbar Gelar Konsolidasi, Siapkan Kader Perempuan Hadapi Pemilu 2029

Denni    Jumat, Maret 06, 2026    Comment   

PD KPPG Kalbar Gelar Konsolidasi, Siapkan Kader Perempuan Hadapi Pemilu 2029

Foto: Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Provinsi Kalimantan Barat

PONTIANAK - Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan konsolidasi organisasi bersama pengurus kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat pada Jumat sore (6/3) di Gedung Zamrud Khatulistiwa, Kantor DPD Partai Golkar Kalbar, Jalan Jenderal Ahmad Yani (Ayani I), Kelurahan Bangka Belitung Laut,

Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.

Kegiatan tersebut dihadiri pengurus KPPG Provinsi Kalbar, para ketua KPPG kabupaten/kota, perempuan dari Hasta Karya serta kader Partai Golkar dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Konsolidasi ini bertujuan memperkuat koordinasi organisasi serta mempersiapkan kader perempuan Golkar dalam menghadapi agenda politik ke depan, khususnya Pemilu 2029.

Ketua PD KPPG Provinsi Kalimantan Barat Imilda mengatakan, kegiatan konsolidasi ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi antara pengurus provinsi dan kabupaten/kota sekaligus memetakan potensi kader perempuan yang akan dipersiapkan dalam kontestasi politik mendatang.

“Melalui kegiatan ini kita ingin memperkuat organisasi sekaligus menyiapkan perempuan-perempuan potensial di Kalimantan Barat agar dapat berperan lebih besar dalam politik, baik sebagai calon legislatif maupun dalam kepemimpinan daerah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa KPPG Kalbar tidak hanya fokus pada kegiatan politik, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam berbagai kesempatan, terutama saat terjadi bencana alam di sejumlah daerah, KPPG turut turun langsung ke lapangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Selain itu, KPPG Kalbar juga terus mengoptimalkan pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk menyampaikan berbagai kegiatan organisasi serta informasi Partai Golkar kepada masyarakat.

“Media sosial menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan kegiatan organisasi dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat maupun pengurus pusat,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Jenderal PP KPPG Tati Noviati, S.IP, yang memberikan arahan kepada PD KPPG di Kalimantan Barat mengenai pentingnya penguatan organisasi perempuan Partai Golkar hingga ke tingkat daerah.

Sementara itu, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PP KPPG Wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Hj. Suma Jenny Heryanti, SH., MH., M.Kn, menegaskan bahwa konsolidasi organisasi sangat penting dalam mempersiapkan kader perempuan menghadapi pemilu mendatang.

Menurutnya, perempuan memiliki peluang besar dalam dunia politik mengingat adanya ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pemilu.

“Kita harus mempersiapkan perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas dan potensi sejak sekarang. Dengan konsolidasi yang kuat, kader perempuan Golkar di Kalimantan Barat diharapkan mampu berperan aktif dalam memenangkan Partai Golkar pada Pemilu 2029,” ujarnya.

Kegiatan konsolidasi tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian penutup masa kepengurusan KPPG Kalbar periode saat ini sebelum memasuki masa demisioner.

Sebagai penutup kegiatan, pengurus KPPG Kalbar juga melaksanakan kegiatan sosial dengan berbagi takjil kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum PP KPPG Hetifa Sjaifudian dan Bendahara Umum PP KPPG Adde Rosi Khorunnisa tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut. Namun demikian, keduanya tetap memberikan dukungan terhadap kegiatan konsolidasi KPPG di daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi perempuan Partai Golkar di seluruh Indonesia. (Ms)