Berita BorneoTribun: Program Gizi hari ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner
Tampilkan postingan dengan label Program Gizi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Program Gizi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 07 April 2026

Puluhan Dapur Gizi Di Kaltim Ditutup Sementara, Fokus Benahi IPAL Dan SLHS

BGN Kaltim menutup sementara 74 dapur SPPG untuk perbaikan IPAL dan pengurusan SLHS demi menjaga keamanan pangan dan kualitas layanan gizi masyarakat.
BGN Kaltim menutup sementara 74 dapur SPPG untuk perbaikan IPAL dan pengurusan SLHS demi menjaga keamanan pangan dan kualitas layanan gizi masyarakat.

BGN Kaltim Tutup Sementara 74 Dapur SPPG, Fokus Perbaikan IPAL Dan Sertifikasi

SAMARINDA – Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalimantan Timur mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasional 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Penutupan ini dilakukan untuk memperbaiki fasilitas Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) serta mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas produksi makanan serta keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat program gizi.

Pendamping Koordinator Regional BGN Kalimantan Timur, Muhammad Sirajul Amin, membenarkan adanya penghentian operasional sementara tersebut.

“Iya, tutup operasional sementara untuk melakukan perbaikan terkhusus IPAL dan pengurusan SLHS,” ujar Muhammad Sirajul Amin saat dikonfirmasi di Samarinda, Selasa.

Penutupan Berdasarkan Surat Resmi

Keputusan penghentian aktivitas produksi di puluhan dapur gizi itu merujuk pada Surat Nomor 1204/D.TWS/3/2026 yang diterbitkan oleh Direktorat Pemantauan dan Pengawasan pada 31 Maret 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ketiadaan fasilitas IPAL yang sesuai standar pemerintah berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap:

  • Kualitas produksi makanan

  • Mutu gizi

  • Keamanan pangan penerima manfaat

Hal ini menjadi perhatian utama karena dapur SPPG berperan penting dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.

Dana Bantuan Sementara Dihentikan

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran standar kelayakan, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG yang terdampak.

Selain itu, para Kepala SPPG juga diminta segera menyelesaikan seluruh proses pembayaran melalui Virtual Account (VA) dalam waktu maksimal 1×24 jam untuk periode operasional sebelum surat penghentian diterbitkan.

Kebijakan ini bertujuan menjaga transparansi administrasi serta memastikan semua kewajiban finansial terselesaikan dengan baik.

Wilayah Terdampak Penutupan

Penghentian operasional sementara ini berdampak pada puluhan unit pelayanan di berbagai wilayah Kalimantan Timur, antara lain:

  • Kabupaten Paser

  • Kutai Kartanegara

  • Berau

  • Kutai Timur

  • Penajam Paser Utara

  • Kota Balikpapan

  • Samarinda

  • Bontang

Wilayah-wilayah tersebut selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Penutupan Bersifat Sementara, Bisa Dibuka Kembali

Meski operasional dihentikan, pihak BGN menegaskan bahwa status penutupan ini tidak bersifat permanen.

Yayasan atau pengelola SPPG masih memiliki kesempatan untuk kembali membuka dapur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Adapun syarat utama pembukaan kembali meliputi:

  • Menyelesaikan perbaikan fasilitas IPAL sesuai standar

  • Mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

  • Menyerahkan dokumen pendukung resmi kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi dan diverifikasi, operasional dapur bisa kembali berjalan seperti semula.

Langkah Preventif Demi Keamanan Pangan

Penghentian operasional ini dinilai sebagai langkah preventif penting dalam menjaga keamanan pangan serta memastikan standar kebersihan dapur tetap terjaga.

Dengan adanya fasilitas IPAL yang memenuhi standar serta sertifikasi sanitasi yang sah, kualitas makanan yang dihasilkan diharapkan tetap aman dan layak dikonsumsi.

Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap program gizi berjalan sesuai standar nasional.

FAQ

Kenapa 74 dapur SPPG di Kaltim ditutup sementara?

Karena fasilitas IPAL belum memenuhi standar pemerintah dan sertifikat SLHS belum selesai diurus.

Apakah penutupan ini bersifat permanen?

Tidak. Penutupan hanya sementara hingga perbaikan IPAL dan sertifikasi selesai.

Wilayah mana saja yang terdampak?

Beberapa wilayah terdampak meliputi Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Apa syarat agar dapur bisa beroperasi kembali?

Pengelola harus memperbaiki IPAL sesuai standar, mendapatkan SLHS, dan menyerahkan dokumen pendukung resmi.

Apakah dana bantuan tetap berjalan?

Tidak. Penyaluran dana bantuan sementara dihentikan hingga persyaratan dipenuhi.

Rabu, 01 April 2026

Dapur MBG Polres Penajam Siap Layani Bumil, Busui, Dan Balita Pekan Depan

Dapur MBG Polres Penajam mulai layani ibu hamil, busui, dan balita lewat posyandu. Program diperluas untuk tingkatkan gizi masyarakat.
Dapur MBG Polres Penajam mulai layani ibu hamil, busui, dan balita lewat posyandu. Program diperluas untuk tingkatkan gizi masyarakat.

Samarinda, Kaltim -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satu dapur penyedia MBG yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Penajam kini bersiap melayani kelompok rentan yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Kepala SPPG Polres Penajam Paser Utara, Yogi, menyampaikan bahwa program ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan.

“Program MBG diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan,” ujarnya, Rabu.

Distribusi Lewat Posyandu, Bisa Diantar ke Rumah

Untuk memastikan distribusi berjalan efektif, penyaluran makanan bergizi bagi kelompok 3B akan dilakukan melalui pos pelayanan terpadu (posyandu). Para penerima manfaat dapat mengambil langsung makanan di posyandu terdekat dari tempat tinggal mereka.

Namun, bagi ibu hamil dan menyusui yang memiliki keterbatasan mobilitas, pihak SPPG menyediakan layanan antar langsung ke rumah.

“Kami siapkan skema distribusi fleksibel. Jika tidak memungkinkan datang ke posyandu, makanan akan kami antar,” jelas Yogi.

Mulai Pekan Depan di Dua Kelurahan

Program ini direncanakan mulai berjalan pekan depan di dua wilayah awal, yaitu Kelurahan Sungai Parit dan Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam.

Saat ini, proses pendataan penerima manfaat masih terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pendataan tersebut melibatkan kader posyandu sebagai ujung tombak di lapangan.

“Teknis penyaluran juga melibatkan kader posyandu agar lebih terorganisir dan akurat,” tambahnya.

Sudah Layani Ribuan Pelajar

Sebelumnya, SPPG Polres Penajam Paser Utara telah melayani sebanyak 1.189 peserta didik melalui program MBG. Secara keseluruhan, tercatat sudah ada 10 SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut, dengan total sekitar 12.770 peserta didik penerima manfaat.

Dengan perluasan ke kelompok 3B, cakupan program ini semakin luas dan diharapkan mampu menekan angka kekurangan gizi di daerah.

Komitmen Jangka Panjang Pemenuhan Gizi

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan aparat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program MBG tidak hanya fokus pada anak sekolah, tetapi juga menyasar fase penting kehidupan seperti masa kehamilan dan pertumbuhan balita.

Pendekatan ini dinilai penting karena periode tersebut sangat menentukan kualitas generasi masa depan.

FAQ

1. Apa itu Program MBG?
Program MBG adalah program penyediaan makanan bergizi gratis untuk meningkatkan asupan nutrisi masyarakat, terutama kelompok rentan.

2. Siapa saja penerima manfaat kelompok 3B?
Kelompok 3B meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

3. Bagaimana cara mendapatkan makanan MBG?
Bisa diambil di posyandu terdekat atau diantar ke rumah bagi yang memiliki keterbatasan.

4. Kapan program ini mulai berjalan?
Direncanakan mulai pekan depan di beberapa wilayah awal.

5. Siapa yang terlibat dalam distribusi?
SPPG Polres Penajam bekerja sama dengan kader posyandu.

Kamis, 26 Februari 2026

Viral Paket Makan Bergizi Gratis Kayong Utara, Tiga SD di Teluk Batang Sempat Tolak!

KAYONG UTARA -- Tiga sekolah dasar di Desa Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, sempat menolak menu Makan Bergizi Gratis yang dikirim dari dapur MBG Blue Ransel di Sukamaju pada Rabu 25 Februari 2026. Penolakan terjadi karena menu dinilai tidak sesuai jumlah hari dan nilai anggaran, serta memicu polemik setelah salah satu isinya berupa sepotong buah naga.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sejatinya dirancang untuk membantu pemenuhan gizi siswa sekolah dasar. Namun di Teluk Batang, menu yang diterima siswa justru menjadi sorotan orang tua dan pihak sekolah. Dalam unggahan media sosial yang viral, disebutkan paket makanan untuk dua hari hanya berisi sepotong buah naga, roti, tiga kurma, dan telur dengan total nilai Rp12.400. Padahal, informasi yang beredar sebelumnya menyebut alokasi anggaran mencapai Rp10.000 per anak per hari.

Menu tersebut berasal dari dapur MBG bernama Blue Ransel yang berlokasi di Sukamaju, Desa Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan keterangan sejumlah guru, tiga sekolah yang sempat mengembalikan paket makanan adalah SDN 05 Teluk Batang, SDN 11 Teluk Batang, dan SDN 12 Teluk Batang.

Salah seorang guru berinisial AP mengungkapkan bahwa paket yang diklaim untuk tiga hari, Senin hingga Rabu, dianggap tidak layak dan tidak proporsional. Untuk dua hari awal, siswa menerima satu bungkus susu, satu bungkus kacang polong, dua butir telur, dan roti tawar. Sementara pada hari berikutnya, menu berisi sepotong buah naga, dua telur, tiga butir kurma, serta roti.

Menurut pihak sekolah, persoalan utama bukan pada jenis buah naga itu sendiri, melainkan pada ketidaksesuaian porsi dan transparansi anggaran. Buah naga dinilai bukan konsumsi umum sebagian besar siswa di wilayah tersebut, dan penyajiannya hanya dalam bentuk sepotong kecil menimbulkan pertanyaan tentang standar gizi serta perhitungan biaya.

Kritik juga datang dari orang tua siswa yang menilai program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar mengutamakan kualitas dan kecukupan nutrisi. Mereka berharap pemerintah daerah dan pengelola dapur MBG melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak ada lagi menu yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan anak sekolah.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa program bantuan pangan untuk siswa memerlukan pengawasan ketat, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan, hingga distribusi. Transparansi anggaran dan keterlibatan sekolah dalam evaluasi dinilai penting agar tujuan peningkatan gizi anak benar-benar tercapai.

Polemik di Teluk Batang kini menjadi perhatian publik, terutama terkait standar menu MBG di daerah. Masyarakat berharap perbaikan segera dilakukan demi kepentingan siswa yang menjadi penerima manfaat utama program tersebut.

Tiga SD di Teluk Batang Kayong Utara menolak menu Makan Bergizi Gratis dari dapur MBG Sukamaju karena dinilai tidak sesuai porsi dan anggaran. Polemik buah naga viral di media sosial.
Tiga SD di Teluk Batang Kayong Utara menolak menu Makan Bergizi Gratis dari dapur MBG Sukamaju karena dinilai tidak sesuai porsi dan anggaran. Polemik buah naga viral di media sosial.

FAQ

Apa itu program Makan Bergizi Gratis MBG
Program bantuan makanan untuk siswa sekolah guna mendukung pemenuhan gizi harian anak.

Mengapa menu MBG di Teluk Batang ditolak
Karena dinilai tidak sesuai dengan jumlah hari distribusi, porsi dianggap kurang, dan ada ketidaksesuaian dengan informasi anggaran per hari.

Sekolah mana saja yang menolak menu tersebut
SDN 05 Teluk Batang, SDN 11 Teluk Batang, dan SDN 12 Teluk Batang.

Apa isi menu yang dipermasalahkan
Sepotong buah naga, telur, kurma, susu, kacang polong, dan roti untuk pembagian dua hingga tiga hari.

Apa harapan orang tua dan sekolah
Adanya evaluasi, transparansi anggaran, serta peningkatan kualitas dan kecukupan gizi dalam program MBG.