9 Dapur MBG Di Singkawang Ditutup, Pengawasan Pangan Jadi Sorotan
 |
| Sebanyak 9 dapur MBG di Singkawang ditutup karena belum memiliki SLHS dan IPAL sesuai standar. Pemerintah menegaskan langkah ini demi keamanan makanan masyarakat. (Gambar ilustrasi) |
SINGKAWANG - Penutupan sembilan dapur makan bergizi gratis di Singkawang mendadak jadi perhatian. Pemerintah menemukan dugaan pelanggaran standar sanitasi yang berpotensi berisiko bagi kesehatan masyarakat.
Penutupan sembilan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah setempat menilai sejumlah dapur MBG diduga belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan dan persyaratan perizinan yang wajib dimiliki sebelum beroperasi.
Koordinator Wilayah SPPG MBG Kota Singkawang, Devi Riskia, menegaskan bahwa keputusan penutupan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat.
“Sembilan SPPG tersebut diduga belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar serta belum mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” ujarnya di Singkawang, Jumat.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan pelajar.
Karena itu, keamanan makanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Penutupan dapur MBG ini menjadi bentuk langkah tegas agar seluruh penyedia makanan mematuhi standar yang telah ditetapkan.
Menurut Devi, status penutupan masih bersifat sementara dan dalam tahap evaluasi. Artinya, dapur yang belum memenuhi persyaratan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki fasilitas dan kelengkapan administrasi.
“Belum bisa dipastikan apakah penutupan bersifat sementara atau permanen. Semua bergantung pada pemenuhan syarat oleh pengelola masing-masing dapur,” jelasnya.
Banyak masyarakat mungkin belum familiar dengan istilah Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Padahal, sertifikat ini memiliki peran penting dalam memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak.
SLHS diterbitkan oleh Dinas Kesehatan sebagai bukti bahwa dapur telah memenuhi standar kebersihan, keamanan, serta kelayakan pangan.
Tanpa sertifikat tersebut, operasional dapur berisiko menimbulkan masalah kesehatan bagi penerima manfaat program.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, Hendry Aprianto, menjelaskan bahwa proses penerbitan SLHS dilakukan melalui mekanisme yang cukup ketat.
Prosesnya diawali dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Setelah dokumen administrasi dinyatakan lengkap, tim dari Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Ada tiga tahapan utama yang harus dilalui sebelum sertifikat SLHS diterbitkan.
1. Pelatihan Penjamah Makanan
Seluruh tenaga dapur wajib mengikuti pelatihan khusus tentang cara menangani makanan dengan benar.
Minimal 50 persen pekerja harus memiliki sertifikat pelatihan sebagai bukti bahwa mereka memahami standar keamanan pangan.
2. Inspeksi Lingkungan Dapur
Tim kesehatan akan memeriksa kondisi dapur secara menyeluruh.
Mulai dari kebersihan ruangan, sistem pembuangan limbah, hingga kondisi peralatan yang digunakan untuk memasak.
3. Uji Laboratorium Sampel Makanan
Tahapan terakhir adalah pengujian sampel makanan di laboratorium tersertifikasi.
Langkah ini penting untuk memastikan makanan yang disajikan tidak mengandung zat berbahaya.
Jika semua tahapan tersebut terpenuhi, Dinas Kesehatan akan memberikan rekomendasi yang kemudian digunakan untuk penerbitan sertifikat resmi.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pengawasan terhadap dapur MBG tidak akan berhenti sampai di sini.
Langkah pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh penyedia makanan mengikuti standar yang berlaku.
Selain menjaga kualitas makanan, langkah ini juga bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi yang dijalankan pemerintah.
Dengan evaluasi yang ketat, diharapkan seluruh dapur MBG di Singkawang mampu memenuhi standar dan kembali beroperasi dengan aman.
Sumber: Antara
