262 Usulan Menggema dari Singkawang Selatan: Infrastruktur Jadi Nafas Utama Pembangunan RKPD 2027
![]() |
| 262 Usulan Menggema dari Singkawang Selatan: Infrastruktur Jadi Nafas Utama Pembangunan RKPD 2027. |
SINGKAWANG -- Suara warga Singkawang Selatan kembali menjadi fondasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Singkawang Tahun 2027 tingkat Kecamatan Singkawang Selatan, sebanyak 262 usulan kegiatan pembangunan resmi disampaikan. Mayoritas usulan tersebut menitikberatkan pada infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, dua hal yang dinilai paling mendesak untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Camat Singkawang Selatan, Apriyanto, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang dialog strategis antara pemerintah dan warga. Di sinilah aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan dirumuskan, disepakati, lalu diselaraskan dengan arah pembangunan Kota Singkawang ke depan.
“Musrenbang ini menjadi wadah musyawarah masyarakat Singkawang Selatan untuk menyepakati program prioritas yang berasal dari kebutuhan riil warga di kelurahan, kemudian diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kota,” ujar Apriyanto di Singkawang, Selasa.
Infrastruktur Masih Jadi Kebutuhan Paling Mendesak
Dari total 262 usulan, 163 usulan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar, sementara 62 usulan lainnya menyasar penguatan konektivitas wilayah. Jenis kegiatan yang paling banyak diusulkan antara lain pembangunan jalan paving, drainase, dan jembatan.
Menurut Apriyanto, dominasi usulan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan penguatan infrastruktur permukiman dan akses antarwilayah. Infrastruktur yang layak diyakini mampu mendorong mobilitas warga sekaligus memperlancar roda perekonomian lokal.
“Ketika akses jalan baik dan lingkungan tertata, aktivitas warga menjadi lebih lancar, usaha kecil bergerak, dan ekonomi ikut tumbuh,” jelasnya.
Sebaran Usulan dari Empat Kelurahan
Usulan pembangunan tersebut berasal dari empat kelurahan di Singkawang Selatan, dengan rincian:
Kelurahan Sedau: 94 usulan
Kelurahan Pangmilang: 79 usulan
Kelurahan Sijangkung: 57 usulan
Kelurahan Sagatani: 32 usulan
Seluruh usulan ini telah melalui proses musyawarah dan diharapkan dapat masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah, untuk kemudian direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Musrenbang Jadi Penentu Arah Pembangunan Kota
Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Dwi Yanti, menilai Musrenbang sebagai forum yang sangat strategis dan partisipatif. Melalui proses ini, kebijakan pembangunan diharapkan benar-benar tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Musrenbang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Singkawang tahun 2027. Partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan krusial yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti kemiskinan ekstrem, tengkes (stunting), dan banjir. Saat ini, Kecamatan Singkawang Selatan menyumbang 27 persen dari total 195 keluarga miskin ekstrem di Kota Singkawang.
Tak hanya itu, masih terdapat dua kelurahan yang belum sepenuhnya bebas dari praktik buang air besar sembarangan (BABS). Kondisi ini menegaskan pentingnya program sanitasi dan perubahan perilaku masyarakat masuk dalam prioritas perencanaan.
“Ini adalah tantangan bersama yang harus kita jawab dengan aksi nyata melalui usulan-usulan Musrenbang,” ujar Dwi Yanti.
Potensi Ekonomi Besar, Warga Diajak Ikut Mengawal
Di balik berbagai tantangan, Singkawang Selatan juga menyimpan potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Wilayah ini memiliki pantai, kawasan perbukitan, lahan pertanian, serta menjadi pintu masuk Kota Singkawang dengan keberadaan bandara.
Potensi tersebut membuka peluang besar bagi pengembangan pariwisata dan agrowisata, yang jika dikelola dengan baik, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dwi Yanti pun mengajak warga untuk tidak hanya mengusulkan, tetapi juga mengawal dan mengawasi jalannya program pembangunan agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Dengan sinergi pemerintah dan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

