Polres Tanah Bumbu membagikan paket sembako kepada 60 nelayan di perairan Batulicin dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus mengedukasi keselamatan melaut.

Tanah Bumbu, Kalsel - Polres Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, membagikan paket sembako kepada sekitar 60 nelayan yang sedang mencari ikan di perairan Batulicin, Senin, dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80.

Kegiatan bakti sosial tersebut dipimpin langsung Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arief Prasetya. Dengan menggunakan kapal patroli milik Satuan Polair Polres Tanah Bumbu, rombongan bersama Bhayangkari menyusuri perairan Batulicin untuk menemui para nelayan yang tengah melaut.

Setibanya di lokasi, para nelayan disapa secara langsung dan diberikan paket sembako. Sejumlah nelayan bahkan mendekat ketika melihat kedatangan kapal polisi.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok para nelayan sehari-hari. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dengan mengusung tema "Polri untuk Masyarakat".

Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arief Prasetya mengatakan, sekitar 60 nelayan yang ditemui saat melaut mendapat paket sembako sebagai bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80.

"Paket sembako itu diharapkan bisa bermanfaat dan membantu meringankan pemenuhan kebutuhan pokok para nelayan sehari-hari," kata Arief.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kedekatan Polri dengan masyarakat.

Sementara itu, Kasat Polair Polres Tanah Bumbu Ipda Achmad Ubaidillah mengatakan pihaknya juga terus mengingatkan nelayan agar mengutamakan keselamatan saat melaut.

"Ketika ada peringatan gelombang tinggi dikeluarkan BMKG, kami langsung patroli menemui nelayan memberikan imbauan untuk lebih berhati-hati atau tidak ke tengah laut dulu," ujarnya.

Selain menyalurkan bantuan sosial, jajaran Satuan Polair Polres Tanah Bumbu akan terus melakukan patroli dan memberikan edukasi kepada nelayan terkait keselamatan berlayar, terutama saat BMKG mengeluarkan peringatan gelombang tinggi.

Dishut Kalsel menyerahkan rumah produksi dan fasilitas pengolahan kemiri kepada LPHD Emil Baru di Tanah Bumbu guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat hutan.

Tanah Bumbu - Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) menyerahkan rumah produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) kemiri kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Emil Baru di Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial.

Penyerahan fasilitas tersebut dilakukan sebagai bagian dari program penguatan perhutanan sosial berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Selain rumah produksi, LPHD Emil Baru juga menerima berbagai sarana pendukung pengolahan kemiri untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hasil olahan.

Kepala Seksi Pengolahan, Kerja Sama dan Inovasi Kehutanan (PKIK) Dishut Kalsel Marlina Hartanti mengatakan LPHD Emil Baru selama ini mengelola potensi hasil hutan bukan kayu sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan.

“Kami menyerahkan rumah produksi HHBK kemiri kepada LPHD Emil Baru yang selama ini mengelola potensi hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan,” kata Marlina di Banjarbaru.

Sebagai pendukung operasional, Dishut Kalsel juga menyerahkan 12 unit freezer, tiga unit stabilizer, alat penjemur, keranjang, baskom, box penampung, timbangan manual, arco, karung, serta mesin jahit portabel.

Menurut Marlina, bantuan tersebut berasal dari dana REDD+ yang dialokasikan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam mengelola potensi hasil hutan secara produktif dan berkelanjutan.

Ia berharap keberadaan rumah produksi beserta fasilitas pendukung dapat meningkatkan kualitas pengolahan dan penyimpanan kemiri, memperpanjang masa simpan hasil produksi, serta meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan masyarakat.

“Rumah produksi dan sarana pendukung yang diserahkan hari ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh LPHD Emil Baru. Melalui fasilitas ini, kami ingin mendorong peningkatan kualitas produk kemiri, memperpanjang daya simpan hasil produksi, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk yang dihasilkan masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, Dishut Kalsel berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kusan, Yayasan Penabulu, dan LPHD Emil Baru terus diperkuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemkab Tanah Bumbu memperketat pengawasan harga bahan pokok setelah kenaikan BBM non-subsidi, termasuk sidak gudang dan pasar murah di 49 titik wilayah.

Tanah Bumbu — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, memperkuat langkah pengendalian harga bahan pokok setelah kenaikan harga BBM non-subsidi mulai memicu tekanan pada biaya distribusi barang kebutuhan sehari-hari.

Langkah pengawasan dilakukan secara intensif untuk memastikan stabilitas harga di pasar rakyat tetap terjaga serta mencegah potensi kelangkaan bahan pokok di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Bersujud.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskumdagri) Tanah Bumbu, Eryanto Rais, menegaskan bahwa kenaikan BBM non-subsidi memiliki dampak langsung terhadap biaya logistik yang kemudian memengaruhi harga jual di tingkat pedagang.

Menurut Eryanto Rais, pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif melalui inspeksi mendadak (sidak) ke gudang dan distributor. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi praktik penimbunan barang yang dapat memperparah kenaikan harga.

Selain sidak, tim pemantau juga secara rutin memeriksa perkembangan harga di sejumlah pasar rakyat. Upaya ini bertujuan mendeteksi perubahan harga sejak dini dan menjaga kestabilan pasokan bahan pokok.

Sebagai bagian dari strategi menekan lonjakan harga, Diskumdagri Tanah Bumbu telah melaksanakan kegiatan pasar murah di berbagai wilayah.

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah daerah menggelar pasar murah di 49 titik lokasi. Program tersebut menjadi salah satu upaya langsung untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Selain itu, pengawasan distribusi bahan pokok dilakukan secara berkala guna memastikan kelancaran pasokan dari distributor hingga ke pedagang.

Eryanto Rais juga mengingatkan masyarakat untuk tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pembelian dalam jumlah besar tanpa kebutuhan yang jelas dinilai berpotensi memicu kepanikan pasar dan memperburuk ketersediaan barang.

Secara umum, pemerintah daerah menilai dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap harga bahan pokok di Tanah Bumbu masih tergolong terkendali.

Namun, berdasarkan pemantauan pada pekan terakhir April, sejumlah komoditas menunjukkan tren kenaikan harga.

Beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain:

• Gula pasir: dari Rp18.800 per kilogram menjadi Rp19.900 per kilogram

• Cabai merah besar: dari Rp70.300 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram

• Cabai rawit lokal: dari Rp75.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram

• Bawang merah: dari Rp44.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram

Kenaikan harga gula pasir tidak hanya dipicu oleh biaya distribusi, tetapi juga oleh meningkatnya harga bahan kemasan plastik serta tren harga gula di pasar internasional.

Sementara itu, kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari luar daerah yang biasanya menjadi sumber utama distribusi.

Pemerintah daerah menilai biaya distribusi logistik menjadi faktor dominan dalam menentukan harga bahan pokok setelah kenaikan BBM non-subsidi.

Pedagang di pasar menyesuaikan harga jual untuk menutup peningkatan biaya angkut, sehingga beban kenaikan harga pada akhirnya dirasakan oleh konsumen.

Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmen untuk terus menjaga stabilitas harga melalui kombinasi pengawasan, intervensi pasar, serta pemantauan distribusi barang secara berkelanjutan.

FAQ

1. Mengapa harga bahan pokok naik setelah BBM non-subsidi naik?
Kenaikan BBM meningkatkan biaya distribusi logistik sehingga pedagang menyesuaikan harga jual barang.

2. Apa langkah pemerintah daerah untuk menekan kenaikan harga?
Pemerintah melakukan sidak gudang, memantau harga pasar, serta menggelar pasar murah di berbagai titik.

3. Berapa jumlah lokasi pasar murah yang telah digelar?
Sebanyak 49 titik pasar murah telah dilaksanakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.

4. Komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga?
Gula pasir, cabai merah besar, cabai rawit lokal, dan bawang merah mengalami kenaikan harga.

5. Apakah masyarakat perlu membeli bahan pokok dalam jumlah besar?
Tidak. Pemerintah mengimbau masyarakat membeli sesuai kebutuhan agar tidak memicu panic buying.

Pembangunan Jembatan Pulau Laut dimulai 2026–2028 dengan anggaran Rp2,25 triliun, dorong konektivitas dan ekonomi Tanah Bumbu–Kotabaru.

BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) resmi memulai pembangunan Jembatan Pulau Laut dengan skema multiyears 2026–2028. Proyek ambisius ini digadang-gadang jadi game changer untuk konektivitas wilayah, khususnya antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Langkah awal proyek ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, M Yasin Toyib, bersama pihak kontraktor. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Kalsel Muhidin di Banjarbaru, Senin.

Tidak Ada Toleransi Keterlambatan

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh molor dari jadwal yang telah ditentukan.

“Kontrak sudah diteken, artinya kontraktor harus siap bekerja dan tidak boleh ada keterlambatan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya profesionalitas kontraktor, mulai dari kesiapan alat berat, tenaga kerja, hingga sistem manajemen proyek. Semua itu dinilai krusial untuk memastikan proyek berjalan sesuai target.

Skema Anggaran Multiyears dan Dukungan Pusat

Pembangunan Jembatan Pulau Laut dirancang berlangsung selama tiga tahun, dengan total anggaran sekitar Rp2,25 triliun atau Rp750 miliar per tahun.

Rinciannya:

• Rp1,65 triliun berasal dari APBD Provinsi Kalsel

• Rp300 miliar kontribusi dari Pemkab Tanah Bumbu

• Rp300 miliar kontribusi dari Pemkab Kotabaru

Selain itu, proyek ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai sekitar Rp3 triliun hingga 2028.

Dengan kombinasi pendanaan tersebut, proyek ini masuk dalam kategori strategis karena melibatkan kolaborasi lintas pemerintah daerah dan pusat.

Dorong Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Jembatan Pulau Laut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang di Kalimantan Selatan.

Selama ini, akses antara Tanah Bumbu dan Kotabaru masih sangat bergantung pada transportasi laut yang memakan waktu dan biaya lebih tinggi.

Dengan hadirnya jembatan ini:

• Waktu tempuh diprediksi lebih efisien

• Biaya logistik bisa ditekan

• Aktivitas ekonomi meningkat

• Investasi daerah berpotensi naik

Gubernur Muhidin juga berharap penyerapan anggaran proyek bisa lebih optimal sejak awal tahun, mengingat pengalaman sebelumnya yang cenderung lambat di tahap awal.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai proyek bernilai triliunan rupiah, Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Pengawasan akan dilakukan secara ketat agar pembangunan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.

FAQ

1. Apa itu Jembatan Pulau Laut?
Jembatan ini adalah proyek infrastruktur yang menghubungkan Tanah Bumbu dan Kotabaru di Kalimantan Selatan.

2. Berapa total anggaran proyek ini?
Total anggaran daerah sekitar Rp2,25 triliun, ditambah dukungan pusat sekitar Rp3 triliun.

3. Kapan proyek ini selesai?
Direncanakan selesai dalam periode 2026 hingga 2028.

4. Apa manfaat utama pembangunan jembatan ini?
Mempercepat konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Siapa yang mengawasi proyek ini?
Pemprov Kalsel bersama instansi terkait serta pemerintah pusat.

BANJARMASIN - Tim Identifikasi Korban Bencana (DVI) Polda Kalimantan Selatan menegaskan proses identifikasi jasad korban kecelakaan helikopter BK117 D3 yang jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Tanah Bumbu, tidak bisa dilakukan terburu-buru. 

Hal ini karena tiga jasad WNI mengalami kondisi parah akibat terbakar hangus dan pembusukan tingkat lanjut sehingga sulit dikenali. Pernyataan itu disampaikan Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr Muhammad El Yandiko dalam konferensi pers di RS Bhayangkara Banjarmasin, Sabtu (6/9) malam.

“Kami mengedepankan akurasi dan ketepatan dalam mengidentifikasi. Tidak bisa buru-buru dalam menentukan identitas korban,” ujar Yandiko. Menurutnya, setiap hasil identifikasi harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga tim akan terus mencari data tambahan hingga benar-benar yakin dengan identitas korban. Ia juga meminta pihak keluarga korban bersabar menunggu hasil resmi tim DVI.

Lebih lanjut, Yandiko menjelaskan bahwa proses identifikasi dilakukan dengan tiga standar, yakni sidik jari, rumus gigi, dan tes DNA. Namun, kondisi jenazah yang mengalami luka bakar berat dan pembusukan tingkat lanjut membuat sidik jari sulit dikenali. Sementara itu, data gigi juga tidak lengkap, sehingga alternatif terakhir adalah pemeriksaan DNA. 

“Tes DNA memang membutuhkan waktu lebih lama, tapi ini adalah cara paling akurat untuk memastikan identitas korban,” jelasnya.

Tim DVI Polda Kalsel Hati-Hati Identifikasi Jasad Korban Helikopter Jatuh di Tanah Bumbu.

Hingga Sabtu malam, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi tiga korban WNA dari delapan orang yang menjadi korban jatuhnya helikopter. Dari lima WNI yang tersisa, dua jasad sudah mulai mengarah pada identitas yang sebenarnya tanpa melalui tes DNA, namun masih dalam pendalaman tim. Adapun korban dalam kecelakaan ini terdiri dari Kapten Haryanto (pilot asal Batam), Hendra Darmawan (teknisi asal Luwu, Sulsel), tiga warga negara asing yaitu Mark Werren (Australia), Santha Kumar Prabhakaran (India), dan Claudine Pereira Quito (Brasil), serta tiga penumpang WNI yakni Iboy Irfan Rosa (Riau), Yudi Febrian Rahman (Pekanbaru), dan Andys Rissa Pasulu (Balikpapan).

Helikopter BK117 D3 ini sebelumnya hilang kontak sejak Senin (1/9) sekitar pukul 08.54 WITA. Setelah upaya pencarian, Tim SAR akhirnya menemukan bangkai helikopter di koordinat 03° 5’6” S – 115° 37’39.07” E, sekitar 700 meter dari titik awal koordinat KNKT, pada Rabu (3/9) pukul 14.45 WITA. Seluruh jasad berhasil dievakuasi ke RS Bhayangkara Banjarmasin pada Kamis (4/9) malam pukul 21.50 WITA.

Proses identifikasi ini menjadi sorotan publik, terutama keluarga korban yang menunggu kepastian kabar. Tim DVI menegaskan bahwa meskipun membutuhkan waktu lebih lama, akurasi tetap menjadi prioritas utama agar tidak terjadi kesalahan identitas. Publik diharapkan bersabar menunggu hasil resmi, sembari menantikan informasi lanjutan dari pihak kepolisian dan rumah sakit terkait perkembangan identifikasi korban.

Sumber: Antara