PHK Tapin 2026 mencapai 249 pekerja akibat efisiensi perusahaan. Disnaker mencatat 11 perusahaan terdampak dan dua perusahaan tutup operasional.

BANJARMASIN - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan mencatat ratusan pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang 2026. Data terbaru menunjukkan sebanyak 249 tenaga kerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat langkah efisiensi yang ditempuh sejumlah perusahaan.

Kepala Disnaker Tapin, Sapuani, mengungkapkan bahwa PHK tersebut terjadi di 11 perusahaan yang melakukan penyesuaian operasional di tengah tekanan dinamika usaha.

“Sebanyak 11 perusahaan melakukan PHK dengan total 249 pekerja terdampak. Selain itu, terdapat dua perusahaan yang menghentikan operasional tahun ini,” kata Sapuani di Rantau, Kabupaten Tapin.

Situasi ini mencerminkan tantangan dunia usaha di tingkat daerah yang turut berdampak pada stabilitas ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Disnaker Tapin, terdapat 100 perusahaan yang terdaftar sepanjang 2026. Rinciannya meliputi:

• 36 perusahaan besar

• 14 perusahaan menengah

• 50 perusahaan kecil

Dari keseluruhan perusahaan tersebut, total tenaga kerja yang terserap mencapai 20.106 orang yang tersebar di berbagai sektor industri di wilayah Tapin.

Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi PHK, sektor usaha di Tapin masih memiliki daya serap tenaga kerja yang cukup signifikan.

Selain mencatat PHK, Disnaker Tapin juga menangani sejumlah konflik ketenagakerjaan. Sepanjang 2026, tercatat 10 kasus perselisihan hubungan industrial.

Sapuani menjelaskan perkembangan penanganannya sebagai berikut:

• 6 kasus selesai melalui mediasi

• 2 kasus masih dalam proses

• 2 kasus dilimpahkan ke tingkat provinsi

Sapuani menegaskan bahwa mediasi menjadi langkah utama untuk menjaga hubungan industrial tetap kondusif dan mengurangi dampak sosial yang lebih luas.

Dalam menghadapi kondisi ini, Disnaker Tapin terus mendorong penyelesaian konflik secara dialogis antara pekerja dan perusahaan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim kerja yang stabil sekaligus menjaga kepercayaan antara kedua pihak.

Langkah preventif dan responsif ini diharapkan mampu menekan potensi konflik lanjutan serta membantu pekerja yang terdampak agar tetap mendapatkan perlindungan.

FAQ

1. Berapa jumlah pekerja yang terkena PHK di Tapin pada 2026?
Sebanyak 249 pekerja terdampak PHK dari 11 perusahaan.

2. Apa penyebab utama PHK tersebut?
Langkah efisiensi dan penyesuaian operasional perusahaan di tengah dinamika usaha.

3. Berapa jumlah perusahaan di Tapin saat ini?
Tercatat 100 perusahaan, terdiri dari perusahaan besar, menengah, dan kecil.

4. Berapa total tenaga kerja yang terserap?
Sebanyak 20.106 pekerja di berbagai sektor usaha.

5. Bagaimana penanganan konflik ketenagakerjaan?
Sebagian besar diselesaikan melalui mediasi, sementara sisanya masih dalam proses atau dilimpahkan ke provinsi.

Potensi PHK 1.500 buruh tambang di Kaltim mendorong Disnakertrans memperkuat perlindungan pekerja dan memastikan hak-hak buruh terpenuhi sesuai aturan.

Samarinda, Kaltim - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memperketat pengawasan terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diperkirakan dapat berdampak pada sekitar 1.500 pekerja di sektor pertambangan.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tekanan efisiensi perusahaan tambang akibat pembatasan kuota produksi yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kalimantan Timur, Arismunandar, menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya maksimal untuk mencegah terjadinya PHK massal.

Menurutnya, dialog antara perusahaan dan pekerja menjadi strategi utama untuk mencari alternatif penyelamatan tenaga kerja sebelum keputusan pengurangan karyawan diambil.

Sebagai respons cepat terhadap situasi tersebut, Disnakertrans Kaltim memfasilitasi komunikasi intensif antara pihak manajemen perusahaan dan serikat pekerja.

Forum hubungan industrial ini diharapkan mampu melahirkan solusi bersama, termasuk kemungkinan penyesuaian sistem kerja atau langkah lain yang dapat menghindari pemutusan hubungan kerja.

Namun apabila PHK tidak dapat dihindari, pemerintah memastikan seluruh hak pekerja tetap diberikan secara penuh sesuai ketentuan perundang-undangan.

300 Pekerja Sudah Masuk Tahap Awal PHK

Berdasarkan data sementara yang dihimpun pemerintah daerah, dua perusahaan tambang besar di Kalimantan Timur telah mengambil langkah efisiensi tenaga kerja secara resmi.

Dari total potensi sekitar 1.500 pekerja yang terdampak, sebanyak 300 pekerja telah memasuki tahap awal proses PHK yang dilaksanakan secara bertahap.

Proses tersebut kini dalam pengawasan pemerintah untuk memastikan seluruh prosedur dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pekerja.

Selain mengawasi proses PHK, Disnakertrans Kaltim juga memastikan para pekerja yang terdampak dapat segera mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program ini merupakan bentuk perlindungan sosial dari pemerintah untuk membantu pekerja selama masa transisi setelah kehilangan pekerjaan.

Pemerintah juga menekankan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan pemberitahuan tertulis minimal 14 hari sebelum masa kerja karyawan berakhir, sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Efisiensi Tambang Mulai Dijalankan Bertahap Sejak April

Gelombang efisiensi tenaga kerja di sektor tambang disebut mulai dijalankan secara bertahap sejak April 2026.

Kebijakan tersebut dipicu oleh penyesuaian produksi tambang yang harus mengikuti kuota RKAB tahun mendatang.

Pemerintah daerah menilai pengawasan ketat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas hubungan industrial dan melindungi kepentingan pekerja di tengah dinamika industri tambang.

FAQ

Apa penyebab utama potensi PHK di sektor tambang Kaltim?

Penyebab utama adalah pembatasan kuota produksi tambang dalam RKAB tahun 2026 yang mendorong perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja.

Berapa jumlah pekerja yang berpotensi terdampak PHK?

Sekitar 1.500 pekerja diperkirakan terdampak, dengan 300 pekerja sudah memasuki tahap awal proses PHK.

Apa langkah pemerintah untuk melindungi pekerja?

Pemerintah memfasilitasi dialog industri, mengawasi proses PHK, dan memastikan pekerja mendapat akses program JKP.

Apa itu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)?

JKP adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan, termasuk dukungan finansial dan pelatihan kerja.

Apa kewajiban perusahaan sebelum melakukan PHK?

Perusahaan wajib memberikan pemberitahuan tertulis minimal 14 hari sebelum masa kerja pekerja berakhir.

BLK HSU cetak 128 tenaga kerja terampil melalui pelatihan 8 kejuruan untuk menekan pengangguran dan dorong kemandirian masyarakat. (Ilustrasi)

HSU, Kalsel - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Lewat Balai Latihan Kerja (BLK), sebanyak 128 peserta berhasil dibekali keterampilan kerja berbasis kompetensi yang siap diterapkan di dunia industri maupun usaha mandiri.

Kepala BLK HSU, A. Humaidi, menyampaikan bahwa program pelatihan kali ini menghadirkan delapan bidang kejuruan yang dirancang sesuai kebutuhan pasar kerja saat ini.

“Terdapat delapan kejuruan yang tersedia bagi masyarakat pada periode pelatihan ini,” ujarnya di Amuntai, Minggu.

Delapan Kejuruan Siap Pakai

Adapun bidang keterampilan yang diberikan meliputi:

• Desain grafis

• Teknik listrik

• Pengelasan

• Menjahit

• Furniture

• Tata boga

• Otomotif mobil

• Otomotif motor

Setiap kejuruan diikuti oleh 16 peserta, sehingga total mencapai 128 orang yang mendapatkan pelatihan intensif.

Pelatihan Intensif 30 Hari, 8 Jam Per Hari

Program pelatihan berlangsung selama 30 hari dengan durasi pembelajaran hingga delapan jam setiap hari. Pola ini dirancang agar peserta benar-benar menguasai keterampilan secara praktis, bukan hanya teori.

Model pelatihan berbasis kompetensi ini juga mengacu pada standar dunia kerja, sehingga lulusan memiliki nilai tambah saat melamar pekerjaan.

Akses Inklusif untuk Disabilitas

Yang menarik, program ini juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok disabilitas. “Ini menjadi komitmen kami memberikan kesempatan bagi disabilitas untuk bisa bekerja dan mandiri,” tegas Humaidi.

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan ketenagakerjaan di HSU bersifat inklusif dan merata.

Dapat Sertifikat, Siap Masuk Dunia Kerja

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi.

Sertifikat ini dapat digunakan sebagai dokumen pendukung saat melamar pekerjaan atau membuka usaha sendiri.

Humaidi berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal. “Setelah dinyatakan lulus, mereka mendapatkan sertifikat sebagai bekal penting untuk memasuki dunia kerja,” tambahnya.

Dorong Kemandirian dan Kurangi Pengangguran

Program ini menjadi salah satu strategi konkret pemerintah daerah dalam:

• Mengurangi angka pengangguran

• Meningkatkan keterampilan masyarakat

• Mendorong wirausaha mandiri

Dengan bekal keterampilan yang dimiliki, para peserta diharapkan tidak hanya mencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Berapa jumlah peserta pelatihan BLK HSU?
Sebanyak 128 peserta mengikuti pelatihan.

2. Berapa lama durasi pelatihan?
Pelatihan berlangsung selama 30 hari dengan 8 jam per hari.

3. Apa saja kejuruan yang tersedia?
Ada 8 kejuruan, termasuk desain grafis, listrik, las, menjahit, hingga otomotif.

4. Apakah disabilitas bisa ikut pelatihan?
Ya, program ini juga membuka akses bagi peserta disabilitas.

5. Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Ya, peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat resmi.

Pemkot Banjarmasin membuka posko pengaduan THR bagi pekerja menjelang Idul Fitri 1447 H. Posko ini membantu mediasi pekerja dan perusahaan terkait pembayaran THR.

BANJARMASIN -- Pemerintah Kota Banjarmasin membuka posko pengaduan pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pekerja atau buruh menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Posko ini disediakan untuk menampung laporan pekerja yang mengalami kendala terkait pencairan THR oleh perusahaan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Isa Ansari, menyampaikan bahwa posko pengaduan tersebut dibuka hingga H+7 Lebaran. Layanan ini diharapkan dapat membantu pekerja maupun perusahaan menyelesaikan persoalan terkait kewajiban pembayaran THR.

Posko pengaduan THR telah mulai beroperasi sejak 2 Maret 2026. Lokasinya berada di kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin di Jalan Pramuka, Banjarmasin Timur.

“Kami persilakan para pekerja atau buruh yang ingin menyampaikan aduan terkait THR,” ujar Isa Ansari di Banjarmasin, Sabtu.

Posko Pengaduan untuk Mediasi Pekerja dan Perusahaan

Isa menjelaskan bahwa posko tersebut menjadi wadah bagi pekerja maupun perusahaan yang mengalami kendala dalam proses pencairan THR.

Apabila terdapat laporan dari pekerja, pihak dinas siap memanggil perusahaan terkait untuk melakukan diskusi dan mediasi. Tujuannya adalah mencari solusi bersama sehingga tercapai kesepakatan antara kedua pihak.

Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan konflik ketenagakerjaan serta memastikan hak pekerja tetap terpenuhi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Mengacu Aturan Kementerian Ketenagakerjaan

Pembukaan posko pengaduan THR ini dilakukan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Surat edaran tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, aturan ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan wajib membayarkan THR kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Ketentuan Penerima THR bagi Pekerja

THR keagamaan wajib diberikan kepada pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Ketentuan ini berlaku baik bagi pekerja dengan status tetap maupun pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Pemerintah Kota Banjarmasin juga telah menerima surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan tersebut dan menindaklanjutinya dengan melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah kota.

Isa Ansari berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi aturan tersebut sehingga tidak muncul permasalahan terkait pembayaran THR.

Harapan Pemkot Banjarmasin Menjelang Lebaran

Pemerintah Kota Banjarmasin berharap kewajiban pembayaran THR dapat dipenuhi tepat waktu oleh seluruh perusahaan.

Dengan demikian, para pekerja dapat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan lebih tenang dan merayakan Lebaran bersama keluarga tanpa kendala terkait hak ketenagakerjaan.

“Moga tidak ada masalah terkait THR di kota kita tahun ini, hingga semua dapat berlebaran dengan bahagia bersama keluarga tercinta,” ujar Isa Ansari.

Impor 105 ribu pikap India dinilai pakar ITB dan Gaikindo berpotensi melemahkan industri otomotif nasional, mengancam ribuan tenaga kerja, dan menghambat rantai pasok manufaktur dalam negeri.

JAKARTA -- Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, pada Selasa menilai rencana pengadaan 105 ribu kendaraan pikap dari India oleh Agrinas berpotensi melemahkan industri manufaktur dalam negeri. Kebijakan ini dinilai kontroversial karena volumenya hampir setara dengan total pasar pikap nasional, sehingga dikhawatirkan berdampak pada industri otomotif Indonesia.

Menurut Yannes, impor kendaraan niaga dalam jumlah sangat besar dapat memicu fenomena deindustrialisasi dini. Ketika pasar domestik yang seharusnya bisa diisi oleh produksi lokal justru dibanjiri produk luar negeri, maka terjadi proses kanibalisasi terhadap industri dalam negeri. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa melemahkan struktur manufaktur nasional.

Ia menjelaskan bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pabrikan besar, tetapi juga merambat ke lapisan pemasok komponen. Industri tier dua dan tier tiga yang selama ini menopang rantai pasok otomotif berpotensi kehilangan peluang produksi. Jika pesanan dalam negeri berkurang drastis, pertumbuhan pemasok lokal bisa terhambat.

Secara sosial, situasi tersebut dinilai berisiko terhadap keberlangsungan tenaga kerja. Yannes memperkirakan sekitar 6.000 pekerja di sektor manufaktur otomotif berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja apabila produksi massal di pabrik perakitan mengalami penurunan signifikan.

Sebelumnya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga menyampaikan pandangan serupa. Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, berharap rencana impor kendaraan niaga dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dapat ditinjau ulang. Menurutnya, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pemanfaatan produksi dalam negeri guna memperkuat industri otomotif nasional.

Ia mengungkapkan bahwa kapasitas produksi otomotif Indonesia saat ini mencapai 2,59 juta unit per tahun, sementara realisasi produksi baru sekitar 1,3 juta unit. Artinya, masih terdapat ruang kapasitas yang cukup besar dan bisa dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial pemerintah.

Gaikindo menilai bahwa apabila pemerintah memberi kepercayaan kepada produsen lokal, dampaknya akan sangat luas. Selain menjaga stabilitas lapangan kerja, kebijakan tersebut juga berpotensi mendorong investasi baru di sektor otomotif, khususnya kendaraan komersial. Industri yang berkembang akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.

Isu ini menjadi perbincangan hangat karena menyangkut keseimbangan antara percepatan distribusi logistik pangan dan perlindungan industri dalam negeri. Di satu sisi, kebutuhan kendaraan niaga untuk mendukung program distribusi dianggap mendesak. Namun di sisi lain, keberlanjutan industri otomotif nasional juga menjadi kepentingan strategis jangka panjang.

Ke depan, kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan fondasi industri manufaktur nasional. Transparansi, evaluasi mendalam, dan dialog dengan pelaku industri menjadi kunci agar keputusan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi Indonesia.

FAQ

1. Mengapa impor 105 ribu pikap dianggap kontroversial?
Karena jumlahnya hampir setara dengan total pasar pikap nasional, sehingga berpotensi mengurangi peran produksi dalam negeri.

2. Apa dampak terhadap tenaga kerja?
Diperkirakan sekitar 6.000 pekerja di sektor manufaktur otomotif berpotensi terdampak jika produksi dalam negeri menurun.

3. Apakah industri otomotif Indonesia mampu memenuhi kebutuhan tersebut?
Menurut Gaikindo, kapasitas produksi nasional masih belum dimanfaatkan secara penuh dan dinilai mampu menampung tambahan permintaan.

4. Siapa yang menyampaikan kekhawatiran ini?
Pakar otomotif dari ITB dan Ketua Umum Gaikindo telah menyuarakan pandangan mereka terkait potensi dampak kebijakan tersebut.

5. Apa solusi yang diharapkan pelaku industri?
Peninjauan ulang kebijakan impor serta prioritas pada kendaraan produksi lokal untuk menjaga stabilitas industri dan tenaga kerja.

Rusia Lagi Krisis Pekerja, Perekrutan Sampai Menyebar ke Asia. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA -- Rusia sedang menghadapi masalah serius: kekurangan pekerja yang cukup parah akibat perang di Ukraina. Selama bertahun-tahun, negara ini mengandalkan migran dari Asia Tengah untuk menutup kekosongan tenaga kerja. Tapi sekarang, krisisnya lebih besar dari sebelumnya—hingga membuat perekrutan tenaga kerja meluas ke negara-negara padat penduduk di Asia.

Pemerintah Rusia sendiri memprediksi ekonomi mereka bakal butuh tambahan sekitar 11 juta pekerja hingga akhir dekade ini agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Ini angka yang bikin pengusaha dan pejabat pusing tujuh keliling.

Dampak nyata dari krisis ini bisa terlihat dari lonjakan izin kerja bagi warga asing. Misalnya, jumlah izin kerja untuk warga India melonjak dari sekitar 5.000 pada 2021 menjadi lebih dari 56.000 tahun lalu. Total izin kerja bagi pekerja asing di Rusia juga mencapai lebih dari 240.000 pada 2025, angka tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Ini bukti betapa mendesaknya situasi tenaga kerja di negara itu.

Salah satu langkah konkret Rusia adalah membuat kesepakatan dengan negara-negara Asia untuk menyederhanakan prosedur migrasi sementara. Kesepakatan ini dibahas dalam kunjungan Presiden Rusia ke New Delhi, India. Dengan aturan baru, pekerja dari negara-negara Asia bisa lebih mudah masuk dan bekerja di Rusia, membantu menutup celah kekurangan tenaga kerja.

Kenapa ini penting untuk kita ketahui? Selain soal ekonomi Rusia, fenomena ini menunjukkan dampak perang dan krisis demografi yang nyata. Ketika suatu negara kekurangan pekerja, aktivitas bisnis bisa terganggu, harga barang naik, dan layanan publik bisa tersendat. Jadi, pengelolaan tenaga kerja internasional menjadi salah satu strategi penting agar ekonomi tetap berjalan lancar.

Bagi pekerja dari negara lain, ini jadi peluang besar. Selain pengalaman kerja internasional, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang mungkin lebih tinggi dibandingkan di negara asal. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan: memahami aturan kerja, budaya kerja baru, serta hak dan kewajiban sebagai pekerja migran. Ini penting supaya pengalaman kerja di luar negeri berjalan aman dan lancar.

Bagi pemerintah atau perusahaan, krisis ini memberi pelajaran: pentingnya investasi pada tenaga kerja lokal dan migran. Pengembangan keterampilan, pelatihan, dan regulasi yang jelas bisa mencegah masalah serupa di masa depan. Di sisi lain, warga yang ingin bekerja di luar negeri harus siap dengan adaptasi budaya, bahasa, dan sistem kerja yang berbeda.

Kesimpulannya, krisis pekerja di Rusia akibat perang bukan cuma masalah lokal, tapi memberi dampak luas. Dengan perekrutan meluas ke Asia, negara-negara pengirim pekerja punya peluang sekaligus tanggung jawab untuk mempersiapkan tenaga kerjanya. Solusinya sederhana tapi menantang: kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja terpenuhi tanpa menimbulkan masalah sosial baru.

Rusia membuktikan, di dunia yang semakin terhubung, masalah tenaga kerja tidak lagi mengenal batas negara. Jadi, siap atau tidak, negara mana pun harus mulai memikirkan strategi tenaga kerja yang cerdas dan adaptif untuk menghadapi tantangan global.