Sutarmidji Meminta Satgas Pangan Kalbar Intensifkan Pantau Harga Sembako | Borneotribun.com -->

Kamis, 01 September 2022

Sutarmidji Meminta Satgas Pangan Kalbar Intensifkan Pantau Harga Sembako

Sutarmidji Meminta Satgas Pangan Kalbar Intensifkan Pantau Harga Sembako
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.
BorneoTribun Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta Satgas Pangan Kalbar mengintensifkan pemantauan perkembangan harga bahan kebutuhan pokok di tengah masyarakat guna mencegah inflasi di daerah itu.

"Saya minta Satgas Pangan di seluruh Kalbar untuk bisa terus memantau ketersediaan dan harga bahan pokok di daerah sebagai salah satu upaya pencegahan inflasi di Kalbar," katanya di Pontianak, Rabu (31/8/2022).

Sesuai arahan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, katanya, pengendalian inflasi menjadi kunci utama dan agenda prioritas para kepala daerah.

"Presiden juga menyampaikan kunci paling utama adalah pengendalian inflasi menjadi agenda prioritas para kepala daerah. Yang awalnya menjadi prioritas di tengah atau di bawah, sekarang menjadi prioritas teratas,’" tuturnya.

Dia menambahkan dalam pengendalian inflasi di daerah, Mendagri juga sudah mengingatkan untuk mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan pemangku kepentingan lainnya, antara lain TNI-Polri, forkopimda, BI, BPS, institusi perbankan, dan Kamar Dagang Indonesia.

"Untuk itu kita akan mengaktifkan juga Satgas Pangan untuk memonitor semua komoditas lengkap dengan pergerakannya hari per hari. Pada saat terjadi kenaikan harga dapat dilakukan analisis lebih mendalam agar dapat segera dicarikan solusi," katanya.

Solusi oleh bupati/wali kota untuk berinovasi sesuai dengan koridor hukum. Permasalahan yang tidak bisa diatasi karena tidak adanya barang di suatu daerah, dapat dilaporkan kepada Satgas Pangan di tingkat provinsi, baik kepada gubernur atau sekda, sehingga bisa diintervensi pemerintah provinsi.

Jika pemerintah provinsi tidak bisa menangani sehingga mengharuskan beberapa komoditas tertentu harus impor, maka pemerintah kabupaten/kota dapat melaporkan langsung kepada Mendagri atau Irjen Kemendagri yang menjadi titik sentral di Kemendagri, sehingga bisa dikoordinasikan dan disampaikan dengan kementerian terkait.

Melanjutkan arahannya, Mendagri mengatakan setiap bulan semua situasi terkait inflasi di tingkat nasional dan provinsi akan dibahas dalam rapat terbatas mingguan yang dilaksanakan setiap hari Senin bersama Presiden Joko Widodo.

"’Saya berharap seluruh kepala daerah juga berkompetisi untuk menunjukkan kinerja masing-masing dalam mengendalikan inflasi, sehingga kita tahu kepala daerah mana yang sangat baik kinerjanya dalam pengendalian inflasi dan mana yang tidak," kata Sutarmidji.

Kinerja tersebut juga akan disampaikan kepada media dan publik karena keterbukaan informasi merupakan harapan bersama.

"Karena melalui mekanisme seperti ini inflasi di Indonesia bisa terkendali. Inflasi terkendali, rakyat akan tenang. Kita juga bisa bekerja dengan baik," tuturnya.

(Pian/RO/ANT)

*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Komentar