 |
| Ganjar Pranowo Diminta Menyusun Rincian Rencana Kenaikan Gaji Guru hingga Rp30 Juta. |
JAKARTA – Trubus Rahardiansah, seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisaksi, telah mengajukan permintaan kepada bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai rencana kenaikan gaji guru yang telah ia sampaikan melalui media sosial.
Menurut Trubus, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan kenaikan gaji guru.
Trubus menjelaskan, "Misalnya, apakah negara memiliki anggaran yang cukup besar untuk ini. Kita tahu bahwa anggaran adalah sumber daya yang terbatas, dan hal ini menjadi lebih rumit karena guru-guru berada di pusat dan daerah yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbeda-beda di setiap daerah."
 |
| Ganjar Pranowo Diminta Menyusun Rincian Rencana Kenaikan Gaji Guru hingga Rp30 Juta. |
Dalam sebuah wawancara dengan Rhenald Khasali yang diunggah di platform YouTube, Ganjar menceritakan pengalaman suksesnya dalam meningkatkan gaji guru saat menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah (Jateng).
Pada masa itu, ia berhasil meningkatkan gaji guru dari sekitar Rp200 ribu hingga mencapai minimal Upah Minimum Kabupaten (UMK), yang saat itu sekitar Rp1,2 juta.
Hal ini telah membantu guru-guru di Jateng untuk tidak lagi mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Apabila terpilih menjadi presiden, Ganjar berbicara tentang ambisinya untuk meningkatkan gaji guru di seluruh Indonesia.
Menurutnya, seorang guru yang baru memulai karirnya akan menerima upah sekitar Rp10 juta, dan dalam beberapa tahun bekerja, gaji seorang guru bahkan dapat mencapai angka Rp30 juta.
Ganjar belum menyebut angka pasti. Ia masih meminta para ahli pendiidikan dan ahli keuangan untuk menghitungnya. "Coba dihitung berapa dan kita bisa mulai dari berapa," ujar politikus PDI-Perjuangan tersebut.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan, lanjut Trubus, ialah terkait instrumen untuk menilai kinerja para guru. Menurut dia, perlu ada parameter jelas untuk menentukan apakah seorang guru layak naik gaji atau tidak.
"Kan harus ada output-nya. Ini bagaimana? Sementara posisi guru ini output-nya kalau tingkat SD, misal, pada (kesuksesan guru mengajarkan) budi pekerti pada murid, SMA output-nya misal mengeluarkan satu produk," jelas Trubus.
Gaji guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS. Tergantung tingkat dan golongan, besarannya berkisar dari sekitar Rp 1,6 juta hingga Rp6 juta.
Menaikkan gaji guru PNS, kata Trubus, mungkin bisa dilakukan di provinsi-provinsi yang punya APBD besar. Namun, provinsi-provinsi miskin bakal kesulitan untuk mengongkosi kenaikan gaji guru jika terlalu tinggi.
"Ini apakah pemerintah pusat mau menanggulangi? Apakah tidak menimbulkan kecemburuan lain bagi profesi lainnya. Kan ASN banyak. Kan guru ada ASN, ada guru swasta. Itu yang swasta gimana? Karena swasta itu kan sangat tergantung kepada kemampuan masing-masing satuan pendidikan," jelas Trubus.
Menurut Trubus, apa yang disampaikan Ganjar baru pada tataran konseptual. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan dari Ganjar terkait bagaimana implementasi dan cara agar gagasan kenaikan gaji guru itu bisa diterapkan secara berkelanjutan.
"Artinya gini, semua mendukung apa yang disampailan Pak Ganjar. Hanya persoalannya tadi, aspek dampak harus betul-betul diperhatikan. Kedua, kaitannya dengan kinerja. Kinerja ini kaitannya dengan budaya. Apakah mampu mengubah budaya guru kita untuk bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas," jelas dia.
Menurut Trubus, mahasiswa juga bisa menanyakan hal tersebut kepada Ganjar dalam debat calon presiden yang rencananya digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeristas Indonesia (UI) pada 14 September mendatang.
Ihwal ini, BEM UI menyatakan masih menunggu konfirmasi kehadiran bakal calon presiden, baik Ganjar, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto.
"Sekali lagi kita tegaskan setuju (meningkatkan kesejahteraan guru). Sekarang bagaimana skemanya itu bisa diterima oleh berbagai pihak... Tantangan yang paling berat lagi adalah berkesinambungan. Misal, itu di era Pak Ganjar selama presiden. Nanti setelah presidennya ganti apakah masih dilanjutkan?" ujar Trubus.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
