Berita Borneotribun.com: Pemilu 2024 Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2024. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2024. Tampilkan semua postingan

Rabu, 21 Februari 2024

Putri Sulung Bupati Ketapang Berpeluang Jadi Ketua DPRD

Maria Raisa Sofia Rantan alias Sasa yang lolos jadi dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang satu
Maria Raisa Sofia Rantan SH, calon ketua DPRD Ketapang tahun 2024 -2029. (Borneotribun/Muz)
KETAPANG - Proses perhitungan suara anggota DPRD kabupaten Ketapang hasil pemilu 2024 masih berjalan. Kendati begitu, sudah dapat diprediksi partai dan caleg mana saja di perkirakan lolos ke parlemen daerah. 

Partai Golkar berdasarkan hitungan cepat (quick count) masih jadi raja di Ketapang dengan perolehan 9 kursi. Dalam aturanya, ketua DPRD bakal dipimpin oleh partai pemenang pemilu atau partai suara terbanyak sehingga Golkar berhak menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD. 

Satu nama yang moncer di Partai Golkar adalah Maria Raisa Sofia Rantan alias Sasa yang lolos jadi dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang satu. 

Putri sulung bupati Ketapang Martin Rantan itu memperoleh suara tertinggi dari partai Golkar bahkan terbanyak dari seluruh caleg-caleg lain dari seluruh partai konstestan pemilu yang lolos jadi dewan. 

Suara pribadi Sasa berdasarkan hitungan tim pemenanganya diprediksi sebanyak 5 ribu lebih, jauh memuncaki suara-suara caleg lain di partai berlambang pohon beringin tersebut. 

Sehingga wajar, Sasa diunggulkan jadi ketua DPRD Ketapang, penerus kepemimpinan ketua DPRD saat ini, M Febriadi. 

Meski berusia muda, tetapi Sasa didik dari lingkungan yang baik, kental politik dan kepemimpinan bagus yang berasal dari ayahandanya.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, Maria Raisa tidak mengecewakan, wanita muda generasi Gen-Z ini mengondol sarjana strata satu (S1) dari bidang hukum. 

Sasa aktif berorganisasi dan memiliki jaringan maupun pergaulan yang luas terutama di kalangan anak muda di Ketapang. 

Sementara itu, dari data sementara pemilihan anggota DPRD Ketapang, Golkar 9 kursi, disusul Gerindra 8, PDIP 8, Nasdem 8, berikutnya Demokrat dan Nasdem sebanyak 5 kursi kemudian PAN, PKS dan PKB masing-masing  2 kursi dan terakhir adalah pertai PPP yakni 1 kursi.  

Sementara komposisi pimpinan DPRD Ketapang memiliki satu ketua dan tiga wakil ketua. Untuk posisi wakil ketua sementara masuk dari partai PDIP dan Gerindra, sisa satu diperebutkan Nasdem dengan Demokrat.

Penulis: Muzahidin

[Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka.
JAKARTA - Akhirnya Ketua “Partai NasDem” Bpk “SURYA PALOH” Menyadari, Bhw Mengusung”ANIES” Menjadi Capres Di Pemilu’2024 Merupakan Suatu “Kesalahan” Dan “Kebodohan”. 

Tenang Pak Masih Ada Kesempatan Di Thn 2029, Usung Lagi Calon Yg Populer Dan Berbobot. 

COBA ITU YG DUKUNG ANIES MAU KOMEN APA SETELAH MELIHAT VIDEO INI. Bosnya Anies Saja Bpk Surya Paloh Yg Mengusungnya Jadi Capres Menyesal. 

Bagaimana Menurut Anda….???, Masih Pantaskah Anies Menjadi Pemimpin NKRI Ini. 

Hny Org Yg Tdk Waras Yg Memilih Anies, Apalagi Stlh Tahu Bnyk Kejelekan, Dan Kebusukannya. Wassalam.”

Sebuah postingan di media sosial Facebook menyebar luas dengan klaim bahwa Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, telah mengakui kesalahan besar dan kebodohan dari keputusan partainya dalam mengusung Anies Baswedan. 

Dalam postingan tersebut, terdapat cuplikan pidato Surya Paloh yang menyampaikan, "betapa bodohnya NasDem menempatkan Calon Presiden yang tidak populer yang dianggap bertentangan dengan komitmen kebangsaan."
[Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka.

HASIL CEK FAKTA
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, klaim tersebut ternyata menyesatkan. Dalam video lengkap pidato Surya Paloh yang tersedia di kanal YouTube MetroTV, terlihat bahwa Surya Paloh sebenarnya sedang mendiskusikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh partai NasDem setelah keputusan untuk mendukung Anies Baswedan.

Dalam potongan yang dipergunakan dalam postingan tersebut, Surya Paloh sebenarnya hanya mengutip pernyataan dari pihak lain, dan tidak secara eksplisit mengakui bahwa mendukung Anies adalah sebuah kesalahan atau kebodohan.

KESIMPULAN
Oleh karena itu, klaim bahwa Surya Paloh menyesal mendukung Anies dan menganggapnya sebagai sebuah kebodohan adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan.

RUJUKAN




Minggu, 18 Februari 2024

Paguyuban Jawa Kalbar Apresiasi Kinerja Penyelengara Dan Polda Kalbar Pasca Pemungutan Suara Serta Menghimbau Sabar Dalam Masa Rekapitulasi

Sekretaris Umum Paguyuban Jawa Kalimantan Barat (PJKB) Edi Suhairul.
PONTIANAK - Pasca pelaksanaan pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada (14/2) lalu, Sekretaris Umum Paguyuban Jawa Kalimantan Barat (PJKB) Edi Suhairul mengajak semua pihak menahan diri sambil menunggu keputusan resmi dari KPU terkait hasil Pilpres 2024. Dia mengatakan jangan sampai ada sikap-sikap yang menambah masalah baru.

Selain itu, Edi Suhairul juga menyampaikan Apresiasi atas kinerja Pnyelengara Pemilu serta apparat keamanan, baik TNI dan Polri yang telah dapat menyelenggarakan Pemilu yang aman dan damai serta berjalan lancer.

"Saudaraku untuk Kalimantan Barat proses Pemungutan Suara pilpres sudah berlangsung. Sambil menunggu keputusan dari KPU, sebaiknya kita sama-sama menahan diri. Jangan sampai ada sikap-sikap yang bisa menambah masalah baru. Semua pihak, kita ini satu keluarga besar di negeri ini," kata Edi Suhairul dalam videonya Sabtu (17/2/2024).

"Kita jalani proses negeri ini menjadi lebih baik dengan cara-cara yang harus penuh kesabaran. Pasti tidak mudah mengharapkan bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar baik dan maju" Tambah Edi

Edi Suhairul dalam kesempatan yang sama juga turut mengapresiasi Kinerja dari Aparat Keamanan khususnya dari pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

"Saya mewakili Paguyuban Jawa yang dikalimantan Barat ini Mengapresiasi Kinerja Aparat Keamanan Khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang sudah jauh hari mengamankan Proses pengamanan Pemilu dari tahun 2023 hingga saat ini, tanpa mengenal lelah terus memberikan Rasa aman bagi Masyarakat Kalimantan Barat" Sambung Edi Suhairul

Edi Suhairul juga mengajak semua pihak selalu berbuat kebaikan. Dia mengajak kepada seluruh masyarakat Kalbar untuk tetap besabar dan tidak mudah teprovokasi oleh kabar yang tidak bisa dibenarkan.

"Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk tetap besabar menunggu hasil dalam tahapan Rekapitulasi Suara yang nantinya diumumkan dari KPU, dan jangan mudah teprovokasi oleh berita yang tidak bisa dibenarkan, mari kita besabar dan kita dukung panitia penyelenggara Pemilu dan Aparat Keamanan TNI-Polri" Tutup Edi Suhairul

Sabtu, 17 Februari 2024

Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden.
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden.
JAKARTA - Keberadaan narasi yang mengklaim bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden telah menjadi perbincangan di berbagai media sosial. 

Narasi tersebut menyebutkan bahwa dengan hak pakai tanah, jemaah haji akan terbebas dari biaya akomodasi, penginapan, makan, visa, dan sebagainya, sehingga ongkos naik haji (ONH) hanya sebesar Rp 10 juta.

Salah satu akun Facebook pada Rabu (14/2/2024) menuliskan narasi yang menyebar luas:

"JANJI RAJA ARAB SAUDI BILA ANIES MENANG
Jangan heran jika Anies menang ONH 10 juta jadi kenyataan, begini penjelasannya: Bila Anies menang dan jadi Presiden RI, Raja Arab Saudi akan memberikan Hak Pakai Tanah untuk didirikan Kampung Haji Indonesia (baca Kawasan Pemukiman berupa Hotel) untuk kegiatan Ibadah Haji dan Umroh."

HASIL CEK FAKTA
Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com melakukan penelusuran terhadap narasi tersebut dan menyimpulkan bahwa narasi tersebut tidak benar atau hoaks. 

Tidak terdapat informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi mengenai janji Raja Arab Saudi terkait pemberian hak pakai tanah.

Lebih lanjut, biaya haji untuk warga negara Indonesia (WNI) diatur melalui keputusan presiden dan dibahas bersama DPR. Komisi VIII DPR RI telah menyepakati biaya haji pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 sebesar Rp 56 juta, sementara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disepakati sebesar Rp 93 juta.

Terkait hal ini, Abdul Wachid, dalam Rapat Panja BPIH dengan Kemenag pada tanggal 27 Oktober 2023, menyatakan bahwa biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, dan sebagian akomodasi di Madinah.

Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

KESIMPULAN
Dengan demikian, narasi yang menyebutkan bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden dapat disimpulkan sebagai hoaks. 

Tidak ada bukti atau informasi resmi yang mendukung klaim tersebut, dan biaya haji untuk tahun 2024 telah ditetapkan melalui proses resmi oleh pemerintah Indonesia.

RUJUKAN











Tim Keslap Polda Kalbar Jaga Kesehatan Petugas Pemilu 2024

Tim Keslap Polda Kalbar Jaga Kesehatan Petugas Pemilu 2024. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Tim Kesehatan Lapangan (Tim Keslap) dari Biddokkes Polda Kalimantan Barat telah diterjunkan sejak hari Rabu (14/02/2024) hingga saat ini, Sabtu (17/02/2024), untuk memastikan kondisi kesehatan yang baik bagi personel pengamanan dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama proses pemilihan umum berlangsung.

Kabiddokkes Polda Kalbar, Kombespol dr. Dafianto Arief, mengungkapkan bahwa tujuan dari penugasan ini adalah untuk mengantisipasi potensi masalah kesehatan yang mungkin terjadi pada petugas pengamanan TPS dan KPPS sepanjang tahapan pemilu, mulai dari pra-pencoblosan hingga masa rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

"Kami mengirimkan 5 tim untuk memberikan pelayanan kesehatan, menggunakan kendaraan R4 atau mobil kesehatan lapangan," ujarnya.
Tim Keslap Polda Kalbar Jaga Kesehatan Petugas Pemilu 2024. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Dr. Dafianto menekankan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap pengalaman pemilu sebelumnya di mana banyak petugas polri dan anggota KPPS mengalami penurunan kesehatan yang serius, bahkan ada yang meninggal dunia.

"Langkah ini sebagai langkah pencegahan agar tidak ada petugas TNI-Polri maupun Panitia Pemilu yang mengalami penurunan kesehatan tanpa penanganan yang memadai," tegasnya.

Selain itu, dr. Dafianto juga menegaskan bahwa sejak dimulainya Operasi Mantap Brata Kapuas 2023/2024 atas perintah Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto, seluruh personel yang terlibat dalam operasi telah menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Meskipun pemeriksaan kesehatan telah dilakukan sebelumnya, kami akan terus memeriksa kondisi kesehatan mereka selama bertugas di lapangan. Kami juga akan memberikan tambahan vitamin untuk meningkatkan stamina mereka, memeriksa tekanan darah, serta memeriksa adanya gejala penyakit. Jika diperlukan, evakuasi akan dilakukan segera," jelasnya.

Dr. Dafianto juga mengimbau kepada seluruh personel pengamanan dan anggota panitia pemilu untuk menjaga pola makan yang sehat dan meningkatkan asupan air putih.

"Karena para petugas harus bekerja siang dan malam, penting bagi mereka untuk mengonsumsi tambahan multivitamin sebagai penunjang stamina. Jika ada gejala tidak enak badan, segera laporkan kepada kami melalui radio HT yang ditujukan ke posko Operasi Mantap Brata Kapuas 2024 agar segera ditangani," pungkasnya.

Perjuangan TNI-Polri Mengawal Kotak Suara di Tengah Kendala di Belitang Hilir, Sekadau

Perjuangan TNI-Polri Mengawal Kotak Suara di Tengah Kendala di Belitang Hilir. (Humas Polres Sekadau/Borneotribun)
Perjuangan TNI-Polri Mengawal Kotak Suara di Tengah Kendala di Belitang Hilir. (Humas Polres Sekadau/Borneotribun)
SEKADAU - Petugas TNI-Polri yang bertugas di PPS Desa Kumpang Bis, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, menghadapi tantangan besar dalam pengawalan kotak suara Pemilu 2024 menuju PPK Kecamatan Belitang Hilir. Meskipun penghitungan suara telah selesai pada Kamis (15/2) sore, perjalanan kotak suara tidaklah mudah.

Brigadir Endriatno, anggota Polri yang terlibat dalam proses pengawalan, menjelaskan bahwa hujan deras yang mengguyur daerah tersebut mengakibatkan jalan menjadi berlumpur dan banjir. "Kami terpaksa bermalam di Kantor Desa Kumpang Bis demi menjaga keamanan surat suara yang menjadi prioritas utama," ujar Brigadir Endriatno.
Perjuangan TNI-Polri Mengawal Kotak Suara di Tengah Kendala di Belitang Hilir. (Humas Polres Sekadau/Borneotribun)
Perjuangan TNI-Polri Mengawal Kotak Suara di Tengah Kendala di Belitang Hilir. (Humas Polres Sekadau/Borneotribun)
Setelah hujan reda, pada Jumat (16/2/2024), rombongan petugas berangkat membawa kotak suara menuju PPK Kecamatan Belitang Hilir. 

Namun, di tengah perjalanan, mereka menghadapi hambatan baru. 

Jalan yang banjir memaksa mereka untuk memikul kotak suara sepanjang 300 meter, terutama di jalur poros kebun Kelapa Sawit.

Meskipun demikian, semangat untuk melaksanakan tugas dengan baik tetap tinggi. 

Petugas TNI-Polri bersama rombongan KPPS berusaha melintasi genangan air dengan membawa kotak suara agar tidak rusak. 

Bahkan, mereka harus mencari jalan alternatif melalui Desa Menua Prama, Kecamatan Belitang, yang memperpanjang waktu perjalanan.

Tidak hanya itu, kondisi jalan yang rusak dan berlumpur juga menambah kesulitan. 

Evakuasi kotak suara menggunakan kendaraan dari pihak perusahaan pun harus dilakukan. 

Untungnya, Polsek Belitang Hilir turut membantu dengan menjemput rombongan untuk memastikan kotak suara sampai ke tujuan dengan selamat.

Kapolres Sekadau, AKBP Dr. I Nyoman Sudama, S.I.K., M.Si, menegaskan bahwa meskipun banyak hambatan yang dihadapi, petugas TNI-Polri bersama KPPS berhasil mengatasi semuanya dengan baik. 

"Pergeseran kotak suara dari PPS menuju PPK merupakan langkah terakhir, dan kami bersyukur kotak suara tiba dengan aman dan lancar," ujar Kapolres.

Dengan semangat juang dan kerja sama yang kuat, petugas TNI-Polri dan KPPS berhasil menyelesaikan tugasnya demi menjaga integritas dan keamanan Pemilu di Belitang Hilir.

Perjalanan 5 Hari Mengawal Surat Suara, Cerita Inspiratif dari Anggota Polres Kapuas Hulu

Anggota Polres Kapuas Hulu kawal surat suara.
KAPUAS HULU - Bripka Heribertus Yopi dan Bripda Andi Tito Hendrawan dari Polres Kapuas Hulu telah menunjukkan contoh nyata dari perjuangan Polri dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2024. 

Dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, mereka mencerminkan dedikasi yang tinggi terhadap negara dan rakyat, tanpa memandang kendala yang dihadapi.

Anggota Polres Kapuas Hulu kawal surat suara.
Pengawalan surat suara di tengah kondisi geografis yang sulit di Kabupaten Kapuas Hulu adalah bukti dari semangat serta kegigihan dalam menjalankan tugas. 

Melalui perjalanan yang memakan waktu lima hari dengan menggunakan long boat dan perahu ces, diikuti dengan berjalan kaki, keduanya menunjukkan tekad yang kuat untuk memastikan surat suara sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Meskipun menghadapi kendala cuaca buruk seperti hujan lebat dan air pasang dengan arus yang ekstrim, mereka tetap melanjutkan misi pengawalan tanpa ragu, demi memastikan keamanan dan kelancaran proses demokrasi.

Anggota Polres Kapuas Hulu kawal surat suara.
Tindakan heroik ini sejalan dengan semangat pengabdian dan loyalitas terhadap tugas Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. 

Anggota Polres Kapuas Hulu kawal surat suara.
Semua personil yang terlibat dalam pengawalan surat suara tersebut layak mendapat penghargaan atas pengorbanan dan dedikasi mereka untuk kepentingan negara dan rakyat.

Anggota Polres Kapuas Hulu kawal surat suara.

Jumat, 16 Februari 2024

Bengkayang Ditemukan pelanggaran penggunaan hak pilih, termasuk pemilih yang memilih di TPS 002 bukan TPS 001

Bengkayang Ditemukan pelanggaran penggunaan hak pilih, termasuk pemilih yang memilih di TPS 002 bukan TPS 001
Aktivitas pemungutan suara di salah satu TPS di Bengkayang, Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-Wati
BENGKAYANG – Bawaslu Bengkayang, Kalimantan Barat merekomendasikan tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemungutan suara ulang (PSU) dan tiga TPS pemungutan suara lanjutan (PSL). 

Ketua Bawaslu Bengkayang, Santi, menyampaikan bahwa TPS yang akan mengadakan PSU dan PSL sudah direkomendasikan ke KPU Bengkayang dan sedang dalam proses tindak lanjut. 

Beberapa TPS yang direkomendasikan untuk PSU meliputi TPS 004 Dusun Gandong, Desa Suka Dami, Kecamatan Ledo, serta dua TPS di Kecamatan Siding, yaitu TPS 001 Dusun Tamong dan TPS 002 Dusun Buluh Desa Tamong, Siding. 

Sementara untuk TPS yang rekomendasikan PSL, termasuk TPS 006 Dusun Jagoi Sejaro Desa Sekida, Kecamatan Jagoi Babang, dan dua TPS di Kecamatan Monterado, yaitu TPS 010 Dusun Taepi Desa Monterado dan TPS 04 Desa Rantau, Kecamatan Monterado.

Berdasarkan hasil laporan pengawasan Bawaslu, Santi menyebut adanya indikasi pelanggaran oleh KPPS di TPS 001 dan TPS 002 Tamong, Siding. 

Ditemukan pelanggaran penggunaan hak pilih, seperti pemilih yang seharusnya memilih di TPS 001 malah memilih di TPS 002, dan kejadian serupa di TPS 04 Gandong, Suka Damai Ledo, di mana pemilih yang tidak terdaftar melakukan pencoblosan.

Sementara untuk masalah PSL, terjadi karena pertukaran surat suara dari daerah pemilihan (dapil) yang berbeda. 

Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Bengkayang untuk melakukan PSU dan PSL pada TPS yang disebut. 

Ketua KPU Kabupaten Bengkayang, Heribertus, menyatakan menerima surat rekomendasi dari Bawaslu dan sedang memproses pelaksanaan PSU dan SPL di sejumlah TPS tersebut.

Bawaslu Banten Temukan Potensi PSU di Tujuh TPS

Bawaslu Banten Temukan Potensi PSU di Tujuh TPS
Pemungutan suara lanjutan di TPS 09 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (15/2). ANTARA/Desi Purnama Sari.
BANTEN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten telah mengidentifikasi tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi menggelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) setelah ditemukan sejumlah kecurangan atau kelalaian pada hari pencoblosan, Rabu (14/2). 

Menurut Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal, "Terdapat kelalaian penyelenggara di tujuh TPS yang diidentifikasikan oleh Bawaslu dan berpotensi dilakukan PSU."

Ali menjelaskan bahwa TPS yang berpotensi PSU terdapat di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. 

Dia menyebutkan bahwa di lima TPS, surat suara telah tertukar dan dicoblos oleh pemilih, satu TPS terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, dan satu TPS terdapat pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Ini terjadi di satu TPS di Kota Tangerang Selatan, empat TPS di Kabupaten Serang, dan dua TPS di Kabupaten Lebak," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu Banten juga menemukan bahwa 63 TPS terendam banjir akibat hujan deras di Kota Tangerang. Dari jumlah tersebut, 48 TPS melaksanakan proses pemungutan suara lanjutan setelah dilakukan relokasi tempat.

Ali mengungkapkan bahwa Bawaslu saat ini sedang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing kabupaten/kota untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran di beberapa TPS tersebut. 

"Kami berharap KPU dapat menindaklanjuti temuan Bawaslu terkait adanya TPS yang harus menggelar kembali pemungutan suara," tambahnya.

Langkah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 431 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa kondisi bencana alam termasuk banjir dapat menjadi faktor penyebab dilaksanakannya Pemilu lanjutan untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan.

Sementara itu, untuk 15 TPS lainnya, pemungutan suara ditunda sampai waktu yang belum ditentukan sesuai dengan pertimbangan KPU. Hal ini merujuk pada Pasal 111 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang menjelaskan bahwa pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.

Oleh: Antara/Desi Purnama Sari
Editor: Yakop

Pelanggaran Pemilu 2024: Imbauan Timnas AMIN untuk Awasi Suara

Pelanggaran Pemilu 2024: Imbauan Timnas AMIN untuk Awasi Suara
Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva (tengah) dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA/HO-Timnas AMIN
JAKARTA - Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) telah mengeluarkan imbauan kepada relawan, saksi, dan masyarakat untuk mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva, semua pihak yang terlibat dalam pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil diminta untuk mengawal suara dengan mengumpulkan bukti dari sebelum, saat, dan setelah hari pencoblosan.

"Kami minta seluruh relawan dan saksi AMIN, serta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk mengumpulkan dan menginventarisasi segala (dugaan) pelanggaran yang ditemukan," ujarnya dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Kamis.

Dia juga menyoroti dugaan manipulasi data dan penggelembungan suara yang diduga telah terjadi, yang mungkin menguntungkan salah satu pihak. Film Dirty Vote yang viral sebelumnya juga disebutnya memberikan informasi tentang dugaan pelanggaran.

Hamdan menegaskan perlunya pengawalan suara karena Timnas AMIN menemukan indikasi dugaan kecurangan yang sistematis dari sebelum hari pencoblosan hingga setelahnya.

"Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif," tambahnya.

Selain itu, Hamdan juga mengimbau agar masyarakat tidak terlalu mengandalkan hasil hitung cepat atau quick count sebagai penentu kemenangan dalam Pilpres 2024. Dia menekankan bahwa rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah data sah menurut hukum, dan semua pihak harus bersabar sampai penghitungan selesai.

"Negara yang dijalankan dengan pemerintahan yang berlandaskan legitimasi jauh lebih penting daripada persoalan menang dan kalah," tegasnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah pemilih mencapai 204.807.222 orang.

Ada 18 partai politik nasional yang berpartisipasi dalam pemilu ini, serta enam partai politik lokal sebagai peserta. Sementara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, terdapat tiga pasangan calon.

Rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Oleh: Antara/Donny Aditra
Editor: Yakop

Real Count KPU, Pasangan Anies-Muhaimin Unggul di Aceh

Real Count KPU, Pasangan Anies-Muhaimin Unggul di Aceh
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). (Gambar Jawapost)
JAKARTA - Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) berhasil memimpin dalam perolehan suara di Aceh, mengungguli pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud. 

Berdasarkan hasil real count sementara yang dipublikasikan di laman resmi Pemilu2024.kpu.go.id pada Kamis (15/2) pukul 22.30 WIB, dengan total suara masuk 7.471 dari 16.046 tempat pemungutan suara (TPS) di Aceh, atau sekitar 46,56 persen, pasangan AMIN memimpin dengan jumlah suara mencapai 763.260.

Prabowo-Gibran menempati posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 204.515 atau sekitar 17,39 persen. Sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud hanya berhasil memperoleh 24.071 suara atau sekitar 2,43 persen.

Pertarungan di Aceh terbilang cukup ketat, namun dari hasil tersebut, pasangan Prabowo-Gibran hanya mampu memenangkan satu daerah di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, 22 kabupaten lainnya dimenangkan oleh pasangan AMIN, dan Ganjar-Mahfud berada di posisi terakhir.

Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Aceh Prabowo-Gibran, Muzakir Manaf, menargetkan minimal 70 persen suara untuk pasangan nomor urut 02 di Aceh. Namun, harapan tersebut belum tercapai hingga saat ini.

Muzakir menyatakan bahwa perolehan suara yang tinggi bagi Prabowo-Gibran di Aceh sangat penting, karena hal itu akan menjadi dasar untuk menagih janji pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat Aceh.

"Biar bisa kami tagih nanti kepada beliau (Prabowo) untuk membangun Aceh. Ini yang penting, ini demi masyarakat Aceh," ujarnya.

Oleh: Antara/Rahmat Fajri
Editor: Yakop

Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Publikasikan 107 Artikel Selama Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
JAKARTA – Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) merampungkan proses pemantauan mis/disinformasi selama hari pencoblosan 14 Februari 2024 dengan melibatkan lebih dari 100 media lokal dan nasional di seluruh Indonesia. 

Total ada 131 media lokal dan nasional yang terlibat dalam kerja besar patroli hoaks di media sosial dan aplikasi percakapan sejak pukul 05.00 hingga 20.00 waktu Indonesia bagian barat. 

Sebanyak 25 media di antaranya merupakan media mitra CekFakta.com yang sudah terlibat sejak pendirian gerakan kolaborasi ini setahun sebelum Pemilu 2019 silam. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Setiap media yang berpartisipasi mengerahkan pemeriksa fakta dari medianya yang sudah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metode debunking dan prebunking hoaks di ranah digital sejak 2020 silam. 

Verifikasi final atas konten pemeriksaan fakta dari media mitra sebelum diunggah ke situs CekFakta.com dilakukan tim editor dari tiga organisasi pendiri: AJI, AMSI dan Mafindo. 

Artikel yang sudah dimuat di CekFakta.com bebas direpublikasi oleh semua media mitra yang tergabung dalam koalisi ini. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas, yang menjadi koordinator periksa fakta kolaboratif pada hari pemungutan suara menegaskan pentingnya aktivitas ini untuk membantu publik menyikapi proses pemilu. 

“Setiap kali hari H coblosan biasanya diikuti hoaks yang menargetkan pemilih dan penyelenggara pemilu. Kita perlu memonitor juga jika ada disinformasi yang dapat menyebabkan konflik,” katanya.

Dibandingkan Pemilu 2019 proses cek fakta pada Pemilu 2024 jauh lebih menantang karena di tengah dugaan kecurangan Pemilu dan tidak netralnya aparatur sipil negara sehingga pemeriksa fakta tidak bisa hanya mengandalkan sumber-sumber dari otoritas, tapi butuh verifikasi lebih mendalam ke lapangan. 

Untuk membantu publik melaporkan hoaks yang mereka terima, CekFakta.com membuka akun pengaduan atau tipline di WhatsApp nomor +62 811-1000-0579 

Ketua Umum Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, memastikan gerakan cekfakta di Indonesia juga bekerjasama intensif dengan masyarakat sipil yang mengawal proses pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. 

“Keterlibatan relawan antihoaks dari berbagai kota dan lintas organisasi masyarakat sipil untuk ikut memonitor isu hoaks pada hari pencoblosan sangat penting sebagai respons cepat penanganan hoaks pemilu, kita juga berkoordinasi dengan beberapa platform digital yang banyak digunakan masyarkat Indonesia supaya penanganan bisa dilakukan lebih responsif”, katanya. 

Sampai saat ini, ada 51 organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi, yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan CekFakta.com untuk menyebarkan prinsip dan konten cekfakta ke komunitas masing-masing. 

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengapresiasi semua media lokal dan nasional yang terlibat dalam kolaborasi cekfakta selama pemilu 2024. 

“Partisipasi yang aktif dari ratusan media anggota AMSI dalam kegiatan periksa fakta menunjukkan adanya semangat yang tinggi untuk berinovasi digital dan meningkatkan relevansi dan keterpercayaan publik pada media,” katanya. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Selain kegiatan patroli hoaks dan periksa fakta selama hari pencoblosan 14 Februari 2024, koalisi CekFakta.com juga rutin melakukan live fact checking dalam lima kali debat calon presiden dan wakil presiden. 

Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan setiap pernyataan kandidat berdasarkan pada data dan fakta yang bisa diakses khalayak ramai. 

Seluruh rangkaian kegiatan cekfakta selama Pemilu 2024 didukung oleh Google News Initiative, yang telah mendukung kolaborasi ini sejak awal berdirinya enam tahun silam. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Communication Officer AMSI: Rudy Andanu (WA +62 815-9677-068)

Bawaslu Ungkap 2.413 TPS Berpotensi PSU

Bawaslu Ungkap 2.413 TPS Berpotensi PSU
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) bersama Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) dan Puadi (kanan) di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, telah mengungkapkan bahwa sebanyak 2.413 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berpotensi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hal ini disebabkan oleh adanya pemilih yang mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali.

"Yang paling kemungkinan akan terjadi PSU adalah kejadian 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali," ujar Bagja di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

"Ini kemungkinan PSU-nya besar," tambahnya.

Meskipun demikian, Bawaslu masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut terkait hal ini. Bagja menyatakan bahwa pihaknya sedang mencari tahu apakah hal tersebut benar-benar merupakan rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu kabupaten/kota atau tidak.

"Tentu lagi ditelusuri apakah benar demikian (ada potensi PSU) dari Panwascam dan juga Bawaslu kabupaten/kota," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menganggap bahwa pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan atas rekomendasi dari Bawaslu jika memang di TPS tersebut terdapat potensi untuk PSU.

"Karena pada dasarnya untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang itu mekanismenya adalah rekomendasi Panwascam yang bekerja di ruang lingkupnya ada TPS yang potensial dilakukan PSU," ucap Hasyim.

Pemilu 2024 mencakup Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta Pemilu 2024 terdiri dari 18 partai politik nasional, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Partai lainnya antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) juga diikuti oleh enam partai politik lokal, seperti Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, terdapat tiga pasangan calon, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan akan dimulai dari tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Oleh: Antara/Narda Margaretha Sinambela
Editor: Yakop

KPU RI: Jumlah Petugas KPPS yang Meninggal pada Pemilu 2024 Lebih Rendah dari 2019

KPU RI: Jumlah Petugas KPPS yang Meninggal pada Pemilu 2024 Lebih Rendah dari 2019
Suasana di rumah duka Teguh Joko Pratikno (43), anggota KPPS di TPS 011 Kelurahan Curugsewu, Kabupaten Kendal, Kamis, yang meninggal dunia saat bertugas. (ANTARA/I.C. Senjaya)
JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, mengungkapkan bahwa jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal selama Pemilu 2024 tidak sebanyak yang terjadi pada Pemilu 2019.

"Jumlahnya memang tidak banyak (seperti Pemilu 2019)," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, pada hari Kamis.

KPU masih dalam proses pendataan terkait jumlah petugas yang meninggal saat menjalankan tugas mereka. Selain itu, Idham juga menyatakan perlunya memperhatikan perbedaan waktu kematian anggota KPPS.

"Kalau kita bicara tentang badan adhoc yang wafat khususnya KPPS, itu kita harus bedakan. Yang pertama pada pemungutan, sebelum pemungutan. Terus yang kedua hari H, hari pemungutan suara. Yang ketiga pasca pemungutan suara," katanya.

Dalam upayanya meningkatkan efisiensi, KPU telah mengusulkan penggunaan dua panel untuk menghitung suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Idham, hasil simulasi yang telah dilakukan di beberapa kota menunjukkan adanya efisiensi waktu.

"Kami sudah merancang dua panel perhitungan suara di TPS. Menurut kajian kami yang telah melakukan simulasi di Kota Tangerang, Kota Bogor, Palembang, Kutai Kartanegara. Itu ada efisiensi waktu," jelas Idham.

Namun, dalam rapat konsultasi, pembentuk Undang-Undang masih memutuskan untuk menggunakan satu panel, sama seperti yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024, sesuai dengan Pemilu 2019.

Menanggapi beban kerja yang berat bagi anggota KPPS, terutama terkait penghitungan suara yang harus selesai di TPS, KPU pernah mengusulkan penggunaan dua panel penghitungan suara.

"Apabila surat suara belum selesai dihitung di hari pemungutan suara. Maka dapat diekstensi 12 jam setelah pemungutan suara. Karena proses penghitungan surat suara tak boleh berhenti. Harus selesai di TPS," tambahnya.

Pemilu 2024 mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Ada 18 partai politik nasional yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024, serta enam partai politik lokal sebagai peserta. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, ada tiga pasangan calon yang ikut serta.

Rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Oleh: Antara/Narda M.S
Editor: Yakop

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membuka pameran otomotif IIMS 2024, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan tegas mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan hasil quick count Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. 

Menurut beliau, hasil hitung cepat tersebut adalah langkah ilmiah, namun penting bagi masyarakat untuk menunggu penetapan resmi dari KPU.

"Sesuai hasil quick count, kita harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Sabar," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, pada Kamis (15/02/2024).

Pemilu 2024 telah digelar di Indonesia pada hari Rabu (14/02/2024). Proses demokrasi ini melibatkan pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), calon legislatif (caleg) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Berbagai lembaga quick count menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendominasi atas pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Presiden Jokowi juga mengomentari laporan dugaan kecurangan, mengklaim bahwa sistem pengawasan telah berjalan dengan baik.

Menurutnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah memiliki saksi dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat yang bertugas.

"Mekanisme pengawasan sudah berlapis-lapis. Ada saksi dari caleg, partai politik, capres, cawapres di setiap TPS, serta kehadiran Bawaslu dan aparat. Jika ada dugaan kecurangan, bukti bisa dibawa ke Bawaslu dan bahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tegasnya.

Jokowi menegaskan bahwa sistem telah disusun dengan baik untuk menangani dugaan kecurangan, dan mendorong agar bukti langsung dibawa ke lembaga yang berwenang, tanpa perlu melakukan tuduhan secara berlebihan.

Kamis, 15 Februari 2024

Polisi Sekadau Berhati Mulia, Heriyadi Bantu Lansia Suara di TPS

Bripka Heriyadi, seorang anggota Polres Sekadau menggendong seorang lansia bernama Imanuel Mami (67) untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dusun Serampuk, Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir.
Bripka Heriyadi, seorang anggota Polres Sekadau menggendong seorang lansia bernama Imanuel Mami (67) untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dusun Serampuk, Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir.
SEKADAU - Bripka Heriyadi, seorang anggota Polres Sekadau, menunjukkan aksi humanisnya yang membanggakan pada Rabu (14/2/2024) ketika ia dengan penuh kesabaran dan kepedulian menggendong seorang lansia bernama Imanuel Mami (67) untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dusun Serampuk, Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

Heriyadi, yang bertugas mengamankan TPS 07, mendapat informasi dari petugas PPS bahwa Imanuel, yang pernah mengalami stroke dan tidak mampu berjalan, berkeinginan untuk menggunakan hak pilihnya. 

Tanpa ragu, Heriyadi bersama dengan petugas PPS dan personel pengamanan TNI-Polri lainnya mendatangi rumah Imanuel dan dengan hangat menggendongnya menuju TPS yang berjarak sekitar 70 meter.

Aksi mulia ini disambut hangat oleh masyarakat setempat yang turut menyaksikan kepedulian dan dedikasi Heriyadi dalam membantu warga yang ingin menggunakan hak suaranya. 

Kapolres Sekadau, AKBP Dr. Nyoman Sudama, S.I.K., M.Si, juga memberikan apresiasi atas tindakan humanis yang dilakukan oleh Heriyadi, serta mengapresiasi Imanuel karena tetap menjalankan kewajibannya sebagai warga negara meskipun dalam kondisi keterbatasan fisik.

"Perbuatan Heriyadi adalah contoh yang patut diteladani oleh anggota Polri lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini membuktikan bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat," ujar Kapolres Sekadau AKBP Nyoman Sudama.

Beliau juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Sekadau untuk tidak ragu meminta bantuan kepada anggota kepolisian atau TNI yang bertugas di TPS, dengan menegaskan kesiapan untuk membantu dan menjamin keamanan warga dalam pelaksanaan pesta demokrasi, sambil tetap menjunjung tinggi netralitas.

Pengamat: Prabowo-Gibran rawan tersandera kelompok oligarki

Pengamat: Prabowo-Gibran rawan tersandera kelompok oligarki
Foto: Instagram/gibran_rakabuming
JAKARTA – Analis politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman menilai pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paling potensial tersandera kepentingan kaum oligarki jika memenangi Pilpres 2024. Potensi itu besar lantaran Prabowo-Gibran paling banyak disokong pebisnis besar. 

"Dilihat dari ketiga pasangan capres-cawapres yang ada, maka jelas pasangan Prabowo-Gibran memiliki potensi paling besar yang menjadi representasi dari kekuatan oligarki dan menjadi pelindung dari operasi oligarki," kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/2).

Sejumlah pengusaha besar ikut "cawe-cawe" di Pilpres 2024. Di kubu Prabowo-Gibran, misalnya, terdapat nama pengusaha Aburizal Bakrie, Hashim Djojohadikusumo, Erwin Aksa, dan Boy Thohir, Jusuf Hamka, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Puteri Kuswisnu Wardani. 

Bercokol di kubu pasangan Anies-Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), ada nama Surya Paloh, Jusuf Kalla, Thomas Lembong, Gede Widiade, dan Leontinus Alpha Edison. Adapun pada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terdapat nama Arsjad Rasjid, Harry Tanoesoedibjo, Sandiaga Uno dan Sofyan Wanandi.

Belum lama ini, Boy Thohir sempat sesumbar sepertiga penguasa ekonomi Indonesia bergabung mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Ia mengklaim pasangan jagoannya didukung grup perusahaan besar, semisal Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, dan Adaro Group.

Pernyataan Boy Thohir itu, menurut Airlangga, menunjukkan kuatnya aliansi pebisnis di kubu pasangan nomor urut 2. Jika Prabowo-Gibran menang, Airlangga khawatir kekayaan negara bakal mengalir ke kelompok oligarki yang mengusung pasangan tersebut. 

"Ini menjadi problem mengingat bahwa dapat kita prediksi ke depan, apabila sebagian besar pendukung kekuatan 02 adalah kaum oligarki, maka hampir dapat dipastikan kepada siapa distribusi maupun partisipasi pembangunan ekonomi akan diberikan oleh kekuatan 02 ini. Tidak jauh dari kekuatan sosial kelas oligarki," ucap Airlangga. 

Selain tersandera kaum oligarki, menurut Airlangga, pasangan Prabowo-Gibran juga potensial dikendalikan kepentingan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya. Apalagi, Jokowi sudah jor-joran "berinvestasi" untuk kemenangan pasangan tersebut.

"Bahkan menarik kecenderungan orientasi politik dari presiden sendiri. Indikasi yang muncul bisa kita saksikan bagaimana perangkat hukum dan konstitusi sudah dipake sedemikian rupa oleh kekuasaan melalui kasus di MK (Mahkamah Konstitusi) yang seharusnya berjalan untuk mengawal kekuasaan," ujar Airlangga. 

Kasus yang dimakud Airlangga ialah putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan Oktober lalu. Dalam putusannya, MK membolehkan calon yang belum berusia 40 tahun untuk berkompetisi menjadi capres dan cawapres. Syaratnya, sang calon harus pernah dipilih atau menjabat menjadi kepala daerah. 

Berkat putusan itu, Gibran yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta mendadak memenuhi syarat sebagai cawapres. Saat putusan itu diketok Ketua MK Anwar Usman, Gibran masih berusia 36 tahun. Anwar ialah besan Jokowi alias paman Gibran. Sejumlah analis menduga Jokowi turut mempengaruhi Anwar dalam putusan tersebut.

Rabu, 14 Februari 2024

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran
Gambar tangkap layar video facebook akun Alfatahroem RI.
BORNEOTRIBUN.COM - Video viral mengenai dugaan kecurangan dalam proses pemungutan suara Pilpres 2024 kembali menghebohkan media sosial. Sebuah akun Facebook dengan nama "Alfatahroem RI" menyebut bahwa insiden tersebut terjadi di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri.

Menurut laporan yang disampaikan pada pukul 09.00, sudah terdapat 8 surat suara yang tercoblos pada kolom Prabowo-Gibran. Hal ini memicu kekhawatiran akan adanya upaya manipulasi dalam proses pemilihan.


HASIL CEK FAKTA
Dikutip Kompas.com (14/2/2024), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membenarkan bahwa sejumlah surat suara Pilpres 2024 di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga telah tercoblos pada kolom Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kejadian di Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang ada tercoblos, laporan cepatnya, masih laporan cepat, bahwa terjadi surat suara PPWP (pemilu presiden-wakil presiden) yang tercoblos sejumlah 8 surat suara," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, kepada wartawan pada Rabu (14/2/2024).

"Bahwa hal tersebut diketahui pada pukul 08.30 oleh 2 orang pemilih yang ingin mencoblos surat suara," ia menambahkan.

KESIMPULAN
Dalam video viral tersebut yang menunjukan suarat suara di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri sebelumnya sudah tercoblos di kolom 02 Prabowo-Gibran adalah benar.

RUJUKAN


Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud

Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud
Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud.
JAKARTA – Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menilai wacana pilpres satu putaran yang digaungkan Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) bakal sulit terwujud. Menurut Agus, wacana itu sengaja digembar-gemborkan kubu Prabowo-Gibran hanya demi menjaga loyalitas konstituen mereka. 

"Menang 50% dari survei belum tentu menang pertarungan. Lembaga survei itu menggiring opini untuk calon yang dianggap sudah settle karena psikologi pemilih lebih yakin kepada calon yang dianggap menang. Padahal, kenyataannya tidak begitu karena memang tidak mudah," ucap Agus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/2). 

Syarat pilpres satu putaran tertuang dalam Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasangan kandidat bisa lansung memenangi pilpres jika memperoleh suara lebih dari 50% plus 1. 

Selain itu, pasangan tersebut juga harus menang di 19 provinsi atau setengah dari jumlah total provinsi di Indonesia, yakni 38 provinsi. Di provinsi-provinsi itu, pasangan pemenang harus mengantongi minimal 20% suara. 

"Suara mayoritas itu, dalam tradisi electoral study, disebut dengan suara yang mendapatkan dukungan minimal 50% plus 1. Dalam pilpres Indonesia itu, masih ada kreasi lagi. Jadi, tidak hanya 50% plus 1, tetapi juga ditambah menang di setengah jumlah provinsi," jelas Agus. 

Menurut Agus, sejauh ini belum ada pasangan capres-cawapres yang bisa menguasai lumbung suara hingga di 19 provinsi. Sebagaimana direkam sejumlah lembaga survei, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) juga menguasai provinsi-provinsi tertentu. 

"Jadi, kalau dari konstruksi itu sebenarnya agak sulit untuk memenuhi menang satu putaran. Tapi, kalau survei-survei yang selama ini digaungkan oleh 02, menurut saya, itu hanya strategi politik untuk menggiring keyakinan pemilih kepada calon yang kemungkinan bakal menang," ucap Agus.

Meskipun kerap diterpa isu negatif, sejumlah survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran tetap dominan. Dalam sigi LSI Denny JA yang dirilis di Jakarta, Sabtu (10/2) lalu, misalnya, tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran mencapai 51,9%. Pasangan AMIN berada di posisi kedua dengan raupan elektabilitas sebesar 23,3%. Pasangan Ganjar-Mahfud berada di posisi paling bontot dengan tingkat keterpilihan sebesar 20,3%.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis sehari sebelumnya juga menunjukkan komposisi elektabilitas serupa. Pada sigi Indikator, Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas sebesar 51,8%. Pasangan AMIN terpaut cukup jauh dengan raihan elektabilitas 24,1%, diekor Ganjar-Mahfud di urutan ketiga dengan tingkat keterpilihan sebesar 19,6%.

PLN Pastikan Kelistrikan Aman Selama Pemilu 2024 di Kalimantan Barat

PLN Pastikan Kelistrikan Aman Selama Pemilu 2024 di Kalimantan Barat
Petugas PLN melakukan siaga untuk memastikan kehandalan listrik saat pemilu (ANTARA/Dedi)
PONTIANAK - General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat (Kalbar), Joice Lanny Wantania, menegaskan komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilu 2024.

"Pengamanan listrik pada saat pagelaran pemilu menjadi prioritas PLN UID Kalbar. Diharapkan saat pelaksanaan pemilu hingga perhitungan suara, kelistrikan andal dan lancar tidak terjadi gangguan," ujar Joice Lanny Wantania di Pontianak, Selasa.

Menurutnya, PLN telah menyiapkan 1.542 personel untuk memastikan keandalan pasokan listrik, termasuk 1.250 petugas layanan teknik, 264 pegawai, dan 28 Personel Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB).

"Kami menyiapkan petugas untuk mengamankan sistem kelistrikan selama pergelaran Pemilu 2024. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas PLN dalam memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Joice juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu pasokan listrik, seperti bermain layang-layang menggunakan tali kawat atau bermain di dekat jaringan listrik PLN.

"Terkait layanan gangguan dan keluhan listrik, pelanggan dapat menghubungi Petugas PLN melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kalbar, Muhammad Syarifuddin Budi, mengapresiasi kolaborasi antara KPU dan PLN dalam memastikan kelancaran Pemilu.

"Saya berterima kasih kepada PLN yang memastikan kesiapan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Saya harap pada saat kegiatan PLN mendukung dari kelistrikan agar kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar," ucap Syarifuddin.

Oleh: Antara/Dedi
Editor: Yakop

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Kalbar

Tekno