 |
| Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (05/08/2024). (Foto: Humas Setkab/Djay) |
JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus mematangkan rencana kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (05/08/2024).
Pada kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani membahas mengenai langkah-langkah awal yang telah diambil bersama DPR melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF). Sri Mulyani menekankan bahwa postur RAPBN Tahun 2025 diperkirakan tidak akan banyak mengalami deviasi dari pembahasan dengan DPR.
Menampung Program Prioritas
Sri Mulyani menjelaskan bahwa RAPBN Tahun 2025 akan menampung program-program prioritas yang telah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih. “Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR. Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih,” ujarnya.
Pertimbangan Lingkungan Ekonomi Makro
RAPBN Tahun 2025 juga mempertimbangkan berbagai faktor dalam lingkungan ekonomi makro, baik global maupun nasional. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan beberapa asumsi yang akan mempengaruhi pelaksanaan APBN 2025, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting minyak, serta lifting gas.
“Situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025; pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak, serta lifting gas,” jelasnya.
Proses Transisi Pemerintahan yang Mulus
Menteri Keuangan juga menyoroti bahwa proses transisi pemerintahan berlangsung dengan baik, berkat komunikasi yang intens antara pemerintahan saat ini dan tim presiden terpilih. Detail program-program pun mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan.
RAPBN Tahun 2025 diharapkan dapat menjawab tantangan ekonomi dan mendukung program prioritas yang telah direncanakan. Dengan mempertimbangkan lingkungan ekonomi makro serta prioritas pemerintah terpilih, RAPBN ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Indonesia terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.
Dengan segala persiapan dan perhatian terhadap detail, pemerintah menunjukkan komitmen dalam memastikan bahwa anggaran ini benar-benar menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Semoga langkah-langkah ini membawa manfaat besar bagi rakyat dan bangsa Indonesia.
REKOMENDASI KAMI
- Memuat artikel...
