Skandal Kecurangan Beras Terbongkar: Negara Bisa Rugi Sampai Rp101 Triliun per Tahun, Ini Penjelasan Lengkapnya

Ria Sartika    Selasa, Juli 01, 2025    Comment   

Skandal Kecurangan Beras Terbongkar: Negara Bisa Rugi Sampai Rp101 Triliun per Tahun, Ini Penjelasan Lengkapnya

Skandal Kecurangan Beras Terbongkar: Negara Bisa Rugi Sampai Rp101 Triliun per Tahun, Ini Penjelasan Lengkapnya.

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkap temuan mengejutkan soal dugaan kecurangan dalam distribusi dan penjualan beras. 

Dugaan ini tak main-main potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp101,35 triliun per tahun!

Kecurangan ini terdiri dari dua jenis, yakni manipulasi beras komersial (baik premium maupun medium) dan praktik pengoplosan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) bersubsidi menjadi beras premium.

Dugaan Kecurangan Beras Komersial Capai Rp99,35 Triliun

Kementerian Pertanian menemukan banyak ketidaksesuaian pada beras komersial yang beredar di pasar. Dari hasil investigasi, potensi kerugian negara akibat permainan curang pada beras premium dan medium mencapai Rp99,35 triliun per tahun.

Mentan menyebut, “Kalau dibiarkan selama 10 tahun, negara bisa rugi hampir Rp1.000 triliun. Ini harus kita hentikan segera.”

Modusnya? Manipulasi Mutu, Harga, dan Berat Kemasan

Pemerintah mengambil 268 sampel beras dari 10 provinsi, mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Selatan. Hasilnya mencengangkan:

• Beras premium:

  • 85,56% tidak sesuai kualitas

  • 59,78% dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)

  • 21,66% tak sesuai berat kemasan

• Beras medium:

  • 88,24% tidak memenuhi standar mutu

  • 95,12% dijual di atas HET

  • 9,38% berat kemasannya tidak sesuai label

Beras SPHP Bersubsidi Dioplos, Rugi Negara Tambah Rp2 Triliun

Tak kalah serius, praktik pengoplosan beras SPHP menjadi beras premium juga mencuat ke permukaan. Modusnya adalah mencampur 80% beras subsidi dengan jenis premium lalu dijual lebih mahal, sedangkan 20% sisanya baru dijual sesuai aturan.

Padahal, beras SPHP ini disubsidi negara sekitar Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram untuk membantu masyarakat. Sayangnya, subsidi ini justru dimanfaatkan oknum untuk meraih untung besar.

Dari estimasi 1 juta ton beras SPHP yang dioplos setiap tahun, potensi kerugian negara ditaksir sebesar Rp2 triliun!

212 Produsen Diperiksa, Satgas Pangan Turun Tangan

Terkait kecurangan ini, Satgas Pangan Polri langsung bertindak. Sebanyak 212 produsen merek beras dipanggil karena produknya tidak memenuhi regulasi.

“Kami sudah kirim surat ke Kapolri dan Jaksa Agung, hari ini Satgas mulai melakukan pemanggilan,” ujar Mentan.

Pemerintah juga melibatkan 13 laboratorium dari berbagai daerah untuk memastikan validitas data dan uji mutu beras yang beredar.

Sebagai konsumen, kita yang paling dirugikan. Tidak hanya secara harga, tetapi juga dari sisi kualitas dan hak atas subsidi pangan. 

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk waspada, memilih beras dengan cermat, dan segera melaporkan jika menemukan kejanggalan.

Dengan skandal sebesar ini, langkah cepat dan tegas dari aparat serta pengawasan ketat sangat dibutuhkan agar beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat tidak dimanfaatkan demi keuntungan segelintir pihak.

Skandal kecurangan beras ini jadi tamparan keras bagi semua pihak. Dengan total potensi kerugian hingga Rp101,35 triliun per tahun, ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan pangan bagi rakyat Indonesia.

Semoga proses penegakan hukum berjalan lancar dan transparan, serta bisa menjadi efek jera bagi pelaku kecurangan di sektor pangan.

Tinjau Kantah Kota Denpasar, Wamen ATR/BPN Tekankan Pentingnya Budaya Melayani

Yakop    Minggu, Juni 29, 2025    Comment   

Tinjau Kantah Kota Denpasar, Wamen ATR/BPN Tekankan Pentingnya Budaya Melayani

Tinjau Kantah Kota Denpasar, Wamen ATR/BPN Tekankan Pentingnya Budaya Melayani.

Denpasar – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Denpasar, Sabtu (28/06/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy menekankan pentingnya budaya melayani yang humanis dan penuh empati, terutama di lingkungan kerja Kantah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.

“Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa pelayanan publik adalah inti dari tugas dan fungsi kita di BPN daerah. Bali ini sangat terkenal dengan budaya hospitality-nya. Ini bisa kita adopsi dalam pelayanan kita. Cukup sederhana, misalnya dengan senyuman saat melayani masyarakat,” kata Wamen Ossy.

Tidak hanya bicara soal pelayanan, Wamen Ossy juga menegaskan bahwa integritas dalam layanan pertanahan adalah harga mati. Ia mengingatkan seluruh jajaran BPN di Provinsi Bali untuk menolak segala bentuk pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.

“Jangan sampai ada isu negatif yang merusak kepercayaan masyarakat. Mari kita bangun budaya kerja yang positif, penuh kerja sama dan kolaborasi. Jangan ada persaingan internal, karena kita ini satu tim, di bawah bendera ATR/BPN,” tegasnya.

Peninjauan Fasilitas Kantor dan Layanan PELATARAN

Dalam kesempatan yang sama, Wamen Ossy juga meninjau langsung berbagai fasilitas Kantah Kota Denpasar, mulai dari:

• Loket pelayanan PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan),

• Ruang warkah, hingga

• Ruang buku tanah.

Ia memastikan bahwa sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk di akhir pekan.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali, I Made Daging, beserta seluruh Kepala Kantah BPN se-Bali dan jajaran. Mereka menyambut baik arahan dan semangat perubahan yang dibawa oleh Wamen Ossy.

Dengan penekanan pada budaya melayani, integritas, serta kolaborasi internal, kunjungan ini diharapkan dapat menjadi pemicu peningkatan kualitas layanan pertanahan di Bali—khususnya di Kantah Kota Denpasar.

Langkah seperti program PELATARAN menjadi bukti nyata bahwa pemerintah semakin memudahkan akses layanan pertanahan, bahkan di akhir pekan.

Pelayanan publik yang ramah, bersih, dan cepat adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Lewat Program PELATARAN, Masyarakat Bisa Urus Sertipikat Tanah di Akhir Pekan

Yakop    Minggu, Juni 29, 2025    Comment   

Lewat Program PELATARAN, Masyarakat Bisa Urus Sertipikat Tanah di Akhir Pekan

Lewat Program PELATARAN, Masyarakat Bisa Urus Sertipikat Tanah di Akhir Pekan.

Jakarta – Bagi kamu yang sibuk bekerja dari Senin sampai Jumat dan kesulitan mengurus sertipikat tanah, kini tidak perlu khawatir lagi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan solusi praktis bernama PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan).

Program ini memungkinkan masyarakat untuk tetap bisa mengurus berbagai layanan pertanahan meskipun di akhir pekan, tepatnya setiap hari Sabtu dan Minggu, di Kantor Pertanahan (Kantah) tertentu di seluruh Indonesia.

Apa Itu Program PELATARAN?

PELATARAN adalah inovasi layanan dari ATR/BPN yang sudah berjalan sejak tahun 2022. Program ini dirancang khusus bagi masyarakat pekerja yang tidak memiliki waktu luang saat hari kerja. Biasanya, Kantor Pertanahan hanya buka dari Senin sampai Jumat, tapi dengan adanya PELATARAN, kini layanan tersedia juga di hari Sabtu dan Minggu.

Jam operasional PELATARAN:
🕗 Pukul 08.00 - 12.00 waktu setempat.

Catatan penting:
Layanan ini hanya berlaku untuk pemilik tanah yang datang langsung, tidak melalui kuasa atau perwakilan.

Layanan Apa Saja yang Tersedia?

Berikut adalah jenis layanan pertanahan yang bisa kamu akses melalui program PELATARAN:

• Penerimaan permohonan dan penyerahan produk layanan

• Layanan pertanahan yang belum tersedia secara elektronik

• Pengecekan elektronik yang harus diajukan langsung ke kantor

• Informasi dan pengaduan masyarakat

Semua proses dilakukan dengan cepat, langsung, dan transparan.

Sudah Tersedia di 107 Kantah

Hingga kini, program PELATARAN sudah diterapkan di 107 Kantor Pertanahan di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk melihat daftar lengkap kantor mana saja yang sudah buka layanan di akhir pekan, kamu bisa langsung kunjungi:
👉 https://bit.ly/InfoPELATARAN

Apa Kata Menteri ATR/BPN?

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa layanan akhir pekan kini menjadi hal yang lumrah di kota-kota besar. Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini agar pengurusan sertipikat tanah bisa dilakukan lebih mudah dan efisien.

“Kami sudah terbiasa melayani masyarakat setiap Sabtu dan Minggu, terutama di kota-kota besar. Karena banyak masyarakat yang hanya bisa mengurus sertipikat tanah saat akhir pekan, mari urus sendiri sertipikat kalian dengan memanfaatkan PELATARAN yang mudah dan praktis,” ujarnya pada 19 Maret 2025.

Manfaat PELATARAN Bagi Masyarakat

Program ini bukan hanya soal waktu yang lebih fleksibel, tapi juga merupakan bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi di sektor agraria. Dengan layanan yang semakin dekat dan ramah masyarakat, diharapkan semakin banyak warga yang bisa mengakses layanan pertanahan tanpa hambatan.

Program PELATARAN dari ATR/BPN adalah angin segar bagi kamu yang ingin mengurus tanah namun terhalang kesibukan di hari kerja. Kini, cukup datang ke Kantah yang buka di akhir pekan dan nikmati layanan pertanahan yang cepat, praktis, dan nyaman.

✨ Jangan tunda lagi, manfaatkan akhir pekanmu untuk urus sertipikat tanah lewat PELATARAN!
📍 Cek daftar kantor yang buka di sini: https://bit.ly/InfoPELATARAN

Pertemuan Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim: Komitmen Indonesia–Malaysia Dukung Perdamaian Global

Ria Sartika    Sabtu, Juni 28, 2025    Comment   

Pertemuan Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim: Komitmen Indonesia–Malaysia Dukung Perdamaian Global

Pertemuan Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim: Komitmen Indonesia–Malaysia Dukung Perdamaian Global.

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggelar pertemuan penting pada Jumat, 27 Juni 2025, di Istana Merdeka, Jakarta. 

Dalam suasana hangat dan penuh semangat kerja sama, keduanya membahas berbagai isu strategis baik yang menyangkut kawasan Asia Tenggara maupun konflik global, seperti ketegangan di Timur Tengah.

Pertemuan ini menegaskan kembali pentingnya hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Malaysia, dua negara bertetangga yang selama ini aktif dalam berbagai forum internasional. 

Lebih dari itu, pertemuan ini juga menyoroti peran penting ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

Soroti Isu Timur Tengah: Indonesia dan Malaysia Sepakat Dukung Palestina

Salah satu fokus utama dalam pembicaraan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar adalah konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dan Israel serta kondisi di Palestina.

Presiden Prabowo menyampaikan harapannya agar gencatan senjata antara Iran dan Israel dapat menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih luas.

“Kita menyambut baik adanya gencatan senjata. Kita berharap ini bisa langgeng dan membawa pada penyelesaian damai,” ungkap Presiden Prabowo dalam konferensi pers bersama.

Tak hanya itu, Indonesia dan Malaysia juga secara tegas menyuarakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina, sebuah posisi yang konsisten disuarakan oleh kedua negara dalam berbagai forum internasional.

“Hanya solusi dua negara (two-state solution) yang bisa mengakhiri konflik berkepanjangan ini,” tambah Prabowo.

PM Anwar: ASEAN Harus Lebih Solid Hadapi Tantangan Global

PM Anwar Ibrahim menegaskan bahwa kekuatan kawasan ASEAN harus terus diperkuat. Menurutnya, kerja sama regional yang erat menjadi kunci untuk menghadapi tekanan global, baik dari sisi ekonomi, perdagangan, maupun geopolitik.

“Kekuatan kita terletak pada kekuatan domestik, kekuatan bilateral, dan kekuatan ASEAN,” jelas PM Anwar.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia dalam berbagai isu kawasan, termasuk dalam merespons konflik di Myanmar dan membantu mendorong solusi damai atas krisis yang terjadi.

Gencatan Senjata Iran-Israel Disambut Baik, Tapi Tantangan Masih Ada

Meskipun ada angin segar dari gencatan senjata Iran–Israel, PM Anwar menyebut situasi tersebut belum sepenuhnya stabil. Namun, langkah awal ini tetap perlu diapresiasi sebagai peluang membangun dialog damai.

“Kita rasa sedikit lega, karena ada ceasefire untuk sementara. Tapi kita tetap harus waspada,” ucapnya.

Kedua pemimpin juga sepakat bahwa peran aktif negara-negara kawasan, termasuk Indonesia dan Malaysia, sangat penting dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai, bukan dengan kekerasan atau intervensi militer.

Indonesia–Malaysia Kompak Dorong Diplomasi Damai di Panggung Global

Pertemuan antara Prabowo dan Anwar ini menjadi bukti kuat bahwa Indonesia dan Malaysia satu suara dalam diplomasi perdamaian. Keduanya tidak hanya fokus pada isu bilateral, tetapi juga ingin membawa pengaruh positif ke tingkat global.

Kesamaan visi ini menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika geopolitik yang makin kompleks. 

Mulai dari perubahan iklim, konflik internasional, hingga tantangan ekonomi global, semuanya membutuhkan kolaborasi dan solidaritas antarnegara sahabat.

Diplomasi Prabowo dan Anwar Jadi Contoh Kepemimpinan Regional

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim bukan sekadar pertemuan kenegaraan, tetapi juga menjadi simbol komitmen ASEAN untuk menciptakan perdamaian dunia. 

Keduanya sepakat bahwa dialog, kerja sama, dan solidaritas adalah jalan utama dalam menghadapi berbagai krisis yang tengah melanda dunia.

Melalui diplomasi aktif dan komunikasi yang terbuka, Indonesia dan Malaysia menunjukkan pada dunia bahwa kekuatan kawasan bisa menjadi penyeimbang penting dalam politik global.

Prabowo Sambut Hangat Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Simbol Eratnya Hubungan Indonesia-Malaysia

Ria Sartika    Sabtu, Juni 28, 2025    Comment   

Prabowo Sambut Hangat Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Simbol Eratnya Hubungan Indonesia-Malaysia

Prabowo Sambut Hangat Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Simbol Eratnya Hubungan Indonesia-Malaysia.

JAKARTA - Pada Jumat, 27 Juni 2025, suasana hangat dan penuh keakraban terasa di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim. 

Pertemuan kedua tokoh penting dari dua negara serumpun ini menjadi momen bersejarah yang menandai eratnya hubungan diplomatik sekaligus persahabatan pribadi yang telah terjalin lama.

Kedatangan PM Anwar ke Indonesia bukan sekadar kunjungan biasa. Menurut Presiden Prabowo, momen ini sangat istimewa karena menghadirkan kembali sosok sahabat lamanya yang juga dicintai oleh rakyat Indonesia.

“Saya sangat senang dan merasa terhormat bisa menyambut langsung Perdana Menteri Malaysia, sahabat saya, Pak Anwar Ibrahim. Beliau bukan hanya teman pribadi, tapi juga sahabat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam sesi konferensi pers usai pertemuan.

Komitmen Kuat Perkuat Hubungan Bilateral

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan PM Anwar berdiskusi mengenai berbagai isu penting yang berkaitan dengan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia. Mulai dari bidang perdagangan, investasi, hingga isu-isu kawasan yang menyangkut kepentingan bersama.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju pertemuan bilateral tahunan yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli 2025.

“Kita akan menggelar pertemuan tahunan dalam waktu dekat. Saya berharap pertemuan itu akan menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang masih tertunda,” ungkap Prabowo.

Bukan Kunjungan Resmi, Tapi Bermakna Besar

Menariknya, PM Anwar mengungkapkan bahwa pertemuan ini sebenarnya bukan dijadwalkan sebagai kunjungan resmi. Namun, karena hubungan baik yang terjalin, momen ini tetap dijadikan ruang untuk membahas berbagai hal penting.

“Terima kasih atas sambutan luar biasa ini. Awalnya memang bukan kunjungan resmi, hanya ingin berbincang santai soal isu-isu penting. Tapi tentunya, suasana hangat ini justru memperkuat semangat kerja sama kita ke depan,” jelas PM Anwar.

Persahabatan Pribadi Jadi Pondasi Diplomasi

Tak bisa dipungkiri, hubungan erat antara kedua pemimpin ini juga mencerminkan jalinan yang lebih luas antara rakyat kedua negara. PM Anwar bahkan menyampaikan bahwa persahabatannya dengan Prabowo telah terjalin selama hampir setengah abad, dan tetap kokoh hingga kini.

“Saya dan Saudara Prabowo sudah bersahabat sejak lama, hampir 50 tahun. Kami terus menjaga silaturahmi dan saling menghargai satu sama lain. Hubungan ini menjadi kekuatan tersendiri dalam menjalin kerja sama antara Indonesia dan Malaysia,” ungkapnya dengan nada penuh hormat.

Pertemuan yang berlangsung akrab ini tentu memberikan sinyal positif bagi masa depan hubungan Indonesia dan Malaysia. 

Kedua negara yang memiliki sejarah panjang dan budaya serumpun ini sepakat untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai bidang, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat kedua bangsa.

Dengan semangat persahabatan dan niat tulus dari para pemimpinnya, hubungan Indonesia-Malaysia diharapkan semakin solid dan harmonis, tidak hanya di tingkat pemerintahan, tetapi juga dalam hubungan antarwarga negara.

Ribuan Pelajar Antusias Sambut PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo di Istana Merdeka

Ria Sartika    Sabtu, Juni 28, 2025    Comment   

Ribuan Pelajar Antusias Sambut PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo di Istana Merdeka

Ribuan Pelajar Antusias Sambut PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo di Istana Merdeka.

JAKARTA - Halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, tampak semarak dan penuh semangat pada Jumat, 27 Juni 2025. 

Ribuan pelajar dari berbagai sekolah dasar di Jakarta turut serta meramaikan penyambutan kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, ke Indonesia.

Di tengah barisan pasukan kehormatan yang berdiri tegap, tampak wajah-wajah ceria para siswa yang datang khusus untuk menyambut kehadiran tamu penting dari negeri jiran. 

Mereka berdiri di sepanjang Jalan Medan Merdeka Utara hingga gerbang Istana, melambaikan tangan dengan penuh semangat saat Presiden Prabowo Subianto dan PM Anwar melintas.

Momen Tak Terlupakan bagi Anak-Anak Sekolah

Bagi anak-anak ini, bisa berada di lingkungan Istana Kepresidenan bukan hal biasa. Salah satu siswi dari SDN Mangga Dua Selatan 01, Fadya, mengaku sangat senang dan bangga bisa hadir dalam momen spesial ini.

“Senang banget, bagus banget. Bangga diri aku, aku bisa sampai di sini,” ujar Fadya sambil tersenyum lebar.

Tak kalah antusias, tiga pelajar dari SDN Duri Pulo 02 Rafa, Rezky, dan Bimo juga menunjukkan kegembiraan mereka. Mereka mengaku ini adalah pengalaman pertama mereka melihat Presiden Prabowo secara langsung.

“Perasaannya senang, bahagia. Pengen ketemu, pengen berjabat tangan,” kata Rafa dengan penuh semangat.

Pengalaman Pertama yang Akan Dikenang Seumur Hidup

Munzir, siswa dari SDN Duri Pulo 010, bahkan secara sukarela mengajukan diri untuk ikut serta dalam acara penyambutan ini. Ia mengungkapkan keinginannya yang tulus untuk melihat langsung Presiden Prabowo dan PM Malaysia.

“Iya saya mau soalnya saya belum pernah ketemu Bapak Presiden sama Perdana Menteri Malaysia,” ucapnya dengan penuh antusias.

Kehadiran anak-anak sekolah dalam acara kenegaraan seperti ini tentu bukan sekadar formalitas. Mereka adalah simbol masa depan bangsa, generasi muda yang diajak untuk lebih dekat dengan dunia diplomasi dan kepemimpinan nasional.

Bendera Kecil, Semangat Besar

Di tangan-tangan mungil para pelajar, terlihat bendera kecil yang mereka kibarkan dengan penuh semangat. 

Namun lebih dari itu, tersimpan semangat besar untuk mengenal lebih dalam wajah Indonesia di mata dunia.

Hari itu, mereka pulang bukan hanya dengan cerita tentang protokol kenegaraan, tetapi juga dengan kebanggaan dan kenangan berharga tentang hari ketika mereka berdiri di depan Istana Merdeka, menyambut pemimpin besar, dan menjadi bagian dari sejarah kecil yang tak terlupakan.

Kunjungan Resmi PM Malaysia ke Indonesia: Prabowo Sambut Anwar Ibrahim dengan Upacara Kenegaraan Meriah di Istana Merdeka

Ria Sartika    Sabtu, Juni 28, 2025    Comment   

Kunjungan Resmi PM Malaysia ke Indonesia: Prabowo Sambut Anwar Ibrahim dengan Upacara Kenegaraan Meriah di Istana Merdeka

Kunjungan Resmi PM Malaysia ke Indonesia: Prabowo Sambut Anwar Ibrahim dengan Upacara Kenegaraan Meriah di Istana Merdeka.

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam sebuah upacara kenegaraan yang berlangsung meriah dan penuh kehormatan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 27 Juni 2025.

Kedua pemimpin negara ini tiba bersama di Istana Kepresidenan, menandai momen penting dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Sesampainya di gerbang Istana, mereka langsung disambut oleh 14 pasukan jajar kehormatan yang berdiri tegap memberikan penghormatan.

Tak hanya itu, iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo dan PM Anwar juga dikawal dengan 17 motoris dan 75 pasukan berkuda. Pengawalan tersebut membawa nuansa megah saat keduanya melintasi Jalan Medan Merdeka Utara menuju Istana.

Suasana Penyambutan yang Hangat dan Penuh Semangat

Yang menarik, lebih dari 2.000 pelajar dari berbagai sekolah di Jakarta ikut memeriahkan acara penyambutan. Mereka berjejer rapi di sisi jalan, sambil mengibarkan bendera kecil Indonesia dan Malaysia. Sambutan hangat dan antusiasme para pelajar membuat suasana menjadi sangat meriah dan bersahabat.

Presiden Prabowo dan PM Anwar turun dari kendaraan bersama di sisi barat Istana Merdeka. Upacara penyambutan resmi pun dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara, yaitu Negaraku (Malaysia) dan Indonesia Raya, disusul dengan 19 kali dentuman meriam kehormatan yang menandakan penghormatan luar biasa bagi tamu kenegaraan.

Simbol Persahabatan Dua Negara Serumpun

Setelah upacara lagu kebangsaan, kedua pemimpin negara melakukan inspeksi pasukan kehormatan secara bersamaan. Momen ini tidak hanya menunjukkan kedekatan protokoler, tapi juga menggambarkan simbol persahabatan erat antara dua bangsa serumpun yang sudah terjalin sejak lama.

Kemudian, dilakukan sesi perkenalan para delegasi resmi dari kedua negara. Dari pihak Indonesia, hadir sejumlah menteri penting seperti:

• Menteri Luar Negeri Sugiono

• Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

• Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi

• Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani

• Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid

• Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto

• Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya

Pertemuan Empat Mata dan Harapan Masa Depan

Usai sesi perkenalan, Presiden Prabowo mengajak PM Anwar ke ruang kredensial untuk melakukan sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu kenegaraan. Keduanya kemudian melanjutkan agenda dengan pertemuan empat mata (tête-à-tête) di ruang kerja Presiden.

Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan Malaysia. Fokus pembicaraan mereka mencakup kerja sama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, investasi, pendidikan, hingga teknologi.

Menyongsong Era Baru Hubungan Indonesia-Malaysia

Kunjungan resmi ini tak hanya menjadi seremoni kenegaraan biasa, melainkan juga menandai awal baru hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim. Kedua pemimpin berkomitmen untuk saling mendukung dan memperkuat kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara.

Dengan penuh semangat dan optimisme, Indonesia dan Malaysia melangkah ke depan untuk menghadirkan hubungan yang lebih solid dan bermanfaat bagi rakyat kedua negara.

Prabowo Resmikan Proyek Energi Terbarukan di 15 Provinsi, Targetkan Listrik Masuk ke Seluruh Desa

Ria Sartika    Sabtu, Juni 28, 2025    Comment   

Prabowo Resmikan Proyek Energi Terbarukan di 15 Provinsi, Targetkan Listrik Masuk ke Seluruh Desa

Prabowo Resmikan Proyek Energi Terbarukan di 15 Provinsi, Targetkan Listrik Masuk ke Seluruh Desa.

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru saja meresmikan secara hybrid berbagai proyek strategis energi nasional. 

Acara tersebut berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025, dan mencakup peresmian pengoperasian serta pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi, peningkatan produksi minyak dari Blok Cepu, serta peletakan batu pertama lima Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Yang menarik, acara ini juga dihadiri secara virtual oleh para pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia. 

Melalui video conference, Presiden Prabowo berdialog langsung dan menerima laporan dari berbagai wilayah, termasuk dari daerah terpencil.

Listrik Masuk Desa: Bukti Negara Hadir untuk Rakyat

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya akses listrik bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, ketersediaan listrik di setiap desa adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli terhadap kebutuhan rakyat.

“Saya sangat bahagia melihat saudara-saudara kini bisa menikmati listrik. Ini akan terus kita lakukan sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Setiap desa harus punya listrik. Kita akan menuju kemandirian energi,” tegasnya.

Dampak Positif Listrik di Daerah Terpencil

Salah satu laporan datang dari Pulau Lipang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Warga menyampaikan rasa syukur karena kini kehidupan mereka jauh lebih baik sejak adanya aliran listrik.

“Dulu kami terbatas dalam segala hal. Sekarang, nelayan bisa menyimpan hasil tangkapan, anak-anak bisa belajar di malam hari, dan fasilitas kesehatan juga jadi lebih baik,” ujar salah satu perwakilan warga.

Sementara itu, dari Papua Selatan, Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu melaporkan bahwa dua kampung di wilayahnya telah menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk melayani 147 kepala keluarga. Ia juga berharap desa-desa lain di wilayahnya segera mendapat akses listrik.

Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo berjanji bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Semua desa, tanpa terkecuali, akan mendapat pasokan listrik sesegera mungkin.

“Saya berkomitmen sebagai Presiden Republik Indonesia, semua desa akan dialiri listrik. Kita bisa, dan kita akan wujudkan itu bersama,” ucapnya penuh semangat.

Energi Panas Bumi Dorong Kemajuan di Jawa Barat

Dari Jawa Barat, Bupati Sukabumi Asep Japar memberikan laporan mengenai kontribusi Star Energy Geothermal Salak dalam penyediaan listrik sebesar 444,2 MW. Jumlah tersebut cukup untuk mengaliri sekitar 495 ribu rumah!

Tak hanya bermanfaat untuk kebutuhan listrik, proyek ini juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.

“Program ini sangat membantu meningkatkan kualitas hidup warga. Selain itu, daerah kami juga merasakan manfaat fiskal dari proyek ini,” jelas Asep.

Mewujudkan Swasembada Energi Nasional

Langkah besar ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia menuju swasembada energi. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan sumber daya energi terbarukan seperti panas bumi dan tenaga surya demi menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan mandiri.

Dengan proyek-proyek ini, Indonesia bukan hanya memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil, tetapi juga mempercepat transisi menuju energi bersih.

Menteri ATR Nusron Wahid Ajak Kepala Daerah Gencarkan Sosialisasi Tanda Batas Tanah demi Cegah Sengketa

Redaksi    Kamis, Juni 26, 2025    Comment   

Menteri ATR Nusron Wahid Ajak Kepala Daerah Gencarkan Sosialisasi Tanda Batas Tanah demi Cegah Sengketa

Menteri ATR Nusron Wahid Ajak Kepala Daerah Gencarkan Sosialisasi Tanda Batas Tanah demi Cegah Sengketa.

Sumedang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menegaskan pentingnya pemasangan tanda batas tanah sebagai langkah nyata untuk mencegah sengketa pertanahan yang masih marak terjadi di berbagai daerah.

Dalam pidatonya di hadapan para kepala daerah pada acara Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di IPDN Sumedang, Nusron menyebut bahwa kesadaran masyarakat tentang batas tanah masih sangat rendah.

“Sering terjadi sengketa hanya karena batas tanah tidak jelas. Bahkan bisa tukar batas dengan lahan tetangga. Itu semua bisa dicegah kalau masyarakat sadar pentingnya pasang tanda batas,” jelas Menteri Nusron, Rabu (25/06/2025).

GEMAPATAS: Gerakan Sosialisasi yang Perlu Didukung Daerah

Sejak tahun 2023, Kementerian ATR/BPN telah menjalankan program GEMAPATAS (Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas). Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih peduli dengan batas tanah mereka. Namun, menurut Nusron, keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada peran aktif kepala daerah.

“Pemerintah daerah harus turun tangan, ajak warganya pasang patok batas tanah. Kalau terus disosialisasikan, potensi konflik bisa kita tekan secara signifikan,” ujarnya.

Kolaborasi adalah Kunci Penyelesaian Masalah Pertanahan

Selain pemasangan tanda batas, Nusron juga menyoroti masih banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan dan belum bersertipikat. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah aktif bekerja sama dengan perangkat desa dan asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan.

“Jangan kerja sendiri. Libatkan desa, asosiasi profesi. Dengan gotong royong, target penyelesaian pendaftaran tanah nasional bisa tercapai lebih cepat,” tegas Nusron.

Capaian Program Pendaftaran Tanah Nasional Capai 122,5 Juta Bidang

Hingga Juni 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat telah mendaftarkan 122,5 juta bidang tanah dari total target 126 juta bidang. Dari jumlah itu, 96,4 juta bidang sudah bersertipikat.

“Artinya tinggal sedikit lagi. Ayo kita tuntaskan bersama. Peran kepala daerah sangat menentukan,” pesan Nusron kepada 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut.

Penutup: Tanda Batas Tanah, Langkah Kecil dengan Dampak Besar

Sengketa tanah bukan cuma bikin rugi secara materi, tapi juga bisa merusak hubungan antarwarga. Maka dari itu, pemasangan tanda batas tanah bukan hal sepele. Dengan langkah sederhana ini, potensi konflik bisa ditekan, dan kepastian hukum atas tanah makin kuat.

Menteri Nusron hadir dalam acara ini bersama Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta didampingi Kepala Biro Humas ATR/BPN Harison Mocodompis dan Kepala Kanwil BPN Jabar Yuniar Hikmat Ginanjar.

Menteri ATR/BPN Tegaskan: Jangan Alih Fungsi Sawah LP2B! Ini Pesan Penting untuk Kepala Daerah

Redaksi    Kamis, Juni 26, 2025    Comment   

Menteri ATR/BPN Tegaskan: Jangan Alih Fungsi Sawah LP2B! Ini Pesan Penting untuk Kepala Daerah

Menteri ATR/BPN Tegaskan: Jangan Alih Fungsi Sawah LP2B! Ini Pesan Penting untuk Kepala Daerah.

Sumedang – 25 Juni 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan dengan sangat tegas kepada para kepala daerah untuk tidak sembarangan mengeluarkan izin alih fungsi lahan, terutama untuk sawah yang termasuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Peringatan ini disampaikan dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II yang berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang.

“Yang boleh dikeluarkan izinnya hanya untuk lahan non-LP2B. Sawah LP2B itu mutlak tidak boleh dialihfungsikan,” tegas Menteri Nusron kepada 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir.

Kenapa Sawah LP2B Tidak Boleh Dialihfungsikan?

Menteri Nusron menjelaskan bahwa LP2B adalah bentuk perlindungan negara terhadap sawah-sawah produktif yang jadi penopang utama ketahanan pangan nasional. Ia mengingatkan bahwa kebutuhan akan pembangunan seperti perumahan murah, hilirisasi energi, hingga infrastruktur sering kali menekan lahan-lahan pertanian.

“Kalau sawah terus-menerus dikonversi jadi perumahan, kita bisa kehilangan lahan pertanian yang produktif. Ini bisa mengancam upaya kita untuk mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

Jadi, Apa Itu LP2B?

LP2B atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kawasan sawah yang ditetapkan secara resmi dan tidak boleh dialihfungsikan untuk keperluan non-pertanian. Jika pun dalam kondisi tertentu sawah LP2B harus dialihkan, maka pemerintah mewajibkan penggantian lahan dengan kualitas dan produktivitas yang sama.

Penetapan LP2B sendiri merupakan tugas pemerintah daerah, bukan pusat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), ditargetkan bahwa 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) harus sudah termasuk dalam kategori LP2B.

Kolaborasi Pemerintah Daerah Jadi Kunci

Dalam acara ini, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengendalikan penggunaan lahan secara bijak dan bertanggung jawab, tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek tetapi juga demi keberlanjutan pangan dan lingkungan hidup.

Acara orientasi ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN Harison Mocodompis, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar, serta Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, yang menjadi narasumber dalam sesi orientasi.

Pesan dari Menteri ATR/BPN sangat jelas: sawah LP2B adalah aset vital bangsa yang harus dijaga. Pemerintah daerah harus benar-benar selektif dan taat aturan dalam memberikan izin pemanfaatan lahan. Ingat, kehilangan sawah produktif bukan cuma soal pertanian, tapi soal masa depan ketahanan pangan Indonesia.

Kolaborasi Jadi Kunci! Menteri Nusron Tegaskan Peran Penting Kepala Daerah dalam Reforma Agraria dan Tata Ruang

Redaksi    Kamis, Juni 26, 2025    Comment   

Kolaborasi Jadi Kunci! Menteri Nusron Tegaskan Peran Penting Kepala Daerah dalam Reforma Agraria dan Tata Ruang

Kolaborasi Jadi Kunci! Menteri Nusron Tegaskan Peran Penting Kepala Daerah dalam Reforma Agraria dan Tata Ruang.

Sumedang – 25 Juni 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan pesan penting soal kerja sama antara pusat dan daerah dalam urusan pertanahan dan tata ruang. Hal ini ia sampaikan dalam acara Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menekankan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah adalah kunci sukses untuk menjalankan program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang.

“Kami butuh kerja bareng kepala daerah, minimal di tiga hal penting: Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, dan Penataan serta Pengelolaan Tata Ruang. Tanpa kolaborasi, nggak akan jalan,” tegas Menteri Nusron.

Reforma Agraria: Kepala Daerah Punya Peran Sentral

Menteri Nusron menjelaskan bahwa kepala daerah punya posisi strategis sebagai ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di wilayahnya. Artinya, kepala daerah punya peran langsung dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima tanah (subjek), sementara ATR/BPN yang menentukan lahannya (objek).

“Kunci sukses Reforma Agraria itu ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Kita butuh kerja sama erat agar program ini benar-benar menyentuh rakyat,” ujar Nusron.

Kolaborasi Pusat-Daerah Demi Hasil Nyata

Menurut Menteri Nusron, sinergi antara pusat dan daerah bukan cuma soal koordinasi teknis, tapi juga soal dampak nyata. Tanpa kerja sama yang solid, target pertanahan dan tata ruang hanya akan menjadi angka kosong di atas kertas.

“Kalau kita kompak, hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Bukan cuma administratif, tapi juga meningkatkan kesejahteraan dan mendorong ekonomi daerah,” tambahnya.

Pesan untuk Kepala Daerah Baru: Pahami Peran Strategismu!

Forum yang dimoderatori oleh Wakil Rektor IV IPDN, Suhajar Diantoro, ini menjadi wadah penting untuk para kepala daerah memahami peran strategis mereka dalam kebijakan pertanahan dan tata ruang. Ini juga sejalan dengan visi pembangunan Indonesia yang merata dan berkelanjutan.

Selain Menteri Nusron, hadir juga Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, yang ikut berbagi pandangan dalam sesi yang sama. Kegiatan ini diikuti oleh 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang belum sempat ikut orientasi pada Gelombang I.

Bangun Daerah, Bangun Bangsa

Dari pidato Menteri Nusron, satu hal jelas: pembangunan pertanahan dan tata ruang nggak bisa dikerjakan sendirian. Perlu kerja sama yang kuat antara pusat dan daerah. Kepala daerah punya peran vital dalam memastikan setiap kebijakan yang ada benar-benar sampai ke masyarakat dan memberikan dampak nyata.

Dengan sinergi yang tepat, bukan tidak mungkin cita-cita membangun Indonesia yang adil, makmur, dan merata bisa benar-benar terwujud.

Audiensi Wali Kota Bekasi, Menteri Nusron Tekankan Kerja Sama untuk Percepat Sertipikasi Aset Pemkot

Redaksi    Rabu, Juni 25, 2025    Comment   

Audiensi Wali Kota Bekasi, Menteri Nusron Tekankan Kerja Sama untuk Percepat Sertipikasi Aset Pemkot

Audiensi Wali Kota Bekasi, Menteri Nusron Tekankan Kerja Sama untuk Percepat Sertipikasi Aset Pemkot

Jakarta – Langkah serius dalam pengelolaan aset negara kembali ditunjukkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Pada Selasa (24/06), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menerima audiensi dari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, beserta jajarannya di kantor pusat Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron menegaskan pentingnya kerja sama aktif antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi demi mempercepat proses sertipikasi aset milik Pemkot.

“Pemkot Bekasi mohon dilengkapi surat-suratnya jika memang ada yang belum lengkap, supaya sertipikasi bisa diproses cepat juga,” jelas Nusron dengan tegas namun bersahabat.

Ia juga menginstruksikan langsung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi agar mempercepat penanganan dan penyelesaian proses sertipikasi aset yang belum rampung.

“Saya perintahkan agar segera diselesaikan sertipikasi aset-aset Pemkot Bekasi,” tambahnya.

Pemkot Bekasi Siap Tindak Lanjut

Tri Adhianto, selaku Wali Kota Bekasi, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN. Ia juga menyerahkan daftar aset milik pemerintah kota yang hingga kini belum tersertipikasi.

Tri menyatakan, Pemkot Bekasi berkomitmen untuk segera melengkapi dokumen dan persyaratan administratif yang dibutuhkan agar proses sertipikasi bisa segera ditindaklanjuti oleh Kementerian.

“Kami akan pastikan semua berkas dilengkapi. Sertipikasi ini penting agar aset Pemkot memiliki kepastian hukum,” ujar Tri.

Audiensi ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat penting dari Kementerian ATR/BPN, antara lain:

• Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi

• Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati

• Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis

Pertemuan ini menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menuntaskan persoalan legalitas aset negara. Diharapkan, langkah ini bisa menjadi awal percepatan sertipikasi aset di daerah lain.

Sertipikasi aset pemerintah bukan sekadar formalitas. Sertifikat tanah dan bangunan milik pemerintah memberi kepastian hukum dan mencegah konflik kepemilikan. Selain itu, aset yang tersertipikasi bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk pembangunan daerah.

Kolaborasi seperti ini penting untuk memastikan setiap aset negara memiliki status hukum yang jelas, aman dari sengketa, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Lantik Pejabat Struktural dan Fungsional, Wamen Ossy Ajak Jajaran ATR/BPN Adaptif Hadapi Tantangan Zaman

Redaksi    Rabu, Juni 25, 2025    Comment   

Lantik Pejabat Struktural dan Fungsional, Wamen Ossy Ajak Jajaran ATR/BPN Adaptif Hadapi Tantangan Zaman

Lantik Pejabat Struktural dan Fungsional, Wamen Ossy Ajak Jajaran ATR/BPN Adaptif Hadapi Tantangan Zaman.

Jakarta, 23 Juni 2025 — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, secara resmi melantik 28 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Dalam pelantikan yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Wamen Ossy menekankan pentingnya sikap adaptif terhadap tantangan zaman serta peningkatan kualitas kerja secara kolektif.

Semangat Baru Hadapi Dinamika Zaman

Wamen Ossy menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan hanya sekadar pengisian posisi jabatan, tetapi juga bagian dari proses penyesuaian organisasi sesuai kebutuhan zaman.

“Pelantikan ini merefleksikan dinamika dan kebutuhan organisasi, agar terus bisa adaptif dan gesit menghadapi tantangan. Ini juga bentuk kepercayaan negara dan pimpinan atas dedikasi dan integritas para pejabat yang dilantik,” ujar Wamen Ossy.

Pelantikan ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 176 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025, yang menjadi dasar hukum penataan struktur organisasi, tugas, serta fungsi di Kementerian ATR/BPN.

28 Pejabat Siap Bertugas

Sebanyak 28 pejabat yang dilantik terdiri dari:

• 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

• 13 Pejabat Administrator

• 11 Pejabat Fungsional

Pelantikan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa jenjang karier di Kementerian ATR/BPN sangat terbuka bagi semua ASN yang menunjukkan kinerja unggul. Salah satu momen yang mendapat perhatian khusus adalah pelantikan Ibu Narsiyah sebagai Auditor Ahli Utama.

“Ini bukti nyata bahwa jalur fungsional bisa ditempuh siapa saja yang punya dedikasi dan integritas. Semoga jadi inspirasi bagi ASN lainnya,” ungkap Wamen Ossy.

Kolaborasi dan Profesionalisme Kunci Sukses

Wamen Ossy juga mengingatkan pentingnya sinergi dan koordinasi antar unit kerja dalam mendukung keberhasilan kebijakan strategis. Ia mendorong semua pejabat untuk bekerja cepat, tepat, dan menjaga tata kelola yang akuntabel.

“Keberhasilan kementerian ini bergantung pada kerja kolektif dan profesionalisme Bapak/Ibu semua. Dengan semangat kolaboratif, kita bisa hadirkan layanan terbaik untuk masyarakat dan membangun kepercayaan publik,” tutupnya.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Semangat baru ini diharapkan membawa angin segar bagi transformasi pelayanan publik di sektor agraria dan pertanahan Indonesia.

Dikukuhkan Jadi Alumni Kehormatan KAPTI-Agraria, Pudji Prasetijanto Hadi Bawa Semangat Baru untuk ATR/BPN

Redaksi    Rabu, Juni 25, 2025    Comment   

Dikukuhkan Jadi Alumni Kehormatan KAPTI-Agraria, Pudji Prasetijanto Hadi Bawa Semangat Baru untuk ATR/BPN

Dikukuhkan Jadi Alumni Kehormatan KAPTI-Agraria, Pudji Prasetijanto Hadi Bawa Semangat Baru untuk ATR/BPN.

Jakarta – Ada kabar membanggakan dari dunia pertanahan Indonesia! Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, resmi dikukuhkan sebagai Alumni Kehormatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria). 

Momen spesial ini berlangsung pada Jumat, 20 Juni 2025, dalam acara Pengukuhan Pengurus Pusat KAPTI-Agraria periode 2025–2028 di Jakarta.

Buat Pak Pudji, jadi bagian dari KAPTI-Agraria bukan sekadar simbolis. Menurut beliau, ini adalah bentuk penghargaan yang memberikan semangat baru untuk terus berkontribusi aktif dalam tugasnya di Kementerian ATR/BPN.

“Terima kasih, ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi, sekaligus menjadi semangat baru untuk terus berkontribusi dalam menjalankan tugas di Kementerian ATR/BPN,” ujar Pudji dengan penuh semangat.

Bukan Sekadar Gelar, Tapi Tanda Penghormatan

Pengukuhan ini bukan cuma seremonial, lho. Pudji dikukuhkan sebagai alumni kehormatan karena dukungan dan kontribusinya yang besar dalam pengembangan sumber daya agraria nasional. Upacara pengukuhannya juga cukup berkesan, ditandai dengan pemakaian jas almamater KAPTI-Agraria dan penyerahan Kartu Tanda Alumni (KTA) Kehormatan.

Yang bikin momen ini makin hangat, Pak Pudji langsung menyampaikan pesan inspiratif buat jajaran pengurus baru KAPTI-Agraria yang juga dilantik di hari yang sama. Ia mengingatkan agar seluruh pengurus menjadikan arahan dari Menteri ATR/Kepala BPN sebagai pegangan utama dalam merancang dan menjalankan program kerja organisasi.

“Seperti yang disampaikan Pak Menteri, pengurus baru harus melayani ke bawah dan menjadi sumber inovasi di Kementerian ATR/BPN. Jadikan itu sebagai pijakan dalam menjalankan organisasi,” pesan Pudji tegas tapi tetap santai.

Dihadiri Pejabat Penting, Suasana Penuh Semangat

Acara pengukuhan ini juga dihadiri oleh banyak tokoh penting, di antaranya Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta para pejabat tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Tak ketinggalan, Ketua Umum KAPTI-Agraria Sri Pranoto dan Ketua Dewan Pembina KAPTI-Agraria Andi Tenrisau juga turut hadir dan memberikan dukungannya terhadap semangat baru organisasi alumni ini.

Semangat Baru untuk Masa Depan Agraria Indonesia

Dengan bergabungnya Pudji Prasetijanto Hadi sebagai Alumni Kehormatan KAPTI-Agraria, diharapkan bisa membawa angin segar dan gebrakan positif untuk pengembangan sektor agraria ke depannya. Sinergi antara alumni, organisasi, dan kementerian menjadi kunci penting dalam membangun sistem pertanahan yang lebih kuat dan modern.

Semoga semangat ini bisa terus menyebar, ya, bukan cuma di kalangan alumni, tapi juga seluruh insan agraria di Indonesia!

KAPTI-Agraria Resmi Dikukuhkan, Menteri Nusron Dorong Transformasi Digital di Kementerian ATR/BPN

Ria Sartika    Minggu, Juni 22, 2025    Comment   

KAPTI-Agraria Resmi Dikukuhkan, Menteri Nusron Dorong Transformasi Digital di Kementerian ATR/BPN

KAPTI-Agraria Resmi Dikukuhkan, Menteri Nusron Dorong Transformasi Digital di Kementerian ATR/BPN.

Jakarta — Transformasi pelayanan publik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin jadi fokus utama. Di era serba digital seperti sekarang, kecepatan dan inovasi adalah kunci untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang makin kompleks. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat menghadiri acara pengukuhan Pengurus Pusat KAPTI-Agraria periode 2025–2028 di Jakarta, Jumat (20/06/2025).

Menurut Menteri Nusron, kekuatan sistem pelayanan yang ada di ATR/BPN sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM), dan peran Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria) di dalamnya sangat besar.

“Banyak SDM unggul di Kementerian ATR/BPN yang berasal dari KAPTI-Agraria. Ini bukti nyata bahwa alumni STPN punya kontribusi besar dalam membangun sistem pelayanan yang kokoh dan adaptif,” ujarnya.

Menteri Nusron juga mengingatkan bahwa dunia digital terus berubah cepat. Maka dari itu, instansi pemerintah dituntut untuk terus berinovasi. Kalau tidak siap beradaptasi, bukan tidak mungkin lembaga pemerintah bisa ketinggalan zaman.

“Kalau kita diam saja, kita akan ketinggalan dan akhirnya ditinggalkan. Pemerintah harus hadir sebagai solusi dan bukan malah jadi beban,” tegasnya.

Ia pun mendorong para pengurus baru KAPTI-Agraria untuk aktif memberikan ide-ide segar, kritik membangun, serta masukan positif. Harapannya, kontribusi tersebut bisa memperkuat reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik di ATR/BPN.

“Jangan ragu kasih kritik dan saran. Semua masukan itu penting banget buat kita bisa terus maju dan hadir memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat,” tambah Menteri Nusron.

Sementara itu, Ketua Umum KAPTI-Agraria, Sri Pranoto, menyampaikan bahwa pihaknya sudah mencatat ada lebih dari 13 ribu alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 6 ribu di antaranya aktif bekerja di Kementerian ATR/BPN.

Dengan membawa semangat “The Next Level”, Sri menegaskan bahwa KAPTI-Agraria siap berperan sebagai agen perubahan yang profesional dan adaptif, di mana pun para anggotanya bertugas.

“KAPTI-Agraria bukan cuma organisasi alumni, tapi jadi rumah pengabdian dan tempat berkumpulnya para kader profesional di bidang agraria yang siap membawa perubahan,” ujarnya.

Acara pengukuhan itu juga ditandai dengan pengibaran panji Pataka KAPTI-Agraria sebagai simbol amanah dan tanggung jawab. Proses pengukuhan langsung dilakukan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.

Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pejabat tinggi dari ATR/BPN, Ketua Dewan Pembina KAPTI-Agraria Andi Tenrisau, serta para anggota senior lainnya.

Melalui pengukuhan pengurus baru KAPTI-Agraria, semangat kolaborasi antara alumni STPN dan Kementerian ATR/BPN semakin kuat. Dukungan aktif dari para alumni diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan modern demi menjawab kebutuhan masyarakat masa kini.

90% Lahan Kawasan Industri Belum Dimanfaatkan: Peluang Emas Investasi di Sektor Tata Ruang

Redaksi    Minggu, Juni 22, 2025    Comment   

90% Lahan Kawasan Industri Belum Dimanfaatkan: Peluang Emas Investasi di Sektor Tata Ruang

90% Lahan Kawasan Industri Belum Dimanfaatkan: Peluang Emas Investasi di Sektor Tata Ruang.

Jakarta — Kamu tahu nggak, ternyata sebagian besar lahan kawasan industri di Indonesia yang udah masuk dalam rencana tata ruang belum dimanfaatkan, lho! Data terbaru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan kalau lebih dari 90% lahan kawasan industri masih nganggur. 

Padahal, itu bisa jadi peluang emas buat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Hal ini diungkap langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam acara Dialog Nasional Munas IX yang digelar oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia di Kuningan, Jakarta, pada Kamis (19/06/2025).

“Lahan industrinya udah diatur dan dialokasikan di tata ruang, tapi yang dimanfaatkan baru sedikit banget. Artinya, peluang investasi masih terbuka lebar,” ujar Suyus.

Contoh Konkret: Lahan Banyak Tapi Belum Jalan

Biar kebayang skalanya, yuk lihat contohnya:

• Di Pulau Sumatera, ada sekitar 185 ribu hektare lahan untuk kawasan industri. Tapi yang udah dipakai? Cuma 13 ribu hektare alias sekitar 7% aja.

• Sementara di Pulau Jawa, dari total 350 ribu hektare, baru 34 ribu hektare yang dimanfaatkan. Itu pun baru sekitar 9,75%.

Padahal semua lahan itu sudah tertuang rapi di dokumen Rencana Tata Ruang. Jadi apa dong yang bikin mandek?

Tantangannya Nggak Main-Main

Suyus bilang, masalah utamanya ada di eksekusi. Mulai dari urusan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang belum beres, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang belum siap, sampai ke persoalan klasik: penguasaan dan pelepasan lahan yang nggak gampang.

Belum lagi, sistem Online Single Submission (OSS) yang harusnya jadi alat bantu percepatan perizinan, masih belum terintegrasi penuh dengan data RDTR. 

Bayangin, dari target 2.000 RDTR yang harusnya masuk ke sistem OSS, sampai pertengahan 2025 ini baru 367 RDTR yang berhasil diintegrasikan. Sisanya masih berjuang di tahap sinkronisasi dan digitalisasi.

Tenang, pemerintah nggak tinggal diam kok. Kementerian ATR/BPN terus mendampingi pemerintah daerah (Pemda) buat mempercepat penyusunan RDTR. 

Nggak cuma bantu secara teknis, tapi juga kasih dukungan anggaran supaya prosesnya bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

Langkah-langkah ini penting banget, karena kalau semua RDTR sudah sinkron dan lahan industri bisa dimanfaatkan secara maksimal, Indonesia bakal punya daya tarik investasi yang jauh lebih kuat. 

Ujung-ujungnya? Ekonomi tumbuh, lapangan kerja makin banyak, dan daerah-daerah juga ikut berkembang.

Masih banyak lahan kawasan industri yang belum tergarap di Indonesia. Ini bukan cuma soal angka, tapi peluang nyata buat mendongkrak investasi dan membuka lapangan kerja. 

Selama hambatan seperti izin KKPR dan sinkronisasi RDTR bisa diatasi, masa depan pengembangan industri di Indonesia masih sangat menjanjikan.

AHY: Tanpa Kepastian Lahan, Pembangunan dan Investasi Sulit Terwujud

Redaksi    Minggu, Juni 22, 2025    Comment   

AHY: Tanpa Kepastian Lahan, Pembangunan dan Investasi Sulit Terwujud

AHY: Tanpa Kepastian Lahan, Pembangunan dan Investasi Sulit Terwujud.

Jakarta – Kepastian hukum atas tanah jadi salah satu kunci utama dalam mendorong pembangunan di Indonesia. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menyerahkan 1.120 sertipikat tanah kepada para transmigran asal Sukabumi, Rabu (18/6/2025) di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta.

AHY menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas komitmen mereka dalam memberikan kepastian hukum pertanahan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk bagi masyarakat transmigran.

“Saya yakin banget, tanpa kejelasan status tanah, nggak mungkin ada pembangunan yang jalan. Mau di Jawa atau luar Jawa, semuanya butuh lahan yang status hukumnya jelas. Kalau lahannya bermasalah, siapa yang berani bangun? Investor juga pasti mikir dua kali,” ujar AHY.

Menurutnya, program-program yang dijalankan oleh ATR/BPN sudah mulai terasa manfaatnya secara langsung bagi masyarakat. 

Sertipikat tanah bukan cuma jadi bukti legalitas kepemilikan, tapi juga bisa membuka peluang ekonomi. Masyarakat jadi punya rasa aman, bisa akses keuangan, bahkan lebih percaya diri membangun usaha.

“Bayangin hidup puluhan tahun di atas tanah yang belum punya sertipikat. Rasanya pasti nggak tenang. Setiap hari dihantui rasa waswas, takut digusur, takut tiba-tiba ada konflik,” lanjut AHY.

Cerita menyentuh juga datang dari Kamela Tifah, seorang transmigran yang akhirnya menerima sertipikat tanah yang ia tempati selama 23 tahun terakhir. Setelah penantian panjang, sertipikat yang ditunggu-tunggu kini sudah ada di tangannya.

“Terima kasih untuk pemerintah, terutama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya nunggu 23 tahun, dan akhirnya hari ini saya bisa pegang sendiri sertipikat tanah saya,” ucap Kamela dengan penuh haru.

Acara penyerahan sertipikat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Selain Menko AHY, turut hadir Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta Bupati Sukabumi Asep Japar. Para pejabat tinggi dari kementerian dan lembaga terkait juga ikut menyaksikan momen penting ini.

Langkah ini menunjukkan bahwa sinergi antar instansi pemerintah sangat vital dalam menyelesaikan masalah klasik seperti ketidakpastian hak atas tanah, khususnya bagi para transmigran. Harapannya, dengan sertipikat resmi di tangan, masyarakat bisa hidup lebih tenang dan sejahtera.

Kementerian ATR/BPN Targetkan Finalisasi Renstra 2025-2029 pada Juli, Sekjen Ajak Seluruh Jajaran Kerja Bareng

Redaksi    Minggu, Juni 22, 2025    Comment   

Kementerian ATR/BPN Targetkan Finalisasi Renstra 2025-2029 pada Juli, Sekjen Ajak Seluruh Jajaran Kerja Bareng

Kementerian ATR/BPN Targetkan Finalisasi Renstra 2025-2029 pada Juli, Sekjen Ajak Seluruh Jajaran Kerja Bareng.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah ngebut menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) soal Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. 

Targetnya? Dokumen penting ini bakal rampung dan disahkan paling lambat akhir Juli 2025. 

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja secara bareng-bareng, kolaboratif, dan tepat waktu.

“Ini kerja tim, bukan kerja satu dua orang aja. Yuk kita kerjain sama-sama biar nggak salah arah dan bisa selesai tepat waktu,” ujar Pudji Prasetijanto dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (19/06/2025).

Rapermen Renstra ini dibagi jadi dua bagian: batang tubuh dan lampiran. Kabar baiknya, bagian batang tubuh yang berisi pembukaan, pasal-pasal, dan penutup udah kelar dibahas. 

Tapi, lampirannya masih dalam tahap pembahasan lanjutan. Jadi, masih ada PR yang harus diberesin biar dokumen ini bisa benar-benar siap diajukan ke tahap berikutnya.

“Kita tinggal bahas dan setujui substansinya, baru lanjut ke proses selanjutnya,” jelas Sekjen Pudji sambil menegaskan pentingnya kerja tuntas dan terkoordinasi.

Penyusunan Renstra ini juga nggak bisa asal-asalan. Semua harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang udah ditetapkan lewat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. 

Jadi, seluruh isi Renstra ini harus ‘nyambung’ dengan arah pembangunan nasional yang udah disusun oleh Presiden.

“Saya minta semuanya serius dalam mem-break down RPJMN ini ke dalam rencana kita. Jangan setengah-setengah,” tegas Pudji.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, berharap semuanya bisa selesai sesuai jadwal. 

Ia bilang, sebelum bulan Juli berakhir, dokumen Rapermen ini harus sudah disahkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

“Kita harus patuh pada timeline. Mohon dukungan penuh dari semua pihak agar semua proses berjalan lancar,” kata Andi dengan penuh optimisme.

Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh para pejabat eselon tinggi, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Sebagian hadir secara langsung, sebagian lagi mengikuti lewat daring. Semua sepakat bahwa Renstra ini adalah pondasi penting untuk langkah Kementerian ATR/BPN dalam lima tahun ke depan.

Dengan semangat kerja sama dan arah yang jelas, Kementerian ATR/BPN berharap penyusunan Renstra 2025–2029 bisa selesai tepat waktu. 

Proses ini bukan cuma soal dokumen, tapi menyangkut arah kerja kementerian selama lima tahun ke depan. Jadi, kolaborasi dan komitmen jadi kunci utama keberhasilannya.

Kalau kamu tertarik tahu lebih lanjut soal rencana strategis atau pengelolaan pertanahan nasional, pantengin terus info dari Kementerian ATR/BPN ya!

1.120 Sertifikat Tanah Resmi Diterbitkan untuk Transmigran Sukabumi, Wujud Nyata Pengakuan Negara

Redaksi    Minggu, Juni 22, 2025    Comment   

1.120 Sertifikat Tanah Resmi Diterbitkan untuk Transmigran Sukabumi, Wujud Nyata Pengakuan Negara

1.120 Sertifikat Tanah Resmi Diterbitkan untuk Transmigran Sukabumi, Wujud Nyata Pengakuan Negara.

JAKARTA -- Setelah menanti selama lebih dari 20 tahun, akhirnya ada kabar bahagia untuk para transmigran di Sukabumi. 

Pemerintah resmi menyerahkan 1.120 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada 642 Kepala Keluarga (KK) yang telah bermukim di tanah transmigrasi sejak 2001. 

Penyerahan sertifikat ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman, pada Selasa, 18 Juni 2025.

Dalam acara yang digelar di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Wamen Ossy menegaskan bahwa keberadaan sertifikat tanah bukan hanya sekadar dokumen, tapi bentuk pengakuan resmi dari negara.

“Kalau tanah belum bersertifikat, itu bisa jadi beban. Tapi begitu sudah punya SHM, tanah bisa jadi kekuatan. Ini bukan sekadar kertas, ini bukti negara hadir,” ujarnya.

Para penerima SHM ini berasal dari empat kawasan transmigrasi di Kabupaten Sukabumi, yaitu Cimanggu, Cikopeng, Gunung Gedongan, dan Puncak Gembor. 

Mereka datang dari berbagai daerah seperti Aceh dan Jawa Barat, dan sudah menetap di lokasi tersebut sejak awal program dimulai.

Menteri AHY juga menekankan bahwa SHM tidak hanya memberikan jaminan hukum, tapi juga membuka pintu bagi warga untuk meningkatkan taraf ekonomi.

“Dengan sertifikat ini, warga bisa mengajukan pinjaman ke bank untuk usaha, atau menjadikan tanah sebagai aset produktif,” tutur AHY.

Sebagai bagian dari momen penting ini, AHY sekaligus meluncurkan program unggulan dari Kementerian Transmigrasi yang dinamakan Trans Tuntas, singkatan dari Tuntas Lahan, Tuntas Harapan. 

Program ini bertujuan menyelesaikan berbagai masalah lama yang selama ini masih menghantui para transmigran, terutama terkait kepemilikan lahan.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan bahwa masih ada puluhan ribu sertifikat yang belum diserahkan kepada masyarakat transmigran di seluruh Indonesia. 

Oleh karena itu, pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk mempercepat proses pengukuran dan penerbitan SHM bekerja sama dengan ATR/BPN.

“Kita ingin semua persoalan tanah dalam program transmigrasi bisa tuntas. Ini langkah awal menuju keadilan agraria yang sesungguhnya,” jelasnya.

Langkah konkret seperti ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat transmigran dan memberi kepastian hukum atas lahan yang sudah lama mereka tempati. 

Penyerahan SHM ini pun disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat, karena menjadi bukti nyata bahwa perjuangan mereka selama puluhan tahun akhirnya diakui secara resmi.

Dalam acara tersebut, hadir pula sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Bupati Sukabumi Asep Japar, serta jajaran pejabat dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Penyerahan 1.120 sertifikat tanah ini bukan hanya soal legalitas, tapi juga tentang harapan baru bagi para transmigran. 

Program Trans Tuntas dan keterlibatan lintas kementerian menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menuntaskan persoalan agraria dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalau kamu tinggal di lahan transmigrasi dan belum punya sertifikat, bisa jadi ini saat yang tepat untuk mulai cek dan urus hak kamu. Karena ketika tanah sudah sah secara hukum, masa depan jadi lebih pasti!

Cara Ubah SHGB Jadi SHM Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku, Ini Syarat dan Langkahnya!

Redaksi    Minggu, Juni 22, 2025    Comment   

Cara Ubah SHGB Jadi SHM Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku, Ini Syarat dan Langkahnya!

Cara Ubah SHGB Jadi SHM Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku, Ini Syarat dan Langkahnya!.

JAKARTA -- Punya rumah dengan status SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan) tapi pengin dinaikkan jadi SHM (Sertipikat Hak Milik)? Tenang, sekarang prosesnya makin gampang dan bisa dicek langsung lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Yuk, simak info lengkapnya biar nggak bingung!

Apa Bedanya SHGB dan SHM?

Sebelum bahas caranya, penting banget nih buat tahu perbedaan SHGB dan SHM.

• SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan): Hak untuk bangun dan punya bangunan di atas tanah milik negara atau pihak lain, biasanya berlaku selama 30 tahun dan bisa diperpanjang.

• SHM (Sertipikat Hak Milik): Hak kepemilikan penuh atas tanah dan bangunan, berlaku seumur hidup dan jadi status kepemilikan tertinggi di Indonesia.

Jadi, kalau kamu punya SHM, kamu punya kendali penuh atas tanah dan bangunan kamu tanpa batasan waktu.

Aturan Hukum Perubahan SHGB ke SHM

Pemerintah sebenarnya sudah mengatur soal ini dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Nah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga mendukung penuh proses perubahan hak ini dengan menyediakan layanan online yang mudah diakses.

Bisa Diakses Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

Sekarang, kamu nggak perlu ribet datang ke kantor BPN dulu. Cukup buka aplikasi Sentuh Tanahku, semua informasi soal pengubahan SHGB ke SHM ada di sana. Menurut Harison Mocodompis, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, aplikasi ini hadir buat mempermudah masyarakat dalam urusan pertanahan.

“Semua info terkait perubahan hak dari HGB ke SHM bisa dicek lewat aplikasi. Tapi kalau mau langsung ke Kantor Pertanahan juga tetap bisa,” kata Harison (16 Juni 2025).

Langkah-Langkah di Aplikasi

1. Buka aplikasi Sentuh Tanahku

2. Pilih menu Informasi Layanan

3. Masuk ke sub-menu Perubahan Hak

4. Klik opsi Perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas rumah tinggal

Dokumen yang Harus Disiapkan

Sebelum ajukan permohonan, pastikan kamu udah siapkan dokumen berikut:

• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani di atas materai

• Surat kuasa (kalau permohonannya diwakilkan)

• Fotokopi KTP dan KK (sudah dicocokkan)

• Surat persetujuan dari bank atau kreditur (kalau tanah masih dijaminkan)

• Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan (sudah dicocokkan)

• Bukti bayar uang pemasukan untuk pendaftaran hak

• Sertipikat SHGB/SHM/Hak Pakai (HP)

• IMB atau surat keterangan dari kepala desa/lurah untuk rumah tinggal maksimal 600 m²

• Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa

• Bukti penguasaan fisik tanah

• Keterangan lengkap soal identitas, letak, luas, dan penggunaan tanah

Lebih Mudah dan Transparan

Dengan sistem digital seperti ini, proses ubah SHGB jadi SHM jadi lebih cepat, transparan, dan anti ribet. Kamu bisa dapat kepastian hukum atas rumah tinggal tanpa harus antre panjang atau bingung soal prosedur.

Kalau kamu masih punya rumah dengan status SHGB, sekarang waktunya ubah jadi SHM biar lebih aman dan tenang. Gunakan aplikasi Sentuh Tanahku buat cek informasi lengkap dan mulai prosesnya. Kepastian hukum soal kepemilikan rumah kini ada di genggamanmu!