Berita Borneotribun.com: Nasional Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Senin, 11 Maret 2024

Pemerintah Resmi Tetapkan 1 Ramadan 1445H Jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024

Pemerintah Resmi Tetapkan 1 Ramadan 1445H Jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024
Pemerintah Resmi Tetapkan 1 Ramadan 1445H Jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024.
JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024. 

Keputusan ini diumumkan setelah Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1445 H yang dipimpin oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jakarta pada hari Minggu (10/03/2024).

Menurut Menteri Agama dalam konferensi pers setelah sidang, "Berdasarkan hisab posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal, sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 Masehi."

Sidang Isbat merupakan mekanisme musyawarah yang digunakan oleh Kementerian Agama dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar ilmu falak, astronomi, anggota DPR, dan perwakilan ormas Islam dari seluruh Indonesia, untuk menetapkan awal bulan kamariah, termasuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

"Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan rukyat yang telah dilaksanakan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah, yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia," ungkap Menag.

Menurut Menag, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit dengan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. 

Namun, posisi hilal tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal yang disepakati oleh anggota MABIMS.

"Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanurrukyah yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat," jelasnya.

Menag juga menyampaikan harapan agar seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah dengan penuh kekhusyukan.

"Kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kekhusyukan," ujarnya.

Sidang isbat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Zaidi, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, perwakilan ormas Islam, serta Tim Hisab Rukyat Kemenag.

Sabtu, 02 Maret 2024

Presiden Jokowi Melanjutkan Pembangunan Bank Kaltimtara di IKN

Presiden Jokowi Melanjutkan Pembangunan Bank Kaltimtara di IKN
Peletakan Batu Pertama Bank Kaltimtara, Jumat (01/03/2024). (Foto: BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi melanjutkan upaya pembentukan ekosistem keuangan digital di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan melakukan serangkaian langkah strategis. 

Salah satunya adalah peletakan batu pertama pembangunan Bank Kaltimtara pada Jumat (01/03/2024). 

Tindakan ini menandai perkembangan signifikan dalam upaya memajukan sektor keuangan di Kalimantan dan merupakan bagian integral dari visi transformasi ekonomi Indonesia yang lebih luas.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan Bank Kaltimtara bukan hanya sekadar langkah penting dalam memperkuat sektor keuangan di wilayah tersebut, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya transformasi ekonomi nasional yang mengarah ke arah perbankan digital. 

Beliau menyampaikan, "Memang kita konsepkan bahwa di sini adalah akan menjadi ekonomi baru, akan menjadi transformasi ekonomi Indonesia sehingga semuanya memang harus masuk ke digital banking."

Bank Kaltimtara, yang memiliki modal terbesar di antara bank-bank pembangunan daerah (BPD) di Indonesia, diharapkan dapat memainkan peran penting sebagai koordinator dalam meningkatkan kekuatan modal dan daya saing dengan membentuk konsorsium dengan BPD lain di Kalimantan.

Selain itu, Presiden juga mendorong kolaborasi antara Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Kaltimtara untuk memberikan layanan keuangan yang lebih baik, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta untuk mendukung pembangunan di daerah. 

Hal ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi Kalimantan secara keseluruhan. "Kita harapkan ekonomi di Pulau Kalimantan menjadi makin baik," tambahnya.

Mengomentari kinerja ekonomi Indonesia yang mengesankan pada tahun 2023, dengan pertumbuhan 5,05 persen dan inflasi yang terkendali di angka 2,5 persen, Presiden Jokowi menyatakan optimisme terhadap prospek ekonomi daerah dengan pembukaan infrastruktur baru. 

Termasuk di antaranya adalah penyelesaian jalan tol dari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat memperpendek waktu perjalanan menjadi sekitar 40-45 menit serta pembangunan bandar udara baru yang akan meningkatkan konektivitas transportasi ke dan dari Ibu Kota Nusantara.

"Saya rasa kalau airport barunya selesai, kemudian tolnya selesai, investasi di Ibu Kota Nusantara ini akan makin baik, berkembang, dan meningkat," ungkapnya dengan optimis.

Presiden Jokowi dalam kesempatan ini didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat penting, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono.

Turut hadir pula sejumlah tokoh penting seperti Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil. Dengan kehadiran para pemangku kepentingan ini, diharapkan pembangunan ekosistem keuangan digital di IKN dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Proyek Hunian ASN dan Hankam Capai Tahap Penting, Jokowi: "Sesuai Jadwal"

Proyek Hunian ASN dan Hankam Capai Tahap Penting, Jokowi: "Sesuai Jadwal"
Presiden Jokowi melakukan seremoni penyelesaian akhir hunian ASN dan personel hankam di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (01/03/2024). (Foto: BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin seremoni penting penyelesaian konstruksi atau topping off untuk hunian ASN dan personel hankam di Kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Jumat (01/03/2024). 

Dalam pernyataannya kepada awak media, Presiden memastikan bahwa proyek pembangunan infrastruktur tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

"Saya ke sini salah satunya untuk memastikan bahwa tower untuk ASN kita, untuk hankam itu bisa selesai dengan tepat waktu," kata Presiden Jokowi.

Dijelaskan oleh Presiden Jokowi, rencananya adalah 12 tower hunian akan selesai pada bulan Juli, diikuti oleh 21 tower tambahan pada bulan September, dan 14 tower lagi pada bulan November. Dengan demikian, total keseluruhan akan ada 47 tower yang selesai pada akhir November 2024.

"Pergeseran ASN ke sini dan hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juni," tambahnya.

Presiden menegaskan bahwa meskipun proyek ini bersifat jangka panjang, penting untuk memulai dan memastikan bahwa setiap tahap pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa topping off menandai pencapaian tahap signifikan dalam pembangunan hunian tersebut. 

Ini merupakan simbol bahwa struktur utama bangunan telah selesai, yang menandai langkah besar dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

Turut hadir juga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Wantimpres Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil.

Presiden Jokowi Perkuat Infrastruktur Kesehatan dengan BPJS di IKN

Presiden Jokowi Perkuat Infrastruktur Kesehatan dengan BPJS di IKN
Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama Kantor BPJS Kesehatan di Kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (01/03/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk Kantor BPJS Kesehatan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Jumat (01/03/2024) pagi. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kantor BPJS Kesehatan akan menjadi tambahan penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan di IKN.

"Saya sangat menghargai pembangunan gedung kantor BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara ini. Kalau kemarin yang kita groundbreaking adalah klaster industri keuangan, sekarang BPJS Kesehatan masuk, dan sudah lima rumah sakit dalam proses pembangunan, sehingga ini akan melengkapi pelayanan di Ibu Kota Nusantara terhadap kesehatan masyarakat yang ada di sini dan tentu saja di seluruh tanah air Indonesia," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya ingat di 2015-2016 sering sekali saya melakukan rapat-rapat dengan BPJS, urusannya-urusan defisit yang tidak mudah saat itu diselesaikan. Tetapi sudah berapa tahun ini saya enggak pernah rapat. Dan artinya itu sangat bagus pengelolaan di BPJS Kesehatan," ucap Presiden.

Presiden juga membagikan pengalaman pribadinya, di mana ia sebelumnya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan, terutama masalah antrean pasien yang panjang. Namun, menurutnya, saat ini telah terjadi perbaikan signifikan dalam pelayanan tersebut.

"Awal-awal 2015, 2016, 2017 setiap saya cek ke rumah sakit pelayanan BPJS, keluhannya banyak sekali, mengantrenya lama. Saya ini kan ke lapangan saya, selalu saya kontrol, selalu saya cek, komplainnya masih banyak. Tetapi setelah 2020 ke sini, saya mampir ke rumah sakit, cek ke rumah sakit, cek antrean di pendaftaran, perubahannya sangat drastis sekali, sangat bagus sekali," ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga mengapresiasi peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang saat ini mencapai 267 juta jiwa.

"Saya juga sangat mengapresiasi, sangat menghargai bahwa peserta sekarang sudah 267 juta peserta, 95,7 persen dari total penduduk kita," tandas Presiden.

Hadir mendampingi Presiden, antara lain, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Kurator IKN Ridwan Kamil, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah.

Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Kantor Presiden di IKN Kalimantan Timur, Progres Pembangunan Kantor Presiden Capai 74 Persen

Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Kantor Presiden di IKN Kalimantan Timur, Progres Pembangunan Kantor Presiden Capai 74 Persen
Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Jumat (01/03/2024). (Foto: Humas Setkab/Ibrahim)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), melakukan peninjauan langsung terhadap kemajuan pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Jumat (01/03/2024). 

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi memastikan bahwa pembangunan infrastruktur telah mencapai progres sebesar 74 persen.

Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa pembangunan struktur bangunan utama telah selesai. 

Saat ini, fokus utama proyek adalah pada pemasangan baja dan bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi elemen integral dari konstruksi tersebut.

"Dari 4.650 bilah yang dibutuhkan, sudah terpasang 1.282 bilah, atau sekitar sepertiganya. Kami berharap pemasangan sayap burung Garuda ini dapat diselesaikan menjelang akhir bulan Maret," ujar Diana.

Selain pembangunan fisik, Diana menegaskan pentingnya aspek ramah lingkungan dan cerdas dari Kantor Presiden di IKN, serta fokus pada pembangunan interiornya. 

Ia berharap agar kantor tersebut dapat selesai dan berfungsi penuh pada bulan Juni, sesuai dengan rencana untuk digunakan dalam perayaan Upacara Peringatan Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.

Meskipun menghadapi beberapa kendala, terutama terkait logistik dan pemasangan baja serta bilah-bilah, Diana tetap optimis bahwa proyek tersebut akan selesai tepat waktu.

"Saya tetap optimis bahwa kita dapat menyelesaikan proyek ini secara fungsional sesuai rencana, meskipun mungkin perlu sedikit penyesuaian tambahan, terutama dalam hal lanskap," ujarnya.

Kantor Presiden yang baru ini diharapkan akan menjadi salah satu ikon dari Ibu Kota Nusantara, terutama dengan kehadiran burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara.

"Sayap burung Garuda yang lebar ini akan menjadi ikon di tengah-tengah Ibu Kota Nusantara, dan berada di lokasi yang tertinggi, menjadikannya sebagai penanda penting dari proyek ini," katanya.

Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut didampingi oleh beberapa menteri kabinetnya, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono.

Turut hadir pula dalam peninjauan tersebut adalah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil.

Jumat, 01 Maret 2024

Gedung BRI Microfinance Center Dibangun di Kalimantan Timur

Gedung BRI Microfinance Center Dibangun di Kalimantan Timur
Presiden Jokowi melakukan groundbreaking pembangunan Gedung BRI Internasional Microfinance Center di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)
KALTIM - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), memberikan penghargaan atas kontribusi vital Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. 

Ungkapan apresiasi tersebut disampaikan oleh Presiden saat melakukan upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan Gedung BRI Internasional Microfinance Center di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada hari Kamis (29/02/2024).

"Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI di mana telah memberikan kreditnya kepada UMKM sebesar 84 persen lebih. Ini sesuatu yang luar biasa karena Bank BRI mau mengurusi usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro, usaha-usaha menengah," ujar Presiden.

Meskipun menantang, Presiden Jokowi mengakui kontribusi dan kerja keras BRI dalam memajukan UMKM di Indonesia. 

"Tidak ada bank yang bisa menyamai BRI keuntungannya, bank dalam negeri maupun bank asing. Itu atas jerih payah mau mengurus yang UMKM yang mikro, kecil, menengah. Saya sangat mengapresiasi," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara kembali menegaskan pentingnya IKN sebagai pusat yang seimbang, berada di tengah-tengah negara. 

Dengan keistimewaan geografisnya, IKN diharapkan dapat memperlancar akses dari berbagai daerah, termasuk Papua dan Banda Aceh.

"Di titik kita berada ini di Ibu Kota Nusantara kalau di dalam gambar hitungannya ini adalah di tengah-tengah negara kita Indonesia," katanya.

"Nanti kalau airport-nya Nusantara jadi kira-kira bulan Juni-Juli saya mau mencoba berapa sih dari Ibu Kota Nusantara ke barat dan Ibu Kota Nusantara ke timur. Menunjukkan bahwa kita memberikan sebuah titik yang betul-betul di tengah bagi ibu kota baru kita Nusantara," tambahnya.

Selain itu, Presiden juga menyoroti tantangan pembangunan infrastruktur di Kota Nusantara yang masih dalam tahap pengembangan. 

Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa proyek-proyek ini, termasuk pembangunan klaster keuangan, akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di IKN.

"Memang fasilitas-fasilitas yang ada di Ibu Kota Nusantara ini belum selesai. Jadi jangan ada yang pesimis dulu karena memang belum selesai [pembangunan]," tuturnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Tidak ketinggalan hadir pula Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil, dan Direktur Utama BRI Sunarso.

Bank BNI 46 Tancapkan Batu Pertama di IKN

Bank BNI 46 Tancapkan Batu Pertama di IKN
Presiden Jokowi pada groundbreaking pembangunan gedung Bank BNI 46 di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
KALTIM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upaya untuk mendorong infrastruktur perbankan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Bank BNI 46 di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya transformasi ekonomi yang harus diwujudkan di wilayah tersebut. 

Dia mengatakan, "Memang transformasi ekonomi di Ibu Kota Nusantara ini harus mendorong kita semua untuk bertransformasi dari pola ekonomi lama ke pola ekonomi baru."

Presiden juga memberikan apresiasi terhadap langkah Bank BNI dalam mengembangkan perbankan digital di kawasan industri keuangan dan perbankan IKN. 

Ini diharapkan akan mendorong adopsi teknologi digital di kalangan masyarakat. 

"Saya senang Bank BNI membangun digital banking di sini untuk mendorong masyarakat kita agar betul-betul lari semuanya ke hal-hal yang berkaitan dengan digital," ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya aksesibilitas ke IKN. 

Dia menyatakan bahwa pembangunan jalan tol dan bandara baru akan memudahkan akses ke wilayah tersebut. 

Dengan infrastruktur yang lebih baik, waktu perjalanan dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Balikpapan ke IKN diharapkan dapat dipersingkat secara signifikan.

Presiden menyatakan keyakinannya bahwa langkah-langkah ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi di IKN, menjadikannya pusat kegiatan yang hidup. 

"Kita harapkan Kota Nusantara ini akan menjadi sebuah kota yang hidup, tidak hanya urusan pemerintahan, tapi di bayangan saya kalau fasilitas-fasilitas nanti sudah komplet, konser-konser besar nanti akan bisa diadakan di Ibu Kota Nusantara," katanya.

Lebih lanjut, Presiden juga menggarisbawahi rencana pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat ekoturisme dengan mengembalikan hutan monokultur menjadi hutan hujan tropis. 

Hal ini diharapkan akan menciptakan sebuah kota hijau, sesuai dengan konsep smart city yang diinginkan. 

"Ini akan menjadi sebuah kota yang hijau, forest city karena akan banyak nanti bank-bank yang ada di sini dengan digital banking-nya. Ini akan betul-betul sesuai dengan konsep smart city yang akan kita bangun betul-betul kejadian," katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Hadir juga Ketua Wantimpres Wiranto, Kepala OJK Mahendra Siregar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil, dan Direktur Utama Bank BNI 46 Royke Tumilaar.

Jokowi Apresiasi Fokus Bank Mandiri pada Layanan Digital di IKN

Jokowi Apresiasi Fokus Bank Mandiri pada Layanan Digital di IKN
Presiden Jokowi melakukan groundbreaking kantor PT Bank Mandiri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/02/2024) siang. (Foto: Humas Setkab/Ibrahim)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah meresmikan dimulainya pembangunan kantor cabang PT Bank Mandiri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/02/2024). 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi memberikan penghargaan atas pembangunan kantor yang akan difokuskan pada pelayanan digital.

"Saya senang Bank Mandiri segera akan memulai pembangunan kantor untuk, khusus untuk digital services. Karena saya tahu Livin di Bank Mandiri sudah berapa? 23 juta, Pak Dirut, ya? Gede sekali, sangat gede sekali. Dikembangkan nanti dari sini untuk menjadi lebih besar lagi," ujar Presiden.

Presiden meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar, termasuk peluang untuk menarik digital nomad ke IKN.

"Kalau ekosistem digital yang ada di sini sudah terbangun, itu akan mendatangkan digital-digital nomade untuk hidup di Nusantara ini, karena kota ini akan berbeda dengan kota-kota lain di dunia; tidak ramai tetapi hidup, tidak ada polusi karena semuanya menggunakan kendaraan listrik dan transportasi umum listrik," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menyentuh mengenai pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung di IKN, termasuk pembangunan jalan tol dan bandara yang akan meningkatkan konektivitas dan mengurangi waktu tempuh ke IKN.

"Dari Balikpapan ke IKN sekarang berapa jam, 1,5 jam atau 2 jam kurang sedikit, kelihatan jauh sekali. Tapi tolong nanti dilihat setelah bulan Juni, begitu tolnya selesai, begitu nanti airport-nya selesai, dari airport ke sini hanya kurang lebih 15 menit. Begitu tol selesai dari Balikpapan ke IKN, berapa menit, Pak Menteri PU? Empat puluh lima menit," ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan IKN agar tidak kehilangan kendali seperti beberapa ibu kota baru di negara lain. 

Ia menyoroti konsep forest city dan smart city sebagai fondasi utama pengembangan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, bebas polusi, dan didukung oleh transportasi umum berbasis listrik.

"Inilah masa depan Indonesia. Dan, yang saya bayangkan kalau traffic-nya ke ibu kota ini semakin banyak, keramaian di sini akan semakin cepat terjadi. Tapi, tadi saya sampaikan ke Pak Kepala Otorita IKN, juga jangan sampai kehilangan kendali dalam mengelola Ibu Kota Nusantara," tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Hadir juga dalam acara tersebut Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

Presiden Jokowi Buka Pabrik Amonium Nitrat di Bontang, Kaltim

Presiden Jokowi Buka Pabrik Amonium Nitrat di Bontang, Kaltim
Presiden Jokowi meresmikan pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat, di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/02/2024) pagi. (Foto: BPMI Setpres)
BONTANG - Presiden Joko Widodo resmi membuka pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis (29/02/2024) pagi. Dalam sambutannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pendirian pabrik ini memiliki dampak strategis dalam menghadapi krisis pangan global serta meningkatkan kemandirian pangan di Indonesia.

"Dulu kalau kita impor yang namanya beras, yang namanya gandum, begitu sangat mudahnya kita cari. Sekarang ini semua negara, 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya, sekarang ngerem semuanya, bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting sekali bagi semua negara dan produktivitas pangan kita memerlukan yang namanya pupuk," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor beberapa komponen pupuk, termasuk amonium nitrat, yang merupakan bahan baku penting. Dia berharap dengan kehadiran pabrik ini, impor amonium nitrat dapat berkurang drastis.

"Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai upaya keras pembangunan industri amonium nitrat ini. Ini penting karena 21 persen amonium nitrat kita masih impor. Dengan dibangunnya Pabrik Kaltim Amonium Nitrat ini, akan mengurangi dari 21 persen impor dikurangi 8 persen, artinya masih juga 13 persen kita masih impor," ujarnya.

Pabrik dengan investasi Rp1,2 triliun tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan bahan baku pupuk di dalam negeri, tetapi juga mendorong kemandirian dan produktivitas pangan Indonesia.

"Saya minta ekspansi ini diteruskan sehingga substitusi barang-barang impor itu bisa kita lakukan," tegas Presiden.

Presiden menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mencapai kemandirian dalam produksi barang dan produk lainnya, bukan hanya terbatas pada amonium nitrat. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat mengendalikan kebutuhan domestiknya sepenuhnya dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Tidak hanya urusan amonium nitrat, tetapi juga barang-barang dan produk-produk kita yang masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu," tandasnya.

Acara peresmian juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Wantimpres Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Wali Kota Bontang Basri Rase. Turut hadir pula sejumlah Direktur Utama perusahaan terkait, seperti Bobby Rasyidin dari DEFEND ID, Rahmat Pribadi dari Holding Pupuk Indonesia, Wildan Widarman dari PT Dahana, dan Budi Wahju Susilo dari PT Pupuk Kaltim.

Kamis, 29 Februari 2024

Presiden Jokowi Apresiasi Transformasi Terminal di Samarinda

Presiden Jokowi Apresiasi Transformasi Terminal di Samarinda
Presiden Jokowi meresmikan Terminal Samarinda Seberang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan pembukaan Terminal Samarinda Seberang di Samarinda, Kalimantan Timur, pada hari Rabu (28/02/2024). Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi massal guna mengatasi kemacetan.

"Dari segi kota, kemacetan terjadi di mana-mana, termasuk di Samarinda, Balikpapan, dan Banjarmasin. Oleh karena itu, kita perlu mendorong penggunaan transportasi massal dan umum agar penggunaan kendaraan pribadi bisa dikurangi," ujar Presiden.

Presiden juga menyoroti kemacetan yang sudah lama terjadi di Jakarta meskipun telah tersedia berbagai sarana transportasi massal seperti KRL, LRT, MRT, dan TransJakarta.

"Ini menggambarkan pentingnya persiapan kota-kota selain Jakarta dalam memperkuat infrastruktur transportasi umum," tambahnya.

Presiden menyambut baik pembangunan Terminal Samarinda Seberang yang dulunya tidak teratur dan kumuh, kini telah berubah menjadi terminal yang bersih dan tertata dengan baik.

"Kami berharap pembukaan terminal ini dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Dari terminal ini, mereka dapat menuju Balikpapan dan Banjarmasin. Saya yakin penggunaan transportasi umum akan membantu mengurangi kemacetan di berbagai kota," tegasnya.

Presiden diiringi oleh sejumlah pejabat tinggi negara dalam acara peresmian tersebut, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Wantimpres Wiranto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Jokowi Jelaskan Dasar Hukum Penganugerahan Pangkat Prabowo Subianto

Jokowi Jelaskan Dasar Hukum Penganugerahan Pangkat Prabowo Subianto
Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjelaskan mengenai penganugerahan pangkat istimewa TNI kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Prabowo Subianto, dengan merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 

Penjelasan ini disampaikan langsung oleh Presiden kepada media setelah Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Rabu (28/02/2024).

“Pemberian anugerah tersebut telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009,” kata Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa penghargaan semacam ini seharusnya diberikan dua tahun yang lalu atas kontribusi Prabowo Subianto di bidang pertahanan.

“Pada tahun 2022, Bapak Prabowo Subianto diberi anugerah Bintang Yudha Dharma Utama atas jasanya di bidang pertahanan, yang memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara,” jelas Presiden.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa penganugerahan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan tersebut disetujui setelah diusulkan oleh Panglima TNI.

“Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Saya menyetujui usulan tersebut untuk memberikan kenaikan pangkat berupa Jenderal TNI Kehormatan,” ungkap Presiden.

Tidak hanya Prabowo Subianto, sejumlah tokoh sebelumnya juga pernah menerima penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan, termasuk Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Jokowi Minta TNI-Polri Hilangkan Ego Sektoral

Jokowi Minta TNI-Polri Hilangkan Ego Sektoral
Presiden Jokowi pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/02/2024). 

Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta jajaran TNI-Polri untuk selalu siaga dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.

"Tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan-tantangan yang mudah, bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tetapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal, tantangan global yang sangat rumit juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri," ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, saat ini dunia dihadapkan pada berbagai konflik seperti di Ukraina, Gaza, bahkan Yaman yang menyebabkan inflasi pangan dunia. 

Selain itu, terdapat juga krisis ekonomi yang menyebabkan sejumlah negara dilanda resesi.

"Patut kita syukuri alhamdulillah di tengah krisis dunia yang bertubi-tubi, ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi, perekonomian kita cukup kokoh dan kalau di G20 masuk tiga besar ekonomi yang kondisi growth dan pertumbuhan ekonominya baik. Kita tahu ekonomi kita di tahun 2023 tumbuh 5,05 persen, inflasi terkendali di angka 2,57 persen, kemiskinan turun di angka 9,36 persen, pengangguran turun di angka 5,32 persen, dan gini rasio ketimpangan juga turun di angka 0,388 persen," kata Presiden.

Meskipun demikian, Presiden mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk tetap waspada dan hati-hati karena ke depan kompetisi global semakin kompleks. 

Presiden juga mengingatkan TNI-Polri untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk perang siber dan penggunaan drone.

"Penguasaan iptek jelas akan semakin dibutuhkan. TNI-Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif. TNI-Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme, dan pelayanan terhadap masyarakat. Memperkuat nilai-nilai TNI prima, Polri yang presisi, serta kemanunggalan dengan rakyat," kata Kepala Negara.

Selain penguasaan teknologi, Kepala Negara juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri. Sinergi ini menurut Presiden harus dilakukan secara horizontal antarkesatuan dan vertikal dari atas sampai bawah.

"Hilangkan yang namanya ego sektoral, hilangkan sekat dan pandangan-pandangan sempit. Semuanya harus untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri atas komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan umum (pemilu), memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung aman dan damai. 

Kepada jajaran TNI-Polri, Presiden pun mengingatkan bahwa masih ada sejumlah tahapan pemilu hingga Oktober nanti yang perlu terus dijaga.

"Perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisasi residu politik untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara," tuturnya.

Pada akhir pidato, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Jenderal TNI Kehormatan. 

Menurut Presiden, penganugerahan tersebut merupakan bentuk penghargaan dan peneguhan dedikasi kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

Rabu, 28 Februari 2024

Agus Subiyanto: Koops Habema Tingkatkan Koordinasi TNI-Polri di Papua

Agus Subiyanto: Koops Habema Tingkatkan Koordinasi TNI-Polri di Papua
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto menggunakan mobil mengecek alutsista di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (28/2/2024). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc)
JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, telah mengumumkan pembentukan Komando Operasi (Koops) Habema untuk meningkatkan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menangani konflik di Papua. 

Dalam sebuah Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Panglima TNI menyatakan keyakinannya bahwa Koops Habema, yang merupakan singkatan dari "harus berhasil maksimal", akan membantu dalam meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua.

"Saya berlakukan strategi smart power untuk Papua, yang melibatkan kombinasi soft power dan hard power, serta diplomasi militer. Implementasi strategi tersebut adalah pembentukan Komando Operasi Habema, yang harus berhasil maksimal. Dengan integrasi pola operasi TNI dan Polri melalui Koops ini, penanganan konflik di Papua diharapkan menjadi lebih efektif," kata Jenderal Agus Subiyanto.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar, mengonfirmasi bahwa Koops Habema baru-baru ini dibentuk, meskipun tidak merinci tanggal pastinya.

Habema, yang mengambil nama dari danau terkenal di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Indonesia dengan ketinggian lebih dari 3.300 meter di atas permukaan laut (mdpl) di kaki Gunung Trikora.

Selain pembentukan Komando Operasi, TNI juga sedang menerapkan sistem blok dalam latihan individu prajurit dan satuan, yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

"Penerapan program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan konflik di Papua," ungkap Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat tersebut.

Rapat pimpinan gabungan TNI-Polri, yang diadakan di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang memberikan arahan langsung kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri. Sebanyak 362 pimpinan TNI-Polri hadir dalam rapat tersebut.

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Bahas Kebijakan Sawit, Rendahnya Realisasi Replanting Sawit Jadi Sorotan Utama Rapat
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Agung)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas pada Selasa (27/02/2024), membahas berbagai isu terkait kebijakan sawit di Indonesia. Salah satu fokus utama rapat adalah rendahnya realisasi program replanting sawit, yang hanya mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dalam keterangan persnya bahwa regulasi yang mempersulit proses replanting menjadi salah satu penghambat utama. 

Dia menyampaikan, "Salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi. Oleh karena itu, tadi diminta agar mengkaji Peraturan Menteri Pertanian karena sawah kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena diminta dua hal, satu, selain sertifikat diminta juga rekomendasi dari KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan].”

Airlangga juga mengusulkan peningkatan dana replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare. 

Hal ini diharapkan dapat membantu pekebun selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga empat tahun untuk berbuah. 

"Dari hasil kajian naskah akademik dan juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun keempat, di P4, sehingga kalau dananya Rp30 juta, itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama, beli bibit dan hidup di tahun pertama,” katanya.

Masalah ketelanjuran lahan juga dibahas dalam rapat tersebut. Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Jadi dilihat dari daftar yang sudah masuk, keluarannya masih sangat sedikit. Padahal ini sudah masuk di dalam Undang-undang Cipta Kerja dan sudah dikerjakan sejak tahun 2021."

"Oleh karena itu, perlu ada percepatan penyelesaian keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat, termasuk untuk pembagian wilayah TORA-nya juga harus didorong ke sana,” ujarnya.

Rapat juga membahas rencana BPDPKS untuk memberikan beasiswa bagi keluarga pekebun, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Airlangga menyatakan bahwa rapat akan dilanjutkan untuk membahas lebih lanjut isu-isu tersebut dan menetapkan langkah-langkah konkret. 

"Tentu kita lihat program lain dari BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit], kita juga kaji terkait dengan pemberian beasiswa untuk keluarga pekebun,” tandasnya.

World Water Forum Ke-10: Agenda Besar Indonesia di Mata Dunia, Puluhan Ribu Peserta Siap Hadiri World Water Forum di Bali

World Water Forum Ke-10: Agenda Besar Indonesia di Mata Dunia, Puluhan Ribu Peserta Siap Hadiri World Water Forum di Bali
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Agung)
JAKARTA - Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah bagi World Water Forum (WWF) yang ke-10, menjadikannya negara Asia Tenggara pertama yang menggelar acara prestisius ini. 

Acara tersebut dijadwalkan berlangsung di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang, dengan perkiraan kehadiran sekitar 30-50 ribu peserta dari berbagai negara.

Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, WWF ke-10 akan menjadi forum yang lebih besar dibandingkan dengan acara rutin lainnya seperti Conference of The Parties (COP). 

Dalam sebuah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Dwikorita menjelaskan, "Ada 244 sesi yang dihadiri kurang lebih 30-50 ribu peserta. 

Jadi ini sedikit lebih besar daripada Conference of The Parties yang biasa diselenggarakan dengan istilah COP."

Lebih lanjut, Dwikorita menjabarkan bahwa WWF ke-10 terdiri dari tiga komponen utama, yaitu proses tematik, proses regional, dan proses politis. 

"Thematic process itu terkait dengan sains dari iklim, air, pangan, energi, dan kesehatan."

"Kemudian juga dibahas dari aspek political process, jadi hasil pembahasan sains itu dibahas, didetailkan, diintegrasikan dengan pembahasan politik agar pemikiran sains itu bisa terimplementasi ke masyarakat."

"Dan juga ada pembahasan regional process yang berbasis best practice yang ada di region-region di seluruh dunia, sehingga diharapkan output atau hasil pembahasan ini lebih mudah tereksekusi, menjadikan kebijakan negara-negara," ujarnya.

Dalam konteks forum ini, Indonesia juga menekankan pentingnya deklarasi para menteri terkait sumber daya air, iklim, pangan, energi, dan kesehatan. 

Langkah lain yang didorong adalah pembentukan Centre of Excellence on Water and Climate Resilience. 

"Setelah penyelenggaraan World Water Forum Ke-10 ini, Indonesia akan mengoordinasikan center of excellence. Jadi aliansi of center-center yang sudah ada di Asia Pasifik ataupun di dunia akan berkoordinasi dalam koordinasi Indonesia. Ini salah satu tujuan, hasil yang akan diperoleh," jelas Dwikorita.

WWF adalah pertemuan internasional terbesar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang sumber daya air, termasuk pemimpin politik, pemerintah, lembaga multilateral, politisi, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha. Acara ini telah menjadi agenda rutin setiap tiga tahun sejak tahun 1997.

Dalam WWF ke-10, terdapat enam subtema utama yang diangkat, yaitu water security and prosperity; water for humans and nature; disaster risk reduction and management; governance, cooperation, and hydro-diplomacy; sustainable water finance; dan knowledge and innovation.

Jumat, 16 Februari 2024

Indonesia Pusat Investasi Industri, Investor Semakin Terpesona

Indonesia Pusat Investasi Industri, Investor Semakin Terpesona. Foto: Humas Setkab/Agung
Indonesia Pusat Investasi Industri, Investor Semakin Terpesona. Foto: Humas Setkab/Agung
JAKARTA - Indonesia terus menjadi destinasi utama bagi investor global yang ingin memperluas usaha mereka di sektor industri. Hal ini didukung oleh peningkatan realisasi investasi yang dipicu oleh kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung dunia bisnis melalui penyediaan kemudahan izin dan insentif.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti hal ini dalam pernyataannya, "Selama periode tahun 2014-2023, realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren peningkatan. Artinya, para investor masih melihat Indonesia sebagai lokasi yang sangat menarik dan menguntungkan untuk bisnisnya."

Dia juga menyampaikan bahwa nilai investasi pada sektor industri pengolahan nonmigas mengalami lonjakan tajam selama satu dekade terakhir, dari Rp186,79 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp565,25 triliun pada tahun 2023. "Secara kumulatif, realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas selama 10 tahun (2014-2023) mencapai Rp3.031,85 triliun," tambahnya.

Menperin juga mencatat bahwa meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia tetap tinggi. Nilai investasi di sektor industri manufaktur dari tahun 2019 hingga 2023 juga mengalami peningkatan signifikan.

"Dari sisi pertumbuhan, kenaikan terbesar terjadi dari tahun 2021 ke 2023, mencapai 48,77 persen, diikuti oleh tahun 2015 hingga 2016 yang tumbuh hingga 39,18 persen dan tahun 2014 hingga 2015 sebesar 24,22 persen," kata Menperin.

Menurutnya, peningkatan investasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memacu hilirisasi sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan. "Pemerintah konsisten dalam memperkuat industri hilir untuk meningkatkan daya saing," ujarnya.

Dia juga menegaskan tekad pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri yang akan berkontribusi signifikan terhadap pemasukan negara melalui pajak ekspor, royalti, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

"Peningkatan investasi di sektor industri juga berdampak luas bagi perekonomian nasional, termasuk peningkatan jumlah tenaga kerja," tambahnya.

Data menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun, setelah pandemi berakhir, kinerja industri kembali pulih dan terus tumbuh, sehingga jumlah tenaga kerja juga ikut meningkat.

Pernyataan Menperin ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi magnet bagi investor global, dengan pemerintah yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri.

Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang

Jokowi Periksa Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang
Presiden Jokowi meninjau Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo, melakukan peninjauan ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta, pada Kamis (15/02/2024). Kehadiran Presiden bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok beras yang memadai, yang akan didistribusikan ke berbagai titik penjualan, termasuk ritel, pasar swalayan, dan pasar-pasar di seluruh daerah.

"Saya datang di Pasar Induk Beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok di sini ada, karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah, dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga, saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup. Dan, saya melihat melimpah, melimpah," ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa kenaikan harga beras di atas harga normal saat ini disebabkan oleh keterlambatan hasil panen dan gangguan dalam distribusi.

"Suplai itu karena memang panennya belum masuk, yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi," ujarnya.

Untuk mengatasi kendala ini, Presiden menyatakan bahwa pasokan beras dari Perum Bulog dapat membantu memenuhi kebutuhan.

"Saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Nanti dilihat, saya kira dalam kurun seminggu-dua minggu ini berasnya akan sedikit turun, sambil nunggu panen. Kalau panen rayanya datang lagi, pasti sudah biasa lagi," tambahnya.

Selain itu, untuk mengendalikan harga beras, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada instansi terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial.

"Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kenaikan harga beras tidak berkaitan dengan pemberian bantuan pangan dari pemerintah. 

Menurutnya, bantuan pangan kepada masyarakat adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali [kenaikan] harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali," jelasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiraryo.

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Tahan Diri Terkait Quick Count
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membuka pameran otomotif IIMS 2024, di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan tegas mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan hasil quick count Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. 

Menurut beliau, hasil hitung cepat tersebut adalah langkah ilmiah, namun penting bagi masyarakat untuk menunggu penetapan resmi dari KPU.

"Sesuai hasil quick count, kita harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU. Sabar," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, pada Kamis (15/02/2024).

Pemilu 2024 telah digelar di Indonesia pada hari Rabu (14/02/2024). Proses demokrasi ini melibatkan pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), calon legislatif (caleg) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Berbagai lembaga quick count menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendominasi atas pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Presiden Jokowi juga mengomentari laporan dugaan kecurangan, mengklaim bahwa sistem pengawasan telah berjalan dengan baik.

Menurutnya, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah memiliki saksi dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat yang bertugas.

"Mekanisme pengawasan sudah berlapis-lapis. Ada saksi dari caleg, partai politik, capres, cawapres di setiap TPS, serta kehadiran Bawaslu dan aparat. Jika ada dugaan kecurangan, bukti bisa dibawa ke Bawaslu dan bahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tegasnya.

Jokowi menegaskan bahwa sistem telah disusun dengan baik untuk menangani dugaan kecurangan, dan mendorong agar bukti langsung dibawa ke lembaga yang berwenang, tanpa perlu melakukan tuduhan secara berlebihan.

Selasa, 13 Februari 2024

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024

Presiden Jokowi Minta KPPS Jaga Kepatuhan dalam Pemilu 2024
Presiden Jokowi menerima Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir Hamdi Basjar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/02/2024). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus menjalankan tugasnya secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam mengawal jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. 

Dalam pertemuan dengan Ketua dan Anggota KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/02/2024), Presiden menekankan pentingnya agar pesta demokrasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Hamdi Basjar, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, menyampaikan pesan Presiden Jokowi, "Bapak juga menyampaikan pesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat agar berlangsung Pemilu yang jujur, adil, dan karena pesta demokrasi ya jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut."

Dalam kesempatan itu, Hamdi juga mengundang Presiden Jokowi untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir, yang akan berada di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10. 

"Bapak Presiden, Bapak Jokowi insyaallah katanya berkenan hadir," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa di TPS tempatnya bertugas, terdapat 120 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Pemungutan suara akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB, dengan kemungkinan penambahan waktu untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga pukul 13.00 WIB.

“Jadi kemungkinan Pak Presiden dan Ibu (Iriana) akan datang antara jam 8 sampai jam 12,” tambahnya.

Jumat, 09 Februari 2024

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo

Luhut: Jokowi Tidak Campur Tangan dalam Pemilihan Presiden, Tapi Dukungan Prabowo
Presiden Jokowi menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada hari pertama Lebaran di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. (Foto: Courtesy/BPMI Setpres/Lukas via website presidenRi.go.id)
JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan, seorang sekutu lama Presiden Joko Widodo, dengan gigih membela pemimpin tersebut yang sedang menghadapi serangkaian kritik. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut menyangkal adanya campur tangan politik dari Jokowi dalam upaya mempengaruhi hasil pemilihan presiden yang akan dilaksanakan minggu depan.

Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh CNN Indonesia pada Rabu (7/2), Luhut mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada kandidat utama dan mantan rivalnya, Prabowo Subianto, sebagai calon yang paling mungkin meneruskan agenda-agenda pemerintahan setelah satu dekade kepemimpinan Jokowi.

Jokowi, yang tidak memiliki kemampuan untuk mencalonkan diri kembali dan belum secara eksplisit menyatakan dukungannya kepada seorang kandidat, telah dihadapkan pada berbagai tuduhan pelanggaran etika dan campur tangan politik menjelang pemilihan pada tanggal 14 Februari, termasuk perubahan mendadak dalam peraturan pemilihan yang memungkinkan putranya menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Namun, Jokowi menyangkal semua tuduhan tersebut.

Luhut menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi, yang masih menjabat sebagai salah satu hakim di lembaga tersebut hingga saat ini.

"Dapatkah menurut Anda presiden memengaruhi kesembilan hakim tersebut? Jika demikian, pasti ada kesalahan dalam proses penunjukan mereka," ungkap Luhut kepada CNN Indonesia.

Ketika ditanya mengenai alasan Jokowi mendukung Prabowo, Luhut menjelaskan bahwa presiden meyakini bahwa Prabowo adalah kandidat yang tepat untuk meneruskan kebijakan ekonominya, terutama dalam mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam setelah keberhasilan implementasi kebijakan serupa pada sektor nikel.

"Pertautan ini menunjukkan dedikasi Jokowi terhadap negara ini. Program-program yang sedang berjalan saat ini adalah fondasi yang akan memperkuat ekonomi Indonesia," ujar Luhut.

"Ia juga menambahkan bahwa pemerintahan lain mungkin akan menghambat kemajuan yang telah dicapai oleh negara kaya sumber daya alam ini dalam upaya meningkatkan pendapatan," katanya, sambil menegaskan bahwa hanya Prabowo yang telah menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh Jokowi.

Meskipun ada kritik dari pesaingnya, Anies Baswedan, terkait dengan ekspansi cepat dalam pengolahan nikel, ketiga kandidat presiden telah menegaskan bahwa mereka akan terus mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam.

"Itu tidak memiliki hubungan dengan pencalonan putra Jokowi," kata Luhut mengenai dukungan Jokowi terhadap Prabowo. "Adalah wajar jika ada yang ingin anaknya menjadi wakil presiden."

Beberapa analis berpendapat bahwa dukungan Jokowi terhadap Prabowo dan pencalonan putranya sebagai calon wakil presiden adalah strategi yang terencana untuk melindungi warisan politiknya dan mempertahankan pengaruhnya setelah ia meninggalkan jabatannya tahun ini.

Luhut memuji Prabowo yang telah dituduh - meskipun ia membantah tudingan tersebut - melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada 1990-an saat menjabat sebagai komandan pasukan khusus. Luhut menekankan bahwa masyarakat tidak boleh terlalu fokus pada masa lalu Prabowo.

"Saya tidak pernah meragukan nasionalisme, konsistensi, dan cinta Prabowo terhadap negara ini," tegas Luhut.

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno