Berita Borneotribun: Nasional Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 14 Juni 2025

Presiden Dorong Penyederhanaan Perizinan dan Lahan, Menteri ATR Nusron Hadiri Penutupan ICI 2025

Presiden Dorong Penyederhanaan Perizinan dan Lahan, Menteri ATR Nusron Hadiri Penutupan ICI 2025
Presiden Dorong Penyederhanaan Perizinan dan Lahan, Menteri ATR Nusron Hadiri Penutupan ICI 2025.

Jakarta – Gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 resmi ditutup pada Kamis, 12 Juni 2025, di Jakarta International Convention Center (JICC). Acara besar ini dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid bersama Wakil Menteri Ossy Dermawan, serta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah penyederhanaan perizinan dan pengadaan lahan.

“Kita akan buat proses perizinan dan pengadaan lahan jadi lebih simpel. Pemerintah akan kolaborasi lebih erat, baik dengan swasta maupun antara pusat dan daerah,” ujar Presiden Prabowo di depan lebih dari 7.000 peserta dari 33 negara.

Presiden juga menegaskan bahwa kepastian hukum adalah pondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Ia menyampaikan bahwa semua pihak harus tunduk pada hukum dan regulasi yang ada agar dunia usaha di Indonesia bisa berkembang secara berkelanjutan.

“Dengan hukum yang tegas dan jelas, kita bisa menciptakan suasana usaha yang kondusif dan aman. Itu penting untuk investasi jangka panjang,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga menjadi penggagas ICI 2025, menyambut positif arahan Presiden. Menurut AHY, pembangunan infrastruktur saat ini bukan hanya soal melanjutkan proyek lama, tapi lebih kepada kebangkitan bangsa menuju masa depan yang lebih maju.

“Kami menyebut ini infrastruktur sebagai strategi negara. Artinya, ini bukan proyek biasa, tapi arah besar bangsa menuju kemajuan nyata,” ujar AHY.

Acara penutupan ICI 2025 ini juga dihadiri berbagai pejabat penting dari Kementerian ATR/BPN, perwakilan dari lembaga-lembaga pemerintahan, serta ratusan tokoh dari kalangan investor, diplomat, akademisi, dan pelaku industri infrastruktur dunia. Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

3 Strategi Kunci Kementerian ATR/BPN Wujudkan Rumah Terjangkau dan Terhubung di Kawasan Perkotaan

3 Strategi Kunci Kementerian ATR/BPN Wujudkan Rumah Terjangkau dan Terhubung di Kawasan Perkotaan
3 Strategi Kunci Kementerian ATR/BPN Wujudkan Rumah Terjangkau dan Terhubung di Kawasan Perkotaan.

Jakarta – Dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, hadir sebagai pembicara utama dalam Panel Tematik bertajuk “Homes Within Reach: Pathing Our Way to Affordable, Connected Urban Living”, Kamis (12/06/2025). Di hadapan para peserta, Wamen Ossy memaparkan pendekatan strategis Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penyediaan rumah terjangkau yang layak dan terkoneksi di kawasan urban.

Dalam paparannya, Wamen Ossy menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki tiga pilar utama yang menjadi landasan pendekatan mereka. Ketiga pilar ini mencakup:

1. Konsolidasi Tanah untuk Optimalkan Lahan Perkotaan

Menurut Wamen Ossy, salah satu tantangan utama dalam pembangunan perumahan di perkotaan adalah keterbatasan lahan yang layak dan bebas sengketa. Untuk itu, pihaknya mendorong penerapan konsolidasi tanah, sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019 dan Nomor 18 Tahun 2024.

“Dengan konsolidasi tanah, kita bisa merapikan bidang-bidang tanah yang terpencar-pencar agar jadi satu kawasan yang terintegrasi. Hasilnya, kita bisa bangun perumahan lengkap dengan infrastruktur tanpa mengorbankan hak-hak warga,” jelasnya.

2. Transit Oriented Development (TOD) untuk Hunian yang Lebih Dekat dan Terjangkau

Wamen Ossy juga menyoroti pentingnya konsep Transit Oriented Development (TOD), yaitu pengembangan kawasan hunian yang berada di sekitar simpul transportasi publik. Kawasan ini biasanya berada dalam radius 400–800 meter dari stasiun atau terminal transportasi massal.

“Kalau warga tinggal dekat dari tempat kerja dan transportasi, mereka nggak harus mengorbankan waktu dan biaya untuk mobilitas. TOD bukan cuma soal tata ruang, tapi juga soal keadilan sosial,” tegasnya. Ia juga menyebut proyek TOD seperti di Dukuh Atas dan Harmoni Jakarta sebagai contoh konkret yang berhasil mengintegrasikan hunian dengan sistem transportasi.

3. Integrasi Perencanaan Spasial dan Kebijakan Perumahan Nasional

Pilar terakhir yang disampaikan adalah penyelarasan antara perencanaan tata ruang dengan kebijakan pembangunan perumahan nasional. Hal ini penting agar pengembangan hunian sejalan dengan pertumbuhan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

“Kita nggak bisa bangun rumah asal-asalan. Harus lihat juga aspek lingkungan, risiko bencana, sampai potensi ekonomi lokal. Dengan sistem geospasial yang terintegrasi, semua itu bisa dirancang dengan lebih akurat,” ujar Ossy.

Kolaborasi Jadi Kunci Sukses

Menutup paparannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa rumah terjangkau bukan hanya soal harga murah, tapi juga tentang akses yang adil dan kehidupan yang bermartabat. Ia mengajak seluruh pihak—baik pemerintah pusat, daerah, pihak swasta, akademisi, hingga masyarakat—untuk saling bersinergi demi menciptakan kota yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.

Selain Wamen Ossy, diskusi panel ini juga menghadirkan pembicara dari berbagai institusi, termasuk Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah; Deputi Koordinasi Pembangunan Perumahan di Kemenko PIP, Ronny Hutahayan; Direktur Manajemen Risiko dan Legal Perumnas, Nixon Sitorus; serta perwakilan JICA, Mori Hiromitsu.

Hadir pula mendampingi Wamen ATR/BPN antara lain Wida Ossy Dermawan dari IKAWATI ATR/BPN, Dirjen Penataan Agraria Yulia Jaya Nirmawati, serta beberapa tenaga ahli yang mendukung agenda strategis kementerian.

Perencanaan Tata Ruang Terpadu Jadi Kunci Infrastruktur Tangguh, Kata Wamen ATR Ossy di ICI 2025

Perencanaan Tata Ruang Terpadu Jadi Kunci Infrastruktur Tangguh, Kata Wamen ATR Ossy di ICI 2025
Perencanaan Tata Ruang Terpadu Jadi Kunci Infrastruktur Tangguh, Kata Wamen ATR Ossy di ICI 2025.

Jakarta – Dalam dunia pembangunan, infrastruktur itu penting banget. Tapi jangan cuma mikir soal jalan, jembatan, atau gedung tinggi aja. Menurut Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, semua pembangunan itu harus diawali dengan perencanaan tata ruang yang terintegrasi alias nyambung dan menyeluruh.

Hal ini ia sampaikan saat jadi pembicara utama (keynote speaker) di acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Kamis, 12 Juni 2025. Acara ini digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).

“Pembangunan infrastruktur itu butuh lahan, tapi lahan juga butuh kepastian hukum, akses yang jelas, dan zonasi yang tertata. Karena itu, kami di Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan banyak pihak untuk bikin kebijakan tata ruang yang lebih terarah dan terintegrasi,” kata Wamen Ossy.

Dalam pidatonya yang bertema “Right Infrastructure in the Right Place: Spatial Planning for Impactful Infrastructure”, Wamen Ossy menegaskan bahwa membangun infrastruktur jangan hanya berpatokan pada sisi teknis. Yang utama, kata dia, adalah bagaimana pembangunan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Misalnya aja, bikin jalan atau jembatan harus yang memang menghubungkan daerah-daerah yang masih terisolasi, bukan sekadar proyek besar yang keren di atas kertas. Bangun rumah sakit juga perlu ada di tempat yang benar-benar butuh, bukan di daerah yang sudah punya fasilitas lengkap. Dan jangan lupa, perumahan rakyat harus dekat dengan pusat-pusat pekerjaan biar aktivitas masyarakat makin efisien.

Selain itu, Wamen Ossy juga menyoroti pentingnya infrastruktur yang tahan terhadap risiko seperti bencana alam dan perubahan iklim. Nah, di sinilah pentingnya tata ruang. Bukan cuma soal zonasi atau peta, tapi juga soal bagaimana tata ruang bisa jadi alat mitigasi.

Kementerian ATR/BPN sendiri sudah mulai ambil langkah-langkah konkret, lho. Mulai dari pemetaan potensi bencana kayak banjir dan gempa bumi, sampai bikin aturan zonasi yang mencegah pembangunan di daerah rawan. Bahkan, mereka juga aktif mendorong penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kota-kota besar.

“Kami tahu upaya kami belum sempurna, tapi kami akan terus berbenah demi Indonesia yang lebih siap menghadapi tantangan,” ujar Wamen Ossy dengan nada optimis.

Dalam gelaran ICI 2025 ini, Wamen Ossy juga hadir bersama istri sekaligus Wakil Pembina Ikawati ATR/BPN, Wida Ossy Dermawan, serta beberapa tokoh penting seperti Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Tenaga Ahli Administrasi Negara Ajie Arifuddin, dan Tenaga Ahli Penyelesaian Isu Strategis Hendri Teja.

Konferensi ini berlangsung selama dua hari, dari 11 sampai 12 Juni 2025, dan turut menghadirkan sejumlah menteri serta kepala lembaga negara sebagai pembicara utama di hari kedua.

Pembangunan infrastruktur bukan cuma soal beton dan baja. Yang nggak kalah penting adalah rencana tata ruang yang matang, inklusif, dan berorientasi masa depan. Pesan dari Wamen Ossy ini layak jadi pengingat bahwa pembangunan yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat.

Integrasi RDTR dan OSS: Strategi Kementerian ATR/BPN untuk Percepat Investasi Infrastruktur Nasional

Integrasi RDTR dan OSS: Strategi Kementerian ATR/BPN untuk Percepat Investasi Infrastruktur Nasional
Integrasi RDTR dan OSS: Strategi Kementerian ATR/BPN untuk Percepat Investasi Infrastruktur Nasional.

Jakarta, 11 Juni 2025 — Dalam rangka mendorong masuknya investasi besar-besaran ke sektor infrastruktur, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan pentingnya integrasi antara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara di forum Infrastructure Investment Process in Indonesia yang merupakan bagian dari gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

Menurut Suyus, ada dua jurus utama pemerintah untuk menarik investor. Pertama, dari sisi regulasi—di mana Indonesia sudah punya payung hukum yang jelas lewat Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021. Aturan-aturan ini membuka jalan lebar untuk kegiatan usaha, proyek strategis nasional, hingga aktivitas non-bisnis sekalipun.

“Tapi nggak cukup cuma punya aturan, pelaksanaannya juga harus praktis. Nah, di sinilah RDTR yang terintegrasi OSS punya peran penting. Kalau mau cepat, ya harus terhubung OSS,” jelas Suyus dengan nada optimis.

Target Ambisius: 2.000 RDTR Siap Jalan

Kementerian ATR/BPN sendiri nggak tinggal diam. Mereka menargetkan bakal menerbitkan 2.000 RDTR dalam beberapa tahun ke depan, dengan lebih dari 100 RDTR dirilis tiap tahunnya. Dan kabar baiknya, dari sekitar 350 RDTR yang udah nyambung ke OSS, sudah menghasilkan sekitar 340.000 permohonan izin investasi. Bandingkan dengan wilayah yang belum punya RDTR atau belum nyambung OSS, yang hanya sekitar 20.000 permohonan izin—jauh banget bedanya.

“Kalau pakai OSS, pelayanan izin lokasi bisa kelar dalam satu hari. Cepat, transparan, dan pasti bikin investor betah,” tambahnya.

KKPR dan Perizinan: Dimulai dari RDTR

Lebih lanjut, Suyus juga menekankan bahwa proses perizinan sekarang dimulai dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dan KKPR ini dasarnya adalah RDTR. Jadi, kalau RDTR belum nyambung ke OSS, ya izin jadi lama, proyek bisa molor, dan investor bisa mundur.

Sampai saat ini, sudah ada 645 RDTR yang disusun, tapi baru 352 RDTR yang benar-benar terintegrasi ke OSS. Untuk mempercepat proses ini, Kementerian ATR/BPN lagi nyiapin Surat Edaran bareng Kementerian Investasi, supaya semua kepala daerah bergerak cepat menghubungkan RDTR mereka ke OSS.

“Intinya, makin gampang dan makin cepat, makin besar juga peluang kita dapetin investasi,” pungkas Suyus.

Komitmen Pemerintah: Ekosistem Investasi yang Sehat

Forum ICI 2025 ini juga jadi ajang penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem investasi yang efisien, transparan, dan berbasis tata ruang yang terukur. Selain Dirjen ATR/BPN, hadir juga pembicara dari Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian PUPR, Kementerian Kehutanan, dan KADIN. Semuanya satu suara: Indonesia butuh infrastruktur yang tertata dan iklim investasi yang ramah.

Integrasi RDTR dengan OSS bukan cuma soal teknis, tapi soal masa depan pembangunan Indonesia. Semakin cepat proses ini dijalankan, semakin besar pula peluang Indonesia menarik investasi berkualitas untuk mendongkrak infrastruktur nasional.

Percepat Pemetaan Infrastruktur, Dirjen SPPR ATR/BPN: Teknologi Pengukuran Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan

Percepat Pemetaan Infrastruktur, Dirjen SPPR ATR/BPN: Teknologi Pengukuran Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan
Percepat Pemetaan Infrastruktur, Dirjen SPPR ATR/BPN: Teknologi Pengukuran Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan.

Jakarta – Perkembangan teknologi pengukuran kini jadi senjata utama dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih cepat, presisi, dan berkelanjutan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, saat hadir dalam ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/06/2025).

Virgo menyampaikan bahwa data spasial dan peta tematik sangat krusial dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data akurat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh asal cepat, tapi juga harus tepat sasaran baik dari segi lokasi maupun manfaatnya.

“Kami hadir untuk memastikan setiap pembangunan punya dasar data yang jelas. Mulai dari perencanaan hingga eksekusi, semuanya perlu mengandalkan informasi spasial yang valid,” ujarnya.

ICI 2025 Jadi Momen Penting untuk Kolaborasi Infrastruktur

Konferensi ICI 2025 dianggap sebagai titik temu penting antara pemerintah, swasta, dan komunitas global dalam menyatukan visi membangun infrastruktur yang inklusif dan ramah terhadap tantangan zaman. Virgo menilai bahwa pembangunan bukan sekadar urusan fisik, tapi juga harus mencakup aspek penataan ruang, kepastian hukum pertanahan, serta kesiapan terhadap perubahan iklim dan teknologi.

“Infrastruktur yang baik tidak hanya soal membangun jalan atau gedung, tapi juga soal bagaimana tata ruangnya diatur dengan adil dan berkelanjutan,” tambah Virgo.

Isu Strategis: Ketahanan Pangan, Energi, dan Digitalisasi

Tema utama yang diangkat dalam ICI 2025 mulai dari ketahanan pangan, transisi energi, konektivitas digital, hingga pembiayaan hijau—dinilai sejalan dengan tugas utama ATR/BPN. Virgo menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan pertanahan dan tata ruang untuk mewujudkan infrastruktur masa depan yang tangguh dan inklusif, baik di level nasional maupun internasional.

Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci

Dirjen SPPR juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia merespons positif pesan dari Menko Perekonomian Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dalam pidato pembukaan ICI 2025 menyerukan perlunya transformasi bersama melalui kebijakan progresif, adopsi teknologi, dan penguatan kemitraan global.

“Forum ini jadi panggung strategis untuk memperkuat sinergi. Kami siap jadi bagian aktif dalam mewujudkan pembangunan ruang yang presisi dan berdampak luas,” tegas Virgo.

Dengan semangat kolaboratif ini, Virgo meyakini bahwa ICI 2025 mampu mengakselerasi peran ATR/BPN dalam mendukung infrastruktur yang tidak hanya cepat, tapi juga berkelanjutan dan berkeadilan secara spasial.

ICI 2025 Perkuat Sinergi Penanganan Sengketa Pertanahan demi Kepastian Investasi Nasional

ICI 2025 Perkuat Sinergi Penanganan Sengketa Pertanahan demi Kepastian Investasi Nasional
ICI 2025 Perkuat Sinergi Penanganan Sengketa Pertanahan demi Kepastian Investasi Nasional.

Jakarta — Ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 ternyata nggak cuma soal pamer teknologi atau proyek infrastruktur gede-gedean. Buat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP), event ini punya makna penting dalam membangun kerja sama lintas kementerian untuk menangani berbagai konflik tanah yang masih sering jadi batu sandungan di tengah pembangunan nasional.

Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen PSKP, Iljas Tedjo Prijono, usai menghadiri pembukaan ICI 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center, Rabu (11/06/2025).

“Kolaborasi antar-kementerian lewat koordinasi dari Menko IPK (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) ini penting banget. Kita bisa bareng-bareng cari solusi soal masalah pertanahan, supaya pembangunan bisa jalan lancar,” ujar Iljas dengan penuh semangat.

Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci

Menurut Iljas, keberadaan ICI 2025 yang digagas oleh Kemenko IPK ini layak dapat apresiasi. Kenapa? Karena forum seperti ini jadi ajang penting buat seluruh kementerian dan lembaga saling bahu-membahu menyatukan langkah. Terutama dalam menyelesaikan sengketa tanah yang sering kali bikin proyek pembangunan dan investasi terhambat.

“Kami sangat mendukung inisiatif Kemenko IPK. Ini langkah bagus untuk menyatukan visi antar instansi pemerintah. Dengan sinergi seperti ini, harapannya bisa bantu percepatan pembangunan dan tentu saja, menyejahterakan masyarakat. Sejalan banget dengan visi Presiden Prabowo,” ungkap Iljas.

Konflik Pertanahan Masih Jadi Tantangan Berat

Di balik pembangunan infrastruktur, ada satu hal penting yang nggak boleh diabaikan: kepastian hukum atas tanah. Dirjen PSKP menyoroti bahwa masih banyak tantangan di lapangan, apalagi dalam hal pengadaan tanah untuk proyek-proyek strategis. Misalnya pembangunan fasilitas umum, investasi nasional, hingga program transmigrasi.

“Kita sering dihadapkan pada masalah pengadaan tanah. Ini nggak cuma soal pembebasan lahan, tapi juga bagaimana menjamin hak-hak masyarakat tetap terlindungi,” lanjutnya.

Iljas menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan secara menyeluruh, adil, dan mengedepankan kepentingan bersama. Dan untuk itu, kolaborasi lintas sektor seperti yang dibangun lewat ICI 2025 jadi sangat vital.

Harapan ke Depan: Investasi Makin Aman, Masyarakat Makin Sejahtera

Iljas juga menyampaikan harapan agar sinergi seperti yang tercipta di ICI 2025 bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan begitu, penyelesaian konflik pertanahan bisa makin efektif dan iklim investasi di Indonesia makin kondusif.

“Sekarang sudah mulai terlihat sinergi yang kuat. Menteri Koordinator sudah bisa merangkul berbagai kementerian, dan itu membuat penanganan konflik lebih terarah dan terstruktur. Semoga ke depan makin banyak persoalan tanah yang bisa diselesaikan dengan cepat dan adil,” tutup Iljas.

Dengan hadirnya ICI 2025, harapannya bukan cuma pembangunan yang jalan, tapi juga iklim investasi makin kondusif karena masalah tanah bisa ditangani secara kolaboratif. Jadi, kalau urusan tanah bisa beres, pembangunan pun bisa melaju tanpa hambatan!

ICI 2025 Dukung Asta Cita Prabowo: Strategi ATR/BPN Lindungi Lahan Produktif dan Wujudkan Infrastruktur Berkelanjutan

ICI 2025 Dukung Asta Cita Prabowo: Strategi ATR/BPN Lindungi Lahan Produktif dan Wujudkan Infrastruktur Berkelanjutan
ICI 2025 Dukung Asta Cita Prabowo: Strategi ATR/BPN Lindungi Lahan Produktif dan Wujudkan Infrastruktur Berkelanjutan.

Jakarta – Dalam semangat mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang terangkum dalam Asta Cita, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan komitmennya lewat peran aktif di ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025. Salah satu fokus utama yang diangkat adalah perlindungan lahan produktif dan tata ruang yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) ATR/BPN, Jonahar, menjelaskan bahwa penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) jadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menjaga ruang dan mencegah alih fungsi lahan yang sembarangan.

“Penetapan LSD itu krusial banget buat memastikan ketersediaan pangan, energi, dan air di masa depan. Ini sejalan banget sama Asta Cita yang dicanangkan Pak Presiden Prabowo,” ujar Jonahar di sela-sela pembukaan ICI 2025 di Jakarta International Convention Center, Rabu (11/6/2025).

Jonahar juga melihat ICI 2025 sebagai forum strategis yang membuka peluang kerja sama lintas sektor untuk membangun infrastruktur nasional yang kokoh, inklusif, dan tahan terhadap tantangan ke depan.

“Konferensi ini jadi ajang kita tukar pikiran dan nyari solusi bareng demi pembangunan infrastruktur yang kuat, efisien, dan ramah lingkungan,” tambahnya.

Dalam konferensi internasional ini, ada lima topik utama yang dibahas, yaitu:

  1. Future-Proofing Cities

  2. Connecting the Archipelago

  3. Infrastructure for Livability

  4. Resilient by Design

  5. Unlocking Capital

Kelima topik ini saling terhubung dan menekankan pentingnya peran tata ruang di tiap tahapan pembangunan.

Tata Ruang Jadi Fondasi Kota Masa Depan

Dalam pembahasan tentang Future-Proofing Cities, Jonahar menegaskan pentingnya menjaga pemanfaatan ruang perkotaan agar sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Pemerintah bakal lebih tegas dalam menindak pembangunan yang nggak sesuai zonasi dan mendorong kebijakan pengendalian ruang lewat sistem insentif-disinsentif.

Menyatukan Nusantara Lewat Tata Ruang

Di topik Connecting the Archipelago, Ditjen PPTR memastikan setiap pengembangan transportasi—baik darat, laut, maupun udara—tidak terganggu tumpang tindih fungsi ruang. Semua dirancang supaya konektivitas antarwilayah makin lancar dan efisien.

Hunian Nyaman & Berkualitas

Dalam sesi Infrastructure for Livability, Jonahar menyampaikan bahwa pemanfaatan ruang untuk permukiman, sekolah, hingga fasilitas publik harus benar-benar sesuai zonanya agar kualitas hidup masyarakat terus meningkat.

Tangguh Hadapi Bencana dan Iklim

Topik Resilient by Design membahas pentingnya melindungi kawasan rawan bencana dan menjaga ruang terbuka hijau. Pemerintah juga gencar menertibkan aktivitas ilegal di zona rawan untuk meminimalkan risiko jangka panjang akibat perubahan iklim.

Kepastian Hukum Dorong Investasi

Terakhir, dalam sesi Unlocking Capital, kejelasan status ruang jadi kunci utama bagi investor. Makanya, ATR/BPN terus mendorong percepatan legalisasi penggunaan ruang agar investasi makin lancar, dan peluang kolaborasi terbuka lebar—termasuk dengan swasta dan pelaku usaha.

Konferensi ICI 2025 ini dihadiri oleh banyak pemangku kepentingan, dari pejabat kementerian, kepala daerah, pengusaha, hingga akademisi. Harapannya, lewat kolaborasi ini, pembangunan di Indonesia bisa lebih terarah, tahan banting, dan selaras dengan kebutuhan generasi mendatang.

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Kenalkan Teknologi Canggih di Booth ICI 2025 untuk Dukung Infrastruktur Berkelanjutan

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Kenalkan Teknologi Canggih di Booth ICI 2025 untuk Dukung Infrastruktur Berkelanjutan
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Kenalkan Teknologi Canggih di Booth ICI 2025 untuk Dukung Infrastruktur Berkelanjutan.

Jakarta – Dalam gelaran hari pertama International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyempatkan diri untuk mengunjungi langsung booth milik Kementerian ATR/BPN, Rabu (11/06/2025).

Kehadiran Kementerian ATR/BPN di ajang bergengsi ini bukan sekadar formalitas, tapi juga bentuk nyata dukungan mereka terhadap percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Lebih dari itu, booth ini dirancang sebagai sarana edukasi dan informasi interaktif bagi para peserta konferensi.

“Booth ATR/BPN ini kami isi dengan berbagai informasi, mulai dari software, hardware, sampai alat-alat pemetaan dan pertanahan yang selama ini kami gunakan,” ungkap Ossy saat meninjau langsung ke lokasi.

Beberapa perangkat canggih yang dipamerkan di booth ini cukup menarik perhatian pengunjung, seperti Pesawat Udara Nirawak (PUNA), GPS Geodetik, 3D Laser Scanner, hingga Total Station. Semua alat tersebut memainkan peran penting dalam pekerjaan teknis Kementerian ATR/BPN, khususnya untuk pengukuran lahan, pemetaan geospasial, serta digitalisasi data pertanahan yang semakin dibutuhkan di era modern ini.

Menurut Ossy, kehadiran teknologi ini menjadi bukti bahwa Kementerian ATR/BPN terus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan pembangunan masa kini, khususnya dalam bidang infrastruktur dan investasi.

“Ini menjadi kesempatan emas bagi masyarakat luas untuk tahu lebih dalam tentang peran strategis kami dalam mendukung iklim investasi dan pembangunan infrastruktur nasional,” tambahnya.

Menariknya, booth ATR/BPN juga membuka layanan konsultasi langsung seputar pertanahan. Jadi, peserta yang ingin berkonsultasi atau ingin tahu lebih dalam soal tata ruang dan legalitas tanah bisa langsung tanya di tempat. Ini tentu menjadi nilai tambah tersendiri dalam mendekatkan layanan pemerintah ke masyarakat, terutama investor dan pelaku industri.

Ossy berharap booth ini bukan hanya tempat pajangan teknologi, tapi benar-benar menjadi media interaktif yang mengedukasi serta menunjukkan bagaimana ATR/BPN menjadi bagian vital dari pembangunan berkelanjutan.

“Booth ini bisa jadi jembatan untuk menjelaskan bahwa pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang baik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proyek-proyek infrastruktur,” tutupnya.

Acara ICI 2025 sendiri dihadiri lebih dari 6.000 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat tinggi negara, duta besar, akademisi, pengusaha, hingga investor dalam dan luar negeri. Mengusung tema besar “Sustainable Infrastructure for the Future: Innovation and Collaboration”, konferensi ini digelar selama dua hari penuh pada 11–12 Juni 2025, dan menjadi ajang penting bagi kolaborasi lintas sektor menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Reforma Agraria Jadi Kunci Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Dirjen ATR/BPN Tekankan Kolaborasi di ICI 2025

Reforma Agraria Jadi Kunci Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Dirjen ATR/BPN Tekankan Kolaborasi di ICI 2025
Reforma Agraria Jadi Kunci Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Dirjen ATR/BPN Tekankan Kolaborasi di ICI 2025.

Jakarta – Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 resmi dibuka dan langsung mencuri perhatian banyak pihak. Acara ini disebut-sebut sebagai langkah strategis yang memperkuat kerja sama lintas sektor dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu tokoh yang menyoroti pentingnya momen ini adalah Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati.

Yulia menyampaikan bahwa Reforma Agraria bukan cuma bicara soal keadilan agraria, tapi juga jadi alat konkret untuk mempercepat pembangunan, terutama di daerah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Dalam acara pembukaan ICI 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/06/2025), ia menegaskan bahwa tanah hasil redistribusi bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

“Kami pastikan tanah-tanah hasil redistribusi itu clean and clear, biar masyarakat bisa langsung pakai untuk mendukung pembangunan. Terutama di daerah-daerah yang sangat butuh fasilitas,” ujar Yulia.

ICI 2025: Forum Kolaborasi Global di Era Presiden Prabowo

Menariknya, ICI 2025 ini adalah konferensi internasional pertama yang digelar di era Presiden Prabowo. Dengan melibatkan partisipan dari 26 negara, ajang ini benar-benar jadi tempat strategis untuk menyatukan visi dan aksi dalam membangun infrastruktur ke depan.

Yulia pun memberikan apresiasi besar atas penyelenggaraan ICI 2025 ini. Ia menyebut acara ini sebagai momentum emas untuk membuka ruang kerja sama yang lebih luas—baik antar kementerian, swasta, maupun komunitas internasional.

“Lewat Reforma Agraria, kami siap mendukung. Data-data pertanahan hasil redistribusi bisa jadi fondasi utama untuk perencanaan proyek-proyek infrastruktur yang berpihak pada masyarakat,” tegasnya.

Tanah untuk Rakyat, Pertumbuhan untuk Semua

Selain memperkuat infrastruktur, pemanfaatan tanah hasil Reforma Agraria juga diarahkan untuk membuka akses ekonomi baru, mendorong pertumbuhan wilayah dari desa hingga kota, dan menciptakan pemerataan.

Yulia mengatakan bahwa kunci keberhasilan pembangunan yang adil itu terletak pada kolaborasi yang nyata bukan hanya dari sektor pemerintah, tapi juga melibatkan swasta dan mitra internasional. Semua pihak punya peran dalam memastikan pembangunan tidak meninggalkan siapa pun.

“ICI 2025 ini jadi bukti nyata bahwa Indonesia siap tumbuh bareng. Kita bangun bersama, dan pastikan semua dapat manfaatnya,” ucap Yulia dengan penuh optimisme.

Apresiasi untuk Menko Infrastruktur

Di akhir pernyataannya, Yulia juga memberikan pujian untuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), atas inisiatifnya menyelenggarakan konferensi ini.

“Pokoknya keren banget. Bravo untuk Pak AHY dan semua tim yang udah kerja keras mewujudkan forum penting ini,” tutupnya.

ICI 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperlihatkan keseriusannya dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Reforma Agraria terbukti bukan hanya soal pembagian tanah, tapi juga jadi fondasi utama pembangunan yang adil bagi seluruh rakyat.

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Pentingnya Legalitas Tanah untuk Dukung Infrastruktur Nasional di ICI 2025

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Pentingnya Legalitas Tanah untuk Dukung Infrastruktur Nasional di ICI 2025
Kementerian ATR/BPN Tegaskan Pentingnya Legalitas Tanah untuk Dukung Infrastruktur Nasional di ICI 2025.

Jakarta – Pembangunan infrastruktur nasional ternyata nggak bisa lepas dari satu hal penting: legalitas tanah. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, saat menghadiri pembukaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu, 11 Juni 2025.

“Aspek legal tanah itu krusial banget. Bukan cuma untuk kebutuhan pembangunan aja, tapi juga setelah proses pengadaan tanahnya selesai. Legalitas ini jadi fondasi utama buat infrastruktur nasional,” ujar Asnaedi di hadapan peserta konferensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).

Menurutnya, Direktorat Jenderal PHPT baru bisa turun tangan setelah semua tahapan awal seperti perencanaan tata ruang dan proses pengadaan tanah benar-benar rampung. “Kalau tata ruangnya udah oke dan semua persyaratan terpenuhi, baru deh kami masuk untuk tetapkan legalitas tanahnya,” tambahnya.

Asnaedi juga nggak lupa memberikan apresiasi tinggi terhadap forum ICI 2025. Menurut dia, event ini punya dampak besar dalam memperkuat pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan dan lebih terarah. “Ini acara yang sangat bermanfaat. Harapannya, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan proyek infrastruktur bisa berjalan makin terstruktur. Apalagi dengan adanya kepastian hukum atas tanah, semuanya jadi lebih jelas,” katanya.

Lebih lanjut, dia bilang kalau konferensi ini bukan cuma jadi ajang diskusi, tapi juga tempat untuk belajar dari pengalaman negara lain. Soalnya, ada lebih dari 6.000 peserta dari berbagai penjuru dunia yang hadir dan saling berbagi praktik terbaik. “Kuncinya itu ada di kolaborasi dan sinkronisasi antar sektor. Kalau itu bisa dijaga, pembangunan bakal lancar dan nggak setengah-setengah,” jelasnya.

Melalui ICI 2025 ini, Dirjen PHPT berharap kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem pertanahan di Indonesia makin meningkat. Apalagi dengan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan semua lahan yang digunakan buat pembangunan itu clean and clear. Jadi bukan cuma legal di atas kertas, tapi juga bebas dari konflik.

ICI 2025 Jadi Tonggak Penting Integrasi Tata Ruang dan Infrastruktur Menuju Indonesia Emas 2045

ICI 2025 Jadi Tonggak Penting Integrasi Tata Ruang dan Infrastruktur Menuju Indonesia Emas 2045
ICI 2025 Jadi Tonggak Penting Integrasi Tata Ruang dan Infrastruktur Menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (International Conference on Infrastructure/ICI) 2025 resmi dibuka, dan gaungnya langsung menarik perhatian banyak pihak. Salah satu yang menyoroti pentingnya acara ini adalah Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana.

Menurut Suyus, ICI 2025 bukan cuma sekadar forum diskusi biasa. Ia menyebut konferensi ini sebagai momen krusial untuk menyelaraskan arah pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang nasional. Dalam keterangannya usai menghadiri pembukaan acara di Jakarta International Convention Center pada Rabu (11/06/2025), Suyus menyatakan bahwa acara ini memperjelas lokasi-lokasi prioritas pembangunan infrastruktur yang nantinya bisa diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

“Dari sisi tata ruang, ICI 2025 sangat membantu. Saya jadi bisa melihat lebih jelas di mana saja pembangunan infrastruktur direncanakan. Nantinya, masukan dari Menko akan kita sinkronkan dengan RPJMN 2025–2045 agar lebih selaras,” ujar Suyus.

Kolaborasi Tata Ruang dan Infrastruktur Jadi Kunci Sukses Indonesia Emas

Suyus menekankan pentingnya kolaborasi erat antara perencana tata ruang dan pelaksana pembangunan infrastruktur. Menurutnya, jika kedua aspek ini tidak berjalan beriringan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 secara terstruktur dan berkelanjutan.

Acara ICI 2025 ini sendiri menghadirkan berbagai tokoh penting dari dalam dan luar negeri, seperti pejabat tinggi negara, duta besar, akademisi, pelaku industri, hingga investor. Forum ini jadi ajang tukar pikiran, berbagi pengalaman, dan mencari solusi konkret bagi pembangunan masa depan Indonesia.

“Harapan saya, semua pihak serius mengikuti rangkaian ICI ini. Supaya hasilnya benar-benar bisa memperkuat sinkronisasi antara tata ruang dan pembangunan infrastruktur nasional,” tambahnya.

Harapan Terhadap Sinkronisasi yang Lebih Kuat

Lebih lanjut, Suyus mengungkapkan bahwa konferensi ini bisa menjadi wadah yang sangat strategis untuk memperkuat fondasi spasial yang akan mendukung pertumbuhan inklusif dan kompetitif. Dengan kata lain, kalau semua pihak bisa bersinergi sejak tahap perencanaan, maka pembangunan tidak hanya merata, tapi juga punya arah yang jelas dan berdaya saing.

“Dengan kehadiran banyak pemangku kepentingan di ICI 2025, saya optimis bahwa tata ruang dan infrastruktur ke depan bisa benar-benar sejalan. Ini penting agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.

Konferensi ICI 2025 ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) dan diproyeksikan menjadi referensi penting dalam merumuskan strategi pembangunan jangka panjang yang solid, efisien, dan inklusif. Maka dari itu, partisipasi aktif semua pihak sangat dibutuhkan agar Indonesia benar-benar siap menyongsong 2045 dengan tata ruang dan infrastruktur yang saling menguatkan.

ICI 2025: Momen Penting Dorong Infrastruktur Ramah Lingkungan, Dirjen ATR/BPN Tekankan Kolaborasi

ICI 2025: Momen Penting Dorong Infrastruktur Ramah Lingkungan, Dirjen ATR/BPN Tekankan Kolaborasi
ICI 2025: Momen Penting Dorong Infrastruktur Ramah Lingkungan, Dirjen ATR/BPN Tekankan Kolaborasi.

Jakarta – Pembangunan infrastruktur itu penting banget buat kemajuan negara, tapi jangan lupa, harus tetap ramah lingkungan. Hal ini ditekankan langsung oleh Embun Sari, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) dari Kementerian ATR/BPN saat menghadiri International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).

Menurut Embun, ICI 2025 bukan cuma sekadar konferensi biasa, tapi jadi ajang strategis buat mendorong kolaborasi lintas sektor demi terciptanya infrastruktur yang kuat dan tetap peduli lingkungan. “Negara kita nggak bisa maju tanpa infrastruktur yang mumpuni. Tapi kita juga nggak boleh tutup mata soal dampak ke lingkungan. Harus seimbang dong,” ujar Embun dengan semangat.

Ia juga bangga karena semua menteri di bawah naungan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) kompak hadir di acara tersebut. Buat Embun, ini jadi sinyal kuat bahwa isu pembangunan memang jadi prioritas nasional.

Peran Strategis ATR/BPN: Dari Pengadaan hingga Penataan Tanah

Dalam sesi wawancaranya, Embun menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN punya peran krusial dalam setiap proyek pembangunan—yakni mulai dari proses Pengadaan Tanah. “Semua pembangunan pasti butuh lahan. Nah, tugas kami memastikan tanahnya clear dulu. Kalau tanahnya belum dimiliki negara atau pemerintah, kami yang urus biar bisa dipakai,” jelasnya.

Nggak cuma itu, bahkan ketika lahan sudah tersedia, ATR/BPN tetap ikut andil lewat penataan dan konsolidasi tanah biar penggunaan lahannya lebih efisien dan sesuai rencana.

ICI 2025: Ajang Tukar Ilmu Global

Salah satu yang bikin acara ICI 2025 makin spesial menurut Embun adalah kehadiran para pakar infrastruktur dari berbagai negara maju. Harapannya, Indonesia bisa banyak belajar dari praktik terbaik di luar negeri. “Mereka udah punya sistem yang terbukti ramah lingkungan. Kita bisa ambil pelajaran dan terapkan versi kita di sini,” ungkapnya.

Dengan lebih dari 6 ribu peserta yang hadir, suasana ICI 2025 benar-benar terasa hidup. Mulai dari diskusi panel, tukar ilmu, sampai pameran teknologi pembangunan semua ada. Embun yakin, kolaborasi yang dibangun lewat acara ini akan jadi modal kuat buat masa depan pembangunan Indonesia yang lebih hijau dan inklusif.

Melalui ICI 2025, Indonesia berkesempatan besar untuk memperkuat arah pembangunan infrastruktur yang lebih terencana dan berkelanjutan. Dengan dukungan dari Kementerian ATR/BPN lewat pengadaan dan penataan tanah, serta semangat kolaborasi dari berbagai pihak, harapannya infrastruktur kita ke depan nggak cuma kokoh, tapi juga ramah lingkungan.

Jangan Sampai Tertipu! Website Palsu Satker ATR/BPN Mulai Marak, Ini Pesan Resmi dari Kementerian

Jangan Sampai Tertipu! Website Palsu Satker ATR/BPN Mulai Marak, Ini Pesan Resmi dari Kementerian
Jangan Sampai Tertipu! Website Palsu Satker ATR/BPN Mulai Marak, Ini Pesan Resmi dari Kementerian.

Jakarta – Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan kemunculan sejumlah situs web palsu yang mengatasnamakan satuan kerja (Satker) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian ATR/BPN pun langsung mengambil tindakan cepat dan memberikan imbauan penting bagi publik agar lebih waspada.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan mengakses informasi soal pertanahan dan tata ruang. Pasalnya, sudah ada banyak laporan yang masuk terkait situs palsu yang meniru tampilan website resmi Satker ATR/BPN.

“Kalau butuh informasi apa pun soal pertanahan atau tata ruang, pastikan langsung kunjungi website resmi kami di www.atrbpn.go.id atau hubungi nomor hotline kami di 0811-1068-0000,” ujar Harison, Rabu (11/06/2025).

Ciri-Ciri Website Palsu yang Perlu Diwaspadai

Menurut Harison, situs palsu ini sengaja didesain menyerupai tampilan asli portal resmi milik Satker ATR/BPN. Bahkan, ada yang dengan cerdik meniru sampai ke homepage-nya sehingga bisa mengecoh pengguna yang tidak teliti.

“Ada yang tampilannya hampir identik dengan website resmi. Bedanya, domainnya bukan ‘.go.id’. Nah, ini penting banget buat diperhatikan. Situs resmi pemerintah selalu berakhiran dengan ‘.go.id’, bukan ‘.com’ atau ‘.id’,” jelas Harison.

Sudah 12 Situs Palsu Teridentifikasi

Sampai saat ini, pihak Kementerian ATR/BPN sudah menemukan sekitar 12 situs palsu yang mencoba meniru akun resmi Satker. Koordinasi pun sudah dilakukan baik di internal kementerian maupun dengan pihak eksternal agar situs-situs palsu tersebut bisa segera ditindak dan dihapus.

Langkah ini dilakukan demi menjaga keamanan informasi publik dan mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tips Aman Akses Informasi Pertanahan

Biar nggak jadi korban penipuan digital, berikut ini beberapa tips sederhana tapi penting:

  • Selalu cek domain situs web. Pastikan berakhiran .go.id

  • Gunakan sumber resmi. Cari info hanya lewat www.atrbpn.go.id

  • Waspada iklan atau tawaran mencurigakan. Apalagi yang menjanjikan layanan cepat

  • Verifikasi informasi. Bisa lewat hotline resmi 0811-1068-0000

Harison juga menekankan bahwa edukasi digital untuk masyarakat sangat penting agar tidak mudah terjebak oleh praktik pemalsuan semacam ini.

Konferensi ICI 2025 Resmi Dibuka: Momen Penting Bagi Investor Infrastruktur di Indonesia

Konferensi ICI 2025 Resmi Dibuka: Momen Penting Bagi Investor Infrastruktur di Indonesia
Konferensi ICI 2025 Resmi Dibuka: Momen Penting Bagi Investor Infrastruktur di Indonesia.

Jakarta – Gaes, ada kabar penting nih buat kamu yang ngikutin perkembangan infrastruktur di Indonesia! International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 akhirnya resmi dibuka. Acara prestisius ini digelar di Jakarta International Convention Center, Rabu (11/06/2025), dan diinisiasi langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, juga hadir dan memberikan pandangannya soal konferensi ini. Menurut Wamen Ossy, ICI 2025 adalah ajang strategis yang menyajikan informasi penting seputar pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

"Konferensi ini jadi sarana bagi banyak pihak buat paham lebih dalam tentang kebijakan dan arah pembangunan infrastruktur Indonesia," ujar Wamen Ossy usai sesi pembukaan.

Yang menarik, acara ini nggak cuma jadi tempat buat berbagi informasi, tapi juga jadi jembatan antara investor dan para pembuat kebijakan. Jadi, buat kamu atau pihak mana pun yang pengen masuk ke dunia investasi infrastruktur Indonesia, ini tempat yang pas banget!

“Investor bakal dapat wawasan menyeluruh tentang iklim investasi, termasuk aturan dan prosedur yang berlaku di Indonesia. Ini penting supaya mereka bisa melangkah dengan percaya diri,” lanjut Ossy Dermawan.

Sebagai perwakilan pemerintah yang fokus di bidang agraria dan tata ruang, Ossy juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN mendukung penuh kolaborasi lintas sektor. Tujuannya? Biar tercipta ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.“Kami tentu sangat mendukung acara seperti ini, bahkan kami juga ikut berpartisipasi aktif dalam rangkaian konferensi ini,” tutupnya.

Gak cuma Wamen Ossy, Menteri Koordinator Bidang IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga turut membuka secara resmi acara yang dihadiri lebih dari 6.000 peserta ini. Dalam pidatonya, AHY mengajak semua pihak untuk memanfaatkan konferensi sebagai tonggak kolaborasi global demi masa depan yang lebih baik.

"Mari kita jadikan forum ini sebagai ajang kolaborasi berani, lintas negara, dan penuh makna. Kita ingin membangun sistem yang bukan hanya kuat, tapi juga adil, tangguh sekaligus regeneratif," tegas AHY.

Acara ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, duta besar negara sahabat, pelaku industri, akademisi, hingga investor dari dalam dan luar negeri.

Konferensi ICI 2025 jadi bukti nyata bahwa Indonesia serius membangun infrastruktur berkualitas dengan pendekatan inklusif. Buat para calon investor, ini kesempatan emas untuk memahami peluang dan tantangan yang ada. Yuk, ikut bergerak membangun negeri!

Jumat, 13 Juni 2025

Prabowo dan Trump Saling Ucapkan Selamat Lewat Telepon Bahas Hubungan Indonesia Amerika dan Stabilitas Dunia

Prabowo dan Trump Saling Ucapkan Selamat Lewat Telepon Bahas Hubungan Indonesia Amerika dan Stabilitas Dunia
Prabowo dan Trump Saling Ucapkan Selamat Lewat Telepon Bahas Hubungan Indonesia Amerika dan Stabilitas Dunia.

JAKARTA -- Pada Kamis malam, 12 Juni 2025, suasana istana negara sedikit berbeda dari biasanya. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tampak berbicara serius namun santai melalui sambungan telepon internasional. Ternyata, di ujung telepon sana adalah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang baru saja kembali memenangkan pemilihan presiden di negaranya.

Percakapan antara dua pemimpin negara besar ini berlangsung sekitar 15 menit, namun cukup padat dan penuh makna. Selain saling menanyakan kabar pribadi dan situasi terkini di masing-masing negara, mereka juga membahas berbagai isu penting yang menyangkut hubungan bilateral dan kerja sama strategis jangka panjang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Saling Ucapkan Selamat: Prabowo dan Trump Tunjukkan Hubungan Akrab

Dalam suasana hangat dan penuh rasa hormat, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Trump atas kemenangannya dalam pemilu presiden Amerika Serikat yang baru saja digelar. Trump pun tak ketinggalan memberi selamat kepada Prabowo atas terpilihnya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.

Menurut Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resminya kepada media, momen ini menunjukkan bahwa keduanya menjalin hubungan diplomatik yang kuat dan penuh respek. "Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat secara tulus atas keberhasilan Trump kembali memimpin Amerika Serikat. Sebaliknya, Presiden Trump pun dengan antusias mengucapkan selamat atas keberhasilan Prabowo memenangkan pemilu di Indonesia," ujarnya.

Diskusi Serius soal Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika

Tak sekadar basa-basi, kedua pemimpin juga membahas hal yang lebih dalam: masa depan kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika. Mereka sama-sama menyatakan komitmennya untuk memperkuat hubungan bilateral yang selama ini telah terjalin cukup baik.

Keduanya melihat banyak potensi kerja sama baru, baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, teknologi, maupun pendidikan. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk memperluas hubungan dagang dan investasi dengan Amerika. Ia juga menyampaikan keinginan untuk meningkatkan pertukaran pelajar, teknologi pertanian, dan kerja sama militer dalam kerangka menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu, Trump pun menyambut hangat berbagai inisiatif tersebut. Ia menyatakan bahwa Amerika akan terus mendukung Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Asia-Pasifik, serta mendorong peningkatan investasi perusahaan-perusahaan AS di Indonesia, terutama dalam sektor infrastruktur dan energi.

Komitmen Bersama Menjaga Perdamaian Global

Dalam percakapan tersebut, baik Prabowo maupun Trump juga mengangkat isu penting yang bersifat global, yakni stabilitas dan perdamaian dunia. Mereka sepakat bahwa sebagai dua negara dengan pengaruh besar—Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara—kerja sama mereka sangat penting dalam menjaga keseimbangan dunia.

Keduanya menunjukkan keprihatinan terhadap meningkatnya konflik di berbagai belahan dunia, termasuk ketegangan di Timur Tengah, konflik Ukraina-Rusia, dan isu geopolitik di Asia Timur. Mereka sepakat bahwa pendekatan diplomatik dan dialog terbuka adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik, bukan kekerasan.

"Presiden Prabowo dan Presiden Trump menegaskan komitmen mereka untuk mendukung upaya internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global, termasuk melalui kerja sama di forum-forum multilateral seperti G20, PBB, dan ASEAN," jelas Teddy.

Hubungan yang Sudah Terjalin Sejak Lama

Bagi yang mengikuti perkembangan politik internasional, komunikasi antara Prabowo dan Trump ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, keduanya sudah pernah melakukan pembicaraan melalui telepon pada 11 November 2024, tak lama setelah Prabowo resmi diumumkan sebagai pemenang Pilpres Indonesia.

Kala itu, keduanya langsung menunjukkan chemistry yang kuat. Trump bahkan sempat menyebut Prabowo sebagai "a strong and smart leader" yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Hal ini menunjukkan bahwa relasi personal antara kedua pemimpin bisa menjadi faktor penting dalam mempererat hubungan diplomatik antarnegara.

Dampak Positif bagi Indonesia

Percakapan antar pemimpin seperti ini bukan cuma simbolik atau seremonial semata. Ada dampak nyata yang bisa diharapkan dari komunikasi diplomatik semacam ini. Bagi Indonesia, sinyal positif dari Presiden Amerika bisa membuka lebih banyak peluang kerja sama, baik dari sisi ekonomi, investasi, maupun teknologi.

Amerika Serikat adalah salah satu investor asing terbesar di Indonesia, serta mitra dagang utama. Dukungan dari presiden AS tentunya akan memberi keyakinan lebih kepada pelaku bisnis dan investor Amerika untuk menanamkan modal di Tanah Air.

Selain itu, dalam konteks pertahanan dan geopolitik, kerja sama erat dengan AS juga dapat membantu Indonesia menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan, terutama di Laut Natuna dan wilayah ASEAN lainnya.

Masyarakat Perlu Tahu: Diplomasi itu Kunci

Sering kali, masyarakat awam menganggap diplomasi antarnegara hanya sebatas protokoler atau basa-basi politik. Padahal, komunikasi seperti yang dilakukan Prabowo dan Trump ini adalah bagian penting dari strategi geopolitik dan pembangunan jangka panjang suatu negara.

Dengan hubungan yang baik di tingkat kepala negara, jalan bagi negosiasi bisnis, kerja sama pendidikan, hingga bantuan teknologi jadi lebih terbuka. Bahkan, hal-hal seperti penanganan bencana atau kerja sama kesehatan bisa lebih cepat terwujud jika jalur diplomasi sudah terbuka lebar.

Percakapan telepon yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump ini bisa menjadi simbol awal dari era baru hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat yang lebih solid dan strategis. Dengan kepemimpinan baru di kedua negara, harapan besar muncul bahwa akan ada lebih banyak kerja sama yang bermanfaat bagi rakyat.

Kita patut menantikan langkah-langkah lanjutan dari komunikasi ini. Mungkin dalam waktu dekat akan ada kunjungan kenegaraan, penandatanganan MoU kerja sama, atau forum bersama antar kedua negara.

Yang jelas, hubungan internasional yang kuat selalu dimulai dari komunikasi yang baik. Dan percakapan 15 menit antara dua pemimpin ini adalah bukti bahwa Indonesia siap tampil sebagai pemain penting di panggung dunia.

Presiden Prabowo Ajak Swasta Bangun Infrastruktur Nasional Bareng-Bareng, Investasi Dijamin Aman dan Menguntungkan!

Presiden Prabowo Ajak Swasta Bangun Infrastruktur Nasional Bareng-Bareng, Investasi Dijamin Aman dan Menguntungkan!
Presiden Prabowo Ajak Swasta Bangun Infrastruktur Nasional Bareng-Bareng, Investasi Dijamin Aman dan Menguntungkan!.

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang lebih inklusif, terbuka, dan pro-investasi. 

Dalam pidato kuncinya di acara International Infrastructure Conference 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis, 12 Juni 2025, Prabowo menyampaikan ajakan terbuka kepada para pelaku sektor swasta baik dari dalam negeri maupun mancanegara untuk bersama-sama membangun Indonesia lewat proyek-proyek infrastruktur strategis.

Ajak Swasta Masuk, Pemerintah Tidak Main-Main!

“Pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak. Maka dari itu, saya mengundang sektor swasta dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi secara maksimal, sebesar-besarnya,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya yang penuh semangat.

Ajakan ini bukan hanya formalitas. Presiden secara eksplisit ingin menunjukkan bahwa pemerintah membuka lebar-lebar pintu kolaborasi, bukan hanya sebagai penyedia fasilitas, tapi juga sebagai mitra nyata yang siap turun langsung dalam pembiayaan maupun pelaksanaan proyek.

Iklim Investasi Dipermudah, Perizinan Disederhanakan

Salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk memfasilitasi sektor swasta adalah penyederhanaan proses perizinan. Presiden menyadari bahwa selama ini prosedur birokrasi sering menjadi penghambat utama dalam realisasi proyek infrastruktur. Oleh karena itu, kini pemerintah berkomitmen memangkas jalur perizinan yang rumit dan mempermudah seluruh tahapan investasi.

“Pemerintah tidak hanya duduk diam. Kami aktif memastikan agar semua proyek dapat berjalan lancar. Pusat-pusat layanan investasi akan membantu, mengamankan, dan mengawal setiap rencana besar pembangunan yang akan kita jalankan bersama,” jelas Prabowo.

Ada Uang Negara yang Siap Digunakan untuk Investasi

Lebih dari itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran yang selama ini dilakukan telah membuahkan hasil berupa cadangan dana negara yang cukup signifikan. Dana tersebut siap digunakan sebagai modal investasi bersama sektor swasta. Jadi, pemerintah tidak hanya mengundang investasi dari pihak luar, tapi juga ikut ambil bagian secara finansial dalam proyek-proyek strategis.

“Kita bukan hanya ajak kerja sama, tapi kita juga siap keluarkan dana dari pemerintah. Dana riil, uang nyata. Bukan cuma minta saham kosong,” tegas Prabowo, menekankan keseriusan pemerintah dalam berinvestasi bersama sektor swasta.

Jaminan Stabilitas dan Kepastian Hukum

Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran investor adalah soal stabilitas dan kepastian hukum dalam menjalankan proyek jangka panjang. Menyadari hal ini, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas nasional secara maksimal agar semua rencana besar infrastruktur tidak terganggu oleh dinamika politik maupun sosial.

“Stabilitas adalah kunci utama. Kita jaga agar semua investor bisa nyaman dan tenang. Karena kita sadar, membangun infrastruktur itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Ini butuh jaminan jangka panjang,” lanjutnya.

Proyek Infrastruktur Jadi Motor Ekonomi Nasional

Dalam konteks yang lebih luas, Prabowo juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, jembatan, atau pelabuhan, melainkan bagian dari strategi besar mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Dengan melibatkan sektor swasta, proyek-proyek ini diharapkan bisa lebih cepat selesai, lebih efisien, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan konektivitas dan mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah.

Potensi Sektor Swasta di Era Prabowo

Berbagai proyek yang masuk dalam daftar prioritas nasional seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan internasional, bandara, kawasan industri, hingga digitalisasi infrastruktur, semuanya terbuka untuk kerja sama investasi.

Presiden bahkan menyebut bahwa saat ini adalah momentum yang sangat baik bagi investor. Dengan cadangan fiskal yang kuat, stabilitas politik yang relatif terjaga, serta komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi, iklim investasi di Indonesia sedang berada dalam titik yang sangat kondusif.

“Jangan ragu. Kami di pemerintahan siap duduk bersama, berdiskusi, menyelesaikan hambatan, dan melangkah bareng-bareng. Ini bukan era pemerintah bekerja sendiri,” ungkap Presiden dengan penuh keyakinan.

Indonesia Butuh Kolaborasi, Bukan Kompetisi

Dalam penutupan pidatonya, Prabowo kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Menurutnya, di tengah tantangan global dan kebutuhan pembangunan yang begitu besar, tidak ada pilihan lain selain bekerja sama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, dan swasta pun butuh mitra yang bisa memberikan kepastian dan dukungan.

“Saya percaya, kalau kita jalan bareng, Indonesia bisa melompat lebih jauh. Infrastruktur bukan lagi mimpi, tapi kenyataan yang bisa kita bangun bersama,” pungkasnya.

Kesempatan Emas Bangun Negeri

Pidato Presiden Prabowo dalam konferensi ini bukan hanya sekadar seremonial, tapi merupakan sinyal kuat bagi investor bahwa Indonesia sangat terbuka dan siap untuk membangun bersama. Dengan dukungan fiskal, perizinan yang lebih sederhana, dan jaminan keamanan hukum, ini adalah momentum emas bagi sektor swasta untuk ambil bagian dalam pembangunan nasional.

Buat kamu yang bergerak di dunia konstruksi, investasi, teknologi, atau sektor pendukung infrastruktur lainnya – ini saatnya ikut berkontribusi. Pemerintah sudah siap, tinggal kamu, siap jalan bareng?

Prabowo Siap Gas Proyek Tanggul Laut Raksasa Demi Selamatkan Pantura dari Banjir Rob dan Krisis Iklim

Prabowo Siap Gas Proyek Tanggul Laut Raksasa Demi Selamatkan Pantura dari Banjir Rob dan Krisis Iklim
Prabowo Siap Gas Proyek Tanggul Laut Raksasa Demi Selamatkan Pantura dari Banjir Rob dan Krisis Iklim.

JAKARTA -- Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur berskala besar yang sangat krusial bagi masa depan Indonesia, khususnya kawasan pesisir utara Pulau Jawa. 

Salah satu proyek yang jadi sorotan utama adalah pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa.

Dalam pidatonya di Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis, 12 Juni 2025, Prabowo menyebut proyek tanggul laut ini sebagai salah satu infrastruktur strategis yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

"Saya ingin garis bawahi, salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital, dan harus segera kita laksanakan adalah pembangunan Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa," ucap Prabowo di hadapan para pemangku kepentingan.

Kenapa Tanggul Laut Ini Penting Banget?

Masalah banjir rob yang rutin menghantam kawasan pesisir utara Jawa, terutama Jakarta dan sekitarnya, bukan hal baru. Banyak daerah di pesisir sudah mengalami penurunan muka tanah yang drastis akibat eksploitasi air tanah, belum lagi ditambah dampak perubahan iklim global yang bikin permukaan air laut terus naik dari tahun ke tahun. Kombinasi dua hal ini bikin risiko tenggelam makin nyata.

Nah, proyek tanggul laut ini jadi tameng utama buat menghadang semua risiko tersebut. Nantinya, dinding raksasa sepanjang 500 kilometer bakal dibangun membentang dari Banten sampai Gresik di Jawa Timur. Tujuannya jelas: melindungi jutaan warga yang tinggal di pesisir dari risiko tenggelamnya permukiman, bandara, pelabuhan, dan kawasan industri strategis.

Sudah Direncanakan Sejak 1995, Kini Saatnya Aksi Nyata

Kalau kamu pikir proyek ini muncul mendadak, ternyata enggak juga, lho. Menurut Presiden Prabowo, rencana pembangunan tanggul laut raksasa ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1995. Namun, baru sekarang realisasi konkret benar-benar mulai digerakkan.

"Perjalanan seribu kilometer itu dimulai dari satu langkah. Kita akan mulai dari sekarang," kata Prabowo, menyemangati hadirin.

Tahap awal pembangunan akan dimulai dari Teluk Jakarta. Estimasi waktu pengerjaan di kawasan ini diperkirakan butuh waktu sekitar 8 sampai 10 tahun. Dan kalau ingin seluruh tanggul selesai hingga Gresik, kemungkinan proyek ini bakal makan waktu 15 sampai 20 tahun.

Biaya Fantastis, Tapi Prabowo Optimis

Proyek sebesar ini tentunya butuh dana jumbo. Total biaya yang diperkirakan mencapai 80 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp1.200 triliun. Tapi Presiden Prabowo terlihat percaya diri. Khusus tahap awal di Teluk Jakarta, biayanya diperkirakan di kisaran 8-10 miliar dolar.

Presiden bahkan sudah bicara langsung dengan Gubernur DKI Jakarta untuk gotong royong pendanaan. Prinsipnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sama-sama patungan.

"Kalau 8 miliar dolar dibagi 8 tahun, berarti 1 miliar dolar per tahun. Tenang Bu Menteri Keuangan, DKI juga ikut nyumbang kok. Jadi, DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah," ujarnya sambil bercanda yang disambut tawa para hadirin.

Akan Dibentuk Badan Otorita Khusus

Untuk memastikan proyek ini berjalan mulus dan nggak terbengkalai di tengah jalan, Presiden juga berencana membentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Lembaga ini nantinya akan fokus mengawasi, mengatur, dan mengoordinasikan pembangunan dari awal sampai akhir.

Tujuan pembentukan badan ini cukup jelas: biar proyek ini nggak terhambat urusan birokrasi atau tarik-ulur kepentingan daerah dan pusat. Apalagi, proyek ini menyangkut banyak provinsi, kabupaten, dan kota di sepanjang Pantura.

Terbuka untuk Kerja Sama Asing, Tapi Fokus pada Kekuatan Nasional

Meski proyek ini sangat besar dan mahal, Prabowo tetap mengedepankan semangat kemandirian nasional. Pemerintah memang terbuka untuk menjalin kerja sama dengan negara lain seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, negara-negara Eropa, hingga Timur Tengah. Tapi, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan tidak akan menunggu mereka.

"Kalau mereka mau ikut, silakan. Tapi kita tidak akan menunggu. Kita mulai dengan kekuatan kita sendiri," tegasnya.

Pernyataan ini jadi sinyal kuat bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, bakal lebih mandiri dan progresif dalam menjalankan proyek strategis nasional. Harapannya tentu agar hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia, tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar.

Proyek Ini Bukan Sekadar Bangun Tanggul, Tapi Soal Masa Depan Negeri

Kalau kita lihat lebih jauh, Giant Sea Wall ini bukan cuma proyek beton dan baja. Ini soal keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Soal menjaga ekonomi nasional dari risiko bencana besar. Soal menjaga masa depan kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya agar tetap eksis di peta dunia 50 atau 100 tahun mendatang.

Coba bayangkan kalau Jakarta atau Semarang sampai tenggelam karena rob. Bisa kacau ekonomi nasional. Ribuan industri terganggu, lalu lintas barang tersendat, bahkan jutaan warga bisa jadi pengungsi iklim.

Jadi, proyek tanggul laut ini lebih dari sekadar dinding raksasa. Ini adalah tameng hidup buat jutaan rakyat Indonesia.

Tanggul Laut Jadi Simbol Transformasi Infrastruktur Era Baru

Pemerintahan Prabowo tampaknya ingin meninggalkan jejak kuat dalam sejarah pembangunan Indonesia. Setelah era Jokowi dikenal dengan pembangunan jalan tol, kereta cepat, dan infrastruktur konektivitas, kini Prabowo ingin menandai era kepemimpinannya dengan proyek pelindung lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Langkah ini juga sejalan dengan tren global, di mana negara-negara besar mulai membangun infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim—seperti Belanda dengan sistem tanggul canggihnya, atau Jepang dengan tanggul anti-tsunami.

Indonesia, dengan potensi ancaman yang tinggi dari perubahan iklim, sudah seharusnya mengambil langkah besar seperti ini. Dan Giant Sea Wall adalah jawabannya.

Proyek Berani untuk Masa Depan yang Aman

Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura mungkin terasa ambisius, mahal, dan penuh tantangan. Tapi ini juga merupakan simbol keberanian, visi besar, dan kepedulian terhadap masa depan negeri. Di tengah ancaman nyata dari rob, perubahan iklim, dan penurunan muka tanah, Indonesia memang butuh langkah besar dan Prabowo telah mengawalinya.

Semoga proyek ini bukan cuma janji politik atau retorika semata, tapi benar-benar jadi tonggak sejarah yang akan dikenang generasi mendatang sebagai momen saat Indonesia memilih untuk melindungi bangsanya, dengan cara yang berani dan visioner.

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Bangun Infrastruktur Berkelanjutan Lewat Kolaborasi Global di JCC 2025

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Bangun Infrastruktur Berkelanjutan Lewat Kolaborasi Global di JCC 2025
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Bangun Infrastruktur Berkelanjutan Lewat Kolaborasi Global di JCC 2025.

Jakarta, 12 Juni 2025 – Dalam suasana hangat penuh semangat dan optimisme, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato kunci yang penuh makna pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC). 

Acara bergengsi bertema "Sustainable Infrastructure for the Future: Innovation and Collaboration" ini menjadi magnet besar bagi lebih dari 7.000 peserta dari 33 negara, menandai langkah nyata Indonesia dalam memperkuat peran globalnya dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Awal Sambutan Penuh Apresiasi

Presiden Prabowo mengawali pidatonya dengan penuh apresiasi. Beliau menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah sukses menyelenggarakan acara ini, khususnya kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Terima kasih atas undangan dan penyelenggaraan acara yang sangat tertib dan profesional ini. Ini adalah contoh nyata bahwa kita mampu bekerja dengan rapi dan berkelas dunia," ujar Presiden Prabowo sambil disambut tepuk tangan hangat dari para peserta.

Indonesia Siap Hadapi Tantangan Global Lewat Infrastruktur Hijau

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti bahwa dunia saat ini masih menghadapi tantangan besar—mulai dari krisis iklim, ketimpangan ekonomi, hingga ketidakpastian geopolitik yang terus bergejolak. Namun, alih-alih surut, Indonesia justru memilih untuk menatap ke depan dengan semangat yang menyala-nyala.

"Kita harus terus bekerja, terus bergerak, dengan semangat, optimisme, dan kehendak yang kuat. Inilah momen bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya mampu, tapi juga berani mengambil peran besar di dunia," tegas Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan bukan hanya soal membangun jalan atau jembatan, tetapi soal menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Infrastruktur yang ramah lingkungan, efisien energi, dan mendukung konektivitas digital adalah fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

AHY: Kepemimpinan Prabowo Menjadi Arah Baru Pembangunan Nasional

Sementara itu, Menko AHY, yang menjadi tokoh penting di balik suksesnya acara ini, menyampaikan bahwa forum internasional ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini telah menapaki babak baru dalam arah pembangunan.

"Di tengah situasi global yang tidak pasti, Indonesia justru hadir dengan solusi. Ini tidak lepas dari visi besar dan kepemimpinan tegas Presiden Prabowo. Dunia melihat bahwa Indonesia sekarang bukan sekadar negara besar di Asia Tenggara, tapi juga menjadi pemain utama dalam isu pembangunan berkelanjutan global," ungkap AHY.

Ia juga menambahkan bahwa konferensi ini menjadi platform penting untuk mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga komunitas internasional.

"Melalui sinergi yang kuat, kita ingin menciptakan sistem infrastruktur yang tidak hanya canggih, tapi juga berkelanjutan dan adil," lanjut AHY dengan penuh keyakinan.

Infrastruktur Jadi Fondasi Masa Depan Bangsa

Dalam pidato tersebut, Prabowo juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur adalah kunci utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menggambarkan bahwa dengan infrastruktur yang memadai, akan terbuka lebih banyak lapangan pekerjaan, terciptanya konektivitas antar wilayah, serta peningkatan daya saing nasional.

“Kita tidak boleh hanya terpaku pada pembangunan jangka pendek. Kita harus membangun fondasi yang kuat untuk anak cucu kita nanti. Itulah kenapa infrastruktur berkelanjutan sangat penting,” tambah Prabowo.

Beliau juga menyebutkan pentingnya integrasi antara pembangunan fisik dengan transformasi digital dan transisi energi bersih.

Partisipasi Global, Kolaborasi Lintas Sektor

Yang membuat konferensi ini semakin menarik adalah kehadiran berbagai tokoh penting baik dari dalam maupun luar negeri. Hadir dalam kesempatan tersebut para duta besar dari negara sahabat, jajaran menteri kabinet, pimpinan lembaga negara, kepala daerah dari berbagai provinsi, hingga pelaku usaha dan akademisi.

Suasana di JCC terasa sangat dinamis, penuh semangat pertukaran gagasan dan kolaborasi konkret. Diskusi panel yang digelar membahas berbagai tema menarik seperti inovasi teknologi untuk pembangunan hijau, pembiayaan infrastruktur berkelanjutan, hingga peran kota pintar (smart city) dalam mendukung kehidupan urban yang efisien dan ramah lingkungan.

Langkah Strategis Menuju 2045

Presiden Prabowo juga menyisipkan pesan strategis dalam konteks Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pencapaian visi Indonesia sebagai negara maju di 2045 tidak akan terwujud jika infrastruktur tidak diprioritaskan.

“Visi besar itu tidak datang dengan sendirinya. Butuh kerja keras, kolaborasi antar sektor, dan kemauan kuat dari seluruh rakyat Indonesia. Kita punya sumber daya, kita punya potensi, yang kita perlukan adalah keberanian untuk bergerak cepat,” kata Presiden.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus didesain inklusif yakni mengutamakan partisipasi masyarakat lokal, ramah terhadap UMKM, dan mendukung pembangunan yang merata dari Sabang sampai Merauke.

Penutup: Ajakan untuk Bersatu dan Bergerak Maju

Mengakhiri pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh peserta konferensi untuk tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan, tapi menjadi pelaku utama yang ikut mendorong kemajuan.

“Kita butuh kolaborasi, bukan kompetisi yang saling menjatuhkan. Saatnya kita duduk bersama, merumuskan masa depan yang kita inginkan, dan mulai membangunnya hari ini juga,” tutup Prabowo yang disambut dengan tepuk tangan meriah.

Indonesia Siap Melompat Lebih Jauh Lewat Infrastruktur Berkelanjutan

Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 bukan sekadar ajang pamer proyek atau gagasan, tetapi juga cermin dari keseriusan Indonesia untuk mengambil peran lebih besar di panggung dunia. Dengan visi besar yang dibawa oleh Presiden Prabowo dan kolaborasi nyata lintas sektor, Indonesia telah menunjukkan bahwa membangun infrastruktur adalah langkah awal untuk merancang masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Acara ini juga memperkuat pesan penting: masa depan bukan hanya tentang teknologi dan beton, tapi juga tentang manusia, semangat gotong royong, dan keberanian untuk bermimpi besar.

Prabowo Subianto Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen demi Meningkatkan Kesejahteraan Penegak Hukum Indonesia

Prabowo Subianto Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen demi Meningkatkan Kesejahteraan Penegak Hukum Indonesia
Prabowo Subianto Umumkan Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen demi Meningkatkan Kesejahteraan Penegak Hukum Indonesia.

JAKARTA -- Dalam momen yang cukup bersejarah, Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, resmi mengumumkan kebijakan besar yang langsung menyentuh dunia peradilan. Dalam acara Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 yang digelar di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025, Prabowo menyatakan bahwa gaji hakim akan dinaikkan secara signifikan—bahkan ada yang naik hingga 280 persen.

Pernyataan ini sontak menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena angka kenaikannya yang fantastis, tetapi juga karena ini adalah kali pertama dalam hampir dua dekade terakhir di mana pemerintah menunjukkan langkah nyata untuk memprioritaskan kesejahteraan para hakim, garda terdepan dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

Kenaikan Gaji Hakim yang Paling Tinggi Diberikan kepada Golongan Junior

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut bahwa kenaikan gaji tertinggi sebesar 280 persen diberikan kepada hakim dengan golongan paling junior, yakni para hakim pemula yang biasanya menghadapi tantangan ekonomi paling berat.

“Golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, secara signifikan, dan saya monitor terus,” ujar Prabowo di hadapan para pejabat tinggi Mahkamah Agung.

Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah baru di bawah komando Prabowo benar-benar ingin melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum dan keadilan. Bukan hanya di level kebijakan, tapi juga di sisi manusiawi: memperhatikan kebutuhan dasar dan kesejahteraan para hakim.

Hakim Belum Pernah Naik Gaji Selama Hampir Dua Dekade

Presiden Prabowo secara terbuka mengungkapkan keprihatinannya setelah menerima laporan bahwa mayoritas hakim belum pernah mendapatkan kenaikan gaji selama 18 tahun terakhir. Angka tersebut tentu mencengangkan, apalagi mengingat peran vital para hakim dalam menjaga keadilan dan menegakkan supremasi hukum di Tanah Air.

“Saya dapat laporan ada Hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan,” jelas Prabowo.

Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran besar hakim dalam kehidupan bernegara dengan kesejahteraan yang mereka terima. Bahkan beberapa hakim diketahui masih menjalankan tugasnya dalam status kontrak, tanpa jaminan tempat tinggal atau tunjangan fasilitas yang memadai.

Program Perumahan untuk Hakim Juga Akan Dipercepat

Tak hanya soal gaji, Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki fasilitas perumahan bagi para penegak hukum. Rencana pembangunan besar-besaran akan segera dijalankan untuk memastikan bahwa para hakim mendapatkan rumah dinas layak sebagai bentuk dukungan negara terhadap tugas berat yang mereka emban.

Hal ini menjadi bagian dari agenda besar Prabowo dalam mendorong reformasi hukum yang berbasis kesejahteraan, di mana para penegak hukum tidak hanya diminta bekerja keras menjaga keadilan, tetapi juga diberikan jaminan hidup yang layak dan terhormat.

Mengapa Kesejahteraan Hakim Itu Penting?

Meningkatkan gaji dan fasilitas hakim bukan sekadar soal memberi upah lebih tinggi. Ini adalah strategi penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Banyak kasus di masa lalu menunjukkan bahwa rendahnya kesejahteraan penegak hukum bisa membuka celah korupsi, konflik kepentingan, bahkan keputusan yang bias.

Dengan gaji yang layak dan fasilitas yang mendukung, para hakim diharapkan dapat bekerja dengan tenang, fokus, dan bebas dari tekanan ekonomi. Ini sekaligus akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, yang selama ini kerap dianggap kurang transparan dan rawan intervensi.

Respons Positif dari Masyarakat dan Praktisi Hukum

Langkah Presiden Prabowo ini disambut hangat oleh banyak kalangan, mulai dari akademisi hukum, praktisi, hingga masyarakat luas. Banyak yang mengapresiasi keberanian Presiden dalam mengambil keputusan penting di awal masa jabatannya.

Lembaga Kajian Reformasi Hukum Nasional bahkan menyebut langkah ini sebagai “angin segar yang telah lama dinantikan oleh dunia peradilan Indonesia.”

Tak sedikit pula netizen di media sosial yang mengomentari positif kebijakan ini. Banyak yang berharap bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan, para hakim akan lebih tegas dan adil dalam menangani kasus-kasus besar, termasuk kasus korupsi dan pelanggaran HAM.

Tantangan Implementasi dan Harapan ke Depan

Meski kebijakan ini terdengar sangat positif, tentu saja ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Di antaranya adalah pengawasan terhadap distribusi kenaikan gaji, mekanisme penyaluran yang adil, serta evaluasi berkala terhadap dampaknya terhadap kualitas layanan peradilan.

Namun, sejauh ini, niat baik dari Presiden Prabowo dan komitmennya untuk memantau langsung implementasi kebijakan ini menjadi modal besar untuk keberhasilan jangka panjang.

Jika semua berjalan sesuai rencana, maka bukan hanya kesejahteraan hakim yang meningkat, tapi juga kualitas sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.

Awal Baru bagi Peradilan Indonesia

Dengan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen dan program perumahan untuk penegak hukum, Prabowo Subianto menunjukkan bahwa pemerintahannya ingin membangun sistem hukum yang kuat, bersih, dan berpihak pada keadilan.

Kebijakan ini bukan hanya tentang angka-angka dalam slip gaji, tapi juga tentang bagaimana negara menghargai kerja keras para hakim, memperkuat moralitas hukum, dan menciptakan lingkungan peradilan yang sehat dan berintegritas.

Langkah ini bisa jadi merupakan babak baru dalam reformasi hukum di Indonesia, dan publik tentu berharap agar semangat perubahan ini tidak berhenti sampai di sini.