Iklan Tutup X
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Jumat, 24 Juli 2026

Hotman Paris Sebut PWI Tak Punya Legal Standing dalam Laporan Dugaan Penghinaan Wartawan

Hotman Paris menyebut PWI tidak memiliki legal standing melaporkannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan wartawan. Ia membantah menghina profesi dan siap memenuhi panggilan polisi. (Foto ilustrasi)
Hotman Paris menyebut PWI tidak memiliki legal standing melaporkannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan wartawan. Ia membantah menghina profesi dan siap memenuhi panggilan polisi. (Foto ilustrasi)

JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk melaporkannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Pernyataan itu disampaikan Hotman pada Kamis (23/7/2026) di RS Medistra saat menanggapi laporan yang telah didaftarkan PWI terhadap dirinya.

Menurut Hotman, ucapan yang dipersoalkan tidak ditujukan kepada lembaga maupun profesi wartawan, melainkan kepada seseorang secara pribadi yang terus mengulang pertanyaan dalam konferensi pers. "Jadi itu tidak punya legal standing. Karena kata 'lu' berarti kamu, berarti perorangan. Saya tidak pernah menyinggung lembaga pers," ujarnya.

Ia menjelaskan, kalimat "Lu punya otak enggak sih?" terlontar setelah dirinya merasa telah memberikan penjelasan panjang, namun pertanyaan yang sama terus diajukan. Hotman mengakui pilihan kata tersebut kurang tepat, tetapi menegaskan maksudnya bukan untuk menghina profesi wartawan. Menurutnya, kalimat yang lebih tepat seharusnya adalah "Lu ngerti enggak sih?" sebagai bentuk pertanyaan apakah lawan bicaranya memahami penjelasan yang telah diberikan.

Hotman juga mengaku tidak mengetahui identitas penanya saat kejadian berlangsung. Ia menyebut orang tersebut tidak memperkenalkan diri sebagai wartawan maupun menyampaikan asal medianya. Bahkan, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, ia sempat menyebut penanya sebagai wartawan "bodrek". Belakangan, Hotman mengklaim baru mengetahui bahwa orang tersebut berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Namun, keterangan sejumlah awak media yang hadir dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung menyebut penanya merupakan wartawan dari salah satu media nasional. Meski membantah telah menghina profesi wartawan, Hotman memastikan akan memenuhi panggilan klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya.

Laporan terhadap Hotman telah teregister di Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/5291/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 20 Juli 2026. Laporan tersebut diajukan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu.

Direktur Anti Kekerasan PWI Pusat, Edison Siahaan, berharap kepolisian menindaklanjuti laporan sesuai ketentuan hukum. PWI menilai ucapan Hotman memenuhi unsur dugaan penghinaan terhadap golongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara atau denda hingga Rp200 juta.

Edison mengakui Hotman telah menyampaikan permintaan maaf melalui video di Instagram. Meski demikian, menurutnya permintaan maaf tersebut tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana. PWI tetap membuka peluang penyelesaian secara damai apabila terdapat itikad baik dari Hotman.

Kasus ini bermula saat Hotman menjawab pertanyaan mengenai dugaan kriminalisasi terhadap kliennya, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah. Ucapannya kemudian menuai kritik dari Forum Pemred dan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), yang menilai pernyataan tersebut merendahkan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Selasa, 21 Juli 2026

Riset Ungkap Fenomena "Double Subsidy" yang Bebani Media

Riset Ungkap Fenomena "Double Subsidy" yang Bebani Media.
Jakarta, 20 Juli 2026 — Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) tidak lagi menjadi alat bantu semata bagi industri media. Kehadirannya mulai mengubah cara publik mengakses informasi, menggerus lalu lintas kunjungan ke situs berita, sekaligus menimbulkan tantangan baru terhadap keberlanjutan bisnis media di Indonesia.

Kesimpulan itu mengemuka dalam peluncuran dua hasil riset yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bekerja sama dengan Monash University Indonesia dan PR2Media di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. Kedua penelitian tersebut mengulas dampak AI generatif terhadap model bisnis media sekaligus mengukur kesiapan perusahaan media dalam mengadopsi teknologi tersebut.

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengatakan kedua riset tersebut disusun sebagai pijakan bersama untuk memahami perubahan yang sedang berlangsung di industri media.
Menurut dia, hasil penelitian tidak dimaksudkan hanya menjadi pengetahuan internal AMSI, melainkan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun langkah kolektif menghadapi perkembangan AI.

"Kami ingin informasi ini menjadi pengetahuan kita bersama sehingga percakapan-percakapan ke depan berdasarkan realita yang sama dan memudahkan kita merumuskan langkah-langkah bersama," kata Wahyu.

Dalam kesempatan yang sama, Grants and Partnerships Manager Asia & the Pacific International Fund for Public Interest Media (IFPIM), Trinna Leong, mengatakan perubahan yang dihadapi media bukan lagi sekadar persoalan teknologi, melainkan perubahan mendasar dalam cara publik menemukan informasi.

"Sepanjang sejarah internet, hubungan antara publik dan ruang redaksi berlangsung secara langsung. Pembaca mencari jawaban dan menemukan berita yang dilaporkan, disunting, serta dipertanggungjawabkan oleh jurnalis. Kini jalur itu diam-diam sedang dialihkan," ujar Trinna.

Menurut dia, AI kini semakin sering menyajikan ringkasan informasi tanpa membawa pengguna mengunjungi sumber asli berita.

"Jawaban kini muncul tanpa pengguna pernah mencapai sumber langsung. Ringkasan dibuat oleh mesin yang dilatih menggunakan karya jurnalistik yang kini justru berdiri di depan sumber tersebut."
Trinna menilai situasi tersebut sudah berlangsung saat ini dan dampaknya dirasakan langsung oleh ruang-ruang redaksi di Indonesia.

"Ini bukan lagi kekhawatiran teknis yang jauh di masa depan. Ini sedang terjadi sekarang, lebih cepat daripada yang kita perkirakan."

Peneliti Monash University Indonesia, Ika Idris kemudian memaparkan hasil penelitian mengenai dampak AI generatif terhadap industri media, khususnya sejak Google meluncurkan fitur AI Overview dan melakukan sejumlah pembaruan algoritma pencarian.

Menurut Ika, penelitian dilakukan menggunakan data kunjungan (visitors), click-through rate (CTR), dan impresi dari sejumlah perusahaan media, yang kemudian dilengkapi dengan data Similarweb serta wawancara mendalam dengan pengelola media.

Hasilnya menunjukkan lalu lintas pengunjung media mengalami penurunan secara konsisten.

Pada kelompok media yang diteliti, rata-rata penurunan trafik bahkan mencapai sekitar 54 persen, dengan media berskala menengah menjadi kelompok yang mengalami dampak paling besar.

Penurunan CTR juga terjadi setelah Google AI Overview diperkenalkan dan diperbarui melalui sejumlah core update.
Tim peneliti juga melakukan analisis causal impact untuk melihat hubungan antara peluncuran AI Overview dan penurunan trafik.

"Dari 13 media besar yang kami teliti, enam menunjukkan penurunan yang signifikan secara statistik," ujar Ika.
Salah satu temuan utama penelitian adalah munculnya fenomena yang disebut double subsidy.

Ika menjelaskan perusahaan media pada praktiknya memberikan dua bentuk subsidi kepada perusahaan pengembang large language model (LLM).

Subsidi pertama terjadi ketika konten jurnalistik diambil melalui proses scraping untuk melatih model AI tanpa kompensasi kepada media sebagai pemilik konten.

Subsidi kedua muncul ketika aktivitas crawler AI meningkatkan beban lalu lintas server media. Lonjakan akses dari bot AI membuat perusahaan media harus meningkatkan kapasitas server dan menanggung biaya tambahan, meskipun aktivitas tersebut tidak menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.

Dalam wawancara dengan pengelola media, biaya tambahan server akibat aktivitas tersebut berkisar antara puluhan juta hingga sekitar Rp100 juta per bulan, terutama bagi media yang harus meningkatkan kapasitas layanan mereka.

"Jurnalisme menopang demokrasi, menopang ekosistem informasi, sekarang juga menopang perusahaan AI. Tetapi media justru menanggung biaya tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan," kata Ika.

Penelitian juga menemukan respons perusahaan media terhadap aktivitas AI masih beragam.

Sebagian media memilih memblokir crawler AI tertentu, sebagian memblokir seluruh akses, sementara media lain justru tidak melakukan pembatasan sama sekali karena khawatir kehilangan visibilitas di hasil pencarian berbasis AI.

Masih ada pula media kecil yang belum menyadari bahwa kontennya sedang dikumpulkan oleh bot AI karena keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan teknis.

Menurut Ika, kondisi tersebut menunjukkan mekanisme pasar belum mampu menyelesaikan persoalan secara alami sehingga diperlukan intervensi kebijakan.

Penelitian merekomendasikan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas perusahaan media, serta perlindungan khusus bagi media lokal yang dinilai paling rentan karena memiliki sumber daya terbatas namun menghasilkan konten jurnalistik bernilai tinggi.

Trinna mengatakan temuan penelitian tersebut penting karena mengubah berbagai kekhawatiran yang selama ini hanya bersifat anekdotal menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Selama ini percakapan lebih banyak diwarnai anekdot. Penelitian yang diluncurkan hari ini mengubah kita dari sekadar kecurigaan menjadi bukti (from suspicion to evidence)."

Ia menambahkan bukti tersebut menjadi fondasi bagi industri media untuk mengambil langkah bersama menghadapi perubahan yang dipicu AI.

"Riset seperti ini mengubah kecemasan yang tersebar menjadi argumen bersama yang kredibel. Dan argumen bersama itulah yang memungkinkan ruang redaksi menentukan masa depannya sendiri."

Sementara itu, penelitian PR2Media memotret tingkat kesiapan perusahaan media anggota AMSI dalam mengadopsi AI menggunakan kerangka AI Readiness Index (AIRI) yang dikembangkan AI Singapore dan disesuaikan dengan konteks industri media Indonesia.

Peneliti PR2Media Engelbertus Wendratama menjelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan mengidentifikasi pemanfaatan AI di perusahaan media sekaligus mengukur tingkat kesiapan organisasi dalam menghadapi peluang dan tantangan AI.

"Kami menemukan kerangka AIRI (AI Readiness Index) yang dikembangkan AI Singapore. Standarnya memang tinggi karena mengukur kesiapan organisasi, bukan sekadar penggunaan alat AI seperti ChatGPT atau Gemini, tetapi kesiapan untuk memanfaatkan bahkan mengembangkan sistem AI secara mandiri," ujar Wendratama.

Survei dilakukan terhadap 262 perusahaan media dari total 528 anggota AMSI yang mewakili kategori media besar, menengah besar, menengah, dan kecil. Penilaian mencakup lima aspek, yakni kesiapan organisasi, etika, model bisnis, data, dan infrastruktur teknologi.

Hasil penelitian menunjukkan perusahaan media berskala besar memiliki tingkat kesiapan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Meski demikian, bahkan perusahaan media besar masih menghadapi tantangan dalam menyusun pedoman operasional penggunaan AI, mitigasi risiko, hingga strategi investasi teknologi yang dinilai membutuhkan biaya besar dengan tingkat ketidakpastian tinggi.

Menurut Wendratama, sebagian besar perusahaan media masih berada pada tahap awal pemanfaatan AI.

"Sebagian besar media masih menggunakan AI sebagai alat bantu siap pakai. Belum banyak yang memiliki peta jalan untuk mengembangkan sistem AI sendiri maupun strategi bisnis jangka panjang."

Berdasarkan hasil penelitian, PR2Media merekomendasikan penguatan kapasitas internal perusahaan media melalui penyusunan modul, pelatihan, pendampingan, hingga dukungan perangkat lunak dan perangkat keras.
Selain itu, AMSI dinilai perlu mengambil peran lebih besar dalam memperkuat posisi tawar industri media terhadap platform AI.

"AMSI perlu membangun strategi negosiasi kolektif dengan platform AI. Perusahaan media sudah menyadari potensi bisnis AI, tetapi posisi tawarnya lemah jika bernegosiasi sendiri," kata Wendratama.

Menurut dia, negosiasi kolektif dapat mencakup pembahasan skema lisensi, perlindungan konten, kompensasi atas penggunaan data, hingga model revenue sharing apabila konten media dimanfaatkan untuk pelatihan AI.

Ia juga menilai revisi Undang-Undang Hak Cipta yang mengakui hak ekonomi atas karya jurnalistik akan memperkuat posisi perusahaan media dalam berhadapan dengan platform AI.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi mengatakan industri media saat ini menghadapi perubahan mendasar akibat dominasi platform digital dan AI.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui revisi Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk instrumen perpajakan dan pengaturan persaingan usaha sebagaimana diterapkan di Kanada maupun Prancis.

Ia menilai posisi tawar perusahaan media terhadap platform digital masih sangat lemah sehingga diperlukan regulasi yang mampu menciptakan hubungan yang lebih seimbang.

"Kami percaya ekosistem pers yang sehat akan menghasilkan informasi yang sehat bagi publik. Informasi yang sehat akan memperkuat demokrasi," kata Dahlan.

LMKN dan USEA Kerja Sama Bangun Ekosistem Lisensi BGM Terintegrasi di Indonesia

LMKN dan USEA Kerja Sama Bangun Ekosistem Lisensi BGM Terintegrasi di Indonesia
LMKN dan USEA Kerja Sama Bangun Ekosistem Lisensi BGM Terintegrasi di Indonesia.
JAKARTA - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan teknologi asal Singapura, USEA Pte. Ltd., untuk membangun ekosistem lisensi Background Music (BGM) atau musik latar komersial yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel di Indonesia. Kerja sama yang diteken pada Selasa, 21 Juli 2026 tersebut, dituangkan dalam Cooperation Agreement mengenai Pengembangan Ekosistem Lisensi BGM Komersial Bersertifikat di Indonesia.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Ketua LMKN Pencipta Andi Mulhanan Tombolotutu dan Ketua LMKN Hak Terkait Marcell Siahaan mewakili LMKN, serta Group Chief Executive Officer USEA PTE. LTD., Jerry Chen, mewakili USEA.

Dalam kerja sama ini, LMKN tetap menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai lembaga yang berwenang mengelola penghimpunan, administrasi, dan pendistribusian royalti musik di Indonesia. Sementara itu, USEA berperan sebagai penyedia platform teknologi, perangkat, serta infrastruktur pembayaran dan pelaporan untuk mendukung proses lisensi musik latar komersial. 

USEA tidak bertindak sebagai lembaga manajemen kolektif maupun penyedia katalog musik.

Kerja sama tersebut bersifat non-eksklusif. Meski demikian, LMKN mengakui USEA sebagai mitra penyedia layanan BGM bersertifikat, dan mitra pelaksana yang menjadi acuan operasional awal dalam pengembangan layanan serupa di Indonesia.

Melalui platform USEA, pelaku usaha nantinya dapat melakukan pembayaran royalti kepada LMKN secara terintegrasi. Sistem akan memisahkan secara transparan antara besaran royalti yang menjadi hak LMKN dengan biaya layanan USEA. Pembayaran royalti akan disalurkan langsung ke rekening LMKN melalui penyedia jasa pembayaran (PJP), sementara biaya layanan diterima secara terpisah oleh USEA.

Dokumen kerja sama juga menegaskan, bahwa musik latar baru dapat diaktifkan setelah tiga persyaratan terpenuhi, yakni pembayaran telah dinyatakan berhasil, dana royalti telah disalurkan sesuai mekanisme yang disepakati, dan sertifikat lisensi diterbitkan oleh LMKN melalui platform USEA.

Sebagai tahap awal implementasi, kedua belah pihak akan menjalankan proyek percontohan (pilot project) pada 100 outlet usaha. Apabila target yang telah ditetapkan tercapai, kerja sama akan diperluas ke berbagai sektor usaha, jaringan bisnis, maupun asosiasi melalui skema implementasi bertahap.

Selain mengatur mekanisme pembayaran dan sertifikasi, perjanjian juga memuat ketentuan mengenai pelaporan penggunaan musik, perlindungan data, audit, keamanan sistem, tata kelola bersama, serta penyelesaian sengketa. Kedua pihak membentuk Joint Working Group (JWG) yang akan mengawasi implementasi kerja sama dan melakukan evaluasi secara berkala.

Masa berlaku kerja sama ditetapkan hingga 8 Agustus 2028, dengan evaluasi kinerja setiap enam bulan. Perpanjangan kerja sama hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Apa itu LMKN dan USEA

LMKN adalah lembaga bantu negara non-APBN yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut mengamanatkan LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

LMKN mempunyai kewenangan untuk mengoleksi (mengumpulkan) royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para pengguna komersial, dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia, kemudian mendistribusikannya melalui LMK kepada para Pencipta, Pemegang Hak, dan Pemilik Hak Terkait.

Sedangkan USEA Pte. Ltd., adalah anak perusahaan dari U-NEXT HOLDINGS asal Jepang, yang menyediakan solusi teknologi ritel seperti musik latar digital (BGM), wewangian toko, dan tanda digital pintar. (*)  
 
(HUMAS)

Rabu, 01 Juli 2026

Spam Judi Online Meningkat 128 Persen, Kemkomdigi dan Meta Perkuat Pengawasan

Kemkomdigi dan Meta membentuk tim bersama untuk memberantas spam judi online di media sosial setelah lonjakan promosi judol mencapai 128 persen dalam dua pekan terakhir. (ilustrasi)
Kemkomdigi dan Meta membentuk tim bersama untuk memberantas spam judi online di media sosial setelah lonjakan promosi judol mencapai 128 persen dalam dua pekan terakhir. (ilustrasi)

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Meta membentuk tim bersama untuk menekan penyebaran konten judi online melalui spam komentar di platform media sosial. Kesepakatan itu diumumkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Meutya mengatakan pembentukan tim tersebut menjadi langkah awal untuk mengatasi maraknya promosi judi online yang kini banyak memanfaatkan kolom komentar di akun media sosial. Menurutnya, pemerintah juga akan memperluas kerja sama serupa dengan berbagai platform digital lainnya.

Kemkomdigi mencatat lonjakan sekitar 128 persen spam promosi judi online dalam dua pekan terakhir dibandingkan rata-rata temuan selama Januari hingga Juni 2026. Modus ini dinilai menjadi salah satu pola baru yang digunakan pelaku untuk menjangkau lebih banyak pengguna.

Berdasarkan hasil analisis, promosi tersebut dilakukan menggunakan jaringan bot yang terorganisasi. Targetnya adalah akun-akun dengan jangkauan publik tinggi, termasuk akun pemerintah, media, tokoh publik, hingga influencer.

Dalam penanganannya, Kemkomdigi turut melibatkan sejumlah instansi seperti Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperkuat upaya pemberantasan aktivitas judi online.

Direktur Kebijakan Publik untuk Asia Tenggara Meta, Sarim Aziz, mengatakan praktik judi online merupakan persoalan lintas negara yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

"Tantangan seperti ini adalah masalah lintas negara yang melampaui batas wilayah, dilakukan oleh pelaku yang sangat termotivasi oleh keuntungan finansial, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang dapat menyelesaikannya sendiri," ujar Sarim.

Ia menegaskan Meta mendukung kolaborasi antara platform digital, aparat penegak hukum, dan Kemkomdigi untuk mencegah sekaligus menghentikan aktivitas para pelaku judi online.

Sarim juga mengungkapkan pelaku terus mengembangkan berbagai cara untuk menghindari sistem deteksi, termasuk menggunakan kata kunci yang terlihat biasa agar lolos dari penyaringan otomatis. Selain itu, spam komentar yang mengarahkan pengguna ke situs perjudian daring masih menjadi tantangan yang terus berkembang.

Menurutnya, penanganan terhadap modus tersebut perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), peningkatan peninjauan oleh tim manusia, serta penyempurnaan sistem deteksi otomatis agar lebih efektif menghadapi pola baru yang digunakan para pelaku.

Nilai Tukar Rupiah Dibuka Turun 37 Poin ke Level Rp17.944 per Dolar AS

Rupiah melemah 37 poin atau 0,21 persen menjadi Rp17.944 per dolar AS pada perdagangan Rabu pagi dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.907 per dolar AS. (Gambar ilustrasi)
Rupiah melemah 37 poin atau 0,21 persen menjadi Rp17.944 per dolar AS pada perdagangan Rabu pagi dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.907 per dolar AS. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah melemah pada perdagangan Rabu pagi menjadi Rp17.944 per dolar AS. Pelemahan sebesar 37 poin atau 0,21 persen itu terjadi dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp17.907 per dolar AS.

Pergerakan tersebut menunjukkan rupiah dibuka lebih rendah dibandingkan posisi penutupan pada hari sebelumnya.

Berdasarkan data perdagangan Rabu pagi, mata uang Garuda tercatat berada di level Rp17.944 per dolar AS setelah mengalami pelemahan 37 poin atau setara 0,21 persen.

Data pergerakan nilai tukar menunjukkan rupiah berada di level Rp17.944 per dolar AS pada perdagangan Rabu pagi, turun dari posisi penutupan sebelumnya di Rp17.907 per dolar AS.

Pergerakan nilai tukar rupiah akan terus menjadi perhatian pelaku pasar seiring berlangsungnya perdagangan sepanjang hari.

Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp64.250 per Kg, Telur Ayam Ras Rp29.400

Harga cabai rawit merah mencapai Rp64.250 per kg pada 1 Juli menurut PIHPS Bank Indonesia. Simak daftar terbaru harga telur, beras, daging, gula, dan minyak goreng nasional. (Ilustrasi)
Harga cabai rawit merah mencapai Rp64.250 per kg pada 1 Juli menurut PIHPS Bank Indonesia. Simak daftar terbaru harga telur, beras, daging, gula, dan minyak goreng nasional. (Ilustrasi)

Jakarta — Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran nasional mencapai Rp64.250 per kilogram pada Rabu (1/7). Sementara itu, harga telur ayam ras berada di angka Rp29.400 per kilogram.

Berdasarkan data PIHPS yang dirilis pada Rabu pukul 08.38 WIB, harga bawang merah tercatat Rp49.150 per kilogram, sedangkan bawang putih dijual Rp44.400 per kilogram.

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I mencapai Rp14.700 per kilogram dan kualitas bawah II Rp14.500 per kilogram. Beras kualitas medium I dipatok Rp16.300 per kilogram, medium II Rp16.100 per kilogram, sedangkan beras kualitas super I dan super II masing-masing berada di level Rp17.600 dan Rp17.100 per kilogram.

Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar tercatat Rp52.200 per kilogram, cabai merah keriting Rp52.000 per kilogram, serta cabai rawit hijau Rp50.050 per kilogram.

Sementara itu, harga daging ayam ras segar berada di angka Rp37.050 per kilogram. Daging sapi kualitas I dijual Rp149.900 per kilogram, sedangkan kualitas II mencapai Rp140.800 per kilogram.

Untuk kebutuhan pokok lainnya, gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.300 per kilogram dan gula pasir lokal Rp19.050 per kilogram.

Adapun harga minyak goreng curah berada di level Rp20.650 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp24.300 per liter, sedangkan kemasan bermerek II mencapai Rp23.500 per liter.

Data tersebut merupakan catatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, berdasarkan pemantauan harga pangan di tingkat pedagang eceran nasional per Rabu, 1 Juli, pukul 08.38 WIB.

Data harga yang dirilis PIHPS menjadi salah satu acuan untuk memantau pergerakan harga pangan nasional. Pembaruan dilakukan secara berkala guna memberikan gambaran perkembangan harga berbagai komoditas kebutuhan masyarakat.

Senin, 29 Juni 2026

Bulog Siapkan Pasokan Beras Ekspor, Singapura hingga Malaysia Masuk Daftar Tujuan

Bulog menyiapkan 200 ribu ton beras premium untuk rencana ekspor ke Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab seiring kuatnya stok beras nasional.
Bulog menyiapkan 200 ribu ton beras premium untuk rencana ekspor ke Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab seiring kuatnya stok beras nasional.

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan Bulog telah menyiapkan sekitar 200 ribu ton beras premium untuk memenuhi rencana ekspor ke Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab (UEA). Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Gudang Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Jakarta, Senin.

Rizal mengatakan stok beras premium dengan tingkat pecahan 5 persen telah tersedia dan siap dikirim sewaktu-waktu apabila permintaan dari negara tujuan telah dipastikan.

"Beras premium pecahan 5 persen kami sekarang stok ada sekitar 200 ribu standby. Kalau sewaktu-waktu diminta cepat, kami bisa kirimkan," ujar Rizal.

Ia menjelaskan Indonesia menyiapkan sejumlah rencana ekspor, yakni sekitar 200 ribu ton beras ke Malaysia, 10 ribu ton ke Singapura, serta hingga 50 ribu ton per bulan ke Uni Emirat Arab.

Selain ketiga negara tersebut, Bulog juga melihat peluang memperluas pasar ekspor ke negara tetangga, termasuk Timor Leste dan Papua Nugini (PNG).

"Ditambah lagi ke depan adanya potensi ke negara-negara tetangga kita, Timor Leste maupun PNG. Jadi, mohon doa restunya agar Bulog bisa menjual produk-produknya, beras-beras Indonesia ke dunia internasional dan pasar-pasar internasional," kata Rizal.

Bulog juga telah menyiapkan 10 ribu ton beras yang akan dikirim ke Singapura bersamaan dengan proses pemenuhan pesanan dari Malaysia.

"Yang 10 ribu ton tersebut, kami sudah siapkan bersamaan dengan nanti proses yang sama untuk pesanan dari Malaysia," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan peluang ekspor sedikitnya 10 ribu ton beras ke Singapura turut dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin.

Menurut Amran, rencana ekspor tersebut didukung oleh kondisi produksi dan cadangan beras nasional yang saat ini cukup kuat. Stok beras pemerintah telah mencapai sekitar 5,1 juta ton, sementara kapasitas gudang sekitar 3 juta ton sehingga sebagian cadangan masih disimpan di gudang sewa.

Amran menambahkan perdagangan beras antara Indonesia dan Singapura sebenarnya telah berlangsung melalui pelaku usaha swasta. Adapun skema yang tengah dijajaki kali ini melibatkan kerja sama antara badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia dengan mitra swasta di Singapura guna memperluas perdagangan pangan kedua negara.

Dengan stok beras yang telah disiapkan, Bulog menyatakan siap memenuhi permintaan ekspor apabila proses kerja sama dengan negara tujuan telah rampung. Selain Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab, peluang ekspor juga terbuka ke Timor Leste dan Papua Nugini sebagai pasar potensial berikutnya.

Sabtu, 20 Juni 2026

Bukan Sekadar Ziarah, Kapolri Kenang Warisan Gus Dur untuk Profesionalisme Polri

Kapolri Listyo Sigit Prabowo berziarah ke makam Gus Dur di Jombang menjelang Hari Bhayangkara ke-80. Ziarah ini menjadi refleksi nilai pengabdian dan profesionalisme Polri.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo berziarah ke makam Gus Dur di Jombang menjelang Hari Bhayangkara ke-80. Ziarah ini menjadi refleksi nilai pengabdian dan profesionalisme Polri.

Kapolri Listyo Sigit Ziarah ke Makam Gus Dur di Jombang, Kenang Jejak Reformasi dan Profesionalisme Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berziarah ke makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri melakukan doa bersama dan menaburkan bunga di pusara Gus Dur sebagai bentuk penghormatan terhadap salah satu tokoh bangsa yang memiliki peran besar dalam perjalanan reformasi Indonesia. Kegiatan itu juga menjadi momen refleksi bagi institusi Polri dalam memperkuat nilai pengabdian, toleransi, dan profesionalisme.

Ziarah Kapolri ke Makam Gus Dur

Berdasarkan keterangan Divisi Humas Polri, ziarah yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Kehadiran orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menjadi simbol penghormatan kepada para tokoh bangsa yang telah meletakkan fondasi penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia.

Kapolri tiba di kompleks makam Gus Dur dengan mengenakan peci hitam. Kedatangannya disambut Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Machfudz atau Gus Kikin. Sebelum berdoa dan melakukan tabur bunga, Kapolri menerima pengalungan surban sebagai bentuk penghormatan.

Suasana khidmat menyelimuti prosesi ziarah yang berlangsung di salah satu lokasi yang menjadi tujuan peziarah dari berbagai daerah tersebut.

Peran Penting Gus Dur dalam Reformasi Polri

KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4 pada periode 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Di bawah kepemimpinannya, berbagai agenda reformasi terus didorong, termasuk pembenahan sektor keamanan nasional.

Salah satu langkah bersejarah yang dilakukan pada era pemerintahan Gus Dur adalah pemisahan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kebijakan tersebut diperkuat melalui Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Polri.

Kebijakan itu menjadi tonggak penting reformasi sektor keamanan di Indonesia. Pemisahan kedua institusi tersebut dilakukan untuk memperjelas fungsi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri sesuai prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Gus Dur dan Nilai Toleransi yang Terus Dikenang

Selain dikenal sebagai Presiden ke-4 RI, Gus Dur juga dikenang sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan pluralisme, keberagaman, serta toleransi antarumat beragama dan antaretnis.

Pemikiran dan nilai-nilai yang diwariskan Gus Dur hingga kini masih menjadi inspirasi bagi berbagai kalangan, termasuk aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan humanis.

Nilai pengabdian kepada masyarakat, penghormatan terhadap perbedaan, serta semangat menjaga persatuan menjadi bagian dari warisan yang terus relevan di tengah kehidupan bangsa yang majemuk.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80

Ziarah ke makam Gus Dur menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan Polri menjelang Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026. Melalui kegiatan tersebut, Polri berupaya mengenang keteladanan para tokoh bangsa sekaligus memperkuat semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Momentum Hari Bhayangkara tahun ini tidak hanya menjadi peringatan hari lahir institusi kepolisian, tetapi juga menjadi ajang refleksi atas perjalanan reformasi dan komitmen Polri dalam meningkatkan profesionalisme di tengah tantangan yang terus berkembang.

Minggu, 14 Juni 2026

Prabowo Dapat Hadiah Kapal Mikasa dari Jepang, Ada Makna di Baliknya

Prabowo Subianto menerima suvenir kapal Mikasa dari Shinjiro Koizumi di Kertanegara, menegaskan penguatan kerja sama pertahanan Indonesia–Jepang.
Prabowo Subianto menerima suvenir kapal Mikasa dari Shinjiro Koizumi di Kertanegara, menegaskan penguatan kerja sama pertahanan Indonesia–Jepang.

Prabowo Terima Suvenir Kapal Mikasa dari Menhan Jepang, Perkuat Arah Kerja Sama Pertahanan RI–Jepang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima suvenir model kapal perang Mikasa dari Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam pertemuan di kediaman pribadinya di Kertanegara IV, Jakarta, Jumat (12/6) malam. Pertemuan ini sekaligus menegaskan penguatan hubungan pertahanan antara Indonesia dan Jepang di tengah dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Suvenir berbentuk miniatur kapal perang bersejarah itu menjadi simbol diplomasi yang hangat dalam kunjungan kerja singkat Koizumi ke Indonesia.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan tertutup di kediaman pribadi Presiden Prabowo. Dalam kesempatan itu, Koizumi secara langsung menyerahkan model kapal perang Mikasa yang berasal dari Yokosuka, kota kelahirannya di Jepang.

Dalam pernyataannya melalui akun X, Koizumi menyebut pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan pribadi sekaligus simbol persahabatan kedua negara.

Prabowo yang memiliki latar belakang militer dan pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan disebut menyambut baik suvenir tersebut. Pertemuan ini juga membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait kerja sama pendidikan pertahanan dan keamanan maritim.

Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam diskusi adalah hubungan akademik di bidang pertahanan. Koizumi memberikan apresiasi atas peran Prabowo dalam mendorong kerja sama pendidikan dengan Universitas Pertahanan di Yokosuka, Jepang.

Menurut Koizumi, kontribusi Indonesia dalam mengirim mahasiswa ke universitas tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan jangka panjang kedua negara di sektor pertahanan.

Atas permintaan Koizumi, Prabowo juga menghadirkan sejumlah lulusan Universitas Pertahanan Yokosuka dalam pertemuan itu, termasuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, sebagai bentuk penguatan jejaring alumni dan diplomasi pendidikan militer.

Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting dari Indonesia, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Dari pihak Jepang, hadir pula anggota parlemen serta perwakilan sektor ekonomi, yang menunjukkan bahwa agenda pertemuan tidak hanya terbatas pada pertahanan, tetapi juga menyentuh aspek kerja sama yang lebih luas.

Kapal perang Mikasa yang dijadikan suvenir memiliki nilai historis penting bagi Jepang sebagai simbol kekuatan maritim pada masa awal modernisasi angkatan laut negara tersebut. Miniatur kapal ini dalam konteks diplomasi menjadi representasi simbolik dari hubungan maritim dan kerja sama keamanan laut.

Dalam pembahasan, Koizumi juga menyoroti posisi strategis Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional penting seperti Selat Malaka dan Selat Lombok. Jalur ini menjadi titik vital bagi perdagangan global dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Koizumi menegaskan bahwa kunjungannya ke Indonesia meski hanya berlangsung satu hari tetap menghasilkan pembahasan yang dinilai strategis. Ia menyebut hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti bersama Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo atas sambutan dan perhatian terhadap penguatan kerja sama kedua negara.

“Meski perjalanan dinas sehari, kami berhasil meraih hasil yang akan memperkuat hubungan Jepang-Indonesia di masa depan,” ujar Koizumi.

Pertemuan ini mempertegas arah hubungan Indonesia–Jepang yang semakin erat, khususnya dalam isu keamanan maritim, pendidikan pertahanan, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Kedua negara juga menilai pentingnya kerja sama untuk menjaga keamanan jalur laut internasional yang menjadi urat nadi perdagangan global.

Dengan posisi Indonesia yang strategis serta Jepang yang memiliki teknologi pertahanan maju, kolaborasi kedua negara dipandang semakin relevan di tengah meningkatnya tantangan keamanan regional.

Selasa, 02 Juni 2026

Perayaan Waisak 2026, Kemenbud Perkuat Komitmen Pelestarian Candi Borobudur

Kemenbud menegaskan komitmen merawat Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia sekaligus mendukung penuh rangkaian perayaan Waisak Nasional 2570 BE/2026.
Kemenbud menegaskan komitmen merawat Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia sekaligus mendukung penuh rangkaian perayaan Waisak Nasional 2570 BE/2026.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya menjaga dan merawat Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia dalam rangkaian perayaan Hari Raya Waisak Nasional 2570 BE/2026. 

Penegasan itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat menghadiri kegiatan Dharmasanti Tri Suci Waisak Nasional di Taman Lumbini, Candi Borobudur, Minggu.

Fadli Zon mengatakan Borobudur memiliki makna penting tidak hanya sebagai tempat suci bagi umat Buddha, tetapi juga sebagai simbol perjalanan spiritual manusia menuju pencerahan.

"Merawat Borobudur adalah merawat ingatan peradaban dan kita berkomitmen untuk terus melakukannya dengan sepenuh tanggung jawab bagi generasi yang akan datang," kata Fadli dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Kementerian Kebudayaan juga mendukung penuh penyelenggaraan seluruh rangkaian Waisak Nasional 2570 BE/2026. Pada perayaan tahun ini, kementerian turut berperan sebagai pelindung dalam kepanitiaan nasional.

Menurut Fadli, Waisak merupakan momentum penting bagi umat Buddha di seluruh dunia. Melalui tema “Dharma sebagai Sumber Moral dan Kebijaksanaan” serta subtema “Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia”, kegiatan Dharmasanti diharapkan dapat mempererat persaudaraan, memperkuat toleransi, dan meneguhkan semangat perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Kementerian Kebudayaan berharap rangkaian Waisak Nasional 2026 mampu memperkuat harmoni antarumat beragama sekaligus menegaskan peran warisan budaya Indonesia sebagai ruang spiritual, kebudayaan, dan perdamaian dunia.

Sementara itu, Ketua Panitia Waisak Nasional 2026, Hartati Murdaya, menyampaikan bahwa Dharmasanti bertujuan memperkokoh pengamalan Dharma, mempererat persatuan bangsa, serta membawa kedamaian bagi Indonesia.

Hartati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan atas dukungan terhadap pelaksanaan Waisak Nasional di kawasan Candi Borobudur.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Menteri Kebudayaan atas dukungan dan semangat yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan ibadah umat Buddha di kawasan budaya Candi Borobudur," ujarnya.

Dalam laporannya, Hartati turut menyoroti pentingnya pelestarian kawasan percandian Muaro Jambi yang pernah menjadi salah satu pusat pembelajaran agama Buddha pada masa Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga ke-13.

Kawasan tersebut dikenal sebagai tempat Biksu asal India, Atisha Dipangkara, mempelajari ajaran Buddha kepada Mahaguru Dharmakirti. Pelestarian situs bersejarah itu dinilai penting untuk menjaga jejak perkembangan peradaban dan pendidikan Buddha di Nusantara.

Selasa, 19 Mei 2026

Jurnalis Republika dan Tempo TV Ditangkap Israel dalam Armada Bantuan Gaza

Dewan Pers mengecam penangkapan jurnalis Indonesia oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud menuju Gaza, Palestina.
Dewan Pers mengecam penangkapan jurnalis Indonesia oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud menuju Gaza, Palestina. (Foto ilustrasi)

Jakarta — Dewan Pers mengecam penangkapan tiga jurnalis Indonesia oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotila 2.0 menuju Gaza, Palestina, Senin (18/5/2026). Penangkapan terjadi di perairan internasional sekitar 310 mil laut dari Gaza.

Tiga jurnalis Indonesia yang ditangkap adalah Bambang Noroyono dan Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV. Mereka tergabung bersama enam warga negara Indonesia lainnya dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI).

Armada Global Sumud berangkat dari Kota Marmaris, Turki, pada Kamis (14/5/2026). Sebanyak 54 kapal yang membawa bantuan makanan dan obat-obatan itu diikuti awak dari sekitar 70 negara.

Dalam pernyataan resminya, Dewan Pers menyebut pencegatan dan penangkapan dilakukan Angkatan Laut Israel terhadap rombongan sipil yang tengah menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza.

“Dewan Pers mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan dan penangkapan terhadap jurnalis Indonesia bersama awak sipil lainnya di perairan internasional saat dalam perjalanan menuju Gaza, Palestina,” demikian pernyataan Dewan Pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dewan Pers juga menyatakan telah berkomunikasi dengan pimpinan redaksi Republika dan Tempo TV untuk memastikan kondisi para jurnalis. Informasi penangkapan disebut telah terkonfirmasi pada Senin malam waktu Jakarta.

Selain mengecam tindakan tersebut, Dewan Pers meminta pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomatik untuk membebaskan para wartawan dan warga sipil Indonesia lainnya yang ditahan militer Israel.

“Termasuk membantu pemulangannya ke Indonesia,” tulis Dewan Pers dalam pernyataannya.

Pernyataan itu ditegaskan sebagai bentuk komitmen Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Minggu, 17 Mei 2026

Rupiah Tembus Rp17.600 per Dolar AS, Warga Disorot di Tengah Pernyataan Prabowo soal “Tak Pakai Dolar”

Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi ekonomi Indonesia tetap aman meski rupiah melemah hingga Rp17.600 per dolar AS dan menyebut fundamental nasional masih kuat.
Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi ekonomi Indonesia tetap aman meski rupiah melemah hingga Rp17.600 per dolar AS dan menyebut fundamental nasional masih kuat.

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.600 per dolar AS bukan sekadar angka di layar pasar keuangan. Angka itu mencerminkan tekanan serius terhadap persepsi pasar, daya tahan ekonomi nasional, hingga kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. 

Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto merespons situasi tersebut dengan pernyataan bahwa “orang desa tidak pakai dolar”, publik tentu menangkap dua sisi sekaligus: optimisme dan kontroversi.

Redaksi BorneoTribun memandang pernyataan itu memang berupaya menenangkan masyarakat agar tidak terjebak kepanikan berlebihan. 

Di tengah tekanan global, pemerintah tampaknya ingin menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional masih terjaga, terutama pada sektor pangan dan energi. Pesan seperti ini penting untuk menjaga stabilitas psikologis pasar dan masyarakat bawah.

Namun di sisi lain, narasi tersebut juga menimbulkan kritik karena berpotensi menyederhanakan dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan nyata masyarakat.

Memang benar sebagian besar warga desa tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar AS. Akan tetapi, ekonomi modern tidak berjalan sesederhana itu. 

Ketika rupiah melemah tajam, dampaknya bisa merembet ke harga barang impor, bahan baku industri, BBM, alat pertanian, hingga biaya logistik. Pada akhirnya, tekanan itu tetap dapat dirasakan masyarakat, termasuk di daerah.

Kenaikan harga kebutuhan pokok sering kali tidak terjadi secara instan, tetapi muncul bertahap melalui rantai distribusi dan biaya produksi. 

Dalam konteks ini, pelemahan rupiah tetap menjadi persoalan serius yang tidak bisa dipandang ringan hanya karena transaksi masyarakat dilakukan dengan rupiah.

Pernyataan Presiden juga memperlihatkan pendekatan komunikasi yang sangat populis. Kalimat seperti “selama Menteri Keuangan bisa senyum, tenang saja” memang mudah diterima publik dan terdengar menenangkan. 

Namun bagi pelaku pasar, investor, dan dunia usaha, yang dibutuhkan bukan hanya optimisme verbal, melainkan kepastian arah kebijakan ekonomi dan langkah konkret menjaga stabilitas mata uang.

Di tengah kondisi global yang belum stabil, pasar justru sangat sensitif terhadap komunikasi pemerintah. 

Karena itu, setiap pernyataan pejabat tinggi negara memiliki dampak psikologis besar terhadap kepercayaan publik maupun investor.

Redaksi BorneoTribun melihat pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara optimisme dan transparansi. 

Publik memang tidak perlu dipaksa panik, tetapi masyarakat juga berhak mendapat gambaran realistis mengenai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.

Sebab sejarah menunjukkan, pelemahan mata uang dalam jangka panjang dapat memengaruhi banyak sektor sekaligus. 

Mulai dari cicilan utang luar negeri, biaya impor pangan dan energi, hingga tekanan terhadap industri dalam negeri yang bergantung pada bahan baku impor.

Di sisi lain, pernyataan Prabowo mengenai ketahanan pangan dan energi juga patut dicatat sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin menonjolkan sektor-sektor strategis yang dianggap masih aman. 

Ini menjadi penting karena stabilitas pangan dan energi memang sering menjadi penentu utama ketahanan ekonomi nasional saat terjadi gejolak global.

Namun tantangan sesungguhnya bukan hanya menjaga ketersediaan pangan dan energi, melainkan menjaga daya beli masyarakat agar tidak terus tergerus.

Saat rupiah melemah tajam, kelompok paling rentan biasanya adalah kelas menengah ke bawah yang penghasilannya tetap, sementara harga barang perlahan naik. 

Dalam kondisi seperti ini, rasa aman ekonomi tidak cukup dibangun lewat pidato optimistis, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu menahan inflasi dan menjaga lapangan kerja.

Karena itu, kritik terhadap pernyataan Presiden seharusnya tidak dipandang sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. 

Kritik justru menjadi pengingat bahwa situasi ekonomi membutuhkan komunikasi yang lebih hati-hati, akurat, dan empatik terhadap keresahan masyarakat.

Redaksi BorneoTribun menilai publik saat ini tidak hanya membutuhkan keyakinan bahwa Indonesia “masih oke”, tetapi juga membutuhkan penjelasan yang lebih konkret mengenai langkah pemerintah menghadapi tekanan rupiah, strategi menjaga stabilitas harga, dan upaya melindungi daya beli masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.

Optimisme tetap penting. Tetapi di tengah pelemahan rupiah yang menyentuh rekor terendah, publik juga berharap pemerintah menunjukkan keseriusan yang sebanding dengan besarnya tantangan ekonomi yang sedang dihadapi.

Di Nganjuk, Prabowo Cerita Kepala BPKP Gugup Periksa Orang Dekat Presiden

Prabowo Subianto meminta BPKP tetap memeriksa pejabat dekat Presiden jika ditemukan indikasi pelanggaran saat menghadiri kegiatan di Nganjuk.
Prabowo Subianto meminta BPKP tetap memeriksa pejabat dekat Presiden jika ditemukan indikasi pelanggaran saat menghadiri kegiatan di Nganjuk.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku pernah menerima laporan dari Kepala BPKP yang merasa gugup saat hendak memeriksa sejumlah pejabat yang diduga melakukan penyelewengan karena dikenal dekat dengannya. 

Cerita itu disampaikan Prabowo di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Prabowo, Kepala BPKP sempat meminta petunjuk apakah pemeriksaan tetap diteruskan.

Namun, ia menegaskan proses pemeriksaan harus tetap berjalan jika ditemukan indikasi pelanggaran, tanpa memandang kedekatan pribadi.

“Kalau ada indikasi, terus periksa,” kata Prabowo.

Ia juga menilai pejabat publik seharusnya lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah jabatan dan tidak menyalahgunakan kewenangan negara.

Prabowo mengaku heran masih ada praktik korupsi di era digital yang menurutnya membuat penyimpangan semakin mudah terlacak.

Rabu, 13 Mei 2026

Kisah Siti Jubaidah, Pengrajin Caping Pontianak yang Dikunjungi Istri Wapres Selvi Ananda

Kisah Siti Jubaidah, Pengrajin Caping Pontianak yang Dikunjungi Istri Wapres Selvi Ananda
Kisah Siti Jubaidah, Pengrajin Caping Pontianak yang Dikunjungi Istri Wapres Selvi Ananda.
Pontianak – Wajah Siti Jubaidah tampak sumringah saat rumah sederhananya di Kampung Caping, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, dikunjungi Selvi Ananda, Selasa (12/5/2026). Di usia 65 tahun, pengrajin caping tradisional itu tak menyangka hasil kerajinan tangannya mendapat perhatian langsung dari istri Wakil Presiden Republik Indonesia.

Jemari Jubaidah yang sebelumnya sibuk merangkai daun mengkuang, tali, dan rotan sejenak berhenti. Dengan senyum hangat, ia menyambut kedatangan tamu istimewa yang hadir bersama rombongan Seruni Kabinet Merah Putih, didampingi Ketua Dekranasda Kalbar Erlina dan Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie.

Kunjungan tersebut membawa semangat baru bagi para pengrajin caping dan pelaku UMKM di Pontianak. Selain berdialog langsung, Selvi Ananda juga memberikan sejumlah bantuan untuk mendukung para pengrajin agar terus berkarya dan berinovasi.

Jubaidah bercerita, dirinya mulai membuat caping sejak duduk di bangku kelas enam sekolah dasar. Keahlian itu diwariskan turun-temurun oleh masyarakat tepian Sungai Kapuas. Namun kini, jumlah pengrajin caping yang masih aktif terus berkurang dan hanya tersisa belasan rumah produksi.

“Awalnya mengambil upah dengan ikut orang, dan terus sampai sekarang,” ceritanya.

Bersama sang suami, Jubaidah kini hanya mampu membuat paling banyak lima caping per hari. Faktor usia membuat tangan dan penglihatannya tidak lagi secepat dulu. Meski demikian, caping-capimg itulah yang menjadi sumber penghidupan keluarganya.

Caping hasil buatannya biasanya dijual ke pengepul di Pasar Kapuas Besar. Untuk caping polos dihargai sekitar Rp10 ribu, sedangkan caping berwarna dijual Rp15 ribu per buah. Dalam sebulan, ia mampu menghasilkan sekitar dua kodi atau 20 buah caping.

Di balik penghasilan sederhana itu, Jubaidah tetap bertahan menjaga warisan budaya lokal. Karena itu, bantuan dan perhatian dari Selvi Ananda serta dukungan Pemerintah Kota Pontianak disambut penuh syukur.

Selain mengunjungi rumah Jubaidah, Selvi Ananda juga menyempatkan diri berinteraksi dengan pelaku UMKM, pengrajin turunan caping, anak-anak, dan masyarakat di Rumah Budaya Kampung Caping. Ia turut meninjau pelatihan Kurator Penggiat UMKM dan pelatihan Pengembangan Talenta Industri Kreatif di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar yang digelar Dekranasda Kota Pontianak bersama sejumlah mitra.

Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, mengatakan bahwa Selvi Ananda memberikan pesan khusus kepada para pengrajin dan pelaku UMKM agar terus semangat mengembangkan usaha mereka.

“Pesan beliau, terus semangat, terus melakukan inovasi, dan kami dari Dekranasda Kota juga terus memberikan bimbingan untuk memajukan UMKM Kota Pontianak,” ujar Yanieta.

Menurutnya, meski kunjungan berlangsung singkat, kehadiran istri Wakil Presiden menjadi motivasi besar bagi para pengrajin dan peserta pelatihan industri kreatif untuk terus berkarya.

Sementara itu, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono berharap kunjungan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Pontianak.

Ia menilai kehadiran rombongan Seruni Kabinet Merah Putih yang terdiri dari para pendamping menteri juga menjadi peluang positif untuk memperkenalkan potensi daerah ke tingkat nasional.

“Yang hadir ini kan ibu-ibu menteri, pasti dia akan cerita kepada suami-suaminya para menteri, dan tentu ada hal-hal yang dianggapnya bisa membantu, bermanfaat untuk Kota Pontianak,” tutup Edi.

Senin, 11 Mei 2026

Kisah Tragis Menteri RI yang Menghilang Usai Diculik

Misteri hilangnya Otto Iskandar Dinata setelah diculik Laskar Hitam pada 1945 menjadi salah satu kisah tragis sejarah awal kemerdekaan Indonesia. (Foto ilustrasi AI)
Misteri hilangnya Otto Iskandar Dinata setelah diculik Laskar Hitam pada 1945 menjadi salah satu kisah tragis sejarah awal kemerdekaan Indonesia. (Foto ilustrasi AI)

JAKARTA - Menteri Negara era awal kemerdekaan Indonesia, Otto Iskandar Dinata, diculik kelompok bersenjata Laskar Hitam di Tangerang pada 19 Desember 1945. Tokoh yang dikenal sebagai Otista itu menghilang setelah dibawa ke kawasan pesisir Pantai Mauk dan hingga kini nasibnya tidak pernah diketahui secara pasti.

Otto Iskandar Dinata merupakan salah satu tokoh penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Pada dekade 1920-an, dia aktif di organisasi Boedi Oetomo dan kemudian terlibat dalam proses persiapan kemerdekaan sebagai anggota BPUPKI serta PPKI.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno menunjuk Otto sebagai Menteri Negara. Saat itu, pemerintah Indonesia masih menghadapi situasi keamanan yang belum stabil.

Otto mendapat tugas membantu pembentukan kekuatan militer nasional. Namun, upaya itu tidak mudah karena banyak kelompok bersenjata berasal dari latar belakang berbeda, mulai dari eks anggota PETA, Heiho, hingga bekas prajurit KNIL.

Perbedaan kepentingan memicu ketegangan di sejumlah kelompok bersenjata. Sebagian menolak berada di bawah satu komando pemerintah pusat dan bergerak sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Situasi tersebut menjadi awal petaka bagi Otto. Pada 19 Desember 1945, dia diculik Laskar Hitam di Tangerang lalu dibawa ke wilayah Pantai Mauk. Sejak saat itu, Otto tidak pernah kembali.

Dalam buku Oto Iskandar di Nata: The Untold Stories karya Iip D. Yahya, disebutkan penculikan Otto diduga dipicu isu yang disebarkan agen-agen NICA. Otto dituduh sebagai mata-mata Belanda untuk melemahkan kepercayaan terhadap tokoh-tokoh nasional yang mendukung persatuan Indonesia.

Di kalangan Laskar Hitam juga beredar kabar bahwa Otto menguasai uang satu juta gulden Belanda. Tuduhan itu semakin memperkuat anggapan bahwa dirinya berpihak kepada Belanda. Padahal, menurut Iip, uang tersebut berasal dari rampasan perang Jepang yang memang berbentuk mata uang gulden Belanda.

Hingga kini, keberadaan Otto Iskandar Dinata tidak pernah diketahui secara pasti. Dia diduga telah dibunuh dan jasadnya dibuang ke laut.

Karena tidak ada kepastian mengenai nasibnya, pemerintah kemudian menetapkan 20 Desember 1945 sebagai tanggal wafat Otto Iskandar Dinata.

Tujuh tahun setelah peristiwa penculikan itu, pemerintah menggelar pemakaman simbolis di Bandung. Peti yang dimakamkan tidak berisi jasad Otto, melainkan hanya pasir dan air laut. Makam simbolis tersebut berada di Monumen Pasir Pahlawan.

Minggu, 10 Mei 2026

Prabowo Siapkan 1.582 Kapal Ikan untuk Perkuat Ekonomi Biru

Prabowo Subianto menyiapkan 1.582 kapal ikan untuk nelayan melalui koperasi guna memperkuat ekonomi biru dan sektor kelautan nasional.
Prabowo Subianto menyiapkan 1.582 kapal ikan untuk nelayan melalui koperasi guna memperkuat ekonomi biru dan sektor kelautan nasional.

JAKARTA - Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara besar-besaran melalui penguatan ekonomi biru saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo, Sabtu.

Presiden menyebut potensi laut Indonesia sebagai karunia besar yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Dalam keterangannya, Prabowo mengatakan pemerintah akan mempercepat investasi di sektor kelautan dan perikanan melalui konsep blue ocean economy atau ekonomi laut biru.

“Ekonomi laut biru ini sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa, kita harus bersyukur dan sekarang harus besar-besaran investasi,” kata Prabowo dalam keterangan Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, penguatan sektor kelautan menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kemandirian nasional setelah Indonesia dinilai berhasil mencapai swasembada sejumlah komoditas pangan.

Prabowo menegaskan nelayan harus menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional. Pemerintah juga ingin memastikan hasil laut Indonesia lebih banyak dikelola masyarakat sendiri, bukan pihak asing.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan pemerintah akan membangun 1.582 kapal ikan pada tahun ini. Kapal tersebut nantinya diberikan kepada kelompok nelayan yang tergabung dalam koperasi.

“Nanti diatur apakah 30 nelayan satu koperasi, nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah ingin memperkuat posisi nelayan lokal dalam industri perikanan nasional.

“Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” tegas Prabowo.

Program pembangunan kapal ikan itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di berbagai daerah.

Prabowo optimistis langkah tersebut dapat mendorong kesejahteraan nelayan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan.

Selasa, 05 Mei 2026

Dari 140 Industri, Hanya 66 Perusahaan Kalsel Aktif Lapor SIINas

Kepatuhan industri Kalsel masih rendah, hanya 66 dari 140 perusahaan melapor ke SIINas hingga Triwulan I 2026. Data ini penting untuk kebijakan ekonomi.
Kepatuhan industri Kalsel masih rendah, hanya 66 dari 140 perusahaan melapor ke SIINas hingga Triwulan I 2026. Data ini penting untuk kebijakan ekonomi. (Foto Ilustrasi)

BANJARBARU – Tingkat kepatuhan pelaporan industri menengah dan besar di Kalimantan Selatan masih menjadi sorotan. Hingga Triwulan I 2026, baru 66 perusahaan yang tercatat aktif melaporkan data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dari total 140 industri yang wajib melapor.

Kepala Dinas Perindustrian Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan masih perlunya dorongan serius agar pelaku industri lebih disiplin memenuhi kewajiban pelaporan.

Miftahul Chair menjelaskan, data industri yang lengkap dan akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan sektor industri. Tanpa pelaporan yang optimal, pemerintah daerah berisiko menghadapi keterbatasan dalam merancang program yang tepat sasaran.

“Masih ada sejumlah perusahaan yang belum melaporkan data, khususnya untuk periode Triwulan I 2026. Hal ini perlu segera dibenahi agar basis data industri semakin kuat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Miftahul Chair di Banjarbaru.

Miftahul Chair menegaskan bahwa kewajiban pelaporan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengubah mekanisme pelaporan dari sebelumnya per semester menjadi setiap triwulan.

Perubahan ini menuntut peningkatan kedisiplinan dari pelaku industri, terutama dalam memenuhi tenggat waktu pelaporan yang ditetapkan maksimal tanggal 10 setiap bulan setelah periode berakhir.

Menurut Miftahul Chair, penyesuaian sistem pelaporan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat ketersediaan data industri yang lebih mutakhir dan relevan.

Miftahul Chair menekankan bahwa SIINas berperan sebagai instrumen penting dalam memastikan integrasi data industri secara nasional. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain itu, optimalisasi pelaporan data juga berkaitan erat dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 8 persen. Sektor industri dinilai menjadi salah satu pendorong utama, terutama melalui program hilirisasi.

“Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga membuka peluang kerja, memperkuat daya saing, serta memperluas akses pasar ekspor,” kata Miftahul Chair.

Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan ini juga sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,4 persen pada 2026.

Miftahul Chair menyebut, penguatan sistem pelaporan melalui SIINas diharapkan mampu memperkokoh perencanaan pembangunan industri berbasis data yang kredibel dan berkelanjutan.

Dengan adanya fasilitasi dari pemerintah daerah, pelaku industri diharapkan dapat lebih aktif melaporkan data secara berkala, sehingga ekosistem industri di Kalimantan Selatan semakin transparan dan kompetitif.

FAQ

1. Apa itu SIINas?
SIINas adalah Sistem Informasi Industri Nasional yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data industri secara terintegrasi.

2. Berapa jumlah perusahaan yang sudah melapor di Kalsel?
Sebanyak 66 perusahaan dari total 140 industri menengah dan besar hingga Triwulan I 2026.

3. Mengapa pelaporan industri penting?
Pelaporan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan industri yang tepat sasaran dan berbasis data.

4. Apa aturan terbaru terkait pelaporan?
Sesuai Permenperin Nomor 13 Tahun 2025, pelaporan dilakukan setiap triwulan, bukan lagi per semester.

5. Kapan batas waktu pelaporan SIINas?
Paling lambat tanggal 10 setiap bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Sabtu, 02 Mei 2026

Fadli Zon Dorong Pencarian Kapal Flor De La Mar Dengan Teknologi

Kemenbud dan ASUCH berkolaborasi mencari kapal Flor De La Mar di Selat Malaka dengan teknologi modern, berpotensi jadi museum maritim dunia.
Kemenbud dan ASUCH berkolaborasi mencari kapal Flor De La Mar di Selat Malaka dengan teknologi modern, berpotensi jadi museum maritim dunia.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mulai mengarahkan fokus baru pada pelestarian warisan budaya bawah laut dengan membuka peluang kolaborasi internasional. Kementerian Kebudayaan menggandeng Association for Saving of Underwater Cultural Heritage untuk menelusuri jejak sejarah yang hilang di dasar laut, termasuk kapal legendaris Flor de la Mar.

Langkah ini ditandai dengan pertemuan antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Ketua ASUCH Nikolaus Graf Sandizell. Diskusi tersebut menyoroti peluang riset bersama, terutama dalam pencarian bangkai kapal Flor de la Mar yang diyakini tenggelam di kawasan Selat Malaka.

Fadli Zon menegaskan bahwa pencarian kapal bersejarah tersebut tidak bisa dilakukan secara konvensional. Pemerintah berencana memanfaatkan teknologi penginderaan jarak jauh dan pemetaan bawah laut untuk mempersempit lokasi pencarian.

Flor de la Mar dikenal sebagai kapal Portugis sarat muatan berharga sebelum karam pada abad ke-16. Nilai historis dan ekonominya menjadikan kapal ini sebagai salah satu target utama eksplorasi arkeologi maritim dunia.

Menurut Fadli Zon, jika bangkai kapal berhasil ditemukan dan diangkat, Flor de la Mar berpotensi menjadi pusat perhatian dalam pengembangan museum maritim bertaraf internasional.

Keberadaan artefak kapal tersebut diyakini mampu:

  • menarik wisatawan mancanegara,

  • memperkuat ekonomi berbasis budaya,

  • sekaligus menjadi sarana edukasi sejarah maritim Indonesia.

Fadli Zon juga menilai penemuan ini dapat memperkuat narasi kedaulatan Indonesia atas warisan budaya bawah laut.

Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lembaga turut disiapkan untuk mendukung proyek ini, di antaranya:

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan,

  • Badan Riset dan Inovasi Nasional,

  • Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pendekatan lintas sektor ini diperlukan untuk memastikan aspek ilmiah, regulasi, hingga potensi investasi dapat berjalan selaras.

Selain eksplorasi, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek hukum dan pelestarian. Kajian ilmiah serta penyusunan regulasi terkait cagar budaya bawah air menjadi bagian penting dari kerja sama ini.

Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengidentifikasi dan melindungi objek-objek bersejarah yang tersebar di perairan Indonesia.

Nikolaus Graf Sandizell menyambut positif kerja sama ini. ASUCH berharap kolaborasi tidak hanya berfokus pada eksplorasi, tetapi juga mencakup pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan pengalaman arkeologi bawah laut.

Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam bidang arkeologi maritim.

FAQ

1. Apa itu Flor de la Mar?
Flor de la Mar adalah kapal Portugis abad ke-16 yang tenggelam di Selat Malaka dan dikenal membawa muatan berharga.

2. Mengapa kapal ini penting?
Nilai sejarah dan potensi ekonominya sangat tinggi, termasuk sebagai objek wisata dan penelitian arkeologi.

3. Teknologi apa yang digunakan untuk pencarian?
Teknologi penginderaan jarak jauh dan pemetaan bawah laut digunakan untuk menemukan lokasi kapal secara akurat.

4. Siapa saja yang terlibat dalam proyek ini?
Selain Kementerian Kebudayaan, ada KKP, BRIN, BKPM, dan mitra internasional ASUCH.

5. Apa manfaat jika kapal ditemukan?
Dapat menjadi museum maritim, meningkatkan pariwisata, serta memperkuat identitas sejarah Indonesia.

Dapur MBG Tak Sekadar Masak, Limbah Disulap Jadi Energi dan Pupuk

APPMBGI mengolah limbah dapur MBG menjadi bioavtur dan kompos untuk mendukung ekonomi sirkular, ketahanan pangan, dan energi nasional.
APPMBGI mengolah limbah dapur MBG menjadi bioavtur dan kompos untuk mendukung ekonomi sirkular, ketahanan pangan, dan energi nasional.

Jakarta — Upaya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diarahkan ke pengelolaan limbah yang lebih bernilai. Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia menegaskan komitmen membangun sistem dapur berbasis zero waste dengan mengolah sisa produksi menjadi kompos dan bioavtur.

Ketua Umum Abdul Rivai Ras menyampaikan bahwa pendekatan ini menjadi bagian penting dari keberlanjutan program nasional tersebut. Fokus tidak hanya pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memastikan limbah dapur tidak menjadi beban lingkungan maupun anggaran negara.

Abdul Rivai Ras menilai Program MBG sebagai investasi jangka panjang untuk generasi masa depan. Karena itu, setiap dapur MBG diarahkan menjadi unit produktif yang mampu menghasilkan nilai tambah dari sisa produksi.

Dengan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah, potensi limbah yang dihasilkan dinilai cukup besar. Dua jenis limbah utama yang menjadi perhatian adalah minyak jelantah dan sampah organik dari bahan makanan.

Minyak jelantah akan dikumpulkan secara terstruktur untuk kemudian diolah menjadi bioavtur, bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, sisa bahan makanan akan dimanfaatkan sebagai kompos yang dapat mendukung sektor pertanian.

Langkah ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular dinilai mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi beban pengelolaan sampah, serta memberdayakan pelaku UMKM di sekitar dapur MBG.

Dalam implementasinya, APPMBGI menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan PT Pertamina (Persero), guna memastikan proses pengolahan limbah memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kelestarian lingkungan.

Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa pengelolaan limbah bukan program sementara, melainkan bagian dari ekosistem jangka panjang MBG. Model ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus ketahanan energi nasional.

Transformasi limbah dapur menjadi energi dan pupuk disebut sebagai langkah strategis yang menghubungkan sektor pangan, lingkungan, dan energi dalam satu sistem terpadu.

FAQ

1. Apa itu Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk masyarakat, khususnya pelajar, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Apa peran APPMBGI dalam program ini?
APPMBGI bertanggung jawab dalam pengelolaan dapur MBG, termasuk inovasi pengolahan limbah agar lebih berkelanjutan.

3. Limbah apa saja yang diolah dalam program ini?
Minyak jelantah diolah menjadi bioavtur, sedangkan sampah organik dijadikan kompos.

4. Apa manfaat pengolahan limbah ini?
Mengurangi pencemaran lingkungan, menciptakan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mendukung energi alternatif.

5. Siapa saja yang terlibat dalam kolaborasi ini?
Selain APPMBGI, terdapat kementerian terkait dan PT Pertamina (Persero) dalam pengembangan teknologi dan standar pengolahan.

Jumat, 24 April 2026

Pengamat Soroti Gaya Komunikasi Teddy Saat Tinjau Sekolah Rakyat Di Jakarta

Analis komunikasi politik menilai kunjungan Seskab Teddy ke Sekolah Rakyat di Jakarta sebagai contoh komunikasi publik efektif yang menunjukkan komitmen pemerintah pada pendidikan.
Analis komunikasi politik menilai kunjungan Seskab Teddy ke Sekolah Rakyat di Jakarta sebagai contoh komunikasi publik efektif yang menunjukkan komitmen pemerintah pada pendidikan.

JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai kunjungan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ke Sekolah Rakyat di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, sebagai contoh pendekatan komunikasi publik yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Hendri, langkah pejabat yang memilih turun langsung ke lapangan memiliki nilai penting karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memahami persoalan nyata di masyarakat, khususnya terkait pendidikan bagi anak-anak yang tidak bersekolah.

Ia menilai, dalam praktik pemerintahan, banyak pihak yang mengetahui adanya masalah sosial, namun tidak semuanya bersedia melihat kondisi tersebut secara langsung.

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dengan tujuan meninjau kesiapan Sekolah Rakyat serta melihat langsung kondisi calon siswa yang sebagian besar berasal dari kelompok keluarga kurang mampu.

Dalam pandangan Hendri, interaksi langsung antara pejabat dengan masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi calon siswa, merupakan bentuk komunikasi yang lebih bermakna dibandingkan penyampaian pidato panjang atau paparan data program.

Ia menilai pendekatan yang mengedepankan dialog langsung dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selama kunjungan berlangsung, Teddy terlihat lebih banyak berdialog langsung dengan anak-anak tanpa menyampaikan pidato panjang. Ia juga memberikan pernyataan singkat berdasarkan hasil pengamatan di lokasi.

Pendekatan tersebut dinilai sebagai bentuk komunikasi yang jujur dan berorientasi pada tindakan nyata.

Menurut Hendri, pola komunikasi yang dimulai dari aksi di lapangan sebelum menyampaikan pernyataan publik menjadi salah satu pendekatan yang cukup jarang dilakukan, namun memiliki dampak positif bagi citra pemerintah.

Hendri juga menilai pola komunikasi seperti ini sejalan dengan upaya memperbaiki citra komunikasi pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menyebut, yang terpenting bukan seberapa sering pejabat tampil di media, melainkan seberapa besar kehadiran mereka dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jika dilakukan secara konsisten, pendekatan tersebut diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik secara alami tanpa harus didorong oleh narasi komunikasi yang berlebihan.

Dalam kunjungan tersebut, Teddy menyampaikan sambutan kepada calon siswa yang hadir dan menjelaskan bahwa fasilitas Sekolah Rakyat masih dalam tahap persiapan sebelum resmi beroperasi.

Lebih dari 70 calon siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Jakarta dan mayoritas berasal dari keluarga dalam kategori miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat di Pejompongan saat ini menempati bangunan milik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan dipersiapkan untuk menampung siswa yang sebelumnya putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Program ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

FAQ

1. Siapa yang menilai kunjungan Seskab Teddy ke Sekolah Rakyat?
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio memberikan penilaian terhadap kunjungan tersebut.

2. Apa tujuan kunjungan Seskab ke Sekolah Rakyat?
Untuk meninjau kesiapan fasilitas sekolah serta melihat langsung kondisi calon siswa yang akan belajar di sana.

3. Siapa saja yang ikut dalam kunjungan tersebut?
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

4. Siapa calon siswa Sekolah Rakyat?
Mayoritas berasal dari keluarga miskin ekstrem dan sebagian merupakan anak putus sekolah.

5. Di mana lokasi Sekolah Rakyat yang dikunjungi?
Di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.