Berita Borneotribun.com: Pemerintah Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Minggu, 04 Februari 2024

Kritik Terhadap Jokowi Meningkat, Ada yang Serukan Reformasi Politik

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada media usai peninjauan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten, 31 Januari 2024. (Twitter/KemensetnegRI)
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada media usai peninjauan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten, 31 Januari 2024. (Twitter/KemensetnegRI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa kabinetnya terus beroperasi normal, meskipun berbagai spekulasi dan laporan tentang ketidakpuasan di antara pejabat tinggi telah beredar luas. 

Dalam menghadapi kritik publik yang semakin meningkat terkait dugaan campur tangan politik menjelang pemilu tanggal 14 Februari, Jokowi menegaskan bahwa kabinetnya tidak mengalami masalah.

"Dalam kabinet, tidak ada masalah," ungkap Jokowi kepada wartawan, menanggapi pertanyaan tentang ketidakpuasan di antara para menteri. 

Dia menambahkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi.

Presiden Jokowi, yang mendekati akhir masa jabatan keduanya, telah menjaga netralitasnya terkait calon presiden, meskipun sering kali terlihat bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang merupakan saingannya dalam dua pemilihan presiden sebelumnya.

Namun, ada kritik terhadap dukungan diam-diam Jokowi pada Prabowo dalam fungsi-fungsi pemerintahan, dengan tuduhan bahwa hal ini melanggar peraturan pemilu. 

Namun demikian, Jokowi menyangkal tuduhan tersebut.

Di tengah perdebatan ini, putra presiden, Gibran Rakabuming Raka, telah diumumkan sebagai pasangan calon wakil presiden Prabowo, setelah perubahan peraturan yang memungkinkannya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh saudara ipar Jokowi.

Pada hari Kamis sebelumnya, calon wakil presiden lainnya, Mahfud MD, mengundurkan diri dari jabatan menteri keamanan dengan alasan "preferensi etis," yang beberapa pihak menafsirkan sebagai keberpihakan terhadap Jokowi.

Kekhawatiran investor meningkat terkait laporan kemungkinan pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Menanggapi spekulasi tersebut, pejabat Istana Kepresidenan, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Sri Mulyani tetap bekerja seperti biasa. 

Dalam rapat kabinet yang dipimpin Jokowi dan dihadiri oleh Sri Mulyani pada Jumat sore, tidak ada pembahasan mengenai pengunduran diri tersebut.

Ari menegaskan bahwa presiden tidak memiliki rencana untuk terlibat dalam acara kampanye dari kandidat manapun menjelang hari pemungutan suara.

Sementara itu, kritik terhadap Jokowi semakin meluas di kalangan intelektual, termasuk di almamaternya, Universitas Gajah Mada. 

Beberapa profesor di Universitas Indonesia bahkan mengeluarkan pernyataan menyerukan para pejabat negara untuk tidak tunduk pada tekanan untuk mendukung kandidat tertentu, menyebut bahwa demokrasi di Indonesia telah terancam.

"Dalam situasi ini, negara kita tampaknya telah kehilangan arah karena ambisi politik dan kecurangan dalam merebut kekuasaan," ungkap Profesor Hukum Harkristuti Harkrisnowo, yang menyoroti keprihatinan akan kestabilan demokrasi di Indonesia.

Jumat, 02 Februari 2024

Mahfud MD Sampaikan Surat Pengunduran Diri dari Kabinet Indonesia Maju

Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Mensesneg Pratikno memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (01/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)
Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Mensesneg Pratikno memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (01/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menerima kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Kamis (01/02/2024). 

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud MD menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju.

"Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti," ujar Mahfud dalam keterangan persnya usai pertemuan.

Dalam surat tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa terdapat setidaknya tiga hal penting, termasuk di antaranya rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan dan kehormatan yang telah diberikan kepadanya untuk mengemban tugas sebagai Menko Polhukam. 

Berdasarkan hal tersebut, Mahfud pun mengundurkan diri dengan penuh rasa hormat.

"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyampaikan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu," ungkap Mahfud.

Selain itu, surat tersebut juga berisi substansi terkait alasan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam. 

Terakhir, Mahfud turut menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi.

"Saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik," ucap Mahfud.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga mengungkapkan bahwa pertemuan berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan. 

Bahkan, Presiden Jokowi menyebut Mahfud sebagai Menko Polhukam terlama sepanjang masa pemerintahannya.

"Karena dulu Pak Tedjo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah lewat 2 bulan, saya hampir 4 tahun setengah, hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti," jelas Mahfud.

Mahfud juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama bekerja keras dalam membangun Indonesia. 

Ia juga menyampaikan harapannya agar pembangunan Indonesia dapat sesuai dengan tujuan negara di masa depan.

"Kita tidak mungkin sempurna dan tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang pendek dan tidak mungkin tahu semuanya tentang masalah yang kita hadapi sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh," tandasnya.

Sabtu, 27 Januari 2024

Presiden Jokowi Gembira dengan Prestasi Timnas Sepak Bola Indonesia di Piala Asia AFC 2023

Timnas Indonesia (Foto: Humas PSSI)
Timnas Indonesia (Foto: Humas PSSI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kegembiraannya atas pencapaian luar biasa tim nasional (timnas) sepak bola Indonesia yang berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia AFC 2023.

Prestasi yang diraih oleh timnas tersebut menandai sebuah tonggak sejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia, karena untuk pertama kalinya, negeri ini akan berkompetisi di fase knockout turnamen sepak bola terkemuka di Asia.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada timnas kita yang berhasil melangkah ke 16 besar, tentu saja selamat juga untuk PSSI. Ini adalah sejarah bagi sepak bola Indonesia," ujar Presiden Jokowi dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (26/01/2024).

Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik setelah meraih 3 poin dari tiga pertandingan. 

Tim Merah Putih memastikan tempatnya setelah hasil imbang 1-1 antara Oman dan Kirgizstan di Stadion Abdullah Bin Khalifa, pada Kamis (25/01/2024) kemarin.

Di babak 16 besar, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia yang berhasil lolos sebagai peringkat pertama dari grup B. 

Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar timnas Indonesia mampu meraih kemenangan atas Australia.

"Kita berharap pada pertandingan 16 besar yang pertama dengan Australia, kita bisa meraih poin," katanya.

Kepala Negara juga meyakini bahwa Indonesia mampu memajukan prestasi sepak bola jika semua pihak serius dan terus bekerja keras.

"Saya percaya kita bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia jika kita semua serius dan terus bekerja keras," tandasnya.

Presiden Jokowi Tegaskan Hak Kampanye Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Jokowi (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Jokowi (Foto: BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa aturan terkait kampanye telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Menurut Presiden, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.

"Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan dengan tegas di Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melakukan kampanye. Hal ini sudah sangat jelas," ujar Presiden dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/01/2024).

Selain itu, Presiden menekankan bahwa Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengatur beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh presiden dan wakil presiden ketika melakukan kampanye.

"Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa mereka tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas keamanan, dan harus menjalani cuti di luar tanggungan negara," ungkap Presiden.

Presiden juga meminta agar masyarakat dan semua pihak tidak membuat interpretasi yang berbeda terkait pernyataannya beberapa waktu yang lalu. 

Ia menegaskan bahwa pernyataannya mengenai Presiden boleh memihak adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sudah jelas semuanya, jadi jangan ditarik-tarik ke arah lain. Jangan diinterpretasikan secara berbeda-beda. Saya hanya mengikuti ketentuan aturan perundang-undangan karena memang ditanya," ucap Presiden.

Kecaman Jokowi Terhadap Pernyataan PM Israel

Presiden Jokowi (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Jokowi (Foto: BPMI Setpres)
JAKARTA - Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengeluarkan kecaman keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang menolak solusi dua negara dalam isu Israel-Palestina.

Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/01/2024), Jokowi menegaskan, “Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima.”

Selain itu, Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. 
“Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel,” tambahnya.

Sebelumnya, Jokowi menerima laporan dari Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, mengenai partisipasinya dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas isu Gaza. Retno juga menolak tegas pernyataan PM Netanyahu dalam debat tersebut.

“Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Harus tegas disampaikan,” ungkap Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi menegaskan penolakan Indonesia terhadap masuknya kapal Israel ke wilayah Indonesia. 

“Sekali lagi saya menegaskan kembali pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel,” tandasnya.

Pertemuan Jokowi dan Xanana Gusmao: Kesepakatan Penting bagi Hubungan Indonesia-Timor-Leste

Pernyataan Pers Bersama Presiden Jokowi dan PM Xanana Gusmao, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)
Pernyataan Pers Bersama Presiden Jokowi dan PM Xanana Gusmao, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/02/2024). (Foto: Humas Setkab/Jay)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor-Leste, Xanana Gusmao, melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (26/01/2024) yang menghasilkan kesepakatan dalam beberapa hal penting.

Dalam konferensi pers bersama, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pertemuan tersebut telah mencapai kesepakatan untuk mendorong penyelesaian perundingan perbatasan kedua negara.

"Saya juga menyambut baik reaktivasi joint border committee untuk pengelolaan perbatasan termasuk reaktivasi pos lintas batas," ujar Presiden Jokowi.

Selain itu, kedua pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi. 

Presiden Jokowi mengapresiasi komitmen Pemerintah Timor-Leste dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi. 

Dia juga mengungkapkan penghargaan atas kepercayaan Timor-Leste terhadap BUMN Indonesia dalam proyek-proyek seperti pembangunan jalan di Oekusi dan perluasan Bandara Internasional Dili.

Tidak hanya dalam bidang ekonomi, Indonesia dan Timor-Leste juga berencana untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di kedua negara. 

Kepala Negara menyatakan bahwa penandatanganan MoU kerja sama teknologi informasi akan mendorong kerja sama infrastruktur telekomunikasi, termasuk investasi dalam fiber optik.

Dalam konteks kerja sama di kawasan, Indonesia berkomitmen untuk mendukung keanggotaan penuh Timor-Leste di ASEAN. 

Presiden Jokowi juga menyinggung pembahasan isu Myanmar, di mana keduanya sepakat untuk mendukung Keketuaan Laos di ASEAN tahun ini dalam mendorong implementasi 5PC (Five-Point Consensus).

Presiden Jokowi juga mengungkapkan apresiasi atas kunjungan PM Xanana Gusmao ke Indonesia, menyebutnya sebagai bentuk kerja sama erat kedua negara.

"Merupakan kehormatan bagi Indonesia menerima kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Xanana Gusmao sejak dilantik bulan Juli yang lalu, ini menunjukkan hubungan kedua negara Timor-Leste dan Indonesia yang semakin erat," ujar Presiden Jokowi.

Selasa, 06 September 2022

Penambahan 20 Ribu Bantuan Subsidi Perumahan dan Kunjungan Turis Asing 477 Ribu hingga Pemerintah Lanjutkan PPKM Menjadi Level 1

Penambahan 20 Ribu Bantuan Subsidi Perumahan dan Kunjungan Turis Asing 477 Ribu hingga Pemerintah Lanjutkan PPKM Menjadi Level 1
Gambar Ho- Sekretariat Kabinet RI.
Berita BorneoTribun Jakarta - Pemerintah Tambah 20 Ribu Kuota Bantuan Subsidi Perumahan Tahun 2023 dan Tertinggi Sejak Pandemi, Kunjungan Turis Asing Juli 2022 Capai 477 Ribu hingga Pemerintah Lanjutkan PPKM, Seluruh Daerah Berstatus Level 1.

Pemerintah Tambah 20 Ribu Kuota Bantuan Subsidi Perumahan Tahun 2023

Pemerintah Tambah 20 Ribu Kuota Bantuan Subsidi Perumahan Tahun 2023
Sumber: pu.go.id
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2023 menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Jumlah kuota pada tahun 2023 mencapai 220 ribu unit, atau meningkat 20 ribu dari kuota tahun 2022 yang sebanyak 200 ribu. Penambahan kuota  penerima bantuan subsidi perumahan FLPP juga akan diikuti dengan penambahan anggaran dari tahun 2022 sebesar Rp23 triliun menjadi Rp25,18 triliun.

“Program FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, dikutip BorneoTribun dari laman Kementerian PUPR, Selasa (06/09/2022).

Pada tahun 2023 juga akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit.  

Sehingga total target penyaluran bantuan subsidi perumahan tahun 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun.

Tekait realisasi bantuan pembiayaan perumahan di tahun 2022, Herry mengungkapkan hingga 31 Agustus 2022 program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP sudah mencapai 132.288 unit atau sebesar 66,14 persen dari target 200 ribu unit. 

Penyerapan anggaran mencapai 63,91 persen atau sebesar Rp14,6 triliun dari Rp23 triliun. Sedangkan untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) terealisasi sebanyak 5.042 unit atau sebesar 69,23 persen dari target 7.283 unit. 

Anggaran yang terserap mencapai Rp196,5 miliar atau 67,44 persen dari Rp291,4 miliar.

“Untuk BP2BT, bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP dibanding dengan skema BP2BT,” kata Herry.

Fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni. 

Selain itu juga upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog), di mana pada tahun 2021 mencapai sebesar 12,7 juta dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640 ribu. 

Tertinggi Sejak Pandemi, Kunjungan Turis Asing Juli 2022 Capai 477 Ribu

Tertinggi Sejak Pandemi, Kunjungan Turis Asing Juli 2022 Capai 477 Ribu
Menparekraf Sandiaga Uno (BorneoTribun/Ho-Humas Setkab/Agung)
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia selama Juli 2022 mencapai 476.970 ribu orang. 

Ini merupakan rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19.

“Pada Juli 2022, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia (mencapai angka) tertinggi sejak pandemi,” ujar Sandiaga dikutip BorneoTribun dari laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Selasa (06/09/2022).

Sandiaga mengungkapkan kunjungan turis asing ini didominasi oleh lima negara yaitu Australia, Singapura, Malaysia, India, dan Amerika Serikat dengan persentase peningkatan hampir 40 persen.

“Secara kumulatif dari Januari hingga Juli, jumlah kunjungan wisman mencapai 1,2 juta kunjungan. Total peningkatannya hampir 15 kali lipat,” ujarnya.

Peningkatan ini, kata Menparekraf dipicu oleh kebijakan visa on arrival bagi wisman, khususnya ke Bali. 

Di mana, saat ini kunjungan wisman ke Bali telah mencapai angka 246.504 kunjungan per Juli 2022.

“Ini merupakan angka tertinggi setelah pandemi dengan angka kunjungan per hari mencapai sembilan ribu kunjungan. Di mana wisman-wisman ini masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa,” ujarnya.

Mengenai kebijakan visa on arrival, Sandiaga menuturkan saat ini sudah ada 75 negara yang masuk ke dalam daftar penerima visa on arrival dengan tambahan tiga negara baru yaitu Maladewa, Monaco, dan Kolombia.

“Ada tambahan sembilan negara subjek bebas visa kunjungan khusus wisata ke Indonesia yaitu Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam,” pungkasnya.

Pemerintah Lanjutkan PPKM, Seluruh Daerah Berstatus Level 1

Pemerintah Lanjutkan PPKM, Seluruh Daerah Berstatus Level 1
Gambar Ho-Humas Setkab/Agung.
Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 42 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa-Bali dan Inmendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk wilayah di luar Jawa-Bali. Kedua Inmendagri tersebut berlaku mulai dari 6 September hingga 3 Oktober 2022.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Kemendagri, Safrizal ZA menjelaskan, secara substansi Inmendagri tersebut tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya. 

Selain itu, berdasarkan masukan dari para ahli seluruh daerah di Indonesia berstatus PPKM level 1, meski positivity rate masih di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

“Hasil asesmen PPKM kali ini dan berdasarkan pertimbangan para ahli masih ditetapkan seluruh daerah di Indonesia berada di level 1. 

Namun kita tetap harus terus waspada karena hingga saat ini positivity rate kita selama 30 hari ke belakang masih di atas standar normal yang ditetapkan WHO yaitu lima persen,” ujar Safrizal dalam keterangan resminya, Dikutip BorneoTribun dari Humas kemendagri, Selasa (06/09/2022).

Safrizal membeberkan, sejumlah penyesuaian diatur dalam Inmendagri kali ini. Hal itu misalnya, dalam Inmendagri Nomor 43 Tahun 2022 memuat penyesuaian pengaturan pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). 

Penyesuaian itu mengacu pada adendum Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi COVID-19.

Adapun pintu masuk tersebut di antaranya Bandar Udara (Bandara) Soekarno Hatta, Banten; Bandara Juanda, Jawa Timur; Bandara Ngurah Rai, Bali; Bandara Hang Nadim, Kepulauan Riau; Bandara Sam Ratulangi, Sulawesi Utara; Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat; Bandara Kualanamu, Sumatra Utara; serta Bandara Internasional Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pintu masuk lainnya yakni Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh; Bandara Minangkabau, Sumatra Barat; Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimantan Timur; Bandara Sultan Syarif Kasim II, Riau; Bandara Kertajati, Jawa Barat; Bandara H.A.S. Hanandjoeddin, Kepulauan Bangka Belitung; serta Bandara Sentani, Papua.

Di lain sisi, Safrizal menegaskan, pemerintah daerah harus merespons adanya regulasi terbaru yang mensyaratkan vaksinasi booster bagi pelaku perjalanan dengan transportasi umum seperti kereta api dan pesawat. 

Pemerintah daerah, imbuhnya, harus terus berkolaborasi untuk meningkatkan capaian vaksinasi dosis lanjutan.

“Setiap kesempatan tak henti-hentinya kami memberikan penekanan pentingnya percepatan vaksin dosis lanjutan (booster) yang capaian secara nasional masih di bawah angka 30 persen. 

Para kepala daerah terus kami imbau untuk bersinergi dengan seluruh pihak, mengampanyekan kembali vaksinasi khususnya untuk dosis lanjutan di pusat keramaian masyarakat,” pungkasnya.

(Yakop/Jek)

Senin, 27 Juni 2022

Bupati Aron Meninjau 3 Prusahaan Penampungan Crude Pam Oil (CPO), Agar Tetap Membeli TBS Milik Petani

Sekadau,BorneoTribun.com Anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) akhir-akhir ini sebagai dampak dari keputusan stop ekspor oleh pemerintah pusat, hinga membuat petani resah.

anjloknya tandan buah segar TBS terjun bebas dari harga 3 ribu rupiah perkilo, kini turun menjadi 1.600 rupiah perkilo. 
Berbagai ekspresi yang dilakukan oleh petani sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut, 

sehinga pemerintah daerah perlu mengambil langkah dengan mengecek langsung tangki-tangki CPO, ke sejumlah perusahaan. Yang ada di kabupaten Sekadau, sebagai menagapi protes Masyarakat,  kekecewaan, Harga TBS terjun bebas.

Menangapi hal ini, Bupati Aron SH, langsung turun  Pengecekan tangki penampung Crude Pam Oil (CPO), Di tiga prusahaan, yakni, PT. Multi Jaya Perkasa, (MJP) PT.Sumatra Makmur Lestari (SML) dan
PT. Tinting Boyok Sawit Makmur (TBSM) 

Yang di dampingi kepala  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Sandae untuk memastikan  perusahaan Sawit, agar tetap membeli TBS milik, petani meski dengan harga ketetapan.
Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa sejauh mana kesiapan perusahaan untuk menampung TBS milik petani, karena saat ini ada beberapa perusahaan yang tangki penampung CPO sudah overlud,"kata bupati Sekadau Aron, Minggu (26/06/2022) di Sekadau.

Pemerintah kata dia lagi, hanya meminta perusahaan untuk tetap membeli TBS milik petani, agar tidak muncul gejolak sosial di tingkat petani.

Keinginan petani tentu agar TBS milik mereka tetap ada yang beli meskipun dengan harga murah seperti saat ini, pemerintah daerah tetap akan menyuarakan ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi, agar ada kebijakan yang baik untuk menaikkan kembang harga TBS.

"Karena, anjloknya harga TBS petani tetap saja bertanya dan bertumpu kepada pemerintah daerah, meskipun sebenarnya untuk menentukan harga bukanlah kewenangan kita. Pertemuan dengan perwakilan perusahaan tersebut dipandu oleh Drs, Sandae kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan Pertanian dan Perikanan.

"Kita perbuat apa yang bisa kita lakukan Harap Bupati memastikan Agar perusahaan tetap membeli TBS petani, kata Aron.

Sementara itu, Yosafat perwakilan dari PT.Multi Perima Entakai (MPE) dan PT
 Permata Hijau Sarana (PHS) dalam paparannya mengatakan, bahwa saat ini penampungan CPO di tangki penyimpanan sudah overlud,apabila dalam 14 hari kedepan  CPO tersebut tidak di angkut, maka dengan terpaksa sekali PKS kami tidak bisa beroperasi seperti semula karena tidak adanya tempat menyimpan CPO hasil olahan.


"Jika 14 hari kedepan CPO kami yang ada di tangki penampungan tidak di angkut,maka dengan terpaksa sekali operasional Pabrik Kelapa Sawit di stop untuk sementara," katanya.

Hal yang juga disampaikan oleh Budi perwakilan dari PT. Tinting Boyok Makmur Sawit (TBSM) dalam paparannya ia mengatakan, saat ini penampungan tangki CPO milik perusahaannya sudah hampir overlud, jika dalam 6 hari kedepan CPO yang ada tidak di angkut, maka dengan terpaksa sekali operasional PKS PT.TBSM dihentikan sementara.

"Jika akhir bulan Juni ini kapal angkutan CPO tidak datang, maka sangat terpaksa sekali operasional PKS kami tidak bisa dilakukan,"kata Budi.

Sementara itu, Muhamad Daulay perwakilan dari PT. Multi Jaya Perkasa, (MJP) dan PT.Sumatra Makmur Lestari (SML) mengatakan, di ruang kerjanya, saat ini tangki penampungan milik perusahaan tersebut masih kosong, dan Peru tersebut menyampaikan siap menampung TBS petani, sesuai kemampuan PKS kami.

"Saat ini tangki penampung CPO masih kosong, dan kami siap menampung TBS petani sesuai dengan kemampuan pengolahan PKS kami," katanya.

Karena, kapal angkutan CPO baru datang dua hari yang lalu, sehinga tangki penampungan CPO kami kosong, saat ini kapasitas tangki penampungan CPO yang kami miliki  sekitar 18 ribu ton, artinya masih sangat banyak kebutuhan CPO untuk mengisi kekosongan tangki yang kami miliki.

Hadir pada saat kunker tersebut, Kadis DKP3 Drs, Sandae, Kabid Perkebunan Irfan Nurpatria, perwakilan dari kadis POl PP, ketua SPKS Bernadus Mohtar

Rabu, 06 April 2022

Kemenperin-Polri Bentuk Satgas Pengawasan Produksi dan Distribusi Minyak Goreng Curah

Kemenperin-Polri Bentuk Satgas Pengawasan Produksi dan Distribusi Minyak Goreng Curah
Ilustrasi. Kemenperin-Polri Bentuk Satgas Pengawasan Produksi dan Distribusi Minyak Goreng Curah.


BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan bersinergi membentuk satuan tugas (satgas) dalam upaya pengawasan produksi dan distribusi program minyak goreng sawit (MGS) curah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu. Jika ditemukan pelanggaran dalam prosesnya, kedua pihak akan menindak tegas.


“Kami ingin program ini ada progresnya sesuai yang diharapkan oleh Presiden. Untuk itu, kami melakukan rapat pembahasan dan evaluasi ini agar bisa segera diakselerasi,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari laman resmi Kemenperin, Selasa (05/04/2022).


Menperin menegaskan, pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Regulasi ini mendorong industri MGS menjalankan kewajiban untuk menyediakan minyak goreng curah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil.


“Regulasinya sudah memadai, semua sudah diatur, termasuk sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan yang sudah digariskan dalam Permenperin 8/2022 tersebut,” ujarnya.


Sanksi itu, lanjut Agus, misalnya terkait dengan produk yang tidak sesuai dengan alokasi dan jumlah, berdasarkan yang sudah ditetapkan Kemenperin.


“Selain itu juga adanya tindakan berkaitan dengan repacking, ini tidak boleh dilakukan pada MGS curah. Juga sama sekali tidak boleh disalurkan untuk industri menengah maupun besar. Ini yang akan kami kawal di lapangan,” tegasnya.


Tak hanya produsen saja, kebijakan penyediaan berbasis industri juga mewajibkan seluruh distributor yang menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi, mulai dari distributor 1 (D1), Distributor 2 (D2), dan lini distribusi di bawahnya.


“Sudah ditetapkan margin di level distributor dengan rata-rata Rp600 per kilogram, di tingkat pengecer rata-rata Rp1.000 per kilogram. Policy terkait margin sudah dikeluarkan Dirut BPDPKS, ini sangat penting supaya HET bisa tercapai di lapangan,” paparnya.


Menperin menyebutkan, sampai saat ini sudah ada 72 kontrak atau 72 perusahaan yang terlibat dalam program MGS curah.


“Dalam jumlah kontrak tersebut, telah memenuhi kebutuhan yang cukup bagi kebutuhan nasional per hari dan juga meng-cover ke mana saja produsen harus mengeluarkan distribusi di wilayah kerja masing-masing,” imbuhnya.


Pemerintah telah merombak total kebijakan terkait penyediaan minyak goreng curah, dari yang semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Kebijakan berbasis industri ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) dalam pengelolaan dan pengawasan produksi distribusi minyak goreng curah.


Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa Polri dan Kemenperin sepakat untuk membentuk satgas gabungan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV, serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh.


“Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami Bersama Menperin membentuk satgas gabungan yang akan ditempatkan mulai di level kantor pusat para produsen, yang personelnya berasal dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar, pengawasan proses produksi dilakukan melekat selama 24 jam,” kata Sigit.


Dengan adanya pengawalan melekat selama 24 jam penuh itu, Kapolri berharap, minyak goreng khususnya jenis curah dapat terjamin ketersediaannya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Serta, harga penjualannya pun sesuai dengan kebijakan HET yang ditetapkan oleh pemerintah.


“Karena memang ada kekhawatiran, keragu-raguan terkait dengan penggantian. Dan itu sudah ditegaskan bahwa, semuanya yang sudah diikat dengan kontrak badan sawit pasti akan diberikan subsidi. Karena itu tugas dari produsen adalah bagaimana kemudian memastikan produksinya sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Kalau ini bisa berjalan 50 persen saja, seharusnya di pasar terpenuhi,” ujar Sigit.


Oleh karena itu, Kapolri menekankan, dalam melakukan pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam, pihak Polri akan mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, intelijen hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran.


(YK/UN)

Rabu, 02 Februari 2022

Tokoh Masyarakat dan Adat Kaltim Dukung Pembangunan IKN

Tokoh Masyarakat dan Adat Kaltim Dukung Pembangunan IKN
Presiden Jokowi bertemu tokoh masyarakat di Kaltim, Senin (31/01/2022). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (31/01/2022). 

Para tokoh masyarakat tersebut menyampaikan aspirasinya dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Alhamdulillah baru saja selesai ya pertemuan Bapak Presiden dengan tokoh adat masyarakat Kalimantan Timur dan tadi sama-sama kita dengarkan pertama bahwa tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN. Tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan dan ditingkatkan di dalam pengembangan IKN mendatang,” ujar Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Taufik Hanafi.

Dukungan terhadap pembangunan IKN disampaikan oleh Sultan Kutai Kartanegara, Muhammad Arifin. Pihaknya menyambut baik dibangunnya IKN di Kalimantan Timur.

“Kami atas nama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100 persen diadakannya pembangunan IKN saat ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Sultan Paser, Muhammad Jarnawi, yang menyebut bahwa Kesultanan Paser menyambut antusias pembangunan IKN. Ia juga mengaku sangat bangga bisa bertemu dan berdialog dengan Presiden Joko Widodo.

“Kami sendiri dari Kesultanan Paser menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami juga meminta dari Kesultanan Paser dibuat Istana Kesultanan Paser di dekat IKN ibu kota negara,” jelasnya.

Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung, menerima dengan senang hati rencana pembangunan IKN. Di samping itu, ia juga meminta agar masyarakat adat dilibatkan dalam Badan Otorita maupun pembangunan fisik IKN tersebut.

“Pertama itu, dengan adanya IKN ini tolong di dalam Badan Otorita tuh masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua dalam pembangunan fisik ya masyarakat sebagai mitra kerja. Yang ketiga karifan lokal, tolong perhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya,” kata Ajang.

Dukungan juga datang dari Syarifuddin HR selaku Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar. Ia pun meminta agar masyarakat adat setempat lebih diperhatikan, terutama menyangkut kualitas sumber daya manusianya.

“Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya, supaya saudara-saudara kami generasi kami nanti bisa bersaing karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome , yang selalu bisa menghargai satu sama lain,” ujar Syarifuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua 2 Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan, Andi Singkeru, mengatakan bahwa sebagai masyarakat pendatang pihaknya sudah berbaur dan hidup berdampingan dengan masyarakat asli Kalimantan. Ia menyebut bahwa masyarakat apapun yang mengisi IKN nantinya adalah masyarakat Indonesia.

“Kami bersama keluarga, bersama anak cucu, kami berdampingan dengan suku-suku asli, kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan,” tandasnya.

(BPMI SETPRES/UN)

Kamis, 27 Januari 2022

Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura
Presiden Jokowi menerima kunjungan PM Singapura Lee Hsien Loong, di The Sanchaya Resort Bintan, Kepri, Selasa (25/01/2022). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev). 

BorneoTribun Jakarta – Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura resmi ditandatangani pada Selasa (25/01/2022), di Bintan, Kepulauan Riau. Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam serta disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong.

Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya) selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

“Selain masa rektroaktif, Perjanjian Ekstradisi ini juga menyepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mencegah privilege yang mungkin timbul akibat pergantian kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana guna menghindari proses hukum terhadap dirinya,” ujar Yasonna usai penandatanganan.

Jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut Perjanjian Ekstradisi ini berjumlah 31 jenis di antaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme.

“Indonesia juga berhasil meyakinkan Singapura untuk menyepakati Perjanjian Ekstradisi yang bersifat progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan, bentuk dan modus tindak pidana saat ini dan di masa depan. Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura memungkinkan kedua negara melakukan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana yang meskipun jenis tindak pidananya tidak lugas disebutkan dalam perjanjian ini namun telah diatur dalam sistem hukum kedua negara,” terangnya.

Yasonna menjelaskan, ruang lingkup Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.

“Perjanjian Ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura,” ujarnya.

Selain itu, sambung Menkumham, Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura ini akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Pasalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR.

Secara khusus, bagi Indonesia, pemberlakuan Perjanjian Ekstradisi dapat menjangkau secara efektif pelaku kejahatan di masa lampau dan memfasilitasi implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Sebelum resmi ditandatangani, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura ini telah mulai diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998. Berikut lini masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura tersebut:

1. Upaya pembentukan Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura telah mulai diupayakan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 dalam setiap kesempatan, baik dalam pertemuan bilateral maupun regional dengan Pemerintah Singapura.

2. Pada 16 Desember 2002, bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan PM Singapura Goh Chok Tong melakukan pertemuan bilateral guna membahas hal terkait pengembangan kerja sama kedua negara di segala bidang. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa Indonesia dan Singapura akan menyusun rencana aksi atau action plan pembentukan Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura.

3. Pada tanggal 27 April 2007, bertempat di Istana Tampaksiring, Bali, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Hassan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo menandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura yang disaksikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong.

4. Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura yang ditandatangani pada tahun 2007 tersebut tidak dapat diberlakukan oleh kedua negara karena Pemerintah Indonesia dan Singapura belum meratifikasi Perjanjian tersebut.

Catatan: Alasan kedua negara belum meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura tersebut adalah karena Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat agar pengesahan Perjanjian Ekstradisi dilakukan secara paralel dengan pengesahan Perjanjian Kerja Sama Keamanan Indonesia – Singapura. Dalam perkembangannya, Komisi I DPR RI Periode 2004 – 2009 dalam Rapat Kerja dengan Menlu RI pada 25 Juni 2007, menolak untuk mengesahkan Perjanjian Kerja Sama Keamanan yang telah ditandatangani sehingga berdampak pada proses ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura.

5. Pada 8 Oktober 2019 digelar Leaders’ Retreat Indonesia – Singapura membahas kembali tentang Persetujuan Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia – Singapura (Realignment Flight Information Region/FIR) dan Perjanjian Kerja Sama Keamanan.

6. Menindaklanjuti hasil Leaders’ Retreat 2019, Menkumham RI kemudian mengusulkan agar Perjanjian Ekstradisi yang sejak awal diparalelkan dengan Perjanjian Kerja Sama Keamanan juga dibahas kembali dalam framework for discussion.

7. Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura ditandatangani dalam Leaders’ Retreat Indonesia – Singapura, di Bintan, Kepri, 25 Januari 2022.

(HUMAS KEMENKUMHAM/UN)

Sabtu, 09 Oktober 2021

Bupati Bersama Bapeda Terapkan Peraturan Baru; Terkait Pemasangan Reklame Di wilayah Kabupaten Bandung


Bupati, Wakil Bupati dan Ka Bapenda Kabupaten Bandung

BorneoTribun Bandung, Jawa Barat
Seluruh Masyarakat Kabupaten Bandung Khususnya para Penyelenggara Reklame, Wajib Mengetahui Tentang Peraturan Bupati Bandung 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan  Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pajak Reklame.

Bapenda Kabupaten Bandung melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah, Erwan Kusuma Hermawan, S.Sos.,M.Si, menjelaskan, bahwa Subtansi Perubahan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Perbup No. 38 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Reklame yaitu  dalam ketentuan Pasal 6  terdapat penyesuaian terhadap standar harga Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR),"Ucapnya.

Kepala Bapeda kabupaten bandung menyampaikan," ada 9 poin penting yang harus di pahami dalam pemasangang reklame.
1.Bahwa perhitungan pajak reklame pada  Peraturan Bupati  dimaksud telah diatur secara rinci, jelas dan sederhana yaitu :
a. Pajak Reklame = NSR x Tarif 
b. NSR  = (NJOPR + NSPR) x Masa Pajak
c. NJOPR = (Luas reklame x Standar Harga ) + ( Tinggi Reklame x Standar Harga)
d. NSPR = (Fungsi jalan x standar harga) + (Fungsi arah x Standar Harga)
2. NJOPR dihitung berdasarkan hasil perkalian luas bidang Reklame dengan standar harga ditambah hasil perkalian ketinggian Reklame dengan standar harga;
3. Luas Bidang Reklame  yaitu nilai yang didapatkan dari perkalian lebar dengan Panjang Reklame;
4. Bidang Reklame yang tidak berbentuk Persegi dan/atau tidak berbingkai, membentuk pola, luas Reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertical dan horizontal hingga merupakan satu kesatuan;
5. Perhitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar;
6. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) meliputi Nilai  Fungsi Jalan dan Nilai Fungsi Sudut Pandang :
a. Nilai Fungsi/Klasifikasi Jalan adalah Jalan Raya yang secara pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta Jasa Marga, 
b. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang,
7. Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame.

"Dengan diterbitkannya Perbup, kami mengharapkan partisipasi dan kontribusi Wajib Pajak dalam membangun Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS)," Ungkapnya.


Reporter : Eric

Sabtu, 18 September 2021

Ibadat Sabda di Langkau Kita Rumah Dinas Wakil Bupati Sintang


Ibadat Sabda di Langkah Kita

BorneoTribun Sintang, Kalbar Mengenang kepergian Wakil Bupati Alm. Yosep Sudiyanto, Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan Ibadat Sabda di Langkau Kita Rumah Dinas Wakil Bupati Sintang, Sabtu (18/9/2021) malam. 

Ibadat Sabda yang dipimpin oleh RD Samuel tersebut berlangsung mulai pukul 19.00 WIB dan dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. 

Tampak mengikuti Ibadat Sabda tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si, Anggota DPRD Sintang, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Usai pelaksanaan Ibadat Sabda tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M.Si menjelaskan ibadat sabda tersebut untuk mengenang Alm Yosep Sudiyanto yang telah tutup usia di RSCM Jakarta.

Yosepha juga menyampaikan roundown tentatif proses kepulangan jenazah almarhum Wakil Bupati Sintang yang akan dilaksanakan, Minggu, 19 September 2021 besok.

1. Jenazah almarhum Wakil Bupati Sintang akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 06.00 WIB. 

2. Tiba di Bandara Supadio sekitar pukul 08.00 WIB. Jenazah akan disemayamkan sekitar satu jam di Bandara Supadio.

3. Sekitar pukul 09.00 WIB akan langsung diberangkatkan menggunakan jalur darat (Ambulance) menuju Kabupaten Sintang. 

4. Tiba di Kabupaten Sintang sekitar pukul 15.00 WIB, sesuai permintaan keluarga almarhum, jenazah akan langsung dibawa ke rumah duka kediaman pribadi di Mungguk Serantung Gang Efata.

Untuk Misa Requiem akan dilaksanakan pada Senin (20/9/2021)  di Gereja Katolik Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian sekitar pukul 10.00 WIB dan Pukul 13.00 WIB diberangkatkan menuju Pemakaman Katolik Teluk Menyurai.

Sumber : Prokopim Sintang

Selasa, 07 September 2021

Kilas Balik Kegiatan Sepekan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau


Kegiatan RUPS-LB Tahun 2021 Bank Kalbar bertempat di Function Hall Hotel Kapuas Palace Pontianak

BorneoTribun Sekadau, Kalbar Pasangan Bupati, Aron dan Wakil Bupati, Subandrio yang mengusung program IP3K tersebut secara terus menerus melakukan gebrakan dalam serangkaian kegiatan.

Berbagai agenda pun terus dilaksanakan pasangan pemimpin muda tersebut untuk kabupaten sekadau.

Berikut kilas balik kegiatan Bupati dan wakil Bupati Sekadau dalam sepekan terakhir. 

1. Senin, 30 Agustus 2021 
Penyerahan secara simbolis bantuan mobil ambulance oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji

Bupati Sekadau, Aron, S.H., menghadiri kegiatan RUPS-LB Tahun 2021 Bank Kalbar bertempat di Function Hall Hotel Kapuas Palace Pontianak, dilanjutkan penerimaan bantuan mobil ambulance Transport Infeksius dan oxygen contentrator dari Pemprov Kalbar yang diserahkan langsung Gubernur Kalimantan Barat bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak. 

Potong Kue Hari Anak Nasional

Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, S.H., M.H., menghadiri peringatan Hari Anak Nasional di Gedung Kataketik Sekadau. Hadir pula Ketua TP PKK Kab. Sekadau Ny. Magdalena Susilawati Aron, SP., Ketua GOaw Kab. Sekadau Ny. Wiwin Atriana Subandrio, S.Sos., serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau Afronius Akim Sehan. 

2. Selasa, 31 Agustus 2021

Paripurna KUA dan PPAS APBD Sekadau TA 2022

Wakil Bupati Sekadau Subandrio, S.H.,M.H menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan Kebijakan Umum Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022, Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Radius Effendy di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau. 

3. Rabu, 1 September 2021 

Konferensi GKII Ke I Daerah Sekadau

Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, S.H., M.H., membuka kegiatan Konferensi Daerah I Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Sekadau dengan Tema "Gereja Yang Bertumbuh, Bertambah, dan Berdampak" bertempat di Gedung Kataketik Sekadau. 

4. Kamis, 2 September 2021

Menikmati Aneka Sajian Kuliner Olahan Ikan

Bupati Sekadau Aron, S.H., didampingi Ketua TP-PKK Kab. Sekadau Magdalena Susilawati, S.P, Plt. Kasat POL-PP Paulus Yohanes, S.KM, Kepala Dinas Ketahan Pangan Pertanian dan Perikanan Drs. Sandae, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Losianus, S.Pd.,M.Si, menghadiri Kegiatan Peningkatan Kreatifitas Siswa Dalam Berwirausaha Dibidang Olahan Ikan Kerjasama Antara SMK Negeri 1 Sekadau, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sekadau dan Universitas Muhammadiyah Pontianak di SMK Negeri 1 Kabupaten Sekadau. Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, Ketua Komite SMKN 1 Sekadau Hilir, Kepala Desa Mungguk.

Kunjungan Wakapolda

Bupati Sekadau Aron, S.H., didampingi Kapolres Sekadau AKBP K. Tri Panungko, S.IK.,M.M, Asisten Pemerintah dan Kesra Fendy, S.Sos., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Paulus Yohanes, SKM., Asisten Administrasi Umum Nurhadi, S.IP dan Plt.Kabag Pemerintahan Radius, S.H, menerima kunjungan silaturahmi Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol. Asep Safrudin S.IK beserta staf di Kantor Bupati Sekadau. 

Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama Antara Pemerintah Pemkab Sekadau dengan Kejari Sekadau

Bupati Sekadau Aron, S.H., dan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sekadau Zein Yusri Munggaran, S.H., M.H menandatangani Kesepakatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Dengan Kejaksaan Negeri Sekadau Tentang Fasilitas Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Sekadau. Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Sekadau, Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Sekadau, Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Sekadau,  Inspektur Kabupaten Sekadau atau yang mewakili, Kabag Hukum Setda Kab. Sekadau, Para Pejabat Struktural pada Kejaksaan Negeri Sekadau, Para Jaksa Negara pada Kejaksaan Negeri Sekadau.

Peninjauan pelaksanaan perekaman E-KTP di Kecamatan Nanga Taman

Wakil Bupati Sekadau  Subandrio, S.H., M.H., didampingi Plt. Kepala Dinas Dukcapil Suryadi, S.Sos., M.Si, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Afronius Akim Sehan, S.Pd., M.Si, Camat Nanga Taman Paulus Ugang S.Sp.,M.M meninjau pelaksanaan Perekaman E-KTP di Kantor Camat Nanga Taman. 

5. Sabtu, 4 September 2021
Meninjau kegiatan Vaksinasi di Desa Bukit Rambat, Kecamatan Belitang Hulu

Wakil Bupati Sekadau  Subandrio, S.H., M.H., didampingi Ketua GOW Sekadau Ny. Wiwin Atriana Subandrio, S.Sos, serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Henry Alpius, S.Kep  meninjau kegiatan Vaksinasi di Desa Bukit Rambat, Kecamatan Belitang Hulu. 

Reporter : Robiantinus Hermanto
Sumber   : Prokopim Sekadau

Sabtu, 21 Agustus 2021

Saat Petani Milenial Cerita ke Presiden Soal Prospek Cerah Bertani Porang

Saat Petani Milenial Cerita ke Presiden Soal Prospek Cerah Bertani Porang
Presiden Joko Widodo didampingi Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Seskab Pramono Anung berdialog dengan perwakilan petani porang, saat berkunjung ke PT Asia Prima Konjac, Madiun, Jatim, Kamis (19/08/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kerap menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, maupun masyarakat umum lainnya, untuk mendengar dan menyerap aspirasi mereka. Saat berkunjung ke PT Asia Prima Konjac, salah satu pabrik pengolahan porang di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/08/2021), Presiden juga berdialog dengan sejumlah perwakilan petani porang.

Yoyok Triyono, demikian petani muda itu memperkenalkan diri, adalah petani porang generasi ketiga di rumahnya. Ia mengikuti jejak kakek dan ayahnya untuk menjadi seorang petani. Di hadapan Kepala Negara, Yoyok bercerita mengenai bagaimana menggiurkannya prospek bercocok tanam umbi-umbian yang sedang naik daun tersebut sehingga menarik minat anak-anak muda di Madiun untuk menggelutinya.

“Petani milenial, petani muda di desa kami—mungkin di wilayah Madiun—kalau zaman dulu lulus sekolah cari kerja di kota. Kalau sekarang tidak Pak, lulus sekolah jadi petani porang, tiga tahun berjuang bertani porang, setelah tiga tahun bawa pulang mobil,” ujar Yoyok bercerita.

“Kalau dengar ceritanya yang terakhir tadi, semua ingin jadi petani porang jangan-jangan nanti,” kata Presiden diiringi gelak tawa mereka yang hadir.

Yoyok baru mulai menanam porang dari tahun 2010 dan awalnya hanya memiliki lahan seluas 0,3 hektare, warisan dari ayahnya. Sekarang, luas lahan yang dimilikinya telah mencapai 3 hektare. Menurutnya, porang adalah komoditas yang sangat menjanjikan karena tidak hanya umbinya saja yang laku. Selain itu, porang juga cukup mudah untuk ditanam.

“Alhamdulillah [tahun] 2020 Bapak Menteri sudah melepas varietas Madiun 1 dan penangkarnya kami semua, Pak. Jadi berbudidaya tanaman porang tanam sekali, bisa dipanen tahun kedua atau tahun ketiga. Setelah itu bertahap setiap tahun tanpa harus tanam lagi,” jelas Yoyok.

Banyaknya anak muda yang ingin menggeluti porang juga diamini oleh Didi Kuswandi, seorang petani dari Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Menurutnya, saat ini banyak generasi milenial yang pandangannya terhadap petani telah berubah.

“Dulunya petani ini seolah-olah menjadi cita-cita pelarian saja, namun hari ini semua berbondong-bondong ingin menjadi petani porang. Termasuk saya Bapak Presiden, sudah lama di luar negeri, balik ke kampung menjadi petani,” ujar Warsito.

Porang atau dalam bahasa latin disebut amorphopallus muelleri blume merupakan tanaman umbi-umbian yang memiliki banyak keunggulan. Selain rendah kalori dan juga bebas gula, porang bisa diolah menjadi berbagai bahan makanan hingga bahan kosmetik.

Presiden Joko Widodo menilai komoditas ini sebagai produk yang menjanjikan dan memiliki masa depan cerah. 

Kepada para petani muda, Presiden menitipkan pesan agar tidak hanya mengerjakan di lahan pertaniannya saja, tetapi juga bisa mengolahnya hingga pascapanen. 

Kepala Negara pun mendorong agar para petani bisa mengolah umbi porang menjadi barang jadi, misalnya menjadi keripik, seperti halnya yang dilakukan PT Asia Prima Konjac pada awal berdirinya. 

“Saya kira proses-proses seperti itu yang pemerintah inginkan. Jangan sampai nanti yang mengolah itu di Jepang, atau di Cina, atau di Korea Selatan, atau di Eropa, nggak. 

Kita harus mengolah sendiri, ada hilirisasi, ada industrialisasi, sehingga nilai tambah betul-betul ada di dalam negeri,” jelas Presiden. 

Selain mudah ditanam dan mudah dipelihara, porang juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Warsito, seorang petani dari lereng Gunung Wilis bercerita kepada Presiden bahwa dari satu hektare lahan ia bisa memperoleh 15 hingga 20 ton umbi porang dalam rentang waktu tanam 8 bulan. “Dari angka itu rupiahnya berapa kalau boleh tahu?” tanya Presiden. 

“Kurang lebih sekitar Rp35-40 juta,” jawab Warsito. 

Di akhir dialog tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah ingin membangun sebuah ekosistem yang saling menguntungkan di mana selain masyarakatnya untung, lingkungan sekitarnya juga dapat terjaga dengan baik. 

Untuk itu, ia mendorong Menteri Pertanian untuk membuat perencanaan besar terkait prospek porang sebagai sebuah primadona komoditas pertanian baru. 

“Kalau dulu karena masyarakat di sekitar Perhutani tidak sejahtera, akhirnya yang dilakukan adalah penebangan. Tetapi kalau ini nanti bisa betul-betul masif berkembang di seluruh wilayah Jawa atau di luar Jawa, saya kira akan betul-betul mengurangi masyarakat kita untuk merambah atau merusak hutan. Saya kira arah ke depannya akan seperti itu. 

Artinya, memang porang ini sangat menjanjikan dan sekali lagi saya harapkan Pak Menteri ada sebuah target-target angka yang harus kita punyai sehingga para petani ini betul-betul memiliki sebuah panduan arah ke mana porang ini akan dibawa,” beber Presiden. 

Pertanian sendiri merupakan salah satu sektor yang tetap bisa tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan catatan, Presiden menyebut komoditas pertanian di kuartal I tahun 2021 bisa tumbuh 2,95 persen di saat sektor yang lain jatuh. 

“Oleh sebab itu, saya terus menyampaikan kepada Pak Menteri Pertanian agar yang namanya porang ini betul-betul diperhatikan, ada rencana jangka sedang dan jangka panjang, jangan sampai ekspornya dalam bentuk mentahan atau umbi-umbian, kalau bisa nilai tambah itu ada di dalam negeri,” tandasnya. (BPMI SETPRES/UN)

Rabu, 12 Mei 2021

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442H Jatuh Pada Kamis, 13 Mei 2021

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442H Jatuh Pada Kamis, 13 Mei 2021
Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, dan Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace H Syadzili umumkan hasil isbat awal Syawal, di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (11/5/2021). (Foto: Humas Kemenag)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1442 H/2021 M jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Selasa (11/5/2021).

“Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat 1 Syawal 1442 H.

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia di bawah ufuk, yaitu berkisar dari minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat,” ujarnya.

Dengan posisi demikian, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag. Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag pada 88 titik di Indonesia.

“Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal bekerja di bawah sumpah, mulai dari provinsi Aceh hingga Papua. Di 88 titik tersebut, tidak ada satu pun perukyah dapat melihat hilal,” ujar Menag.

Karena dua alasan tersebut, Sidang Isbat menyepakati untuk mengistikmalkan (menyempurnakan) bulan Ramadan menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021.

“Jadi, Rabu besok umat Islam di Indonesia masih akan menjalani ibadah puasa Ramadan, selanjutnya malam Kamis akan takbiran menyambut Idulfitri,” jelas Menag.

Menutup keterangan persnya, Yaqut pun kembali mengingatkan seluruh umat Islam untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam merayakan Lebaran yang masih berlangsung di masa pandemi ini. “Karena masih pandemi, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H ini digelar secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain Menag, hadir secara fisik dalam sidang ini Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hadan Syadzili, Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Abdullah Jaidi, serta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin. Tampak hadir pula beberapa perwakilan Duta Besar negara sahabat.

Sementara para pimpinan ormas, pakar astronomi, Badan Peradilan Agama, serta para pejabat Eselon I dan II Kemenag lainnya mengikuti jalannya sidang isbat melalui media konferensi video.

Sebelumnya, pakar astronomi dari Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag Cecep Nurwendaya menegaskan bahwa tidak ada referensi empirik visibilitas (ketampakan) hilal awal Syawal 1442 H bisa teramati di seluruh wilayah Indonesia pada hari Selasa, 11 Mei 2021.

Hal ini disampaikannya saat memaparkan data posisi hilal menjelang awal bulan Syawal 1442 H/2021 M pada Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H, di Jakarta.

“Semua wilayah Indonesia memiliki ketinggian hilal negatif antara minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat. Hilal terbenam terlebih dahulu dibanding matahari,” terang Cecep. 

(HUMAS KEMENAG/UN)

Selasa, 11 Mei 2021

Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%

Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%
Menhub Budi Karya Sumadi meninjau pelayanan transportasi pada masa peniadaan mudik tahun 2021, Selasa (11/05/2021). (Foto: Humas Kemenhub)

BorneoTribun Jakarta
-- Pergerakan angkutan logistik (program tol laut) mengalami peningkatan yang cukup tinggi selama satu bulan terakhir, yaitu sekitar 70 persen. 

Hal tersebut disampaikannya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau pelayanan transportasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (11/05/2021). 

“Tidak hanya angkutan tol laut menuju Indonesia Timur saja yang mengalami kenaikan, tingkat keterisian angkutan balik dari Indonesia Timur menuju Indonesia Barat yang selama ini belum optimal, mengalami kenaikan hingga 30 persen,” ujarnya. 

Selain itu, angkutan logistik laut internasional juga naik, enam persen dibandingkan awal tahun 2020 atau sebelum pandemi COVID-19. 

“Kita tahu bahwa angkutan logistik ini sangat penting untuk memberikan suatu ruang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Menhub. 

Pelayanan Tetap Berjalan Budi Karya Sumadi memastikan, pada masa peniadaan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei ini pelayanan transportasi tetap berjalan baik untuk melayani kegiatan yang dikecualikan. 

“Hari ini saya ke Bandara Soetta [Bandar Udara Soekarno Hatta] dan Pelabuhan Tanjung Priok untuk memastikan bahwa walau ada kebijakan peniadaan mudik, kita tetap memberikan pelayanan yang baik bagi mereka para pelaku perjalanan yang dikecualikan,” ujarnya. 

Saat meninjau Bandara Soetta, Menhub mengapresiasi koordinasi yang baik antara Angkasa Pura II, maskapai penerbangan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sehingga proses pengecekan dokumen untuk mendapatkan izin melakukan perjalanan yang dikecualikan dapat berjalan dengan baik. 

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, pada masa peniadaan mudik ini, terjadi penurunan jumlah penumpang yang signifikan di Bandara Soetta jika dibandingkan pekan-pekan sebelumnya yang mencapai 50-70 ribu penumpang per hari. 

“Sekarang ini rata-rata setiap harinya ada 7.000-8.000 penumpang yang bergerak. Penurunannya kurang lebih 90 persen,” ujarnya. Budi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Bandara Soetta mengantisipasi potensi kenaikan jumlah penumpang pada arus balik yaitu pada hari Minggu atau Senin mendatang. 

“Kami meminta kepada seluruh petugas di bawah koordinasi Satgas untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan dan SOP yang sudah ditetapkan baik untuk penanganan penumpang yang akan berangkat maupun yang akan datang dan mereka yang harus melakukan karantina. 

Jumlah ketersediaan ruang karantina harus dipastikan tersedia,” tegasnya. 

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga menegaskan bahwa pihaknya telah meniadakan sementara penerbangan carter (sewa) dari luar negeri sampai dengan 17 Mei 2021 dan akan dilakukan evaluasi sebelum dilakukan pembukaan kembali. 

(HUMAS KEMENHUB/UN)

Jumat, 30 April 2021

Stafsus Billy Mambrasar Perkenalkan 5 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Stafsus Billy Mambrasar Perkenalkan 5 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
Stafsus Billy Mambrasar dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Foto: Dokumentasi Stafsus Billy Mamrasar)

BorneoTribun Jakarta -- Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI Billy Mambrasar memperkenalkan lima Program Utama Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dalam webinar “Untukmu Indonesiaku – Membangun Indonesia Secara Berkelanjutan dari Timur” di Jakarta, Kamis (29/04/2021).

Program yang akan digerakkan oleh anak-anak muda Orang Asli Papua (OAP) ini merupakan bentuk perwujudan dari Instruksi Presiden No. 9 tahun 2020.

“Komitmen Pak Jokowi untuk memajukan Papua, untuk memajukan orang Papua, tidak berubah. Oleh sebab itu, beliau mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020, yaitu tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, di mana Orang Asli Papua akan menjadi sasaran utama dari program peningkatan kesejahteraan tersebut,” ungkap Billy dalam rilisnya.

Program yang diberi nama Bawa Perubahan atau BAPER, diharapkan akan ikut membantu menyelesaikan permasalahan di Papua dan Papua Barat, khususnya dalam kesejahteraan dan pembangunan orang asli Papua.

Kelima program tersebut, pertama, menciptakan wirausahawan muda Papua melalui pembangunan Papua Youth Creative Hub, dan pengelolaan ekosistem pelatihan dan permodalan bisnis oleh Papua Muda Inspirasi (PMI).

Program ini akan dipantau langsung oleh Presiden dan diharapkan akan melahirkan 100 wirausahawan muda asli Papua dan Papua Barat dalam sektor UMKM, startup, bahkan industri kreatif.

Kedua, menciptakan seratus ribu Petani Milenial yang saat ini sudah dijalankan di sepuluh provinsi, termasuk Papua dan Papua Barat. Program dari Kementerian Pertanian ini diharapkan akan menghasilkan 20 ribu petani di dua provinsi paling timur Indonesia, dan 80 ribu petani di delapan provinsi yang lain.

Program ini merupakan perpaduan dari pelatihan teknis, hingga permodalan dan proses untuk dihubungkan dengan pasar.

Ketiga, meluncurkan website Manajemen Talenta Papua (MTP) yang berisikan talenta-talenta terbaik anak-anak asli Papua. Mereka akan diberikan pelatihan secara berkelanjutan dan dihubungkan dengan kesempatan kerja di berbagai sektor, baik sektor swasta, maupun pemerintahan.

MTP ini akan dikelola langsung di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri, Derektur Jenderal Otonomi Daerah.

Keempat, pembangunan pusat-pusat pembelajaran non-formal untuk memberikan akses pendidikan. Diharapkan pada pusat pembelajaran ini dapat diperoleh keahlian untuk dapat bertahan hidup yang disesuaikan dengan konteks lokal di wilayah Papua dan Papua Barat.

Program ini diintegrasikan langsung dengan strategi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai entitas pengampunya.

Kelima, peluncuran sebuah aplikasi dan website untuk menerima masukan dan saran kebijakan terbaik untuk seluruh komponen masyarakat Papua, khususnya anak-anak muda, bernama “Policy Bootcamp untuk Papua”.

Website ini diharapkan akan dikelola oleh Desk Papua, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dalam koordinasi langsung dengan Kantor Staf Presiden RI.

Hal tersebut bertujuan agar masukan-masukan dari masyarakat dapat langsung diimplementasikan dalam program kerja lintas kementerian/lembaga.

“Kami berharap bahwa intervensi dari program ini akan menciptakan ribuan pekerjaan baru bagi anak-anak asli Papua, dan mereka akan menciptakan dampak positif berganda secara ekonomi di Papua dan Papua Barat,” kata Billy.

Dampak positif tersebut di antaranya, menurunnya tingkat pengangguran, berkurangnya angka kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat

Ia meyakini, webinar “Untukmu Indonesiaku” ini akan memberikan dampak besar kepada masyarakat untuk turut membangun Indonesia yang berkelanjutan.

“Mari kita wujudkan Indonesia Emas sebelum 2045 untuk kemajuan pembangunan dari Aceh sampai Papua,” ajak Billy yang juga merupakan Duta Pembangunan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas.

Webinar yang dilakukan secara hybrid ini dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani secara fisik di Jakarta. Kemudian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara virtual. 

(DND/AIT/TAR)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno