 |
| Buku Baru Kupas Tuntas Masalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Sering Bikin Pusing Pejabat. |
PONTIANAK - Acara peluncuran dan bedah buku “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” karya Dr. Herman Hofi Munawar sukses digelar di Aming Coffee Podomoro, Pontianak, Kamis malam, 17 Juli 2025.
Buku ini langsung mendapat apresiasi hangat dari Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang hadir bersama Sekda Provinsi Kalbar, dr. Harisson.
Gubernur Ria Norsan menyambut kehadiran buku ini sebagai angin segar di tengah banyaknya persoalan hukum yang timbul akibat lemahnya pemahaman soal proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.
Menurutnya, buku ini bisa jadi pegangan penting agar para pejabat dan pelaksana proyek di pemerintahan tidak lagi "tersandung" aturan yang sebenarnya bisa dipahami dengan mudah.
“Pengadaan itu bukan hal yang ribet, asal kita tahu prosedurnya. Sayangnya, banyak yang tidak paham dan akhirnya kena masalah hukum. Nah, buku ini menjelaskan semuanya secara rinci dan mudah dipahami,” ujar Norsan.
Ia juga mengungkapkan, baru melihat sekilas saja sudah terasa bahwa isi buku ini ditulis dengan kedalaman ilmu dan pengalaman yang luar biasa.
Norsan berharap buku ini jadi bacaan wajib buat siapa saja yang terlibat dalam urusan pengadaan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Penulis buku sekaligus praktisi hukum dan akademisi, Dr. Herman Hofi Munawar, menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan teknis, tapi juga menyangkut reformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Ia menyebut pengadaan yang amburadul bisa bikin sistem pelayanan publik ikut rusak, dan akhirnya berdampak ke semua sektor.
“Kalau tata kelola rusak, ya jangan heran kalau pelayanan publik juga ikut hancur. Karena itu, pembenahan sistem pengadaan ini sifatnya mendasar. Nggak bisa cuma tambal sulam,” jelas Herman.
Herman juga mengajak semua pihak, baik dari kalangan kampus, pemerintah, maupun swasta, untuk ikut ambil bagian dalam memperbaiki sistem yang ada.
Ia menekankan pentingnya menggali lebih dalam regulasi yang berlaku dan bagaimana implementasinya di lapangan agar nggak cuma bagus di atas kertas tapi juga jalan nyata.
Acara bedah buku ini bukan hanya jadi ajang peluncuran karya, tapi juga membuka ruang diskusi hangat dan penuh gagasan.
Diharapkan, kegiatan ini bisa jadi langkah awal memperkuat pemahaman hukum administrasi publik, serta mendorong terciptanya sistem pengadaan yang transparan, efisien, dan bebas dari jebakan hukum yang selama ini sering menghantui para pejabat dan pelaku proyek pemerintah.
LIHAT BERITA LAINNYA
Artikel ini pilihan Redaksi
