 |
| Kemkomdigi kawal digitalisasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial. (ANTARA) |
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengawal digitalisasi dalam pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah, khususnya penyaluran bantuan dalam Program Keluarga Harapan.
Dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta, Jumat (4/7), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa Kemkomdigi telah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan akurat, cepat, dan aman.
Kemkomdigi bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga melakukan pengujian untuk memastikan keandalan dan keamanan infrastruktur digital pendukung pelaksanaan program bantuan sosial seperti Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
"Kita tes keamanan sistemnya bersama BSSN. Kami sedang menguji ketahanan sistem saat menerima lonjakan data dalam jumlah besar, karena hal ini krusial agar program berjalan lancar," kata Meutya dalam keterangan persnya pada Sabtu.
SPLP adalah sistem penting yang menghubungkan data dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Meutya meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memberikan akses terhadap data-data yang dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan program perlindungan sosial tepat sasaran.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan meminta kementerian dan lembaga pemerintah terkait segera menyiapkan data yang dibutuhkan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
"Saya juga minta kerja sama yang sudah hebat ini terus dikembangkan, dan proses evaluasi setiap tahap itu nanti dilakukan," katanya.
Dia mengatakan bahwa digitalisasi program bantuan sosial merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.
Pewarta : Livia Kristianti/ANTARA
