 |
| Penerimaan negara dari perbatasan Jagoi Babang capai Rp62,4 miliar. (ANTARA) |
Bengkayang - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang, Kalbar mencatat total penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari perbatasan Jagoi Babang mencapai Rp62,43 miliar hingga Mei 2025.
Data tersebut disampaikan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai KPPBC TMP C Jagoi Babang, Gumilar Mochamad Luthfi, dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas usaha koperasi yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang, Senin.
“Penerimaan PPN per Mei 2025 tercatat sebesar Rp50,87 miliar, sementara PPh mencapai Rp11,56 miliar. Ini merupakan progres positif, dan kami optimis angka tersebut akan terus meningkat hingga akhir tahun,” kata Gumilar dalam paparannya.
Menurut dia, peningkatan ini tidak hanya mencerminkan aktivitas ekonomi yang tumbuh di wilayah perbatasan, tetapi juga hasil dari optimalisasi pengawasan serta meningkatnya kepatuhan para pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan.
Kemudian, salah satu sektor penyumbang signifikan dalam penerimaan tersebut berasal dari aktivitas impor listrik oleh PT PLN (Persero) dari Malaysia, yang dilakukan melalui pintu perbatasan Jagoi Babang.
“Impor listrik oleh PLN menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara melalui mekanisme bea dan cukai serta perpajakan yang berlaku,” ujarnya.
Gumilar menambahkan, impor ini merupakan strategi penyediaan energi secara efisien untuk wilayah perbatasan yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan nasional. Pengawasan terhadap kegiatan impor tersebut dilakukan secara ketat guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Ia menambahkan, sejak 2023 penerimaan dari wilayah Jagoi Babang menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2023, PPN tercatat sebesar Rp60,45 miliar dan PPh sebesar Rp13,73 miliar. Angka ini melonjak pada 2024 dengan PPN mencapai Rp114,98 miliar dan PPh sebesar Rp26,13 miliar.
Tren ini diharapkan berlanjut seiring peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas dan kesadaran wajib pajak di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
“Kami terus berupaya menjaga sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi di daerah,” ujarnya.
Oleh : Narwati/ANTARA
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News