Data Diknas Ketapang, 17 Ribu Lebih Anak Tak Sekolah

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner

Senin, 25 Agustus 2025

Data Diknas Ketapang, 17 Ribu Lebih Anak Tak Sekolah

Ketapang – Dinas Pendidikan kabupaten Ketapang mengungkapkan jumlah anak tidak sekolah  (ATS) di Ketapang sebanyak 17.577 jiwa.  

Kepala Dinas Pendidikan Ketapang, Ucup Supriatna mengatakan, angka ini sangat mengkhawatirkan. Pihaknya berfokus mengurangi jumlah itu dengan jalan pendidikan formal dan pendidikan non formal.

"Ini angka yang sangat besar dan harus segera ditangani melalui program pendidikan formal maupun nonformal,” kata Ucup di gedung DPRD Ketapang, Senin (25/08/2025). 
Selain tingginya angka ATS, Ucup juga mengatakan masih banyak infrastruktur sekolah banyak yang kurang baik. Sehingga pihaknya berharap untuk menjadi atensi bersama.

"Pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi menjadi prioritas juga," ucap Ucup. 

Persoalan ini menjadi catatan serius DPRD Ketapang. Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Ia meminta pemerintah daerah segera menjalankan program nyata agar hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak terabaikan.

“APBD jangan sampai hanya menjadi dokumen formal. Kalau ada 17 ribu lebih anak kita yang tidak sekolah, maka anggaran harus benar-benar diarahkan untuk mengatasi hal ini. Program yang sudah disahkan harus dijalankan tanpa menunggu akhir tahun,” ucap Achmad Sholeh.

Sejumlah anggota Banggar DPRD juga menyoroti kondisi pendidikan di pedalaman yang memperburuk masalah anak tidak sekolah, seperti minimnya rumah guru, meubelair, seragam, perpustakaan, hingga distribusi guru P3K.

Mereka sepakat agar penanganan anak tidak sekolah dijadikan prioritas utama APBD Perubahan 2025, mengingat dampaknya sangat besar terhadap masa depan generasi muda Ketapang.

“Kalau pendidikan anak-anak kita terabaikan, maka pembangunan sektor lain tidak akan berarti. Karena itu, 17.577 anak yang tidak sekolah ini harus menjadi fokus utama,” tegas salah satu anggota Banggar.

Melalui APBD Perubahan 2025, DPRD berharap program nyata segera dijalankan, mulai dari pendataan ulang, fasilitasi sekolah alternatif, hingga dukungan langsung bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Dengan begitu, angka anak tidak sekolah di Ketapang bisa ditekan secara signifikan. 

Muzahidin.
  

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Borneotribun.com

Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini.

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Tombol Komentar

Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan Advertiser. Borneotribun.com tidak terkait dalam pembuatan konten ini.