LANDAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak resmi menggelar Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2025 pada Kamis (14/8) siang. Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, seluruh fraksi DPRD Landak akhirnya menyetujui dan menetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa, bersama jajaran pimpinan DPRD. Dalam rapat tersebut, dilakukan penetapan perubahan sejumlah komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Pendapatan Daerah Alami Penurunan, Tapi Belanja Daerah Justru Meningkat
Berdasarkan hasil keputusan rapat, pendapatan daerah mengalami penurunan dari semula Rp1,423 triliun menjadi Rp1,404 triliun. Sumber pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan sah lainnya.
Menariknya, belanja daerah justru mengalami sedikit kenaikan, dari Rp1,441 triliun menjadi Rp1,442 triliun. Anggaran ini mencakup berbagai pos penting seperti belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah meningkat cukup signifikan, dari Rp20 miliar menjadi Rp39,94 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp2 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto naik dari Rp18 miliar menjadi Rp37,94 miliar.
Bupati Karolin: Pelayanan Publik Tetap Nomor Satu
Dalam sambutannya, Bupati Karolin Margret Natasa menjelaskan bahwa penyesuaian ini merupakan hasil dari instruksi Presiden di awal tahun serta adanya pergeseran anggaran sebanyak dua kali. Meskipun pendapatan daerah dan dana transfer mengalami penurunan, Karolin menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Hasil efisiensi dan optimalisasi yang sudah kami sepakati bersama DPRD akan digunakan semaksimal mungkin untuk pelayanan masyarakat,” tegas Karolin.
Perbaikan Ambulans dan Kesiapan Hadapi Bencana
Selain soal keuangan daerah, Bupati Karolin juga menanggapi berbagai masukan dari anggota DPRD, termasuk mengenai perbaikan 32 unit ambulans yang saat ini kondisinya belum optimal.
“Kami akan mengakomodir perbaikan tersebut dalam APBD Perubahan agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Landak semakin mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menaruh perhatian khusus terhadap potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi di akhir dan awal tahun.
“Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, di luar kewajiban program pemerintah pusat, untuk melindungi masyarakat Landak,” tambah Bupati Karolin.
DPRD Landak Harap Dampak Positif Bagi Semua Sektor
Sementara itu, Ketua DPRD Landak, Herculanus Heriadi, menyampaikan bahwa keputusan ini diharapkan membawa dampak positif bagi berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, ekonomi, hingga pertanian.
Herculanus juga menjelaskan bahwa penurunan total APBD Perubahan sekitar Rp67 miliar merupakan bagian dari langkah efisiensi yang telah disepakati bersama.
“Meski terjadi penyesuaian, semoga perubahan APBD ini tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan di Kabupaten Landak,” ucapnya optimistis.
Komitmen Bersama untuk Landak yang Lebih Baik
Dengan disahkannya Perubahan APBD Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Landak bersama DPRD menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan pelayanan publik. Penyesuaian anggaran diharapkan justru menjadi momentum bagi Pemkab Landak untuk lebih efisien, responsif, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat.
