Pontianak - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat (Kalbar) mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta insan media untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah agar tetap aman dan damai.
"Alhamdulillah, hingga saat ini Kalimantan Barat tetap aman dari aksi anarkis, namun kita tidak boleh lengah dan harus mengantisipasi segala kemungkinan. Harmoni harus dijaga melalui sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, hingga media dan generasi muda," kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat memimpin Rapat Koordinasi dan Doa Bersama di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin.
Pertemuan Fokopimda dan doa bersama tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Ketua DPRD Kalbar Aloysius, Pangdam XII Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kabinda, Sekda, pejabat TNI AU dan AL, serta sejumlah tokoh agama, masyarakat, akademisi, dan pimpinan media.
Dalam pertemuan itu, disepakati tujuh poin bersama, di antaranya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak mudah terprovokasi isu-isu yang dapat memicu anarkisme, menyampaikan pendapat di muka umum secara tertib, menggunakan media sosial dengan bijak, serta melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat berwenang.
Ia menekankan pentingnya dialog dan komunikasi sosial, dengan tokoh masyarakat dan pendidik menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga. Media juga diminta menyampaikan informasi akurat dan bertanggung jawab, serta mahasiswa diharapkan berperan sebagai agen perdamaian.
"Jika langkah persuasif tidak diindahkan, penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan proporsional," tuturnya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menekankan pentingnya patroli bersama TNI-Polri dengan dukungan masyarakat sebagai upaya preventif. "Kita patut bersyukur, meskipun beberapa kali terjadi unjuk rasa, tidak ada insiden separah di daerah lain," katanya.
Ketua DPRD Kalbar Aloysius menambahkan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib. Ia juga membedakan tuntutan mahasiswa di Kalbar, seperti isu penambangan emas tanpa izin (PETI), pajak, dan perampasan aset, dengan isu nasional. “Kami akan mendengar langsung tuntutan mahasiswa dan menindaklanjutinya,” ujar dia.
Selain unsur Forkopimda, sejumlah organisasi masyarakat yang hadir juga menyerukan pentingnya refleksi bersama untuk memahami akar persoalan yang memicu ketegangan belakangan ini, dengan tujuan menjaga Kalbar tetap damai dan kondusif.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
