Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan komitmennya untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyuarakan berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Kalbar maupun Indonesia secara umum.
"Isu-isu yang disampaikan meliputi lingkungan hidup, kriminalisasi masyarakat adat, ketenagakerjaan, pembagian dana bagi hasil (DBH), kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, hingga kekerasan aparat dalam aksi unjuk rasa," kata Gubernur Kalbar saat menerima aspirasi mahasiswa di Pontianak, Kamis.
Pada kesempatan tersebut, mahasiswa menyoroti kriminalisasi masyarakat adat, seperti kasus di Melawi di mana lahan kampung ditetapkan sebagai taman nasional. Mereka mendesak pemerintah melindungi hak-hak masyarakat adat serta menghentikan kriminalisasi terhadap mereka yang mempertahankan tanahnya.
Dalam isu ketenagakerjaan, mahasiswa menolak pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja. Mereka menuntut revisi pasal yang dianggap melemahkan perlindungan buruh serta mengusulkan peningkatan pesangon hingga 25 kali upah.
Aliansi mahasiswa juga menyoroti ketidakadilan pembagian DBH. Kalbar sebagai salah satu daerah penyumbang sawit dan tambang terbesar hanya mendapat porsi kecil, sementara dampak ekologis ditanggung daerah.
Selain itu, mereka menuntut perbaikan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, termasuk pemerataan tunjangan serta pengangkatan tenaga honorer. Mahasiswa mendesak agar alokasi anggaran pendidikan 20 persen diprioritaskan untuk kesejahteraan pendidik.
Gubernur Ria Norsan menyambut baik penyampaian aspirasi tersebut. Ia menilai aksi mahasiswa yang disampaikan secara santun menjadi contoh baik dalam berdemokrasi.
"Di Indonesia ini, hanya suara mahasiswa yang bisa berubah. Jika mahasiswa turun, insyaallah ditanggapi, namun perlu proses," tuturnya.
Menanggapi isu pendidikan, Norsan mengungkapkan rata-rata lama sekolah di Kalbar masih 7,2 tahun. Karena itu, pemerintah provinsi akan memperluas akses pendidikan melalui sekolah informal Paket A, B, dan C untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Untuk anggaran pendidikan Kalbar saat ini mencapai 27 persen dari APBD, melebihi ketentuan undang-undang," katanya.
Terkait DBH, Norsan menegaskan sudah memperjuangkan porsi lebih besar bagi Kalbar, mengingat provinsi ini menyumbang komoditas sawit dan tambang secara signifikan.
Dalam bidang ketenagakerjaan, ia menjelaskan pemerintah berupaya membuka lapangan kerja baru melalui investasi, termasuk proyek di Kayong Utara dan pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing yang kini menarik 14 perusahaan berinvestasi.
"Saya juga menyampaikan pentingnya aparat bersikap humanis dalam menghadapi aksi mahasiswa dan mengajak semua pihak menjaga suasana kondusif Kalbar sebagai Rumah Kita Bersama," kata Norsan.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
