Anggota Komisi VII DPR: Maksimalkan promosi wisata Kalbar lewat medsos

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner

Minggu, 26 Oktober 2025

Anggota Komisi VII DPR: Maksimalkan promosi wisata Kalbar lewat medsos

Pontianak - Anggota Komisi VII DPR RI Alifudin mendorong masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) untuk memaksimalkan potensi media sosial dalam memperkenalkan keindahan dan keragaman wisata daerah ke tingkat nasional maupun internasional.

"Melalui diseminasi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata melalui media sosial, kami ingin masyarakat memahami bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak untuk memperkenalkan wisata di Kalbar. Jangan sampai justru mempromosikan hal-hal negatif yang dapat menurunkan minat wisatawan," kata Alifudin di Pontianak, Minggu.

Menurut dia, Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang terus berkembang pesat, terutama dengan meningkatnya promosi yang dilakukan masyarakat melalui berbagai platform media sosial serta dukungan publikasi dari mitra-mitra media.

"Pertumbuhannya sangat pesat, terutama di sektor kuliner. Makanan tradisional Kalimantan Barat merupakan salah satu yang terbaik dan paling diminati wisatawan," tuturnya.

Ia mengatakan, apabila pengelolaan wisata dilakukan dengan tepat, baik wisata bahari, pegunungan, maupun wisata budaya, maka Kalbar akan memiliki daya saing kuat dalam menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Meskipun demikian, di tengah pertumbuhan tersebut, sejumlah kendala masih dihadapi sektor pariwisata daerah.

Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kalbar Fahroolyadi mengungkapkan bahwa Kota Pontianak masih terkendala pada aspek regulasi, khususnya terkait belum diterbitkannya peraturan daerah maupun peraturan gubernur tentang pramuwisata.

"Ini berdampak langsung terhadap pendapatan para pemandu wisata. Tanpa payung hukum yang jelas, kami kesulitan menindak masyarakat luar daerah atau luar negeri yang melanggar aturan pramuwisata," katanya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap pemandu wisata lokal yang berlisensi dan bersertifikat juga belum berjalan optimal. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan miskomunikasi dengan wisatawan serta ketidaktepatan dalam penyampaian informasi pariwisata Kalbar.

"Kami berharap ke depan Dinas Pariwisata Provinsi Kalbar dapat memberikan perhatian khusus terhadap pemandu wisata di Kalbar, agar profesi ini memiliki perlindungan hukum dan pengawasan yang lebih kuat," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
  

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Borneotribun.com

Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini.

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Tombol Komentar

Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan Advertiser. Borneotribun.com tidak terkait dalam pembuatan konten ini.